Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek berdasarkan kebutuhan masyarakat akan adanya suatu bentuk perjanjian yang dianggap aman bagi para pihak. Lembaga sewa beli merupakan lembaga dalam hukum perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHPerdata. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang perjanjian baku dalam praktek sewa beli otomotif dan asas-asas hukum yang memberikan pembenaran dalam praktek pembuatan perjanjian sewa beli, untuk mengetahui dan memahami perlindungan konsumen dalam hal adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa bell serta akibat hukum terhadap para pihak dihubungkan dengan UUPK, dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian sewa beli otomotif jika barang otomotif yang merupakan obyek perjanjian musnah karena overmacht. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif, dan tekhnik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan guna memperoleh data yang telah diperoleh tersebut dianalistis secara kualitatif. Perjanjian sewa beli otomotif berbentuk perjanjian baku dan merupakan bentuk perjanjian jual beli dengan cicilan, sehingga penggunaan nama perjanjian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diatur dalam perjanjian sewa beli karena secara substansial perjanjian sewa beli otomotif lebih mirip perjanjian jual beli dengan cicilan atau angsuran daripada dengan perjanjian sewa beli yang sebenarnya menurut hukum. Pelaku usaha sebagai pihak yang membuat perjanjian menggunakan klausula-klausula baku yang cenderung melepaskan, mengalihkan atau mengurangi tanggung jawabnya yang menurut hukum positif, yaitu UUPK seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Belum dilakukan penyesuaian dari isi perjanjian dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUPK, sehingga secara umum, hak-hak konsumen masih belum dilindungi karena pelaku usaha hanya mementingkan terpenuhinya perlindungan bagi pihaknya terhadap resiko yang mungkin akan dihadapinya. Perjanjian sewa beli otomotif tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaku usaha dapat mengalihkan tanggung jawabnya dari kemungkinan terjadinya resiko kepada pihak asuransi, tetapi tidak membebaskan tanggung jawabnya berdasarkan kontrak atau perjanjian yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata."

"ABSTRAKRemitansi sudah menjadi sebuah isu penting dari kegiatan pengiriman uang untuk waktu yang lama. Sejak berlakunya Undang Undang Transfer Dana No. 3 tahun 2011 di Indonesia, pelaksanaan kegiatan pengiriman uang telah berkembang dengan dukungan dari Bank Indonesia dalam membentuk peraturan pelaksananya. Pelaksanaan layanan dalam hal kegiatan pengiriman uang dari dan ke luar negeri harus memperhatikan masalah perlindungan nasabah. Dalam prakteknya, banyak nasabah layanan pengiriman uang yang mempertimbangkan pengiriman uang melalui jalur formal karena terlalu mahal, lambat, tidak yakin dan layanan tidak dapat diandalkan sehingga nasabah memilih untuk mengirimkan uang melalui pengiriman uang jalur informal yang dianggap jauh lebih murah dan lebih mudah.Remitansi sudah menjadi sebuah isu penting dari kegiatan pengiriman uang untuk waktu yang lama. Sejak berlakunya Undang Undang Transfer Dana No. 3 tahun 2011 di Indonesia, pelaksanaan kegiatan pengiriman uang telah berkembang dengan dukungan dari Bank Indonesia dalam membentuk peraturan pelaksananya. Pelaksanaan layanan dalam hal kegiatan pengiriman uang dari dan ke luar negeri harus memperhatikan masalah perlindungan nasabah. Dalam prakteknya, banyak nasabah layanan pengiriman uang yang mempertimbangkan pengiriman uang melalui jalur formal karena terlalu mahal, lambat, tidak yakin dan layanan tidak dapat diandalkan sehingga nasabah memilih untuk mengirimkan uang melalui pengiriman uang jalur informal yang dianggap jauh lebih murah dan lebih mudah.

---

ABSTRACT

Remittance has been an important issue of money transfer activity for a long time. Since the enactment of Funds Transfer Law No. 3 of 2011 in Indonesia, the implementation of funds transfer activity has advanced forwards by the support of Bank Indonesia by issuing its implementing regulation. The implementation of money transfer services in terms of remittance activities to and from overseas should take into account the problem of customer protection. In practice, many customers of money remittance services considers that the cost of formal remittance is too expensive, the process is slow, unconvincing, and the service is unreliable so that customers choose to send money through informal money remittance that is considered much cheaper and easier."