Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Thesis ini membahas perlakuan pajak penghasilan pada transaksi cross- border mergers and acquisitions di Indonesia. Di Indonesia transaksi cross- border mergers and acquisitions belum diatur secara tegas dan jelas sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak karena perlakuan pajak penghasilan antara transaksi merger dan akuisisi domestik dengan transaksi cross-border mergers and acquisitions diperlakukan secara berbeda yang tentu saja hal ini tidak sesuai dengan prinsip tax neutrality. Selain itu akibat belum diaturnya perlakuan pajak penghasilan pada transaksi cross-border mergers and acquisitions ada potensi dilakukannya aggressive tax planning oleh wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu ada pengaturan atas perlakuan pajak pada transaksi cross-border mergers and acquisitions dengan tetap menjaga hak pemajakan negara sumber penghasilan atas aset yang dialihkan pada transaksi cross-border mergers and acquisitions. ......This thesis addresses an income tax treatment of cross-border mergers and acquisitions in Indonesia. In Indonesia, cross-border mergers and acquisitions have not been regulated explicitly and clearly that cause injustice to taxpayers. Injustice to taxpayers because the income tax treatment of domestic mergers and acquisitions and cross-border mergers and acquisitions are treated differently, of course, this is not in accordance with the principle of tax neutrality. Other consequences have not been regulated due to income tax treatment of cross-border mergers and acquisitions is the possibility of conducting aggressive tax planning by the taxpayer. This research applies a qualitative approach using a descriptive method and the data collecting technique uses both library research and field study. The results of this study concluded that there should be regulation on the tax treatment of cross-border mergers and acquisitions while keeping the taxation right of source state from the assets transferred on the cross-border mergers and acquisitions.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah perusahaan acquirer mendapatkan dampak kinerja yang signifikan setelah melakukan Cross Border Acquisition (CBA) pada target perusahaan di Asia Tenggara. Periode penelitian selama tahun 2005-2015 dengan periode pengamatan kinerja pada 12, 24 hingga 36 bulan paska CBA. Metode pengujian yang digunakan adalah event study dan estimasi model pooled least squared pada variabel dependen kinerja BHAR, ROA dan ROE. Penelitian ini menguji 5 faktor utama yang diduga mempengaruhi dampak value pada kinerja acquirer paska CBA yaitu lokasi perusahaan dari negara maju/berkembang, jarak budaya, kemampuan absorpsi dan transfer pengetahuan, pengalaman serta lingkungan tata kelola. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa acquirer mendapatkan dampak value paska CBA. Lokasi perusahaan dari negara maju/berkembang, jarak budaya dan lingkungan tata kelola juga memberikan dampak yang signifikan pada kinerja paska CBA. ......This paper aims to examine whether the acquirer firm can get significant performance from Cross Border Acquisitions (CBA) targeting firms domiciled in Southeast Asia. We examine deals over the period 2005-2015 with 12, 24, 36 months of performance horizon. We use event study and pooled least square model estimation on BHAR, ROA, and ROE as the dependent variable. We test 5 factors that are predicted to have a significant impact on acquirer performance after CBA. They are whether acquirer from advanced or emerging market, culture, absorptive capabilities, experience, and governance. We find that the CBA has a significant value impact on acquirer performance. We documented that location, culture, and governance have a significant impact on acquirer performance.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada peningkatan sistem pemeriksaan lintas batas di bandara internasional di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menentukan titik kelemahan sistem pemeriksaan yang sekarang dilihat dari sisi pelayanan dan keamanan serta mengkonstruk sistem pemeriksaan yang efektif dan aman. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskripsi. Model analisis penelitian ini menggunakan sejumlah pertanyaan yang memuat unit analisis yang menjadi dasar dari pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini terdiri atas unsur pembuat kebijakan, pelayanan dan pengawasan yang keseluruhannya berjumlah 104 orang. Dari analisis hasil penelitian disimpulkan terdapat sejumlah kelemahan pada komponen sistem pemeriksaan, yaitu: 1). Sistem tidak bisa memonitor pelintas batas, 2). Mekanisme monitoring orang asing sejak masuk, berada sampai keluar dari Indonesia sulit, 3). Alat pembaca dokumen sangat kurang, 4). Semua entry point tidak terkoneksi dan terintegrasi, 5). Distribusi cekal masih manual, 6). Tidak ada koneksi dengan sistem lain, 7). Kurang kerjasama dengan negara lain, 8). Capacity building yang minim. Kelemahan ini dapat ditutupi dengan mengkonstruk suatu sistem yang merujuk pada praktek-praktek yang telah dilakukan di sebagian bandara di Indonesia, negara lain dan rekomendasi serta best practice dari organisasi internasional. Operasionalnya dilakukan dengan mengadop teknologi informasi yang menghubungkan kantor pusat dengan seluruh unit pelaksana teknis termasuk perwakilan di luar negeri secara langsung.

---

This research focuses on the enhancement of cross border?s clearance in Indonesia?s international airport. The purpose of this research is to recognize and appoint the weak points of the current clearance system, analyzed from services and security perspectives, and also to construct an effective and secure clearance system. This research is a qualitative research with descriptive design. The analysis model of this research is by utilizing numbers of questions consisting analysis units, which become the basis of data collection. The source persons (informan) of this research are combined from policy maker elements, frontline officers for service and control, with the total number of 104 (one hundred and four) persons. By analyzing the research report, it can be concluded that there are numbers of weaknesses on the clearance system?s component, which are: 1). The system is unable to monitor the crossers, 2). The monitoring mechanism of foreigner started from the date of entering, staying, and leaving the territory of Indonesia is difficult, 3). Limited numbers of document reader devices, 4). All entry points are not connected and integrated one another ? stand alone mode, 5). Alert list is still distributed manually, 6). There is no connection with other system, 7). Lack of cooperation with other countries, 8). Minimum capacity building. This weaknesses can be countered by constructing a system referring to practical activities which have been applied in several airports in Indonesia, other countries, and also referring to recommendation and best practices from international organization. To operate the system, can be done by adopting information technology which directly connects headquarter and the rest of technical service units, and this includes Indonesian representative offices overseas.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis tentang bagaimana pengaturan tentang pelunasan piutang atas beban harta Debitor yang berada di luar negeri berdasarkan undang-undang kepailitan dan bagaimana upaya kerjasama antarnegara untuk dapat meningkatkan efektifitas kewenangan kurator dalam menangani pelunasan piutang Kreditor dalam konteks Cross Border Insolvency. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pelunasan utang atas harta debitor di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang terbatasi oleh prinsip teritorialitas, sehingga menghalangi eksekusi keputusan pengadilan asing di Indonesia. Pasal 436 Rv menegaskan bahwa keputusan hakim asing tidak berlaku kecuali ditentukan oleh undang-undang tertentu. Prinsip ini menyulitkan kurator dan merugikan kreditur. Penyelesaian sengketa kepailitan lintas batas dapat dilakukan melalui hukum dalam perjanjian utang-piutang, pengadilan umum, perjanjian bilateral, hubungan diplomatik, atau UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency, dengan prinsip universalitas dan teritorialitas. Undang-Undang Kepailitan Indonesia saat ini terbatas dalam menangani kasus kepailitan yang melibatkan aset di luar negeri, dengan keputusan pengadilan asing tidak diakui di Indonesia. Diperlukan peningkatan kerjasama hukum internasional, terutama melalui adopsi Model Law dari UNCITRAL, yang sedang dalam tahap finalisasi. Fokusnya termasuk penelusuran aset digital di luar negeri, yang menghadapi tantangan teknis. Harmonisasi hukum kepailitan internasional diakui sebagai kunci untuk mengatasi hambatan dari perbedaan hukum nasional dan memfasilitasi penyelesaian aset pailit lintas batas. Pentingnya Mutual Legal Assistance (MLA) untuk pertukaran informasi adalah untuk memperkuat penegakan hukum kolaboratif di luar yurisdiksi tunggal, dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral proaktif. ......This text analyzes the regulations regarding the repayment of debts against the debtor's assets located abroad based on bankruptcy laws and efforts of international cooperation to enhance the effectiveness of the curator's authority in handling creditor repayment in the context of Cross Border Insolvency. The research is conducted using a doctrinal research method. The repayment of debts on debtor's assets abroad under Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment is limited by the principle of territoriality, which hinders the execution of foreign court decisions in Indonesia. Article 436 Rv asserts that foreign court decisions do not apply unless specified by specific laws. This principle complicates the curator's role and harms creditors. Resolution of cross-border bankruptcy disputes can be conducted through laws in credit agreements, general courts, bilateral agreements, diplomatic relations, or the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, based on the principles of universality and territoriality. Indonesia's Bankruptcy Law currently has limitations in handling cases involving assets abroad, with foreign court decisions not recognized in Indonesia. Enhanced international legal cooperation is needed, particularly through the adoption of the UNCITRAL Model Law, which is currently in its finalization stage. The focus includes tracing digital assets abroad, facing numerous technical challenges. Harmonization of international bankruptcy laws is recognized as crucial to overcoming national legal differences and facilitating the resolution of cross-border insolvent assets. The importance of Mutual Legal Assistance (MLA) for information exchange is to strengthen collaborative law enforcement outside single jurisdictions, achievable through proactive bilateral or multilateral agreements.

Abstrak :
Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dunia maka hal ini berdampak pada transaski eknonomi aritara pelaku usaha yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda-beda. Kegiatan perdagangan yang ada kemudian dilakukan dengan melintasi batas-batas negara. Materi yang termuat dalam kegiatan perdagangan lintas batas tersebut salah satunya adalah masalah di bidang hukum perdata internasional. Dalam hal demikian maka subyek hukum pelaku kegiatan usaha akan terkena beberapa peraturan perundang-undangan nasional suatu negara, salah satunya adalah peraturan kepailitan. Dalam hal kasus kepailitan yang dialami oleh pelaku usaha atau pihak lain yang ada unsur asing didalamnya maka kaidah-kaidah hukum yang akan dipakai adalah kaidah hukum perdata internasional. Dengan masuknya kaidah hukum perdata internasional dalam suatu perkara kepailitian maka kemudian hukum kepailitan lintas batas menjadi permasalahan yang penting. Tidak terkecuali di Indonesia, persoalan tentang hukum kepailitan yang memiliki unsur internasional didalamnya kerap muncul dalam perkara-perkara kepailitan yang diselesaikan melalui forum pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang memiliki kompetensi absolut di Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan tersebut.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai dampak lokalisasi data pada sektor e-commerce dilihat dari sudut pandang ASEAN Agreement on E-Commerce dan Pasal XIV dari General Agreements Trade in Services dengan pokok permasalahan pertama adalah mengenai dampak lokalisasi data dan cross border data transfer pada pertumbuhan perdagangan di ASEAN, permasalahan kedua adalah bagaimana kedisiplinan penerapan lokalisasi data di negara-negara ASEAN dilihat dari peraturan ASEAN Agreement on E-commerce dan permasalahan ketiga adalah apakah penerapan pengecualian di dalam ASEAN Agreement on E-Commerce dan Pasal XIV dari General Agreements Trade in Services sebagai penyeimbang antara perlindungan data dan liberalisasi perdagangan. Metode penelitian dan teori hukum yang dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa lokalisasi data menjadi hambatan dari perdagangan secara global, penerapan lokalisasi data menjadikan suatu negara tidak menarik di mata investor karena penempatan server di negara tempat berbisnis dan biaya yang tinggi. Belum semua negara memiliki hukum perlindungan data pribadi, beberapa negara seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar tidak memiliki peraturan yang komprehensif mengatur perlindungan data. Vietnam masih mempertahankan lokalisasi data dengan mangharuskan perusahaan asing menempatkan server di negaranya. Dibutuhkan perjanjian regional seperti ASEAN Agreement on E-commerce untuk harmonisasi perlindungan data di ASEAN terutama di sektor e-commerce. Dibutuhkan balancing untuk menyeimbangkan perdagangan dan perlindungan data, salah satu alat yang dapat digunakan adalah GATS Pasal XIV dimana terdapat pengecualian terutama untuk Privasi dan Ketertiban Umum. Pengaturan di GATS Pasal XIV dan Weighing dan Balancing dapat menjadi equilibrium dalam keseimbangan perdagangan dan perlindungan data. ......This thesis discusses the impact of data localization on the e-commerce sector from the perspective of the ASEAN Agreement on E-Commerce and GATS Article XIV . The first problem is the impact of data localization on trade conditions between ASEAN countries, The second problem is how discipline the implementation of data localization is in ASEAN countries, seen from the regulations of the ASEAN Agreement on E-commerce, and The third issue is whether the application of exceptions in the ASEAN Agreement on E-Commerce and Article XIV of the General Agreements on Trade in Services can bring balance between data protection and trade liberalization.. The research method and legal theory used to discuss the problems in this thesis are normative juridical research methods. The research results show that data localization is an obstacle to global trade, the implementation of data localization makes a country unattractive in the eyes of investors because of the placement of servers in the country where they do business and high costs. Not all countries have personal data protection laws, some countries such as Cambodia, Laos and Myanmar do not have comprehensive regulations governing data protection. Vietnam still maintains data localization by requiring foreign companies to locate servers in the country. Regional agreements such as the ASEAN Agreement on E-commerce are needed to harmonize data protection in ASEAN, especially in the e-commerce sector. Balancing is needed to balance trade and data protection, one tool that can be used is GATS Article XIV where there are exceptions, especially for Privacy and Public Order. The arrangements in GATS Article XIV and Weighing and Balancing can be an equilibrium in the balance of trade and data protection.

Abstrak :
Tesis ini membahas salah satu teknik perencanaan pajak atas transaksi sewa lintas batas negara (cross-border leasing), yaitu melalui pendekatan tax treaty dengan negara-negara mitra (menggunakan tax treaty Indonesia-Amerika, Indonesia-Prancis dan Indonesia-Singapura) yang bertujuan mencari tax treaty dengan manfaat terbesar dalam meminimalkan pengenaan PPh Pasal 26 di Indonesia sebagai negara sumber. Metode penelitian adalah kualitatif dengan desain komparatif. Hasil penelitian menunjukkan: terdapat perbedaan karakterisasi objek pajak yaitu sebagai bunga, royalti atau business profit; menyarankan penggunaan tax treaty Indonesia-Prancis sebagai pilihan terbaik dalam skema operating lease; sedangkan dalam skema financial lease, tidak terdapat perbedaan karakterisasi diantara tiga tax treaty tersebut.

---

This thesis describes one of tax planning technique on cross-border leasing transaction through the approach of tax treaty with the countries partner (using tax treaty between Indonesia and America, Indonesia and France and Indonesia-Singapore) that seeks to tax treaty with the greatest benefits in minimizing the imposition of income tax article 26 in Indonesia as a source country. The research method is qualitative comparative design. The results showed: there are differences in the tax characterization of the object that is as interest, royalties or profit business; recommends the use of a tax treaty between Indonesia and France as the best choice in operating lease scheme; whereas in the scheme of financial lease, there is no difference between the three characterization of the tax treaty.

Abstrak :
Berbagai persoalan yang berkembang dalam berbagai perkara-perkara kepailitan yang terjadi di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, terutama apabila menyangkut kepailitan terhadap perusahaan asing dalam bentuk holding company. Perusahaan grup semakin mendominasi kegiatan usaha dan memiliki peran penting dalam pembangunan. Konstruksi perusahaan grup terpisah secara hukum namun berada dalam satu kesatuan ekonomi. Permohonan PKPU oleh anak perusahaan terhadap holding company yang berakhir pailit dalam satu perusahaan grup merupakan hal yang tidak biasa. Permohonan PKPU tersebut terjadi pada kasus kepailitan AcrossAsia Limited sebagai holding company yang berkedudukan di Hong Kong dan dipailitkan oleh anak perusahaannya yaitu PT. First Media Tbk. Apakah permohonan PKPU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah hukum kepailitan, bagaimana tanggung jawab holding company yang pailit terhadap anak perusahaan dalam satu perusahaan grup, dan apa saja hambatan dalam penerapan cross-border insolvency dalam hukum kepailitan terkait adanya putusan pengadilan asing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, sejarah, dan pendekatan analisis. Kepailitan terhadap holding company oleh anak perusahaan merupakan penyalahgunaan kekuasaan holding company dan trik bisnis yang memanfaatkan instrumen hukum kepailitan untuk menghindari kewajiban terhadap pihak ketiga. Hukum kepailitan di Indonesia perlu merumuskan insolvensi tes terhadap permohonan pailit debitor, hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kepailitan terhadap perusahaan yang masih solven. Dalam pengaturan cross-border insolvency, UU Kepailitan Indonesia belum mengakomodasi aturan mengenai cross-border insolvency dalam UNCITRAL Model Law. Hal tersebut menyulitkan proses eksekusi harta debitor pailit di luar negeri dan pemerintah Indonesia juga perlu melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral dengan negara lain dalam hal pengakuan putusan pengadilan asing. ......Various problems that develop in various cases of bankruptcy that occurred in Indonesia still has many weaknesses, particularly when it concerns of foreign companies bankruptcy in the form of holding company. The domination of Company group business activity increasingly raising and have an important role in development. The construction of group company is legally separated but it is in one economic entity. The Suspension of Debt Payment Obligation PKPU petition by subsidiaries against its holding company that ends in insolvency in one of the group company is uncommon. The PKPU petition occurred in the bankruptcy case of AcrossAsia Limited as a holding company with legal domiciled in Hong Kong and bankrupted by its subsidiary PT. First Media Tbk. Is the PKPU petition of its case is in accordance with the principle of bankruptcy law, how is the responsibility of the insolvent holding company to its subsidiary in the one of the group company, and what 39 s are the obstacles in implementing of the cross border insolvency in bankruptcy law related to the foreign court resolution. The legal research method that used is legal normative research, with the statute, case, historical and analytical approach. The bankruptcy of a holding company by its subsidiary is an abuse of holding company powers and business tricks that take an advantage of bankruptcy legal instruments to avoid liability to the third parties. Bankruptcy law in Indonesia needs to formulating insolvency test to the debtor bankruptcy petitioner, due it is necessary to avoid bankruptcy against the company that is still solvent. In a cross border insolvency regulations, the Indonesian Bankruptcy Law has not accommodated the rules of UNCITRAL Model Law on cross border insolvency. This matter makes complicating the execution process of the bankrupt debtor assets abroad and Indonesian government also needs to enter into bilateral and multilateral agreements with other countries in the recognitions of foreign courts resolution.