Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2014
320.959 8 REG
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Siegrist, Robert L.
Abstrak :
Decentralized Water Reclamation Engineering—A Curriculum Workbook was developed to present technical information and materials concerning the engineering of decentralized infrastructure for wastewater treatment and water reclamation in a form suitable for classroom lectures or self-study. The approaches, technologies, and systems are targeted for sustainable infrastructure across the United States and similar industrialized nations, but they are also applicable in developing regions around the world.
Switzerland: Springer International Publishing, 2017
e20528497
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: The Habibie Center,
300 PSJ
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Malik
Abstrak :
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang-Undang ini membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu yang semula lebih bersifat sentralistis menjadi lebih bersifat desentralistis dengan memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi luasnya kewenangan yang dimiliki daerah, sehingga harus dilakukan reaktualisasi kewenangan dan dilakukannya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah. Salah satu persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pembentukan kelembagaan atau perangkat daerah. Sering kita temui pembentukan lembaga oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga kelembagaan yang ada cendrung gemuk sehingga terjadi inefesiensi dan inefektifitas dan pada akhirnya akan menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitaf, penulis dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah tersebut. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Perangkat Daerah, ada empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan dinas daerah yaitu: 1) Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, 2) Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, 3) Kemampuan keuangan daerah, 4) Ketersediaan sumber daya aparatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukkan dinas daerah hanya ada dua faktor yang paling berpengaruh bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah, yaitu faktor kewenangan yang dimiliki dan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah (berkaitan dengan kondisi riil daerah). Faktor kemampuan keuangan daerah sangat lemah dijadikan acuan karena tidak adanya standar pelayanan minimum (SPA). Oleh karena itu tidak mungkin dilakukannya standart spending assessment (taksiran pengeluaran atas standar yang berlaku) sehingga sulit untuk mendeteksi biaya untuk anggaran suatu dinas. Sebagai tolak ukur yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah adalah tercapainya perbandingan yang ideal antara pengeluaran rutin dan pembangunan (minimal 40%:60%). Ketika Pengeluaran rutin cendrung membesar maka perlu diadakan perampingan atau restrukturisasi lembaga yang ada. Sedangkan Faktor ketersediaan sumber daya aparatur pun tidak bisa dijadikan acuan untuk dijadikan pertimbangan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah. karena ketersediaan sumber daya aparatur merupakan konsekuensi adanya restrukturisasi kelembagaan. Dengan demikian ketersediaan sumber daya aparatur merupakan respon terhadap adanya struktur baru sebagai implikasi dari pembentukan lembaga/dinas daerah, dimana setelah terbentuknya struktur baru dilakukan upaya pemenuhan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi. Jadi faktor utama yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah adalah kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kondisi riil daerah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan dana yang tersedia sehingga menghasilkan dinas daerah yang efesien dan efektif. Untuk meningkatkan produktifitas maka perlu diadakannya upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T4386
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
Contents - Tables - Figures - Contributors - Acknowledgments - Glossary - Map of Indonesia - 1. An introduction to the issues - Part 1: Historical, economic, political and social patterns - 2. Before the 'big bang': decentralization debates and practice in Indonesia, 1949? 99 - 3. Indonesia's decentralization: the rise of local identities and the survival of the nation-state - 4. Hares and tortoises: regional development dynamics in Indonesia - 5. Patterns of regional poverty in the new Indonesia - Part 2: Decentralization and governance - 6. Twelve years of fiscal decentralization: a balance sheet - 7. Local governance and development outcomes - 8. Decentralization, governance and public service delivery - 9. What determines the quality of subnational economic governance? Comparing Indonesia and Vietnam - Part 3: Local-level perspectives - 10. Dilemmas of participation: the National Community Empowerment Program - 11. Governing fragile ecologies: a perspective on forest and land-based development in the regions - 12. Explaining regional heterogeneity of poverty: evidence from a decentralized Indonesia - Part 4: Migration, cities and connectivity - 13. Migration patterns: people on the move - 14. Regional labour markets in 2002?12: limited convergence but integration nonetheless - 15. The dynamics of Jabodetabek development: the challenge of urban governance - 16. Challenges of implementing logistics reform in Indonesia - Part 5: Challenges for Indonesia's periphery - 17. The political impact of carving up Papua - 18. Development in Papua after special autonomy - 19. Special autonomy, predatory peace and the resolution of the Aceh conflict - 20. Aceh's economy: prospects for revival after disaster and war - Author index - Subject index - Indonesia Update Series
Singapore: Institute of South East Asia Studies, 2014
e20442324
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Yoonho Nam
Abstrak :
In recent years, the number of subscribers of the social network services such as Facebook and Twitter has increased rapidly. In accordance with the increasing popularity of social network services, concerns about user privacy are also growing. Existing social network services have a centralized structure that a service provider collects all the user’s profile and logs until the end of the connection. The information collected typically useful for commercial purposes, but may lead to a serious user privacy violation. The user’s profile can be compromised for malicious purposes and even may be a tool of surveillance extremely. In this paper, we remove a centralized structure to prevent the service provider from collecting all users’ information indiscriminately and present a decentralized structure using the web hosting server. The service provider provides only the service applications to web hosting companies and the user should select a web hosting company that he trusts. Thus, the user’s information is distributed and the user’s privacy is guaranteed from the service provider.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pelanggan layanan jaringan sosial seperti Facebook dan Twitter telah meningkat pesat. Sesuai dengan meningkatnya popularitas layanan jaringan sosial, kekhawatiran tentang privasi pengguna juga berkembang. Layanan jaringan sosial yang ada memiliki struktur terpusat dimana penyedia layanan mengumpulkan semua profil pengguna dan log sampai akhir sambungan. Informasi yang dikumpulkan biasanya berguna untuk tujuan komersial, tetapi dapat menyebabkan pelanggaran privasi pengguna yang serius. Profil pengguna dapat dikompromikan untuk tujuan jahat, dan bahkan mungkin menjadi alat pengawasan yang sangat ketat. Dalam tulisan ini, kami menghilangkan struktur terpusat untuk mencegah penyedia layanan dari pengumpulan informasi semua pengguna, dan menyajikan struktur desentralisasi dengan menggunakan web server hosting. Penyedia layanan hanya menyediakan aplikasi layanan untuk web hosting perusahaan, dan pengguna harus memilih perusahaan web hosting yang ia percaya. Dengan demikian, informasi pengguna terdistribusi, dan privasi pengguna terjamin dari penyedia layanan.
Sungkyunkwan University, Information Security Group, 2013
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ita Yuanita
Abstrak :
Penjadwalan kerja salah satu aspek dari fungsi manajemen, dan kepuasan kerja adalah cerminan dari perasaan pekerja terhadap pekerjaaannya. Berdasarkan tinjauan kepustakaan Young & Hayene (1988) bahwa model penjadwalan kerja desentralisasi ini dapat memberi kepuasan karena perawat pelaksana diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga mendorong peningkatan otonomi dan fleksibelitas, akan tetapi tidak demikian yang terjadi di RSGM, berdasarkan pengamatan peneliti ternyata model desentralisasi tidak memberikan kepuasan kerja. Fenomena ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang analisis hubungan penjadwalan kerja dengan kepuasan kerja perawat pelaksana. Penelitian ini bersifat deskriptif korelatif dengan pendekatan potong lintang yang dilakukan pada tanggal 21 - 25 Agustus 2003 terhadap 94 perawat pelaksana di Ruang Rawat Inap R.S Graha Medika Jakarta. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara fleksibilitas penjadwalan kerja dan kepuasan kerja(p-value = 0,000), sedangkan model penjadwalan kerja dengan kepuasan kerja tidak mempunyai hubungan (p-value = 0,711) dan pendekatan penjadwalan kerja berputar tidak memiliki hubungan dengan kepuasan kerja (p-value = 0,419) Rekomendasi untuk direktur & manajemen keperawatan RS. Graha Medika Jakarta, adalah model desentralisasi dapat terus diterapkan dengan modifikasi pendekatan berputar dan memperhatikan kebutuhan pribadi perawat pelaksana.
Correlation Analysis between Staff Scheduling and Nurse's Job Satisfaction in Graha Medika Hospital JakartaStaff scheduling is one aspect of the management functions, and job satisfaction is a reflection of employee's feeling to their work. Base on study literature, model decentralized scheduling can satisfy the nurse because they have opportunity to give their suggestion and could enhance the autonomy and flexibility. Unfortunately this situation does not happened in Graha Medika Hospital. According to my observation, model decentralization does not satisfy the nurse. This phenomena motivated researcher to study the relationship between staff scheduling and nurse satisfaction to their work in Graha Medika Hospital Jakarta. This is correlation research with cross sectional approach done on 21st ? 25th August 2003 to 94 staff nurses in patient unit Graha Medika Hospital. The result was there are significant correlation between flexibility scheduling and staff nurse satisfaction (p-value < 0,001), but there was no correlation between model scheduling and staff nurse's satisfaction (p-value = 0,711) either between cycle scheduling approach and staff nurse's job satisfaction (p-value = 0,419) Recommendation for director and nursing manager in Graha Medika Hospital is to continue implementing the model decentralized and being combined with cycled approach and focused on personnel?s need of the staff nurse.
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2003
T 11056
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yosia Christian Yustin
Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Yosia Christian YustinProgram Studi : Magister Administrasi Rumah SakitJudul : Analisis Penyelenggaraan Rekam Medik Terdesentralisasi di RSUDCimacan Jawa Barat Tahun 2018Pembimbing : Prof. DR. dr. Adik Wibowo, MPHPenyelenggaraan Rekam Medik RSUD Cimacan menggunakan sistem desentralisasikarena beberapa alasan yaitu: perekam medik bukan dari kualifikasi D3 rekam medik,pola pembangunan yang horizontal, dan poliklinik yang tersebar di dalam 4 gedungRSUD Cimacan. Data Juni 2016 ndash; Oktober 2017 didapati kejadian duplikasi rekam mediksebanyak total 2.218 berkas. Penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, telaahdokumen, dan wawancara mendalam dengan variabel-variabel SDM IRM, anggaran,alur, teknologi, kebijakan, dan sarana dan prasarana, serta lingkungan demografi,ekonomi, kebijakan nasional, dan kompetitor . Dilakukan Focus Group Discussion FGD untuk menentukan critical success factor CSF dari faktor internal dan faktoreksternal. Dengan mengunakan bantuan analisis SWOT, didapatkan strategi RSUDCimacan pada pilihan pengembangan pelayanan. Melalui teknik Concensus DecisionMaking Group CDMG didapatkan upaya - upaya perbaikan pada kualitas dan kuantitasSDM, evaluasi penyelenggaraan rekam medik, evaluasi dan melengkapi kebijakaninternal terkait penyelenggaraan rekam medik, penyediaan anggaran dengan lebih efisiendan maksimal, memaksimalkan teknologi yang sudah di implikasi agar lebih efektif danefisien.Kata kunci:Penyelenggaraan rekam medik terdesentralisasi, instalasi rekam medik, SWOT, rencanaaksi. ABSTRACT
Name Yosia Christian YustinStudy Programe Magister Administrasi Rumah SakitTitle The Analysis of Decentralized Medical Records at RSUDCimacan West Java in 2017.Counsellor Prof. DR. dr. Adik Wibowo, MPHDecentralized system on medical record management was used by Cimacan RegionalHospital RH , West Java because the human resource from sufficient medical recordsdiploma is not adequate, horizontalized development pattern, and clinics were scatteredinto four buildings of Cimacan RH. From 2016, June until 2017, October, there were2.218 duplication incidents of medical records. Qualitative method research wasconducted through observation, document review, and in depth interview on factors ofmedical record management, human resources of Medical Records Department, budget,process flow, technology, internal policy, facilities, and environment demography,economy, national policies, and competitors . Focus Group Discussion FGD wasconducted to determine the critical success factor CSF from internal factors and externalfactors. Through SWOT analysis, it was obtained a strategy resulted on the servicedevelopment strategy. It was obtained efforts through Concensus Decision Making Group CDMG resulted in improving the quality and quantity of human resources, improvingthe evaluation of medical records management, evaluating and complementing internalpolicies related to the conduct of medical records management, providing budget to bemore efficient and maximal, maximizing technology that already implicated to gain aneffective and efficient process.Keywords Implementation of decentralized medical record, medical record department, SWOT,plan of action.
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50061
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Deni Pramulia
Abstrak :
Penerapan sistem pemilihan dengan elektronik atau dikenal dengan e-voting yang mulai banyak diterapkan menggantikan sistem pemilihan secara tradisional masih memiliki masalah utama dalam tingkat hasil kepercayaan. Sistem pemilihan dengan elektronik sangat rentan terhadap isu manipulasi seperti perubahan hasil pemilihan karena peretasan hingga perubahan hasil yang dilakukan oleh pembuat sistem pemilihan. Salah satu perubahan yang disengaja oleh pembuat sistem terjadi akibat adanya penentuan dan pengambilan keputusan hingga skema penyimpanan data yang masih bersifat terpusat atau centralized. Sistem terpusat dalam sebuah jaringan mengakibatkan sumber data berasal dari satu pihak memiliki hak untuk menyimpan hingga mengatur sumber data. Isu kepercayaan yang diakibatkan oleh sistem distribusi data secara terpusat dapat diatasi dengan menyebarkan data dalam jaringan sistem. Blockchain adalah buku besar terdistribusi atau distributed ledger, dimana setiap pihak dalam jaringan memiliki sumber data yang sama. Blockchain mulai popular digunakan sejak Bitcoin sebagai salah satu produk pertama blockchain oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Blockchain sebagai distributed ledger mengakibatkan data yang tersimpan dalam blockchain mustahil dapat diubah. Blockchain memiliki keunggulan yaitu decentralized dimana seluruh pihak memiliki hak yang sama dan tidak ada salah satu pihak yang memiliki hak dan kewenangan melebihi pihak lainnya. Ethereum adalah salah satu blockchain dengan keunggulan adanya kontrak pintar atau smart contract. Dengan smart contract, sebuah transaksi dapat diproses jika sudah memenuhi aturan dan perjanjian yang telah ditentukan oleh kontrak yang dibuat.
The implementation of an electronic voting system, known as e-voting, which has begun to be widely applied in place of traditional electoral systems, still has a major problem in the level of trust results. Electronic voting systems are very vulnerable to manipulation issues such as changes in election results due to hacking to changes in results made by the electoral system maker. One of the deliberate changes made by the system maker is due to the determination and decision making until the data storage scheme is still centralized or centralized. Centralized systems in a network result in data sources coming from one party having the right to store to manage data sources. The issue of trust caused by a centralized data distribution system can be overcome by spreading data in a system network. Blockchain is a distributed ledger, where every party in the network has the same data source. Blockchain began to be popularly used since Bitcoin as one of the first blockchain products by Satoshi Nakamoto in 2009. Blockchain as a distributed ledger makes data stored in the blockchain impossible to change. Blockchain has the advantage of being decentralized where all parties have the same rights and no one party has rights and authority over other parties. Ethereum is one of the blockchain with the advantage of smart contracts. With a smart contract, a transaction can be processed if it meets the rules and agreements that have been determined by the contract made.
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naufal Ikhsan
Abstrak :
Pembangkit listrik virtual merupakan pengembangan sistem transaksi energi listrik secara terdesentralisasi. Penelitian ini membahas perancangan dan implementasi sistem transaksi energi listrik dengan pemodelan konsep pembangkit listrik virtual yang diterapkan menggunakan smart contract berbasis blockchain Ethereum. Sistem transaksi energi terdiri dari smart contract, decentralized application berbasis website dan kWh meter. Hasil penelitian didapatkan bahwa sistem transaksi berhasil berjalan dengan skenario produksi memenuhi konsumsi, produksi tidak memenuhi konsumsi tetapi sistem tidak presisi dengan skenario produksi melebihi konsumsi. Nilai posisi transaksi dipengaruhi harga Gas dan data transaksi. Besar biaya Ether untuk transaksi dipengaruhi harga Gas dan data transaksi. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemanggilan data blockchain dipengaruhi jumlah data pada tipe data integer dan string. ......Virtual power plant is a decentralized development of electrical energy transaction systems. This study discusses the design and implementation of electrical energy transaction systems by modeling the concept of virtual power plants that are implemented using Ethereum blockchain-based smart contracts. The energy transaction system consists of a smart contract, decentralized application websitebased and kWh meter. The results showed that the transaction system was successful with the production scenario meeting consumption, production did not meet consumption, but the system was not precise with the production scenario exceeding consumption. Transaction position value is influenced by Gas price and transaction data. The Ether fee for the transaction is influenced by Gas prices and transaction data. The time needed to call blockchain data is influenced by the amount of data in the integer and string data types.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>