Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Akibat hukum terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain adalah akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Namun, mulai berlakunya degradasi adalah sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), sebelum itu tetap berlaku asas praduga sah. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain adalah Notaris dapat dikenakan sanksi administratif dan perdata berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Penggantian biaya, rugi dan bunga dapat diminta dengan terlebih dahulu membuktikan kesalahan Notaris melalui proses peradilan. Kesimpulan ini diperoleh dengan menggunakan metode induktif.

---

The deed which has been read by the other party can be degraded into a private deed. However, the degradation enters into force when the court decision having permanent legal force (inkracht), otherwise the presumption remains valid. Notary liability of the deed which has been read by the other party is a Notary may be subject to administrative and civil penalties in the form of compensation of expenses, losses and interest. This compensation can be demanded by proving the notary mistakes through the judicial process. This conclusion was obtained by using a inductive method.

Abstrak :
Sebagai pejabat umum Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata di belakang hari menimbulkan sengketa, maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya dihadapan pejabat berwenang atau adanya kesepakatan yang telah dibuat antara pejabat berwenang tersebut dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan pejabat umum yang berwenang, baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan pejabat itu sendiri, maka pejabat tersebut wajib memberikan pertanggungjawaban. Cacatnya suatu akta yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat berakibat degradasi kekuatan bukti akta notaris dan PPAT dari otentik menjadi kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat yuridis akta notaris yang mengakibatkan akta notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum atau non-existent. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, dengan tipe penelitian deskriptif analitis memberikan gambaran tentang obyek yang diteliti. teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan. Kesimpulan yang didapat adalah pejabat pembuat akta tanah yang berwenang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa penipuan dan karenanya kata sepakat dalam hal Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, karena Penggugat melakukan perbuatan hukum sebagaimana tertuang dalam akta, tidak sesuai dengan maksud dan keinginannya, melainkan karena adanya penipuan dan tipu muslihat dan para tergugat, dan karena itu perjanjian ini dapat dibatalkan.

---

As a public officer, Notary and Land Deed or known as Pejabat Pembuat Akta Tanah are equired to be responsible for deeds which they had created. If a deed give rise to dispute, it must be questioned, whether the certificate was misstated by the Notary or Land Deed or that was the mistake of the parties for giving the wrong or misleading information. If in the future a mistake occurs on the deed whether it was because of negligence nor because the Notary or Land Deed were meant to do so, they must be responsible and give a compensation for the mistakes they had made. Fraud on a act can lead to degradation of act, whichi is from authentic deed to an ordinary or a privately made deed. The deed can also being null and void or even non-existent. The research metode that?s being used is a juridicial normative metode, with descriptive analytical type of research. The technique that's being used on collecting the datas is a literature study. The conclusion obtained was, the Notary or Land Deed in this case were proved to have done an unlawful act of fraud, and for that, the clause 1320 of Indonesian Civil Code were not completed.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembuatan Akta Autentik harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, namun pemahaman mengenai degradasi akta autentik ini pun masih belum luas dipahami baik oleh praktisi hukum maupun masyarakat luas, sehingga timbul perbedaan atau berbagai macam pandangan mengenai degradasi akta berdasarkan pandangan praktisi hukum yang tergambar dalam beberapa putusan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan bentuk penelitian yuridis-normatif, serta menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Suatu akta autentik mengalami degradasi kekuatan pembuktian tidak serta merta terjadi secara otomatis, namun perlu melalui proses peradilan sebagaimana yang ternyata dalam Penjelasan Bagian Umum UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akibat hukum yang timbul karena akta autentik yang terdegradasi akta tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu terkait dengan akta yang dibuat berdasarkan kehendak para pihak dan akta yang dibentuk karena adanya perintah dari Undang-Undang. Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa putusan maka terlihat bahwa pegetahuan Hakim mengenai pembuatan akta sangat beragam sehingga menghasilkan putusan yang beragam dan berdasarkan analisis tersebut dapat pula disimpulkan bahwa proses terjadinya degradasi akta ialah melalui proses peradilan. Kata kunci: Akta Autentik; Akta Notaris; Degradasi Akta Autentik.

---

ABSTRACT
The making of an Authentic Deed must fulfilled all the requirements specified in the law, but the understanding of the degradation of this authentic deed is still not widely and clearly understood by both legal practitioners and the community, resulting jurispurudence that has many different views or views on degradation of deed based on the views of the legal practitioner illustrated in several decisions to be reviewed in this study. The research method that I used in writing this thesis is with the form of juridical normative research, and using a qualitative approach that produces analytical descriptive data. An authentic deed experiencing degradation of evidentiary power does not necessarily happen automatically, but it is necessary through the judicial process as it appears in the Elucidation of General Section of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position. The legal consequences arising from the authentic deeds degraded by the deed may be divided into two parts those relating to a deed made on the basis of the will of the parties and the deed established by the order of the Act. Based on the results of the analysis of some decisions it is seen that the judge 39 s knowledge about the making of deed is very diverse resulting in various decisions and based on the analysis can also be concluded that the process of degradation of deed is through the judicial process. Keywords Authentic deeds Notary deeds Authentic deed degradation.

Abstrak :
Adanya kesalahan notaris dalam membuat akta dapat mengakibatkan akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Kesalahan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta notaris dapat juga mengakibatkan kedudukan akta notaris mengalami pembatalan melalui putusan pengadilan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1266K/Pdt/2022 ditemukan adanya kesalahan notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa yaitu penandatanganan akta notaris oleh saksi instrumentair dilakukan di waktu yang berbeda dan adanya kesalahan salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam akta perjanjian sewa menyewa dimana melakukan wanprestasi. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai akibat hukum terhadap penandatanganan akta dilakukan oleh saksi instrumentair di waktu yang berbeda dan akibat hukum terhadap hak-kewajiban para pihak pada akta perjanjian sewa menyewa atas dasar wanprestasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal dengan data sekunder dan tipologi penelitian eksploratif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum terhadap akta perjanjian sewa menyewa yang tidak ditandatangani oleh saksi instrumentair di waktu yang sama dengan penghadap dan notaris, menyebabkan terdegrasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan, dikarenakan mengalami kecacatan bentuk akta notaris pada bagian akhir akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (5) UUJN. Akibat hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak atas dasar wanprestasi berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata mengakibatkan hak dan kewajiban dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa ditiadakan. Para pihak dibawa kedalam keadaan sebelum perjanjian diadakan dimana pihak yang menyewakan dapat memiliki secara fisik rumah toko yang disewakan sebagaimana hal tersebut merupakan kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pihak penyewa dan uang sewa yang telah dibayarkan tetap milik pihak yang menyewakan akibat dari rasa kenikmatan terhadap objek yang disewa tidak dapat dikembalikan oleh pihak penyewa. ......The existence of a notary’s mistake in making a deed can result in a notarial deed that has the evidentiary power as an authentic deed being degraded its evidentiary power to an underhand deed. The mistake of the parties who bind themselves to each other in the notarial deed can also result in the position of the notarial deed being canceled through a court decision. In the Supreme Court Decision Number 1266K/Pdt/2022, it was found that there was a notarial error in making the lease agreement deed, namely the signing of the notarial deed by the instrumentair witness was carried out at different times and there was an mistake of one of the parties who bound themselves in the deed of lease agreement where it defaulted. The issues raised in this study are discussing the legal consequences of signing of the deed carried out by instrumentair witnesses at different times and the legal consequences of the rights and obligations of the parties in the lease agreement deed on the basis of default. To answer these problems used doctrinal research methods with secondary data and explorative research typologies. The result of this study is that the legal consequences of the lease agreement deed that was not signed by the instrumentair witness at the same time as the appearer and notary, causing the degration of its evidentiary power to become an underhand deed, due to a defect in the form of the notarial deed at the end of the deed, as stipulated in Article 44 paragraph (5) of the UUJN. The legal consequences of the rights and obligations of the parties on the basis of default under Article 1266 of the Civil Code result in the rights and obligations in the Deed of Lease Agreement being abolished. The parties were brought into a state before the agreement was made where the lessor can physically own the leased shop house as it was an obligation not performed by the lessee and the rent paid remains the property of the lessor as a result of the sense of enjoyment of the leased object cannot be returned by the lessee.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini meneliti mengenai tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam Pasal 16 ayat 1 huruf d dan huruf m dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 560K/Pdt/2016. Notaris berkewajiban untuk melakukan pembacaan terhadap aktanya sebelum penandatangan dengan maksud agar para pihak mengerti dengan baik dan menyepakati isi dari akta tersebut. Selain itu, Notaris juga wajib mengeluarkan salinan aktanya baik diambil atau tidak oleh para pihak. Dalam Penelitian ini Penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu yang pertama Bagaimana akibat akta notaris yang tidak dibacakan dan tidak diberikan salinannya pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560K/Pdt/ 2016. Lalu yang kedua 2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kerugian yang dialami penghadap yang dikarenakan tidak membacakan akta tersebut pada kasus Putusan Mahkama Agung Nomo 560K/Pdt/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder hukum dengan alat studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukan, bila notaris tidak membacakan aktanya maka akta tersebut akan berkekuatan menjadi akta di bawah tangan sedangkan bila Notaris tidak memberikan salinan, tidak akan berdampak pada akta. Notaris bertanggung jawab atas akta yang ia buat, bilamana Notaris tidak memberikan salinan akta maka Notaris dapat diberikan sanksi sedangkan dalam hal Notaris tidak membacakan akta, apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian maka Notaris wajib untuk mengganti rugi. Perbuatan Notaris tersebut telah melanggar ketentuan Perbuatan Melawan Hukum, dan barang siapa yang menimbulkan kerugian atas suatu hal maka wajib untuk melakukan ganti rugi. Sedangkan untuk aktanya, tidak serta merta batal demi hukum, harus dilakukannya pembatalan akta melalui Pengadilan Negeri.

---

ABSTRACT
This thesis research regarding the liability of a notary who did breach and negligence based on article 16 verse 1 letters d and letter m on the law of Notary rsquo s occupation Number 2 Year 2014, in the case supreme court rulling no. 560k pdt 2016. The Notary is obliged to conduct a recite of his or her act prior to signing with the intention that the parties understand and agree on the contents of the deed. In addition, the Notary is also required to issue Certified duplicate copy of the deed either taken or not by the parties. On this research, the author raised several main issues, the first is how is the effect of notarial deed which is not recited and not given certified duplicate copy of the deed based on the case of Supreme Court rulling Number 560K Pdt 2016. The second is what is the responsibility of the Notary towards the loss who suffered by the parties because of Notary did not recite the deed on the case of Supreme Court Ruling No. 560K Pdt 2016. This research using the methodology of juridical normative it means this research viewed from the normative side which is research in the secondary data law used to analyze various regulations in the field of notary occupation, the field of civil law, books, articles that still relevant with the problems that will be researched. The result of this research, if the notary does not recite the deed will affect the deed become privately made deed or not an authentic deed. Whereas if the Notary does not give a certified copy of the deed, it will not affect the deed. Notary is responsible for the deed they made. As the responsible of the Notary who did not provide the certified duplicate copy of the deed Notary would get a sanction. whereas in the case that a Notary does not recite the deed and,if the deed incur losses, the Notary is required to indemnify. In this case, the judge cancels the deed and states that the Notary has committed an act against the law, but the judges does not provide any sanction for the Notary without any reasonable reason. As the author rsquo s opinion, the judges should grant a compensation claim of the litigant. Because the litigant has a right to receives compensation, since the notary has been found guilty of committing an act against the law

Abstrak :
Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 325/PDT.G/2017/PN.BKS sebagai alat bukti yang sah dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta yang telah dibuat olehnya. Akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan karena kesalahan dari pejabat pembuat akta tanah menimbulkan kerugian bagi para pihak dan mengakibatkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dihadapan pengadilan. Kerugian yang timbul merupakan tanggung jawab penuh bagi pejabat pembuat akta tanah yang dapat bertanggungjawab secara perdata, pidana atau administrasi. ...... Deeds made by the Land Deed Officials are authentic Deeds that has the power as an evidence before the Court. A Deed is basically an agreement that must meet the requirements within article 1320 of the Civil Code. This research uses a normative juridical literature research method, which means that this research is seen from the entirety of legal secondary data to answer the problem of the legal standing of the terminated Land Deed Official's deed based on the Bekasi City District Court Decision Number 325 / PDT.G / 2017 / PN.BKS as a valid evidence and as a responsibility of the Land Deed Official for the deed made by the Land Deed Official. The Land Deed Official's deed which was terminated due to fault of the Land Deed Official resulted in the losses of the parties and resulted in the deed not having the power as an evidence before the court. Losses incurred are the full responsibility of the Land Deed Official who can be liable under Civil, Criminal or Administrative basis.

Abstrak :
Notaris berwenang untuk membuat akta pendirian Perseron Terbatas, yayasan, koperasi CV, persekutuan perdata, dan firma. Sehingga pendirian CV dilakukan dengan akta Notaris. Ketatnya persaingan antar notaris disertai banyaknya jumlah pesaing terkadang membuat notaris baru hanya bisa mendapatkan sedikit klien, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat penghasilan notaris sehingga mengalami kesulitan untuk membayar pegawai notaris untuk dijadikan saksi akta sehingga menjadikan istri sebagai saksi. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis sanksi degradasi dan kebatalan suatu akta notaris yang dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan keabsahan akta pendirian CV yang dibuat dengan akta otentik di mana saksi akta adalah Istri Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder dan menganalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, akta Notaris terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan karena terdapat pelanggaran mengenai kewajiban notaris, pembacaan akta, pengecualian pembacaan, ketentuan kriteria penghadap, saksi akta, serta larangan pembuatan akta untuk diri sendiri, istri/suami dan orang yang mempunyai hubungan keluarga. Sementara akta Notaris yang mengalami pembatalan atau batal demi hukum adalah akta Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 84 UUJN. Akta Pendirian CV yang dibuat dengan Saksi Akta adalah istri notaris berdasarkan Pasal 41 UUJN aktanya telah menjadi akta di bawah tangan. Terdegradasinya akta pendirian CV menjadi dibawah tangan tidak membuat CV menjadi bubar atau berakhir selama hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

---

Notary is authorized to make a Deed of Establishment of a Limited Liability Company, Foundation, Cooperative, Limited Partnership, Limited Liability Partnership and firm.  In this sense, the establishment of a Limited Partnership is carried out by notarial deed. The fierce competition between notaries and the large number of competitors makes a new notary only able to get a handful of clients. This results in the low level of income for the notary which lead to the difficulty in hiring as well as paying notary employee to become a witness deed and instead, putting the wife in a witness role due to insufficient fund. The purpose of this journal is to analyze the degradation sanctions and cancellation of a notary deed made in accordance with UUJN (Act Number 2 of 2014 towards amandement Act Number 30 of 2004 concerning Notary Position) and the validity of the Limited Partnership`s establishment deed made with an authentic deed in which the deed`s witness is the notary`s wife. The research method used in writing this journal is normative juridical using secondary data and analyze qualitatively. Based on the results of the study, the boundary of the notarial deed which was degraded by the power of proof into a Privately Made Deed is a notarial deed that violates the notary obligation, the reading of the deed, the exception of the reading, the adherence criteria, the witnesses of the deed, and the prohibition of making the act for themselves, the wife/husband and the person having a family relationship. Meanwhile, the Notary deed that has been cancelled or null and void by law is a notary deed that violates the provisions of Article 84 of UUJN. Based on Article 41 UUJN, The Limited Partnership`s Establishment Deed made on the basis that the notary`s wife acted as the Witness Deed, will become a Private Deed. The degradasion of the establishment deed into a sub deed doesn`t make the limited partnership dissolve or end as long as it doesn`t harm the third party.