Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam membuat akta dituntut ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian. Pekerjaan ini memerlukan konsentrasi yang tinggi dan kondisi fisik yang baik. Secara umum, kelelahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang. Demikian halnya dengan notaris. Oleh karena itu, setiap notaris berhak cuti. Apabila seorang notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk notaris pengganti. Selama notaris cuti, protokol notaris harus diserahkan kepada notaris pengganti. Setelah notaris yang bersangkutan menyelesaikan masa cuti, protokol notaris dikembalikan kepada notaris yang bersangkutan. Dalam menjalankan jabatannya, kesalahan dalam pembuatan akta mungkin timbul. Untuk itulah dalam tesis ini dibahas mengenai siapakah yang bertanggungjawab atas kesalahan yang terjadi sewaktu notaris cuti dan upaya apa yang dilakukan apabila terjadi masalah seperti itu. Metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif diterapkan dalam penelitian ini. Ketentuan cuti notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dikaji untuk memberi penjelasan mendasar mengenai cyti bagi notaris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Setelah mendapat data dilakukan analisa data secara deskriptif kualitatif. Dengan demikian jelas notaris pengganti bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya. Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal ini. Notaris bersangkutan hanya dapat memberi informasi .sepanjang pengetahuannya mengenai notaris pengganti itu.* Namun terkadang notaris yang bersangkutan memberi bantuan yang lebih dari sekedar informasi. Semua itu karena beberapa pertimbangan dan itikad baik ?? notaris yang bersangkutan. Untuk mengantisipasi hal tersebut seorang notaris harus cermat, teliti, hati-hati, jujur dan amanah dalam melaksanakan jabatannya.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, yaitu membuat akta dengan namanya sendiri pada saat dirinya melaksanakan cuti. Atas pelanggaran tersebut, Notaris dan Notaris Pengganti diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat untuk dimintai keterangannya. Proses pemeriksaan berlanjut hingga pemberian sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat dari jabatannya sebagai Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017. Hingga penulisan ini disusun, belum ada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang menindaklanjuti putusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut. Hal yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana bentuk implementasi dari fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris serta eksekusi putusan Majelis Putusan Wilayah berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian bersifat evaluatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan. Metode analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Implementasi bentuk pengawasan Notaris secara preventif dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan rutin kantor Notaris untuk memeriksa protokol Notaris sedangkan pengawasan secara kuratif dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi kepada Notaris. Eksekusi sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat belum dapat dilaksanakan karena Majelis Pengawas Pusat Notaris belum menindaklanjuti Usulan Pemberhentian dengan Hormat yang telah disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penyebab utama terhambatnya proses tindak lanjut usulan pemberhentian Notaris ini adalah kurangnya komunikasi yang baik di antara Majelis Pengawas Pusat dengan Majelis Pengawas Wilayah. Sinergi dari lembaga-lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris sangatlah dibuthkan demi terjaminnya perlindungan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris.

---

This thesis discusses the violations committed by a Notary who made a deed with his own name during his leave. Regarding this violation, the Notary and Substitute Notary were examined by the Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat. The inspection process continues has led to the Decision Number 2/PTS/ Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 that sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal. Until this thesis was compiled, there was no decision made by the Majelis Pengawas Pusat Notaris to follow up on the decision. The problem statements of this thesis are how is implementation of the Majelis Pengawas Notaris and the execution of the Majelis Pengawas Notaris decision which sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal. The legal research method used is normative juridical. This writing is using normative juriducal method. The typology of this research is evaluative. The nature of the research is descriptive analytical. The technique of collecting data using the library method. The type of data used is secondary data. The preventive supervision was done by conducting a routine inspection to the Notary office to check the Notary protocol while curative supervision carried out in the form of sanctioning the Notary. The Honorable Discharge Proposal has not yet been executed since the Majelis Pengawas Pusat Notaris has not followed up the Majelis Pengawas Wilayah decision regarding the sanction. The main reason of the delay is the lack of good communication among the supervisory board, regardless the Majelis Pengawas Wilayah Notaris or the Majelis Pengawas Pusat Notaris. It is necessary for the supervisory institutions to sinergyze in order to ensure the protection of legal certainty.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, yaitu membuat akta dengan namanya sendiri pada saat dirinya melaksanakan cuti. Atas pelanggaran tersebut, Notaris dan Notaris Pengganti diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat untuk dimintai keterangannya. Proses pemeriksaan berlanjut hingga pemberian sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat dari jabatannya sebagai Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017. Hingga penulisan ini disusun, belum ada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang menindaklanjuti putusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut. Hal yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana bentuk implementasi dari fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris serta eksekusi putusan Majelis Putusan Wilayah berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian bersifat evaluatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan. Metode analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Implementasi bentuk pengawasan Notaris secara preventif dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan rutin kantor Notaris untuk memeriksa protokol Notaris sedangkan pengawasan secara kuratif dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi kepada Notaris. Eksekusi sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat belum dapat dilaksanakan karena Majelis Pengawas Pusat Notaris belum menindaklanjuti Usulan Pemberhentian dengan Hormat yang telah disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penyebab utama terhambatnya proses tindak lanjut usulan pemberhentian Notaris ini adalah kurangnya komunikasi yang baik di antara Majelis Pengawas Pusat dengan Majelis Pengawas Wilayah. Sinergi dari lembaga-lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris sangatlah dibuthkan demi terjaminnya perlindungan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the violations committed by a Notary who made a deed with his own name during his leave. Regarding this violation, the Notary and Substitute Notary were examined by the Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat. The inspection process continues has led to the Decision Number 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 that sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal. Until this thesis was compiled, there was no decision made by the Majelis Pengawas Pusat Notaris to follow up on the decision. The problem statements of this thesis are how is implementation of the Majelis Pengawas Notaris and the execution of the Majelis Pengawas Notaris decision which sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal. The legal research method used is normative juridical. This writing is using normative juriducal method. The typology of this research is evaluative. The nature of the research is descriptive analytical. The technique of collecting data using the library method. The type of data used is secondary data. The preventive supervision was done by conducting a routine inspection to the Notary office to check the Notary protocol while curative supervision carried out in the form of sanctioning the Notary. The Honorable Discharge Proposal has not yet been executed since the Majelis Pengawas Pusat Notaris has not followed up the Majelis Pengawas Wilayah decision regarding the sanction. The main reason of the delay is the lack of good communication among the supervisory board, regardless the Majelis Pengawas Wilayah Notaris or the Majelis Pengawas Pusat Notaris. It is necessary for the supervisory institutions to sinergyze in order to ensure the protection of legal certainty.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai konsekuensi dari kedudukan yang terhormat dan kewenangan yang sedemikian penting tersebut, Notaris berkewajiban melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan mematuhi segala yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik, baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari, serta bertanggung jawab atas akibat yang timbul sehubungan dengan terjadinya pelanggaran yang telah dilakukan.Tesis ini membahasmengenai pelanggaranNotaris dalam membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual beli berdasarkan studi kasus PutusanMajelisPemeriksaPusatNotarisNomor 11/B/MPPN/VII/2019. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah tanggung jawab Notaris yang sedang dalam masa cuti terhadap  pembuatanakta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang mengandung unsur keberpihakandan akibat hukum Notaris yang terhadap pembuatan Akta PPJB yang mengandung unsur keberpihakkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mengandung unsur keberpihakkan yang dibuatnya bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administrasi dan Akibat hukum yang terjadi dari pembuatan akta yang mengandung unsur keberpihakkan yang dilakukan Notaris terbukti tidak terlindunginya hak Pelapor serta merugikan pelapor dan akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Seharusnya Notaris yang sudah sering melanggar standar profesi dan melanggar hukum seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat.

---

ABSTRACT
As a consequence of having an honourable and a significant position, Notary is obliged to implement and to comply with statutory law and code of ethics, neither when implementing notary role nor day by day life. The Notary is also responsible for the consequences arising in connection with the occurrence of violations that have committed. The thesis discusses Notarys authority issuing a commitment of sale and purchase agreement based on a case study of the central assembly examiners of notary decision number 11/B/MPPN/VII/2019. The main issues on this thesis are how the responsibility of Notary who is on leave period and making a commitment of sale and purchase agreement which contains partiality, and how the Notarys legal consequences regarding the commitment of sale and purchase agreement made with partiality. In order to address the issue stated before, normative juridical and analytical descriptive research is used as a research method. Therefore, the conclusion of Notarys liability for the issuing deed which contains partiality must be bear other than administration sanctions, criminal, civil, and code of ethics sanctions. Accordingly, the legal consequences arising from made of the commitment of sale and purchase agreement that contains partiality carried out by a Notary which has been proved is not protected the complainant rights, harmful to the complainant, and also the deed recognised as a privately made deed. It is safe to say, Notary that often violates the ethical standard, and the law must be disrespectfully fired.

Abstrak :
Kehadiran profesi Notaris di Indonesia merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk memberikan solusi dan kepastian hukum atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat, khususnya pembuatan akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sepanjang pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris diberikan hak cuti. Hak cuti Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila Notaris cuti maka diwajibkan untuk menunjuk Notaris Pengganti dan menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti tersebut sehingga Notaris yang sedang cuti tidak dapat membuat akta atas namanya. Namun pada kenyataannya, ternyata masih saja ada Notaris yang nekat membuat akta atas namanya meski sedang dalam keadaan cuti. Untuk itulah dalam tesis ini dibahas mengenai akibat hukum pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris yang sedang cuti dan tanggung jawab Notaris yang sedang cuti atas akta yang dibuat olehnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif hingga ditarik kesimpulan bahwa Notaris yang membuat akta saat sedang cuti mengakibatkan akta tersebut bukanlah akta Notaris melainkan akta di bawah tangan dan Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas akta yang dibuatnya itu.

---

The precense of Notary profession has become a necessity for the society of Indonesia. Society of Indonesia needs someone who can be trusted to provide solutions and legal certainty of legal act conducted by the society, especially the drawing of authentic deeds. Notary is known as a public competent authority to draw up authentic deeds as long as it is not specified to other general authority. In performing Notary`s position, Notary is granted the right of leave. The legal status of a Notary is regulated under Act No. 30 of 2004 as amended by Act No. 2 of 2014 concerning Notary Position. In the event of the implementation of right of leave by the Notary, accordingly Notary to Notary`s substitute and provide the Notary`s protocol to the substitute. So that the Notary on leave prohibited to draw up deed on Notary`s behalf. However, in practice, there are Notaries that still draw up deed on Notary`s behalf even in a state Notary`s absence. To this, in this thesis is discussed about the legal sanction as the above. The research method is based on normative juridical research by literature study. By providing secondary data that contains primary, secondary and tertiary legal materials. Accordingly, to be analyzed by way of qualitatively until it is concluded, therefore the notary who draw up deed in a state of his or her absence due to right of leave will cost the deed to be considered as privately drawn up deed instead of notarial deed form. To this, the notary shall be responsible to any charges upon deed.