Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Konsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.Konsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.

---

ABSTRACT
The concept of earmarking in Indonesia is applied to the Revenue Sharing of Tobacco Excie. Pasuruan regency is one of the implementers of Revenue Sharing of Tobacco Excise in Indonesia. This research disscusses regarding The Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise in Pasuruan regency. The approach used is qualitative descriptive method. This study analyzes of the content of policy and the context of implementation. Results of this study is on the content of the policy related to the change of the Minister of Finance Regulation that was considered more advantageous for the recipent before than the new one because the new one is too tight, while from the context of policy has a difference of Minister of Finance Regulation on the interpretation between the local government and the central government who implement the regulation in Pasuruan regency is the cause of the absorption of funds that are not maximal.

Abstrak :
Tesis ini meneliti pengaruh perlakuan pajak tidak langsung (PPN, PBB dan PDRD) terhadap penerimaan bagi hasil migas dan jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pada Kontraktor migas sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data simulasi dan membandingkan hasil atas kebijakan pajak tidak langsung tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak langsung setelah Peraturan Pemerintah tersebut akan meningkatkan penerimaan Pemerintah dan meningkatkan jumlah DBH Migas serta memperbaiki distribusi pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan bagi Kontraktor, penerimaan bagi hasil migas mengalami penurunan dan mengurangi cash flow Kontraktor. Untuk menarik investor, Pemerintah perlu memberikan insentif kepada Kontraktor baru atau membuka peluang negosiasi perubahan split bagi hasil migas. ......The thesis examines the effect of indirect tax policies (value added tax, land tax and local dan duties tax) to oil and gas's profit revenue and revenue sharing on oil and gas contractors before and after the implementation of Government Regulation Number 79/2010. The research focuses on quantitative research by using simulation data and comparing the result to indirect tax policy applied. The result show that the indirect tax policy after the implementation of regulation will increase government revenue and revenue sharing and also improve revenue distribution between Central and Local governments. Meanwhile contractor will get benefits from decreasing of the amount of their oil and gas sharing revenue and decreasing cashflow. To attract more investors, Indonesian government should give incentives to new contractors or willing to negotiate on profit split of oil and gas.

Abstrak :
ABSTRAK Dalam rangka penerapan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian sumber keuangan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Penggunaan DBH CHT bersifat earmark dan kebijakan penggunaannya pada tahun 2017 difokuskan pada bidang kesehatan. Pada pelaksanannya, terdapat permasalahan dalam penyerapan DBH CHT berupa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT khususnya untuk kesehatan di Kabupaten Karawang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Karawang yang belum optimal disebabkan oleh dua hal, pertama faktor isi kebijakan yang mengatur penggunaan dana secara ketat, kedua dari faktor lingkungan implementasi, terdapat SKPD yang merasa enggan mengelola dana tersebut karena ketatnya peraturan dan pengawasan.

---

ABSTRACT Central government provides some financial resources to local governments, such as The Revenue Sharing of Tobacco Excise (DBH CHT). In 2017, the use of DBH CHT was focused on health sector. However, in the implementation stage, there is a low absorption of the budget that occurs in Karawang Regency. Therefore, this thesis aims to analyze the implementation of DBH CHT policy and the factors that influence the implementation of the policy, especially in health sector. The research is conducted through post-positivist approach utilizing in-depth interview and literature studies to the data collection technic. The results of this study indicate that the implementation of DBH CHT policy in Karawang Regency is not optimal is caused by two things, first the content of policy which regulate the use of DBH CHT strictly, secondly from the context of implementation, there are implementers who feel reluctant to manage these funds due to strict regulations and supervision.

Abstrak :
Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah salah satu bentuk penerapan konsep earmarking di Indonesia. Sebagai penerima DBH CHT terbesar di Jawa Barat, Kabupaten Karawang berhasil memanfaatkannya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan seperti pembangunan Rumah Sakit Khusus Paru dan Puskesmas Rawat Inap. Namun demikian, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak ada yang mencapai target anggaran dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemanfaatan alokasi kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Karawang dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga pemanfaatan DBH CHT kedepannya dapat direalisasikan lebih maksimal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menganalisis dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, kecukupan, perataan, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan DBH CHT untuk aspek kesehatan telah dilaksanakan cukup baik. Namun demikian, untuk aspek kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum masih belum maksimal pemanfaatannya. Aspek kesejahteraan masyarakat, sulit untuk dimanfaatkan karena karakteristik Kabupaten Karawang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, penegakan hukum sulit dimanfaatkan karena belum terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat. ......The Policy Revenue Sharing of Tobacco Excise is one of the implementation concept of earmarking in Indonesia. As the largest recipient of the CHT DBH in West Java, Karawang Regency has succeeded in utilizing it to improve health facilities such as the construction of a Special Pulmonary Hospital and Inpatient Health Center. However, the utilization of the Revenue Sharing of Tobacco Excise has not reached the budget target in the last five years. Therefore, this study will evaluate the policy on the utilization of Revenue Sharing of Tobacco Excise Sharing Fund allocation in Karawang Regency with the hope that the results of this study can provide new knowledge for both the central government and local governments so that the utilization of DBH CHT in the future can be realized more optimally in accordance with the regulation. This study analyzes the six policy evaluation criteria proposed by Dunn which are effectiveness, efficiency, responsivity, adequacy, appropriateness, and equity. The results of this study indicate that the utilization of Revenue Sharing of Tobacco Excise for the health aspect has been implemented quite well. However, for the aspect of community welfare and law enforcement, the utilization is not optimal yet. The aspect of community welfare is difficult to utilize because the characteristics of Karawang Regency are not inline with the regulation. Moreover, Law enforcement is difficult to utilize because the communication between the local government and the local Customs and Excise Supervision and Service Office is not yet sufficient enough.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari data anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berupa data tentang dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana belanja daerah pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh dari tahun 2013 s.d 2015 dengan total populasis sebanyak 69 LKPD. Dengan mnggunakan metode analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis data. hasil penelitian ini menunjukkan dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan parsial, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meguji pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah KAbupaten/Kota di Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berupa data tentang dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan belanja daerah pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh dari tahun 2013 s.d 2015 dengan total populasi sebanyak 69 LKPD. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pasa Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh. Sedangkan secara parsial, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh.

Abstrak :
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, telah menciptakan kebijakan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Salah satunya adalah kebijakan di bidang Bagi Hasil Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa. Pemerintah Kabupaten Bogor telah merespon kebijakan tersebut dengan ditetapkannya perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa dari pendapatan penerimaan Daerah. Kemudian diikuti dengan iahirnya Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bogor Nomor 6 Tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah sejalan dengan peraturan diatasnya (yang lebih tinggi), serta untuk mengetahui apakah perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah berjalan seperti apa yang diinginkan, antara lain : (i) Jumlah yang diterima (yang dituangkan dalam APBDes) desa sama dengan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Data dari Dipenda); (ii) Proses pencairan dana bagi hasil desa tepat waktu; (iii) Penerimaan bagian desa dari penerimaan daerah dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa ; (iv) Penggunaan penerimaan bagian desa dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada rakyat melaiui Badan Perwakilan Desa (BPD). Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun dan dilakukan metodologi penelitian yaitu : (1) mewawancarai responden di tingkat Pemerintah Pusat; (ii) mewawancarai responden di tingkat Pemerintah Daerah; dan (iii) mewawancarai sejumlah Kepala Desa yang menjadi sampel. Sampe! diperoleh dengan menggunakan teknik Stratified Random Sampling. Melalui wawancara dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat dibuktikan bahwa Perda Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah sesuai (tidak bertentangan) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih atas. Sedangkan melaiui wawancara dengan para Kepala Desa, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan bagi hasil antara pemerintah Kabupaten ke Desa telah terjadi penyimpangan (tidak sesuai aturan) yang terjadi di lapangan, sebagai berikut : pertama, Adanya perbedaan data besaran dana bagi hasil yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dengan Data APBDes di Desa; Kedua, Masih adanya desa yang tidak menuangkan dana bagi hasil ke dalam APBDes. Bahkan APBDesnya sendiri tidak dibuat. Hal ini melanggar ketentuan Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2003; Ketiga, Dalam Belanja Pembangunan, desa umumnya mempergunakan dana bagi hasil untuk hal-hal yang tidak produktif. Ini akan berdampak kepada pembangunan di desa akan lambat dan tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah daerah; Keempat Kurangnya Pengawasan, pembinaan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemerintah desa; Sehingga diperlukan diperlukan perbaikan terhadap kebijakan bagi hasil, agar realisasi kebijakan tersebut sejalan dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut : (i) Memfungsikan peran camat sebagai perangkat daerah otonom dalam memfasilitasi dan mengawasi jalannya pengelolaan dana bagi hasil desa; (ii) Memberikan sanksi yang cukup berat apabila terjadi penyimpangan baik itu terhadap desa atau terhadap oknum yang masih meminta kepada pihak desa; dan (iii) Perlunya Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelolaan dana bagi hasil juga harus dipertanggungjawabkan melalui pelaporan yang dilaksanakan melalui jalur struktural dari Tim Pelaksana tingkat desa ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan. Selanjutnya Tim Pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perhitungan dan implementasi penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang didasarkan pada UU Nomor 33 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaan lainnya. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi dicapai dengan dasar data penerimaan negara periode sebelumnya dan perolehan tahun berjalan. Dalam implementasinya, penyaluran dana bagi hasil minyak dan gas bumi kepada daerah penghasil sudah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 serta aturan pelaksanaannya meskipun persentase dana bagi hasil untuk sebagian daerah penghasil yang pendapatan asli daerahnya sangat minim menilai persentase tersebut belum memenuhi keadilan partisipasif namun baru sebatas keadilan distributif. Penelitian ini menyarankan perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam dapat didukung dengan informasi dan teknologi yang baik agar lebih akurat dan cepat, selain itu dalam hal implementasi penyalurannya perlu adanya peertimbangan terkait dengan persentase dana bagi hasil bagi daerah penghasil.

---

ABSTRACT This thesis discusses review the calculation and the implementation of the distribution of funds for the result of natural resources oil and gas of the earth between the central government with local government based on law number 33 / 2004 as well as other implementation regulation. Normative research methods law. This research result meyimpulkan that calculation funding for the natural resources oil and gas reached on the basis of data state revenues the previous period and acceptance years running. In its implementations, the distribution of funds for the results of oil and natural gas to producing areas already in line with what he has stipulated in the law number 33 / 2004 as well as the rules of its execution though the percentage of funding for yield to partially producing areas that its local revenue the percentage is very low rate has not yet meet justice partisipasif but just for distributive justice. This research suggest calculation funding for the natural resources can be supported with information and technology good to be more accurate and quicker, besides in terms of implementation penyalurannya need of peertimbangan related rate funds to the quotient of producing areas.