Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rachmawati Chandra Ningrum
Abstrak :
Chandra Ningrum, Rachmawati. 0588001317. Tanggung Jawab Hukum Custodian Bank dan Tinjauan Terhadap Custodian Agreement Dari Sudut Hukun Perjanjian. Setelah mengalami deregulasi, sektor Perbankan dan Pasar Modal mendapat keleluasaan yang lebih besar dalam nemainkan peranannya . Secara bertimbal balik, Bank dan Pasar Modal saling mendukung peranannya masing-masing dalam arus perkembangan ekonomi. Salah satu contoh sal ing berperannya lembaga tersebut terhadap satu sama lain adalah dengan muncu lnya lembaga Custodian. Bagi dunia Pasar Modal, Custodian berfungsi sebagai lembaga penunjang Pasar Modal yang nemberi jasa penitipan dan pengurusan efek bagi investor yang bermain di Bursa terutama investor asing, yang secara fisik tidak selalu dapat berada di tempat yang sama dengan tempat di mana investasinya dil akukan. Bagi Bank , pengoperasian Custodian membawa kesempat an untuk berbisnis dibidang surat berharga yang semakin hari kian menantang dan menambah pendapatan bank dalam rangka diversifikasi usaha. Ditinjau dari segi hukum, Custodian bukanlah sekedar tempat penitipaan harta, dan tanggung jawab serta operasinya tidak sama dengan jasa safe deposit. Kontrak Custodianpun nempunyai corak tersendiri yang menjadikannya kontrak yang unik.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992
S20335
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rusalina Dwiwanti
Abstrak :
Perkembangan situasi perekonomian sekarang akibat dampak krisis moneter yang berawal pada tahun 1997. Industri perbankan nasional merupakan salah satu sektor yang paling merasakan dampaknya. Untuk itu pendapatan bank yang semula hanya mengandalkan bunga kredit sebagai tulang punggung penghasilan bank secara berangsur-angsur akan beralih mengandalkan imbalan atau komisi jasa-jasa yang diberikan (fee based income). Kustodian sebagai salah satu pelayanan perbankan yang pendapatannya berasal dari fee dapat menjadi berkembang di Indonesia sejalan dengan semakin berkembangnya pasar modal di Indonesia. Kustodian sebagai salah satu layanan yang diberikan Bank "Z" harus mengidentifikasi posisinya, kekuatan, peluang yang dapat dimanfaatkan untuk bersaing, sehingga dapat memformulasikan strategi pemasaran yang tepat. Dengan menggunakan kerangka perencanaan pemasaran strategik, penelitian diawali dengan mengidentifikasi posisi perusahaan dengan menggunakan GE Matrik, yang penentuan derajat kepentingannya menggunakan metode Proses Hierarki Analitik (PHA). Dengan menentukan perencanaan strategi pemasaran yang selaras dengan strategi yang dipilih. Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan posisi perusahaan berada pada posisi bertahan dan memelihara. Strategi yang tepat adalah penetrasi pasar dan pengembangan pasar. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka dapat dilakukan strategi pemasaran yang tepat dan hasilnya akan dapat meningkatkan 'fee based income?.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T1441
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ketut Bayu Badra
Abstrak :
Dengan disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kini Bank Kustodian harus mendaftarkan jaminan oleh perusahaan sasaran demi kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Tesis ini menganalisa mengenai bagaimana peran Bank Kustodian Dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tesis ini juga menganalisa mengenai bagaimana perlindungan investor terkait pendaftaran pembebanan jaminan fidusia dan hak tanggungan oleh Bank Kustodian atas nama Investor dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (penelitian yuridis normative) yaitu penelitian yang melihat pada asas-asas dalam hukum tertulis. Kesimpulan yang di dapat adalah Bank Kustodian mempunyai peran tambahan yaitu terkait pendaftaran Jaminan dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas atas efek bersifat utang. Bank Kustodian harus mempunyai kualifikasi tambahan sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam hal pengikatan jaminan fidusia dan hak tanggungan untuk melindungi Investor Reksa Dana Penyertaan Terbatas. ...... By the issuance of Financial Service Authority Regulation Number 37/POJK.04/2014 concerning Collective Investment Contract in Limited Participation Investment Fund, now Custodian Bank has to register the pledge for the virtue of Private Equity Investment. This Thesis discussed about the role of Custodian Bank in Private Equity Investment based on regulations. This Thesis also discussed about the protection of Investor related to registration of pledges by Custodian Bank as Registrar for the virtue of investor. The Method of this research is yuridis normative, which mean the research that observe on the principle in the written law. The conclusion of the Tesis is Custodian Bank has new additional role to register a pledge in private equity investment on bonds. Custodian Bank must have additional qualification to maximize its role related to registration of fiducia security and mortgage to protect the investor in Private Equity Investment.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44167
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prissy Azzahra Ratnadwita
Abstrak :
Tanda tangan digital kini seringkali digunakan untuk melakukan verifikasi dokumen. Penyelenggaraan tanda tangan digital berkaitan erat dengan pasangan kunci, dimana private key dirahasiakan dan public key dapat disebarluaskan. Private key umumnya dikelola pada key custodian, yang bertanggung jawab atas penaganan encryption key yang dimiliki pengguna. Dalam menggunakan pasangan kunci untuk penandatanganan digital, terdapat 6 tujuan yang harus dipenuhi dalam penerapannya, yaitu authentication, integrity, confidentiality, non-repudiation, availability, dan access controls. Untuk memenuhi mekanisme otorisasi, dibutuhkan verifikasi identitas dari pemilik pasangan kunci, yang diterapkan menggunakan Three Factor Authentication (3FA). Dalam penelitian ini akan dirancang prototipe penerapan key custodian berbasis server dengan mekanisme otorisasi menggunakan modul biometrik pada perangkat mobile Android untuk memenuhi aspek ”something you are” dengan tujuan untuk memverifikasi identitas pemilik pasangan kunci. Penerapan key custodian pada server diimplementasikan menggunakan framework Django dengan memanfaatkan library PyCryptodome, dan berkomunikasi dengan perangkat mobile menggunakan JSON. Hasil dari implementasi ini masih memiliki celah keamanan, khususnya dalam aspek confidentiality dan integrity karena masih bergantung pada mekanisme pemanfaatan modul biometrik pada platform Android. ...... Digital signatures are now often used to verify documents. The implementation of digital signatures is closely related to key pairs, where the private key is kept secret and the public key can be published. The private key is managed using a key custodian, which is responsible for handling users’ encryption keys. In the usage of key pairs for digital signatures, there are 6 objectives that must be met in its implementation, namely authentication, integrity, confidentiality, non-repudiation, availability, and access control. To fulfill the authentication aspect, identity verification of the owner of the key pair is required, which can be implemented using Three Factor Authentication (3FA). In this research, a prototype of server-based key custodian will be designed with an authorization mechanism using the biometric module on an Android device to fulfill the aspect of ”something you are” with the aim of verifying the identity of the key pair owner. The server-based key custodian is implemented using Django framework with the PyCryptodome library. The server communicates with mobile devices using JSON. The results of this implementation still have issues regarding security, especially for the aspects of confidentiality and integrity due to the limitations of biometric modules on the Android platform.
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Endang Purwanti
Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang bagaimana putusan hakim terhadap pemberian hak asuh anak terkait dengan anak yang lahir diluar perkawinan dan masih dibawah umur. Sebelum perkawinan sah terjadi, sepasang pria dan wanita telah mempunyai seorang anak laki-laki yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sepuluh bulan setelah anak tersebut lahir, sepasang pria dan wanita tersebut melangsungkan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Ketika terjadi perceraian, timbul permasalahan mengenai pengasuhan anak, yakni kepada siapa yang lebih pantas anak itu dipelihara. Dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1563/Pdt.G/2010/PA.JS, hakim menetapkan hak asuh anak kepada ibu. Sedangkan, dalam putusan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.36/Pdt.G/2011/PTA.JK, hakim menetapkan hak asuh anak kepada bapak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi dokumen dengan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif.
This thesis discusses how the judge's decision in granting a custodian right of the child, in relation to the under age child, who was born in an un-legally marriage spouses. In this case, before legally marriage, this spouse man and woman have had a son who was born outside of legal marriage according to the Islamic Law and the Marriage Law No. 1 of 1974. Later on, in ten (10) months after the child was born, the spouses have their marriages recorded in the Office of Religious Affairs (KUA) of District of Cilandak, Jakarta Selatan. When this spouse is divorce, then there will be a case on who has more preference to have the child custodian. In the District of Religion Court of Jakarta Selatan No. No.1563/Pdt.G/2010/PA.JS, the judges given an award the child custodian to the mother, while in the Jakarta Religion High Court No.36/Pdt.G/2011/PTA.JK, the judges given an award the child custodian to the father. The research is conducted with secondary data documents that are juridis normative.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57070
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hasibuan, Yakup Putra
Abstrak :
ABSTRAK
REITs telah diatur di Indonesia di bawah bentuk Kontrak Investasi Kolektif, KIK-DIRE. Salah satu masalah terbesar mengenai bentuk hukum dari REITs di Indonesia terkait dengan Pasal 6 Peraturan OJK No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Investasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian di Dana Investasi Real Estat - yang menyatakan bahwa Real Estate Investment Trust atau Dana Investasi Real Etat dapat menginvestasikan dana dengan atau tanpa menggunakan Special Purpose Company SPC . Ini menimbulkan pertanyaan apakah penggunaan SPC dapat memberi dampak positif bagi semua stakeholder yang terlibat. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dana Investasi Real Estat dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif dianggap sebagai bentuk baru dari metode investasi di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangannya masih memerlukan perbaikan, terutama mengenai peraturan terkait dengan penggunaan kontrak investasi kolektif. Perubahan pada peraturan perundang-undangan meliputi peraturan khusus atau pengecualian dari UU Agraria yang akan memungkinkan kepemilikan tanah oleh KIK-DIRE. Untuk memberikan perlindungan terhadapat investor atau masyarakat, penulis juga merekomendasikan pengawasan serta kontrol yang lebih intensif terhadap transparansi atau keterbukaan informasi yang disediakan oleh perusahaan sekuritas maupun manajer investasi.
ABSTRACT REITs have been regulated in Indonesia under the form of Collective Investment Contracts, ldquo KIK DIRE. rdquo One of the biggest issues regarding the legal form of REITs in Indonesia is related to article 6 of OJK Regulation No.19 Year 2016 regarding Guidance for Investment Managers and Custodian Banks in Managing Real Estate Investment Trust which states that Real Estate Investment Trust may invest funds with or without the use of Special Purpose Company SPC . This generates a question in whether or not the use of SPC is beneficial in the implementation of REITs ndash for all the stakeholders involved. The method of research that will be used in this research is the juridical normative approach. Real Estate Investment Funds in the form of Collective Investment Contract is still considered a new form of investment method in Indonesia. The implementation of REITs is difficult in practice due to the rules and regulations that fail to complement each other. Therefore, its development still requires improvement, concerning regulations associated to the usage of collective investment contracts. Amendments in provisions shall include special regulations or exceptions of the Agrarian Law which would allow land ownership by DIRE in the form of Collective Investment Contract. To provide public protection, the author also recommends more intensive supervision and control towards the transparency of information provided by security companies and the investment manager.
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66198
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rahmadan
Abstrak :
Praktik investasi melalui Penggalangan Dana Dalam Bentuk Ekuitas Berbasis Teknologi Informasi PDETI di Indonesia belum didukung oleh peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara khusus dapat menimbulkan risiko untuk investor. Dalam kondisi ketiadaan peraturan, keabsahan dari investasi melalui PDETI harus ditinjau dari peraturan-peraturan yang relevan, khususnya terkait keabsahan dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk melakukan PDETI yaitu Perjanjian Kustodian dan Investasi PKI yang melibatkan beberapa aspek hukum dan dibuat oleh Perusahaan X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam PKI dan kekuatan hukumnya berdasarkan hukum Indonesia, serta potensi risiko dan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait secara umum dan perjanjian kustodian dan investasi yang dibuat penyelenggara PDETI secara khusus. Hasil analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak menunjukan adanya potensi pelanggaran yaitu larangan praktik pinjam nama berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal yang mengakibatkan PKI menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu diperlukan tindakan pro-aktif dari OJK untuk melindungi investor yang berinvestasi melalui PDETI dengan segera mengeluarkan peraturan terkait bisnis PDETI. ......The practice of investment through Equity Crowdfunding ECF in Indonesia has not been supported by regulations from the Financial Services Authority of Indonesia OJK . The absence of specific regulations may cause risks for investors. In the absence of any regulations, the legality of this investment should be seen from regulations relevant to this transaction, specifically regarding the enforceability of the agreement made by the parties to conduct ECF, which is called Custodian and Investment Agreement CIA which involves several legal aspects and created by Company. This paper intends to seek the legal standing of the parties in CIA and its enforceability under Indonesian law, as well as the potential risk and legal protection for investors. This paper uses a juridical normative method which uses written applicable laws and literature, with the aim to get fact finding from the practices made by the related parties in general and specifically from the CIA. The result of the analysis of the legal relationship amongst the parties shows that there are potential breaches such as the prohibition of nominee arrangement under Investment Law resulting in the CIA to be null and void. Hence, a proactive action by OJK is required to protect investors investing through ECF business by issuing the necessary regulation.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library