Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Kana Martin, author

Tinjauan yuridis tentang tindak pidana sebagai penyebab pemutusan hubungan kerja: studi putusan pengadilan hubungan industrial nomor: 6/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg dan putusan Mahkamah Agung nomor: 776 K/Pdt. Sus-PHI/2016 = Juridical review of criminal acts as a cause of termination employment relations: industrial relations court decision study number 6/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Plg and Supreme Court decision number 776/K/Pdt.Sus-PHI/2016

Pemutusan hubungan kerja merupakan tindakan pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Salah satu penyebab pemutusan hubungan kerja adalah pekerja melakukan pelanggaran berat atau melakukan tindak pidana. pada kasus yang diteliti penulis ini adalah pemutusan hubungan kerja karena melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam rincian rumusan masalah diangkat mengenai pertimbangan dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rina Wahyu Yuliati, author

Kompensasi bagi korban tindak pidana = Compensation for the victims of criminal acts

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana di Indonesia, mengetahui pengaturan kompensasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui implementasi pemenuhan hak atas kompensasi bagi korban tindak pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan mengetahui konsep ideal mengenai kebijakan kompensasi bagi korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan...

2017

S68731

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nanda Fajar Aditya, author

Kontra narasi oleh pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya deradikalisasi = Counter-narrative by perpetrators of criminal acts of terrorism as a deradicalization effort

Tesis ini membahas upaya kontra narasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme (PTPT) sebagai upaya deradikalisasi di Indonesia. Penulis menilai bahwa PTPT mampu menjadi salah satu pegiat deradikalisasi yang kredibel mengingat mereka pernah menjadi salah satu bagian dari jejaring terorisme dan mengetahui kelemahan dari narasi yang dibangun. Penulis akan...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019

T53536

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Naning Marini Sarwo Endah, author

Penerapan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak : studi tentang Tindak Pidana Persetubuhan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak = Implementation of criminal sanctions for kids as actors decency crime against children : studies crime intercourse Article 81 Act No. 23 year 2002 on protection of children / Naning Marini Sarwo Endah

ABSTRAK
Anak merupakan generasi penerus dan aset pembangunan. Sebagai generasi penerus, anak harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Namun apabila anak tersebut melakukan penyimpangan perilaku dalam hal melakukan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38985

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dermawan Kristianus Zendrato, author

Penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum polres metro Jakarta Utara = Implementation of restorative justice principles in settlement of cases acts of fraud and embezzlement in the jurisdiction of polres metro Jakarta Utara

Tesis ini membahas hasil penelitian tentang penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan metode dokumentasi....

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2018

T52200

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Nindya Miesye Agita, author

Perkembangan konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia = The concept development of the criminal acts of social violence against women in the laws and regulations of Indonesia

Skripsi ini membahas mengenai konsep bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang diusung oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang diperbandingkan dengan konsep kekerasan seksual di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan konsep kesusilaan di dalam Rancangan KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, skripsi ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S57399

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Indra Setiawan, author

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pasar modal oleh otoritas jasa keuangan = Law enforcement against crime in capital market by the financial services authority (OJK)

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 70 UU OJK dinyatakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Evan Merrill, author

Tumpang tindih kewenangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan = Overlapping authorities of Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance and the Maritime Security Agency on law enforcement Against Crime in the fisheries sector

Skripsi ini membahas mengenai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Ditjen PSDKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dimana Ditjen PSDKP dan Bakamla sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dalam bentuk penindakan dan penyidikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian