Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan mikro (UKM) memiliki peranan yang sangat strategis dan penting, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga verja, memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan PDB.Untuk lebih menjamin tersedianya pendanaan bagi usaha kecil, pada tahun 1990, Bank Indonesia menetapkan bahwa "Bank wajib memberikan Kredit Usaha Kecil (KUK) sekurang kurangnya sebesar 20% dari portfoiio kredit yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing pada setiap tahun takwim".Sejak adanya kewajiban KUK, KUK yang disalurkan kepada UKM terus menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari Rp 14,06 triliun pada Desember 1989 menjadi Rp 56,62 triliun pada Desember 2000. Berdasarkan penelitian evaluasi KUK yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2000, ditemukan bahwa sebagian bank merasa berkeberatan dengan adanya kewajiban KUK, khususnya bagi bank yang bisnis utamanya adalah membiayai kredit kepada nasabah besar/korporasi, dimana SDM dan sistem serta infrastruktur seperti jaringan kantor cabang tidak dipersiapkan untuk membiayai UKM.Oleh karena itu, pada tahun 2001, Bank Indonesia mencabut kebijakan kewajiban KUK menjadi hanya bersifat anjuran. Perubahan kebijakan ini diduga akan berpengaruh pada struktur dan kinerja industri perbankan Indonesia.Hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kebijakan KUK akan terjadi perubahan pada struktur industri perbankan Indonesia yang tercermin pada turunnya total asset, kredit non KUK, KUK dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tidak terbukti. Setelah kebijakan KUK dicabut, total asset, kredit non KUK, KUK dan DPK tetap menunjukkan peningkatan.Hasil regresi untuk kinerja perbankan Indonesia menunjukkan bahwa hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kewajiban KUK akan menurunkan ROA industri perbankan Indonesia tidak sepenuhnya terbukti, karena hubungan antara RDA dengan hampir semua variabel bebas menunjukkan hubungan yang positif, kecuali dengan kredit non KUK dan variabel krisis."

"Pasca deregulasi bidang perbankan di tandai dengan meningkat nya tingkat persaingan yang semakin tinggi dalam bisnis perbankan dan meningkatnya tingkat kesehatan. Menganekaragaman jenis serta meningkatkan mutu pelayanan pada para nasabahnya mutlak di perlukan untuk meningkatkan pendapatan bank sehingga dapat memenuhi tuntutan pada saat ini. Jasa perbankan yang diberikan pada para nasabahnya yang kini berkembang sangat pesat adalah fee based operation. Kegiatan tersebut memiliki arti penting karena akan mempengaruhi tingkat likwiditas dan rentabilitas suatu bank. Dari kegiatan tersebutlah bank memperoleh nonrefundable fee."

"Penelitian ini meneliti pengaruh faktor makroekonomi; yaitu perubahan GDP, perubahan real lending rate (BI rate), dan perubahan sovereign debt to GDP; dan pengaruh faktor spesifik bank, yaitu bad management, skimping, diversification opportunity, too big to fail, bad management II, procyclical credit policy, tight control terhadap perubahan NPL di Indonesia. Observasi dilakukan terhadap 105 bank umum yang diakui oleh BI di Indonesia selama kurun waktu 2003-2011 secara kuartal. Data yang digunakan merupakan data panel yang bersumber dari Datastream, Eikon, dan laporan keuangan perusahaan. Dengan menggunakan model estimasi First Difference Generalized Method of Moment (GMM), didapatkan hasil bahwa perubahan GDP, perubahan sovereign debt to GDP, skimping, diversification opportunity, bad management II, dan tight control (untuk ownership concentration lebih dari 25% hingga 50%) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap perubahan NPL. Di sisi lain perubahan real lending rate (BI rate), too big to fail, dan tight control (untuk ownership concentration lebih dari 10% hingga 25% dan lebih dari 50%) secara signifikan berpengaruh positif terhadap perubahan NPL. Sedangkan bad management dan procyclical credit policy tidak secara signifikan berpengaruh terhadap perubahan NPL.

---

This research examines the effect of macroeconomic factors, such as GDP growth, real lending rate (BI rate) growth, and change in sovereign debt to GDP; and the effect of bank-specific factors, such as bad management, skimping, diversification opportunity, too big to fail, bad management II, procyclical credit policy, tight control to the change of NPL in Indonesia. Observation is done to 105 bank in Indonesia within period of 2003-2011. By using panel data of macroeconomic and bank-specific factors from Datastream, Eikon, and financial report. By using First Difference Generalized Method of Moment (GMM) estimation model, research finds that GDP growth, change in sovereign debt to GDP, skimping, diversification, bad management II, dan tight control (for ownership concentration more than 25% until 50%) has negative effect on the change in NPL. In other side, real lending rate (BI rate) growth, too big to fail, and tight control (for ownership concentration more than 10% until 25% and more than 50%) has positive effect on the change in NPL. It also discovers that bad management and procyclical credit policy has no effect on the change in NPL."