Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil. Dinas melayani masyarakat dalam urusan pelayanan administrasi kependudukan yang menghasilkan dokumen dan data kependudukan dan tersimpan pada database kependudukan kabupaten. Data tersebut dikirim secara berkala ke database pusat dan bersama dengan data kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia digabungkan menjadi data kependudukan nasional. Permasalahan yang ada sekarang adalah data hasil pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya terdaftar pada database kependudukan nasional sehingga akurasi data kependudukan belum mencapai target sesuai dengan rencana strategis dinas tahun 2016-2021.Berdasarkan hasil proses konsolidasi dan pembersihan data kependudukan nasional, masih banyak terdapat data ganda dan anomali pada data kependudukan kabupaten. Hal ini akan berdampak bagi pemerintah dalam membuat laporan kependudukan kabupaten yang tidak menggambarkan jumlah nyata di lapangan sehingga mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah. Selain itu akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam database kependudukan nasional yaitu data tidak ditemukan pada saat melakukan transaksi pelayanan publik khususnya instansi pelaksana yang telah menggunakan data kependudukan nasional.Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis permasalahan data kependudukan mulai dari identifikasi permasalahan, kebutuhan proses bisnis yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan kualitas data kependudukan yang diperlukan untuk mencapai target akurasi data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Pada penelitian ini dirumuskan kebijakan manajemen kualitas data kependudukan yang merujuk pada teori Data Quality Management DQM dari DAMA-DMBOK dan empat aspek yang mempengaruhi kualitas data yang diambil dari beberapa tinjauan teori yaitu manajemen, teknologi, proses dan lingkungan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan pada tiap tahapan proses pelayanan administrasi kependudukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten memperhatikan kualitas data yang dihasilkan. Apabila kualitas data kependudukan di daerah meningkat maka akan memberi dampak positif bagi kualitas data kependudukan nasional.

---

The Population and Civil Registry agency has the main duty of carrying out government affairs based on the principle of autonomy and duty of assistance in the field of population, management of population administration information, and civil registration. The Population and Civil Registry agency serve the public in the affairs of the population administration services that produce documents and demographic data and stored in the database of demographic regency. The data is sent periodically to the central database and together with the demographic data from demographic administration services from all districts / cities in Indonesia are combined into national demographic data. The problem that exists now is the data of the results of the demographic administration service has not been fully registered in the national demographic database so that the accuracy of population data has not reached the target in accordance with the strategic plan of the year 2016-2021.Based on the results of the consolidation process and the cleaning of national demographic data, there is still a lot of double data and anomalies in the demographic data of the regency. This will have an impact on the government in making district demographic reports that do not reflect real numbers in the field, affecting regional development policies. In addition it will cause problems for people who are not registered in the national demographic database that data is not found when conducting public service transactions, especially implementing agencies that have been using national demographic data.Based on these conditions, it is necessary to analyze the demographic data problems starting from the identification of the problem, the need of business process needed to overcome the problem and the quality of demographic data needed to achieve the target of demographic data accuracy of the Depatment Civil Service and Civil Registry.In this study, the formulation of data quality management policy of demography refers to Data Quality Management DQM theory from DAMA-DMBOK and four aspects that influence the quality of data taken from several theoretical views that are management, technology, process and environment. With the policy is expected at each stage of the process of population administration services starting from the village / sub-district, district to regency pay attention to the quality of data generated. If the quality of population data in the region increases then it will have a positive impact on the quality of national demographic data."

"Dalam melakukan penegakan hukum, seringkali personil Ditreksrimum PMJ membutuhkan keterangan data kependudukan untuk digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Data kependudukan merupakan data yang diklasifikasikan sebagai data rahasia yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dengan klasifikasi data rahasia tersebut sehingga Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemui kendala berupa panjangnya proses birokrasi yang ada antara Polri dan Kemendagri. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan exploratory ideographics, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan fakta serta analisis mekanisme penyediaan data kependudukan dalam rangka proses penegakan hukum di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya serta faktor-faktor baik pendukung dan penghambat dalam penyediaan data kependudukan untuk penegakan hukum. Hasil temuan penelitian ini adalah proses penyediaan data kependudukan dalam penegakan hukum membutuhkan waktu yang lama sampai data kependudukan tersebut diberikan kepada penyelidik atau penyidik di Ditreskrimum PMJ. Oleh karena itu perlu diciptakan sebuah sistem atau SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam konteks penggunaan data kependudukan dengan mengacu teknologi informasi dan komunikasi yang bisa digunakan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi efektif antara personil Polri dengan personil Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga terbentuk tata kelola keamanan informasi agar data kependudukan yang ada tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

---

In carrying out law enforcement, the personnel of the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region often requires information on population data to be used in the inquiry and investigation processes. Population data is the data that is classified as confidential and managed by the Directorate General of Population and Civil Registry of Indonesian Ministry of Home Affairs. Due to its classification as confidential data, the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region has several difficulties in the form of lengthy bureaucratic processes between the Police Region and the Ministry of Home Affairs. The author employs the qualitative approach and explaratory ideographic method to find out the truth and facts as well as analyse the mechanism for providing population data in the context of law enforcement processes at the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region as well as both supporting and hindering factors in providing population data for law enforcement. The results of the study show that the processes of providing population data in the law enforcement takes a long time until the population data is given to junior investigators or investigators of the Directorate of General Crimes of Jakarta Metropolitan Police Region. Therefore, the author recommends the Police Region to create a system or SOP (Standard Operating Procedure) in the context of the use of population data with reference to information and communication technology that can be used as a forum for effective communication and coordination between police personnel and the personnel of the Directorate General of Population and Civil Registry of the Ministry of Home Affairs, so that the governance of information security is established and the existing population data is not misused by irresponsible persons."

"Identitas yang mana merupakan pengakuan atas diri seseorang, disahkan dan diakui negara melalui sistem pencatatan sipil dalam administrasi kependudukan, yang diatur dalam UU Adminduk, serta dituangkan dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan. Melalui kebijakan pemanfaatan data kependudukan, Ditjen Dukcapil diposisikan sebagai penggerak atau katalisator dalam membentuk jaringan multiorganisasional untuk mendorong digunakannya NIK sebagai single identity number. Melalui konstruksi governance networks dalam pemanfaatan data kependudukan dimana berbagai sektor terhubung dengan Ditjen Dukcapil, pemanfaatan data menjadi pintu masuk bagaimana agar single identity number tersebut dapat terimplementasikan dengan baik. Namun dalam prosesnya, resistensi untuk melepaskan identitas sektoral dari lembaga lain masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga lain belum memiliki urgensi atas perannya dalam governance networks untuk menggunakan NIK sebagai identitas dari instansinya. Sehingga diperlukan penguatan keterlibatan dan peran lembaga tersebut selaku pengguna pemanfaatan data kependudukan dalam konstruksi governance networks untuk dapat memperkuat governance networks antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pengguna pemanfaatan data kependudukan.

---

Identity, which is an acknowledgment of a person's self, is legalized and recognized by the state through the civil registration system in population administration, which is regulated in the Administrative Law, and is set forth in the form of a population identification number that called Nomor Induk Kependudukan (NIK) and population documents. Through population data utilization policy, the Directorate General of Civil Registration and Population is positioned as a catalyst in forming a multi-organizational network to encourage the use of NIK as a single identity number. Through the construction of governance networks where various sectors are connected, population data utilization policy becomes the entry point for how the single identity number can be implemented properly. However, in the process, resistance to releasing sectoral identities from other institutions is still high. This shows that other institutions do not yet have the urgency of their role in governance networks to use the NIK as the identity of their agency. So it is necessary to strengthen the involvement and role of these institutions as users of population data utilization in the construction of governance networks to be able to strengthen governance networks between the Directorate General of Population and Civil Registration with users of population data utilization."