Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTarif cukai bir yang digunakan saat ini sebenarnya mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi, yaitu dapat disesuaikan dengan iklim produksi serta konsumsi bir dalam masyarakat Hal ini disebabkan karena tarif cukai bir memakai pendekatan harga dasar untuk menghitung cukai untuk setiap liternya. Dengan demikian cara menentukan harga dasar ini adalah merupakan topik pembahasan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Adanya keluhan-keluhan yang datang dari para pabrikan sehubungan dengan dinaikannya harga dasar yang cukup tinggi pada tahun anggaran 1983/1984 (sekitar 61,29%) mengidentifikasikan adanya ketidak tepatan dari harga dasar di latar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan pemahaman mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya keluhan-keluhan tersebut, maka penelitaan ini ditujukan pada proses penentuan harga dasar cukai bir Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun masalah yang dhadapi adalah masalah rutin, namun sebenarnya pembuatan keputusan ini berada dalam situasi ketidakpastian yang cukup tinggi Situasi ini menyelamatkan para pembuat keputusan (Sub Direktorat Aneka Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dalam memperkirakan tingkat produksi yang akan terjadi setelah dinamakannya harga dasar cukai bir. Kurang diidentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produksi, tidak adanya data perkembangan dan faktor- faktor tersebut, serta keterkaitan hubungan antar faktor serta antara faktor faktor dengan tingkat produksi menyebabkan terbentuknya situasi ketidak pastian yang cukup tinggi. Berdasarkan atas temuan-temuan tersebut, penulis menyarankan bahwa sebaiknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produksi diidentifikasi sedapat mungkin, serta diperkirakan kekuatan pengarulnya terhadap tingkat produksi Demikian pula dengan data perkembangan dan faktor- faktor tersebut harus dilengkapi sedapat mungkin, yaitu dengan semakin mengefektifkan Sistem Informasi manajemen yang ada. Sedangkan untuk mendapat perkiraan produksi tersebut dengan baik, maka sebaiknya lebih banyak lagi para ahli dari instansi terkat dilibatkan dalam proses penentuan harga dasar cukai bir."

"ABSTRAKDalam rangka mencapai tujuan suatu negara diperlukan dana, daya, serta upaya yang tertuang dalam berbagai bentuk kebijaksanaan untuk mewujudkannya. Guna memenuhi kebutuhan kegiatan operasional dan pembangunan negara dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, salah satu sumber penerimaan dalam negeri diluar ininyak bumi dan gas alam, diluar penerimaan bukan pajak lainnya, adalah pajak yang termasuk didalamnya cukai. Penelitian ini mengacu pada konsep cukai dari Sijbren Cnosen dan John F.Due yang pada dasarnya mengatakan bahwa cukai atas barang-barang tertentu itu, mempunyai tujuan ekonomi dan tujuan social. Hal ini berbeda dengan pajak penjualan atas berbagai barang, yang mempunyai tujuan ekonomi untuk memperoleh penerimaan negara semata. Tujuan pungutan cukai dapat dijastifikasi dengan delapan alasan selain satu tujuan untuk memperoleh penerimaan negara. Penelitian ini merupakan studi kasus cukai tembakau di Indonesia. Kebijaksanaan cukai tembakau selama ini merupakan pelaksanaan kebijaksanaan cukai tembakau induk warisan pemerintah Hindia Belanda. Tujuan penelitian ini ingin mengungkapkan apa yang mempengaruhi proses perumusan kebijaksanaan cukai tembakau yang berlaku sejak 1969 - 1992, sehingga baru satu tujuan penerimaan negara saja yang tercapai, sedangkan tujuan social cukai tembakau yang menjadi ciri khas cukai belum tercapai. Pengungkapan pengaruh apa yang mempengaruhi kebijaksanaan ini berpedoman pada pendapat Nigro dan Nigro, James E. Anderson, juga Gerald E. Caiden bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijaksanaan, baik pengaruh sikap pribadi perumus, pengaruh dari luar maupun dari dalam lingkungan institusi perumus itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijaksanaan cukai tembakau, sehingga pelaksanaan kebijaksanaan cukai tembakau seperti yang terjadi selama ini. Institusi perumus kebijaksanaan ini selalu mengutamakan tujuan penerimaan negara dibandingkan dengan tujuan social seperti pengendalian konsumsi hasil tembakau dan penyerapan tenaga kerja, karena pengaruh kondisi ekonomi yang buruk, yang kemudian berpengaruh pada sikap pribadi perumus mengenai nilai organisasi, nilai kepentingan publik, nilai ideology nasionalis yang secara konservatis mempengaruhi sikap perumus kebijaksanaan pada masa-masa berikutnya. Dari penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif atas pelaksanaan kebijaksanaan cukai tembakau selama tahun 1969 - 1992 maka terbentuklah hipotesa bahwa kebijaksanaan cukai tembakau selain mempunyai tujuan untuk memperoleh penerimaan negara, juga mempunyai tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha golongan lemah, yang secara eksplisit juga mengandung tujuan-tujuan terdiri dari : (a) penggolongan pengusaha hasil tembakau, (b) perlindungan pengusaha golongan lemah dan (c) perlindungan pengusaha/petani cengkeh. Issue bahwa mengkonsumsi hasil tembakau mengganggu kesehatan masih gencar dilakukan. Sementara cukai tembakau menyumbang 89,78% dari cukai secara keseluruhan, melibatkan 599 pabrik hasil tembakau, dan menyangkut 11,4 juta tenaga kerja baik langsung maupun tak langsung. Berdasarkan hal tersebut diatas maka disarankan untuk mengusulkan agar target cukai tembakau tidak selalu dinaikkan, mempertahankan struktur tarip cukai tembakau, mengembangkan hasil tembakau jenis SKSM, menyerahkan perhitungan harga eceran kepada pengusaha hasil tembakau sendiri, dan mengusulkan pengaturan perdagangan tembakau oleh badan pemerintah. "

"ABSTRAKCukai merupakan merupakan komponen penting dalam pendapatan pemerintah. Cukai selain memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, dapat pula digunakan sebagai instrumen untuk menurunkan konsumsi barang yang dikenakan cukai. Namun demikian kedua fungsi tersebut belum tentu bekerja secara bersama-sama, tergantung pada jenis barang dan tarif yang dikenakan atas barang kena cukai. Penelitian ini mengestimasi besaran tarif cukai yang memaksimumkan penerimaan cukai bagi pemerintah untuk rokok dan minuman berkarbonasi. Rokok merupakan barang yang sudah kena cukai dan permintaannya bersifat inelastis terhadap harga, sedangkan minuman berkarbonasi merupakan barang yang belum dikenakan cukai, tetapi saat ini menjadi wacana pemerintah, dan permintaannya bersifat elastis terhadap harga. Tarif yang memaksimumkan penerimaan cukai pemerintah untuk minuman berkarbonasi lebih rendah dari wacana pemerintah (wacana pemerintah 37.8% sedangkan tarif seharusnya menurut skripsi ini adalah 29.07%). Tarif cukai untuk rokok yang memaksimumkan penerimaan cukai pemerintah dalam skripsi ini berkisar antara 114% sampai 162%. Tarif cukai rokok maksimum menurut undang-undang adalah sebesar 57% dari harga jual eceran. Artinya tarif cukai rokok masih belum cukup tinggi untuk menghasilkan penerimaan cukai maksimum bagi pemerintah."

"Tak dapat di hindari lagi penggunaan Sistem Informasi (SI) dan Tekhonologi Informasi (TI) untuk bisa digunakan dalam memenangkan persaingan bisnis. Bahkan bisa dikatakan dewasa ini sebagian besar organisasi dalam seluruh sektor industri, perdagangan dan kepemerintahan sangat tergantung dengan SI/TI mereka. Penggunaan strategi yang tepat akan menentukan keberlangsungan organisasi. Sehingga setiap manajer TI harus benar-benar bisa menyelaraskan antara strategi SI/TI yang di ambil dengan tujuan sebuah organisasi. Dengan adanya penyelarasan SI/TI dan tujuan organisasi maka keberadaan investasi di bidang SI/TI tidak dipandang sebelah mata lagi.Strategy Maps, yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton merupakan sebuah sebuah peta/diagram (map) yang menggambarkan/menerangkan bagaimana sebuah organisai menciptakan nilai (value) dengan menghubungkan sasaransasaran strategis dalam hubungan sebab akibat dari empat (4) perspektif yang ada pada Balance Scorecard (financial, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan).Dalam strategy map ini telah di buatkan "template" yang "unified" dan langkah yang jelas untuk membuat sebuah strategy sehingga manajer bisa me-manage tujuan (objective) dan ukuran (measure). Guna meningkatkan peranan IT dalam program reformasi kepabeanan dan cukai diperlukan sebuah IT Strategy Map yang tepat sehingga investasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai efisien dan efektif. Dalam pengembangan IT Strategy Map tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan template yang di kembangkan oleh Kaplan dan Norton(2006) dalam bukunya aligment. Data-data yang digunakan dalam pengembangan IT Strategy Map Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Rencana Strategis, Rekomendasi IMF dan hasil pengamatan.

---

It is an inevitable that Information System and Information Technology are to win the business competition nowadays. Even most of organization in industrial sectors, trades, and governments are dependent on their Information System and Information Technology. The implementation of the right strategy affects the organization"s progress. Hence, every IT manager should harmonize IS/IT strategy with the organization"s goal. With IS/IT relevant to the organization"s goal, IS/IT investment is very prominent.Strategy Maps, which is developed by Kaplan and Norton, is a map/diagram that describe/explain how an organization creates value by connecting strategic goals in a cause-effect relationship from four different perspectives provided by the Balance Scorecard (financial, customer, internal business process, and learning and growth).In this strategy map, a unified template is provided, as well as clear step-by-step procedure to design a strategy, allowing the manager to manage its objective and measure. In order to improve the role of IT in a reformation program of customs, an appropriate IT Strategy Map is needed in order the investment by Directorat General Customs and Excise can be effecient and effective. In the development of the IT Strategy Map, the Directorat General Customs and Excise implemented a template provided by Kaplan and Norton in Alignment (2006). The data used in the development of IT Strategy Map in the Directorat General Customs and Excise are Strategic Plan, IMF Recommendation, and observation."

""