Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Using a social-psychological approach, this edition remains solidly grounded in theory and research, but places greater emphasis on the individual and coping with death and dying. These two well-known authors and researchers integrate stimulating personal accounts throughout the text, and apply concepts to specific examples that deal with cross cultural perspectives and the practical matters of death and dying."

"Kematian merupakan satu-satunya hal yang pasti dialami oleh individu. AIDS adalah penyakit dimana tingkat kematian penderitanya tinggi. Selain itu, sampai saat ini masih kuat terdapat stigma kematian yang diberikan pada ODHA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kecemasan terhadap kematian pada remaja dengan HIV/AIDS. Gambaran tersebut dilihat melalui pandangan mereka terhadap kematian serta hadirnya masing-masing dimensi kecemasan terhadap kematian.Dalam penelitian ini, digunakan empat dimensi kecemasan terhadap kematian yang didasarkan pada Choron (dalam Kastenbaum & Aisenberg, 1976) serta Florian & Kravetz (Dalam Florian & Mikulincer, 1997). Dimensi-dimensi tersebut adalah kecemasan akan proses menuju kematian, kecemasan akan kehidupan setelah kematian, kecemasan akan kemusnahan diri, serta kecemasan akan dampak kematian bagi orang-orang terdekat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Pandangan yang dimiliki subjek mengenai kematian antara lain kematian sebagai transisi atau hukuman. Tiap subjek memiliki satu atau lebih dimensi kecemasan terhadap kematian yang berbeda. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain agama, budaya, serta pengalaman berhubungan dengan kematian.

---

Death is the only certainty in individual`s life. AIDS is one of disease that has high death rate to its patients. The aim of this research is to give the picture of death anxiety in adolescence with HIV/AIDS. Today, there still strong stigma relating HIV/AIDS patients with death.The dimensions of death anxiety is based on Choron`s dimensions of death anxiety (Kastenbaum & Aisenberg, 1976) and supplemented with one dimension from Florian & Kravetz (Florian & Mikulincer, 1997). Those dimensions are fear of dying, fear of afterlife, fear of extinction, and fear of individual death`s effect to family and friends.The research is conducted with qualitative method which interview and observation is done to four subjects. All subjects view death as a transition or punishment. Every subject has one or more difference dimension of death anxiety. Some factors that have relation with their death anxiety are religion, culture, or experience with death."

"There is no more stressful and traumatic experience than coping with the death of a loved one. There are various stages of grief and loss, which often take months or even years for many people to overcome. But with the right guidance, readers can learn to lessen the pain and live happy lives. "Solace" provides soothing comfort and hope for those who are suffering. As an award-winning bereavement expert, Roberta Temes believe all of us experience and process grief in our own way. Here she helps readers through the stages of grief, tells them when they should worry, helps them consider the pros and cons of bereavement groups and counselors, and shows them how to use visualization to help the healing process. Featuring anecdotes drawn from her bereavement practice so readers may learn from the experiences of others who have also gone through and struggled with loss, "Solace" is also filled with comforting affirmations, quotations and words of encouragement. Dealing with loss is never easy, but this book provides a calming companion to help readers through their mourning and begin enjoying life again."

"Penelitian ini akan mengkaji pemberlakuan pidana mati ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, dimana di Indoensia pidana mati masih diberlakuakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang lain serta RUU KUHP yang memuat pidana mati. Pada sisi lain Indoensia pun telah merativikasi peraturan internasional yang menerapkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan telah memberlakuakan UU No 39 tahun I999 juga termuat dalam Pasal 28 A sampai dengan 283 Amandemen UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, Hal ini pun terjadi perbagai pendapat balk yang pro maupun yang kontra terhadap pemberlakuan pidana mati itu sendiri.Dengan demikian Masalah yang akan dibahas adalah : - Apakah double sanction yang dialami terpidana coati melanggar Hak Asasi Manusia dan - Apakah telah terjadi pergeseran dari sistem hukum pidana di Indonesia mengenai pidana mati menurut RUU KUHPidana Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan.Berdasarkan studi pustaka, akan digambarkan perkembangan Konsep HAM dalam perlindungan terhadap terpidana mati dalam hukum positif nasional dan hukum positif internasional. Penelitian ini menggunakan teori tentang Hak asasi Manusia, teori Tujuan Hukum ( teori Keadilan dan teori Utilistis atau teori Kemanfaatan ) dan Teori Pembebasan. Teori Ham digunakan untuk melihat lebih mendalam dari sisi HAM terpidana sementara Teori tujuan Hukum digunakan peneliti untuk melihat tujuan dari pemedinaan terhadap pidana mati sementara teori pemidanaan bertujuan "pembebasan". Pembebasan yang dimaksud adalah bukan dalam pengertian fisik. Tapi dalam keterbatasan ruang gerak terpidana, terpidana dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan tujuan bukan saja untuk melepaskan cara dan gaya hidup yang lama, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk membebaskan kesalahan terpidana dan keluarga dari kesalahan yang telah dilakukan dengan mengacu pada Pancasila.Penelitian yang telah dilakukan ini memaparkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM terpidana dalam menjalani hukuman mati dimana terpidana dalam menunggu pelaksanaan eksekusi mati dipenjara maka telah terjadi dua kali hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman mati. Dengan adanya perubahan dalam RUU KUHP yang memuat pidana mati dengan ancaman hukuman secara alternatif maka telah terjadi pergeseran hukum sebagai wacana dalam pemberlakuan pidana mati di Indonesia

---

The research means to find out the implementation of Death Penalty from Human Rights Perspective while in Indonesia still uses Law Crimes and the designing of Law Crimes which concern with Death Penalty. On the other hand Indonesia has ratified International laws which implemented the protection of Human Rights to the implementation of Laws Number 39 1999, in the Principles 28 until 28 J. Constitution 1945 and Pancasila as the basic principles of Indonesian. Therefore, there is pro and contra for the implementation of death penalty. The problems of the research is to find out whether double sanction can be categorized as human rights violations for the prisoner and to find out whether there is changing in law crimes system.The research uses qualitative method which emphasizes primary data by in depth interview and secondary data by library research. The theories that implemented in the research are human rights theories, the aims of Law theories, and freedom theories. Human rights theories are used to see prisoners from human rights perspectives in depth.The Purpose Law theories is used to see the penal of death penalty while the penal theories means to give freedom, The freedom doesn't mean for only physically but also spiritually and mentally.The research describes that there is human rights violation for the prisoners during death penalty process. Dual sanctions become the problem for the prisoners. The improvement in the designing of Criminal Code with alternative punishment seems bring the changing in the implementation of death penalty in Indonesia."

"Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan pidana mati (retentionist country), berdasarkan Pasal 10 KUHP. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana konsep dan tujuan pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP; 2) Bagaimana konsekuensi rumusan unsur-unsur Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP dan 3) Apa yang menjadi dasar pertimbangan adanya perbedaan pejabat yang berwenang dalam mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dalam Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan primer. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Dalam Pasal 66 Rancangan KUHP, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif yang bertujuan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan individu. 2) Konsekuensi rumusan Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP diterapkan secara alternatif, bukan kumulatif. 3) Dasar pertimbangan perbedaaan wewenang dalam Pasal (89) Ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP yaitu, Pasal 89 Ayat (2), perubahan pidana mati disebabkan karena adanya masa percobaan dan pejabat yang berwenang adalah Menteri Hukum dan HAM, karena perubahan tersebut sama dengan remisi. Pasal 90, perubahan tersebut disebabkan karena pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun setelah grasi ditolak dan pejabat yang berwenang adalah Presiden melalui Keputusan Presiden. Saran penulis, 1) Hakim harus mempertimbangkan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan pada perlindungan masyarakat dan perlindungan individu terpidana. Apabila dalam persidangan, salah satu dari hakim tidak sepakat dengan penjatuhan pidana mati, maka sebaiknya jenis pidana yang diputus adalah pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun. 2) Rumusan Unsur- Unsur Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP harus diatur dengan jelas dan juga ukuran dan sisi yang berwenang untuk menilai unsur masing-masing, juga harus ada unsur suara masyarakat di dalamnya 3) Harus ada pengaturan lebih jelas agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan dalam mengubah hukuman mati menjadi seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun antara Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP. Perubahan hukuman dari seumur hidup menjadi 20 (dua puluh) tahun dalam Pasal 89 Ayat (2) seharusnya menjadi kewenangan Presiden dengan Keputusan Presiden. Dalam memutuskan grasi, Presiden seharusnya juga mendengarkan pertimbangan Menteri Hukum dan HAM sebagai eksekutif yang membawahi Lapas. Dalam SPP juga harus ada koordinasi berhubungan dengan data administrasi mengenai proses hukum terpidana.

---

Indonesia represent one of the State in the world that still apply the death penalty (retentionist country), based on Aiticle 10 KUHP. Problems in this thesis are: 1) How is the concept and purpose of the death penalty in the draft of KUHP; 2) What consequences formula elements Article 89 Paragraph (1) draft of KUHP and 3) What is the basic consideration of differences in the authorized officials in the death penalty for life to be criminal or 20 (twenty) years in Article 89 Paragraph (2) with Article 90 draft of KUHP. Research method used was the juridical normative, with the primary and secondary data. Results of research show that: 1) In Article 66 draft of KUHP, death penalty represent main punishment which having the character of special and is always menaced in the alternative that is aimed as a last effort to protection of society as society and individuals. 2) The consequence of Article 89 Paragraph (1) draft of KUHP apply in the alternative, not cumulative. 3) Basic considerations difference of authority in Article (89) Paragraph (2) with Article 90 draft of KUHP, Article 89 Paragraph (2), death due to changes in criminal trial because of the authorities and officials is the Minister of Law and Human Rights, because the changes is equal to remisi. Article 90, the change was due to criminal death is not implemented for 10 (ten). years after grasi refused and officials denied that the President is authorized through a Presidential Decree. Author suggestions, 1) The judge must consider the reasons of relied on death penalty fallout based on the protection of society and individual punished. If in the trial, one of the judges did not agree with death penalty fallout, the criminal who should be the type of crime is an alternative punishment for a lifetime or 20 (twenty) years. 2) Elements Article 89 Paragraph (I) draft of KUHP have to be arranged clearly in article to assess each element, also there must be voice society in it 3) Arrangement there must be clearer in order not to happened overlap authority in changing death penalty decision become for a lifetime or 20 (twenty) years among Article 89 Paragraph (2) with Article 90. Change of punishment from a lifetime become 20 (twenty) years in Article 89 Paragraph (2) having to with Decision of President. In deciding grasi, president should be listen consideration of Minister Punish and Human Rights. In criminal justice system there must be coordination related to administration data order concerning process punish to be punished."

"Kematian anak adalah salah satu trauma terbesar bagi orang tua (Woodgate, 2006). Peristiwa ini dapat mengakibatkan orang tua mengalami masalah fisik maupun masalah emosional, dan grief yang kompleks (Woodgate, 2006). Kematian mendadak menimbulkan stres yang besar karena tidak adanya persiapan psikologis bagi orang yang ditinggalkan (Turner & Helms, 1995; Aiken, 1994). Grief adalah penderitaan emosional yang intens dan mendalam, yang dialami seseorang akibat peristiwa kehilangan seperti kematian orang yang dicintai. Ketika menghadapi kematian anak, pria harus menunjukkan kontrol diri yang kuat (Sanders, 1998; Shapiro, 1994). Akan tetapi, kontrol diri yang tampil pada seorang ayah, tidak menggambarkan perasaan ayah yang sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran proses grief pada ayah yang anaknya meninggal secara mendadak pada usia kanak-kanak serta usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesedihan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif pada dua orang subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan proses grief yang dilalui kedua orang subjek penelitian. Dari lima tahapan grief yang diajukan Sanders (1998), salah seorang subjek melampaui tahap shock hingga tahap healing namun belum mencapai tahap renewal. Seorang subjek lainnya mencapai tahap renewal, namun tidak mengalami tahap shock yang intens dan tahap withdrawal. Usaha yang dilakukan kedua subjek untuk mengatasi kesedihan antara lain dengan mendekatkan diri kepada tuhan, menyibukkan diri dengan pekerjaan, dan berfokus pada anak-anak lain yang masih hidup.The death of a child has been described as being for parents one of the most traumatic of losses (Woodgate, 2006). Parents can experience both physical and mental problems, and grief that can best described as substantial and complex (Woodgate, 2006). Sudden death often creates extreme stress because survivors have no opportunity to prepare psychologically for the loss (Turner & Helms, 1995; Aiken, 1994). Grief refers to the intense emotional suffering that accompanies the experience of loss, such as the death of a loved ones. In facing the death of a child, father is expected to be in control (Sanders, 1998; Shapiro, 1994). Self-control that shown in father?s reaction isn?t really showing the feelings that is experienced. The purpose of this research is to find out the description of grief experienced by father who lost their child during childhood due to sudden death and their efforts to deal with their sadness. This research is using qualitative approach on two subjects by interviews and observations.

The research results show that there are differences in the stages of grief that is experienced by the two subjects. From five stages of grief proposed by Sanders (1998), one of the subjects already passed the shock stage through the healing stage, but haven?t reach the renewal stage. The other subject reached the healing stage but didn?t pass the intense shock phase and withdrawal phase. Efforts that had been done by the subjects are getting closer to God, focusing on job and also taking care to the other children."

"Menurut laporan kerja WHO pada bulan April 2004, dari 8,1 juta kematian bayi di dunia, sekitar 48% adalah kematian neonatal. Dari seluruh kematian neonatal, sekitar 42% kematian neonatal disebabkan oleh infeksi tetanus neonatorum. Sejak tahun 1989, WHO memang mentargetkan eliminasi tetanus neonatorum. Sebanyak 104 dari 161 negara berkembang telah mencapai keberhasilan tersebut. Tetapi, karena tetanus neonatorum masih merupakan persoalan signifikan di 57 negara berkembang lain, maka UNICEF, WHO dan UNFPA pada Desember 1999 setuju mengulur eliminasi hingga tahun 2005. Meskipun telah ditetapkan ETN (Eliminasi Tetanus Neonatorum) sebagai komitmen internasional diulurkan hingga tahun 2005, namun angka kejadian dan angka kematian tetanus neonatorum di Kabupaten Serang masih tetap tinggi. Terlihat dari data hingga akhir Desember tahun 2008 pun, kasus sudah ada dan melebihi kasus pada tahun sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran epidemiologi kasus dan kematian tetanus neonatorum di wilayah Kabupaten Serang pada tahun 2005-2008. Penelitian ini menggunakan desain studi crossectional.Dalam penelitian ini populasi sama dengan sampel yaitu semua penderita tetanus neonatorum di Kabupaten Serang dari tahun 2005-2008 yaitu berjumlah 68 kasus. Hasil penelitian ini adalah jumlah distribusi kasus dan kematian tetanus neonatorum di Kabupaten Serang tahun 2005- 2008 lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Hasil distribusi frekuensi kasus dan kematian tetanus neonatorum berdasarkan riwayat perawatan kehamilan adalah : Pertama, kasus tetanus neonatorum yang ibunya sewaktu hamil memeriksakan kehamilannya kepada tenaga kesehatan mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang ibunya sewaktu hamil memeriksakan kehamilannya kepada bukan tenaga kesehatan (80% : 52,6%). Kedua, kasus tetanus neonatorum yang ibunya sewaktu hamil memeriksakan kehamilannya kepada tenaga kesehatan < 4 kali mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang ibunya sewaktu hamil memeriksakan kehamilannya kepada tenaga kesehatan ≥ 4 kali (66,1% : 55,6%). Ketiga, kasus tetanus neonatorum yang ibunya sewaktu hamil tidak melakukan imunisasi TT mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang ibunya sewaktu hamil melakukan imunisasi (64,9% : 63,6%). Hasil distribusi frekuensi kasus dan kematian tetanus neonatorum berdasarkan riwayat pertolongan persalinan adalah : Pertama, kasus tetanus neonatorum yang persalinannya dilakukan pada bukan tenaga kesehatan mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang persalinannya dilakukan pada tenaga kesehatan (66,1% : 50%). Kedua, kasus tetanus neonatorum yang persalinannya dilakukan di rumah mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang persalinannya dilakukan di tempat pelayanan kesehatan (66,7% : 40%). Ketiga, kasus tetanus neonatorum yang pada saat persalinan pemotongan tali pusatnya menggunakan alat tidak steril mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang pada saat persalinan pemotongan tali pusatnya menggunakan alat steril (66,7% : 40%). Hasil distribusi frekuensi kasus dan kematian tetanus neonatorum berdasarkan riwayat perawatan tali pusat adalah, yakni : Pertama, kasus tetanus neonatorum yang perawatan tali pusatnya menggunakan bukan tenaga kesehatan mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang perawatan tali pusatnya menggunakan tenaga kesehatan (65,7% : 0%). Kedua, kasus tetanus neonatorum yang obat/bahan perawatan tali pusatnya menggunakan bukan antiseptik mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang obat/bahan perawatan tali pusatnya menggunakan antiseptik (67,9% : 53,3%). "