Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang kiprah dan peran anak muda, terutama mahasiswa dalam historiografi Indonesia lebih banyak didominasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Masih sedikit peneliti dan sejarahwan yang menjadikan organisasi ekstra-universitas lainnya seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNT) dan Perhimpunan Mahasiswa katolik Republik Indonesia (PMKRI) sebagai obyek penelitian dan kajian. Padahal keterlibatan dan kontribusi organisasi tersebut dalarn aksi maraton 1966, sebuah usaha menjatuhkan Soekarno cukup signifikan. Lebih khusus lagi PMII. Selain salah satu organ KAMI, juga organisasi kemahasiswaan vunderbouw partai NU, partai besar yang mempunyai akses kekuasaan cukup signifikan kepada Soekarno. Namun sayang, PMII terlewatkan begitu raja oleh sejarahwan. PMII Iahir 16 April 1960 di Surabaya atas prakarsa sejumlah mahasiswa NU. Ketika Muktamar NU ke-23 di Bandung pada 1963 PMII resmi menjadi anggota badan atonom partai NU. Ketika berlangsung aksi demonstrasi melawan hegemoni kekuasaan Orde Lama, PMII bersama organisasi ekstra- universitas lainnya bergabung dengan KAMI dan secara intens terlibat gerakan anti Soekarno. Bahkan Zarnroni, aktivis PMII, menjadi Ketua Presidium KAMI. Beberapa tokohnya bersama tokoh muda NU yang cukup disegani, H.M. Subchan Z.E. ikut mendesain berbagai aksi anti Soekarno dan PKI. Padahal kalangan tokoh tua NU seperti K.H. Wahab Chasbullah, K.H. Saifuddin Zuhri dan tokoh lainnya merupakan kawan dekat dan masih mendukung Soekarno. Orde Lama dan Soekarno tumbang pada 1966, dan Orde Baru pun Iahir. Namun restrukturisasi politik yang dilakukan Orde Baru ternyata tidak menguntungkan para pendukungnya, termasuk kalangan muda NU. Hal inilah yang menjadikan bulan madu PMII dan Orde Baru (militer) berakhir. Sebaliknya, kalangan konservatif NU yang semula masih menjadi pendukung Soekarno, tennyata dapat bekerja sarna dengan Soeharto selaku pemimpin Orde Baru. Konflik internal di kalangan elit NU tidak dapat dihindarkan. Pada satu sisi Subchan Z.E. yang didukung aktivis PMII menolak kompromi politik dengan Orde Baru, sebaliknya KH Idham Khalid dan KH Syaikhu cenderung akomodatif Faksionalisasi pun tidak dapat dihindarkan dan konflik berlangsung secara berkepanjangan. Pada saat yang bersamaan, telah terjadi pergeseran trend di kalangan mahasiswa yang mulai apriori dengan patronase politik sejalan dengan upya menciptakan floating mass yang dilakukan Orde Baru. Pada saat bersamaan organisasi mengalarni stagnasi. Hal ini disebabkan, pada masa awal Orde Baru, pemerintah melakukan represi secara sistemik terhadap kegiatan ormas dari mahasiswa termasuk PMII. Selain itu, para elit PMH pun mengalami perubahan orientasi karena lebih banyak terjebak pads aksi dan perilaku politik praktis dan mengedepankan kepentingan jangka pendek. Dalarn konteks di atas, sejumlah aktivis PMII mencoba menjernihkan pola gerakan organisasi supaya tetap eksis dan tidak ditinggalkan mahasiswa. Atas dasar itu, dalam sebuah Musyawarah Nasional (Munas) di Murnajati Malang tahun 1972, PMII rnenyatakan diri sebagai organisasi independen dan tidak terikat dengan kekuatan politik manapun termasuk NU. Namu.n nilai-nilai PMII masih concern dan terikat dalam memperjuankan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaal? sebagaimana yang dianut oleh NU. Sikap tersebut biasa dikenal dengan Deklarasi Murnajati. Skripsi ini bukan sebuah apologi politik atau keberpihakan penulis. Skripsi ini hanyalah upaya rekonstruksi data tentang fakta masa lampau yang tercecer dan hampir terlupakan oleh peneliti, sejarahwan dan mungkin oleh pelakunya sendiri."

"Bangsa Israel adalah satu profil bangsa yang tidak kenal menyerah sebelum tercapai tujuannya, tanpa memikirkan apakah cara yang ditempuh benar atau salah. Hal ini terlihat dari usaha mereka dalam merebut tanah Palestina dari pemilik sahnya. Sejak awal Israel sudah tidak diterima kehadirannya di Palestina, bahkan di daerah mana pun mereka berada. Karena merasa memiliki keterikatan historis dengan Palestina, akhirnya mereka berbondong-bondong datang ke Palestina. Imigrasi besar-besaran kaum Yahudi ini terjadi sejak akhir tahun 1700-an. Akibat pembantaian diderita, maka mereka merasa harus mencari tempat yang aman untuk ditempati. Oleh Inggris mereka ditawarkan untuk memilih kawasan Argentina, Uganda, atau Palestina untuk ditempati, tapi Herzl lebih memilih Palestina. Dengan berdatangannya bangsa Yahudi ke Palestina secara besar-besaran, menyebabkan kemarahan besar penduduk Palestina. Gelombang imigran semakin lama semakin besar jumlahnya. Pertikaian antara penduduk Palestina dengan pendatang Yahudi tidak dapat dielakan sehingga banyak korban berjatuhan. Berdasarkan basil perjanjian Sykes Picot tahun 1915 yang secara rahasia dan sepihak telah menempatkan Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris. Dengan berlakunya sistem mandat atas Palestina, Inggris membuka pintu lebar-lebar untuk para imigran Yahudi dan hal ini memancing protes keras bangsa Palestina. Aksi Inggris selanjutnya adalah memberikan persetujuannya melalui Deklarasi Balfour pada tahun 1917 agar Yahudi mempunyai tempat tinggal di Palestina. Deklarasi Balfour telah meninabobokan penguasa Arab terhadap pengkhianatan Inggris yang menyerahkan Palestina kepada Zionis. Theodore Herzl adalah The Founding Father of Zionism. Dia menggunakan Zionisme sebagai kendaraan politiknya untuk merebut Palestina. Kemampuannya dalam melobi para penguasa dunia tidak diragukan lagi. Sederetan orang-orang terkenal di dunia seperti Paus Roma, Kaisar Wilhelm Jerman, Ratu Victoria Inggris, dan Sultan Turki di Istambul telah ditaklukkannya. Zionisme adalah otak dalam perebutan wilayah Palestina dan serangkaian pembantaian yang dilakukan Yahudi. Resolusi DK PBB No. 181 (II) tanggal 29 November 1947 telah membagi Palestina menjadi tiga bagian. Hal ini mendapat protes keras dari penduduk Palestina. Mereka menggelar demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan PBB ini. Lain halnya yang dilakukan dengan bangsa Yahudi. Dengan suka cita mereka mengadakan perayaan atas kemenangan besar ini. Bantuan dari beberapa negara Arab dalam bentuk persenjataan perang mengalir ke Palestina. Saat itu pula menyusul pembubaran gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan pembunuhan terhadap Hasan al-Banna yang banyak berperan dalam membela Palestina dari cengkraman Israel. "

"ABSTRAKWangwe on his study ‘the management of foreign aid in Tanzania’ noted that theweaknesses of monitoring and accountability mechanism resulted to a failure ofthe fulfillment of aid commitments utilization; it also caused a decline in the trustof the donors and also the decrease of government credibility over donors.Answering Wangwe, Paris Declaration existed to optimize the M&E function aswell as to achieve its five principles: 1) Ownership; 2) Harmonization; 3)Alignment; 4) Results; and 5) mutual accountability for aid effectiveness.Analyzing the implementation in Indonesia, we should appreciate the Governmentof Indonesia who has achieved in gathering 22 bilateral and multilateral donorsinstitutions to sign a commitment for aid effectiveness in Indonesia. Jakarta'scommitment brings to a new paradigm on how foreign aid will (hopefully) be wellmanaged.However, the analysis toward the M&E policy and performance found missalignmentand gaps between them. In addition, the existing M&E policy whichshould refer to the development planning policy remain miss-align as well. On theother hand the need for a sustainable and aligned M&E policy did not appear inthe existing design. Thus these miss-alignments and gaps might cause reduced theperformance and quality of a resulted M&E.Considering the need for optimum M&E policy for aid effectiveness a head, thusthe evaluation and funding unit of Bappenas should develop and align their M&Epolicy as it suggested by this research.

---

ABSTRAKWangwe menuliskan bahwa lemahnya mekanisme monitoring dan akuntabilitaspengelolaan utang luar negeri berakibat pada gagalnya pemenuhan terhadapkomitmen pemanfaatannya, hal ini juga mengakibatkan turunnya kepercayaan darilembaga donor dan mau tidak mau juga berakibat pada turunnya kredibilitaspemerintah di mata lembaga donor.Menjawab Wangwe dan keresahan Internasional tentang efektivitas bantuan luarnegeri, Deklarasi Paris hadir guna mendorong optimalisasi fungsi M&E terhadapketercapaian prinsip: 1) Kepemilikan; 2) Harmonisasi; 3) Kesetaraan; 4) Hasil;dan 5) Akuntabilitas timbal balik pemanfaatan bantuan luar negeri. Berdasarkanhasil studi kasus implementasinya di Indonesia, patut diapresiasi upayaPemerintah Indonesia dalam merangkul 22 lembaga donor bilateral danmultilateral untuk menandatangani Komitmen Jakarta. Komitmen tersebutmembawa Indonesia ke paradigma pemanfaatan bantuan luar negeri yang baru.Namun, hasil studi literatur terhadap kebijakan dan praktik M&E di Indonesiaditemukan ketidakselarasan dan kesenjangan diantara keduanya termasuk adanyaketidakselarasan terhadap kebijakan perencanaannya. Di sisi lain kebutuhan akankebijakan M&E yang selaras dan berkelanjutan belum nampak pada desainkebijakan M&E yang ada saat ini. Hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnyakinerja dan kualitas M&E yang dihasilkan.Mengingat pentingnya kebutuhan akan optimalnya kebijakan M&E bagiefektivitas pinjaman/hibah luar negeri, maka ke depan diharapkan UKE II se-EKP(Evaluasi Kinerja Pembangunan) dan UKE II PPP (Pendayagunaan PendanaanPembangunan) Bappenas dapat mengembangkan pola dan menyelaraskankebijakan M&Enya sebagaimana hasil rekomendasi penelitian ini."

"Ide pencetusan Deklarasi Doha dilatarbelakangi olehprotes dari negara-negara berkembang yang menilaibahwa pasal-pasal pelindung TRIPS (the TRIPSSafeguards) tidak jelas dan bersifat multi interpretasi.Negara-negara berkembang berusaha mencari sebuahalat tafsir terhadap the TRIPS Saféguards tersebut yangmemenuhi persyaratan hukum internasional, khususnyaKonvensi Wina yang mengatur tentang HukumPerjanjian Interasional dan proses legislatif negosiasiberdasarkan kerangka kerja pembuatan keputusan WTO(WTO decision making framework). Melalui DeklarasiDoha, negara-negara berkembang mencapai tujuanutama mereka untuk mencari penjelasan terhadappenafsiran the TRIPS Safeguards tersebut. Meskipundemikian, di masa yang akan datang, perbedaan tingkatekonomi, teknologi dan kepentingan di antara negara-negara anggota WTO akan menjadi salah satu pemicuperdebatan mengenai manfaat perlindungan paten obatberdasarkan ketentuan WTO dan pengaruhnya terhadapakses obat esensial. Hasil yang optimal dari perdebatantersebut akan sangat tergantung pada kehendak parapihak yang terlibat untuk mencari solusi yang tidakmemihak kepentingan salah satu negara anggota WTO."

"Penelitian ini membahas mengenai jenis dan fungsi dari tindak tutur ilokusi yang terdapat pada teks Deklarasi Kemerdekaan Palestina. Teks Deklarasi Kemerdekaan Palestina ditulis oleh salah satu penyair Palestina yaitu Mahmoud Darwish kemudian dibacakan oleh Presiden Pertama Palestina Yasser Arafat di Aljazair pada 15 November 1988. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori tindak tutur Searle (1979). Di dalam teks Deklarasi Kemerdekaan Palestina, peneliti menemukan 14 ujaran yang mengandung tindak tutur ilokusi dengan fungsi yang berbeda-beda. Terdapat 4 ujaran asertif dengan fungsi menyatakan, 3 ujaran direktif dengan fungsi meminta dan mengajak, 3 ujaran komisif dengan fungsi menjanjikan, 2 ujaran ekspresif dengan fungsi mengungkapkan kekecewaan dan mengecam, dan 2 ujaran deklaratif dengan fungsi mendeklarasikan kemerdekaan Palestina dan mengangkat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai perwakilan sah Palestina.

---

This study discusses the types and functions of illocutionary speech acts contained in the text of the Palestinian Declaration of Independence. The text of the Palestinian Declaration of Independence was written by a Palestinian poet, Mahmoud Darwish and then read by the First President of Palestine Yasser Arafat in Algeria on November 15, 1988. This research was analyzed using qualitative descriptive methods and Searle's (1979) speech act theory. In the text of the Palestinian Declaration of Independence, the researcher found 14 utterances containing illocutionary speech acts with different functions. There are 4 assertive utterances with the function of stating, 3 directive utterances with the function of asking and inviting, 3 commissive utterances with the function of promising, 2 expressive utterances with the function of expressing disappointment and criticism, and 2 declarative utterances with the function of declaring the independence of Palestine and appointing the Palestine Liberation Organization (PLO) as the legitimate representative of Palestine. "

"Tesis ini meneliti mengenai upaya rekonsiliasi politik Libya yang sedang berada dalam keadaan darurat, sehingga sangat perlu dilakukan kesepakatan politik bersama untuk menangani kebuntuan negosiasi antara kedua pemerintahan ?GNC? (General National Congress) di Timur dan HoR (House of Representative) di Barat. Berbagai pihak Libya dengan didukung oleh komunitas Internasional beserta UNSMIL (United Support Mission in Libya) mewujudkan pemerintahan pemersatu Libya (GNA / Government of National Accord) pada Deklarasi Sukhairat 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan deskriptif - analitik dan ditulis dengan data yang diperoleh dari dokumentasi, arsip situs - situs, website resmi dan wawancara. Konsep resolusi konflik digunakan untuk menjelaskan dampak dan prospek stabilitas di Libya dan teori Intervensi Mastenbroek digunakan untuk menganalisa upaya GNA dalam menengahi ranah perpolitikan Libya. Hasil penelitian menyatakan bahwa Deklarasi Sukhairat merupakan sebuah langkah yang penting untuk penyatuan konflik politik di Liyba, dan terhambatnya penerapan kesepakatan politik yang telah dideklarasikan di Sukhairat pada 17 Desember 2015 karena ada butir ke delapan yang memindahkan kekuasaan militer kepada Dewan Presidium dalam pemerintahan GNA.

---

This thesis examines Libya's political reconciliation efforts after being in a state of an emergency. To overcome this problem, a joint political agreement was needed between the General National Congress (GNC) in the eastern parts of Libya and the House of Representative in the western parts. Through the Declaration of Sukhairat (2015), Libya which was supported by the United Nation Support Mission in Libya (UNSMIL) and International community tried to establish the Government of National Accord (GNA).

This thesis is a case study research with a qualitative approach by emphasizing the study method on descriptive-analytic. The data was obtained from the documentation, archives (books, articles, journals, and websites). The concept of conflict resolution was used to describe the impact and prospects of stability in Libya, while Mastenbroek Intervention theory was used to analyze GNA efforts to mediate the political realm in Libya.

The results states that Sukhairat Declaration is an important step for the political unification of Libya. However, the provision about transferring military power into the Presidium Council was hampering the implementation of the political agreement of Sukhairat."

"Tesis ini membahas mengenai analisis keberhasilan kebijakan LHKPN dengan menggunakan variable McConnell (2020) yang terdiri dari variabel proses, program, politik dan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan implementasi LHKPN dan menganalisis factor yang mempengaruhi implementasi LHKPN. Peneliti menggunakan paradigma post positivism dengan metode kualitatif dan sumber data berupa wawancara mendalam serta data sekunder. Berdasarkan empat variable keberhasilan kebijakan McConnel (2020), pada variable proses keberhasilan hanya diperlihatkan oleh satu dimensi yaitu proses pengkonstruksikan permasalahan. Sementara pada variable program, terutama pada dimensi output, keberhasilan hanya diperoleh pada tingkat transparansi. Pada variable politik, LHKPN hanya berpengaruh pada penyelenggara negara/lembaga yang telah menjalankan aturan internal kewajiban LHKPN dengan tegas. Pada variable waktu, LHKPN hanya memiliki kemanfaatan ketika awal menjabat. Belum berhasilnya kebijakan LHKPN dipengaruhi oleh lemahnya kerangka hukum, lemahnya dukungan/komitmen Pimpinan lembaga, lemahnya kualitas verifikasi, dan lemahnya dukungan masyarakat.

---

This thesis discusses the analysis of LHKPN policy success using the McConnell (2020) variable which consists of the process, program, political and time. This study, aims to analyze the success of LHKPN implementation, and the factors inhibiting of LHKPN implementation. The researcher uses post positivism paradigm with qualitative method. Sources of data in the form of secondary data and in-depth interviews. Based on the four dimensions of McConnell’s (2020) policy success, the implementation of LHKPN was only partially successful, especially in the process and program variable. In the political variable, LHKPN only affects state administrators/institutions that have strictly enforced the internal regulations of LHKPN. In the time variable, LHKPN has benefits at the beginning taking office. The ineffectiveness of the LHKPN policy is influenced by the weak legal framework, support/commitment from institutional leaders, and quality of verification. On the other hand, community support in ensuring LHKPN accountability is still minimal."

"Sengketa nilai pabean terkait ketidakpastian penentuan nilai royalti yang menjadi salah satu alasan penerbitan SPTNP dan SPKTNP seharusnya bisa diatasi dengan menggunakan kebijakan deklarasi inisiatif yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun demikian, fluktuasi jumlah sengketa banding nilai pabean terkait nilai royalti di periode 2016-2023 membuat kebijakan deklarasi inisiatif belum berdampak cukup signifikan. Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan deklarasi inisiatif terkait nilai royalti di bidang kepabeanan Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan oleh Nugroho sebagai acuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan kebijakan deklarasi inisiatif terkait nilai royalti masih mengalami beberapa permasalahan,  misalnya (1) fungsi monitoring dan evaluasi yang masih terdapat permasalahan dalam praktiknya, (2) sistem aplikasi (CEISA) yang digunakan sering mengalami down server, dan (3) sistem kepabeanan untuk deklarasi inisiatif masih bersifat pre-text (potensi human error).

---

Customs value disputes related to uncertainty in determining the royalty value, which is one of the reasons for issuing SPTNP and SPKTNP, should be resolved, one of which is by using voluntary declaration policy given by the Directorate General of Customs and Excise. However, fluctuations in the number of customs appeal disputes related to royalty values ​​in the 2016-2023 period mean that the initiative declaration policy has not had a significant impact. This research aims to analyze the effectiveness of implementing voluntary declarations related to royalty values ​​in the Indonesian customs sector. The discussion in this research uses Nugroho's policy effectiveness theory as a reference. This research uses a qualitative approach with data collection techniques, literature study and in-depth interviews. The results of this research show that the implementation of the voluntary declaration policy regarding royalty values ​​still experiences several problems, for example (1) monitoring and evaluation functions are not running well on it’s implementation, (2) the application system (CEISA) that is used not yet completely supporting the policy, and (3) the current system is still pre-text (human error potency)."

"Deklarasi kemerdekaan Amerika, yang doktrinannya berbunyi: 'Tuhan telah menciptakan semua manusia sederajat dan mereka itu telah diberkahi dengan hak-hak yang tidak terpisahkan dari diri mereka, diantaranya adalah kehidupan, kemerdekaan dan upaya-upaya untuk mencapai kebahagiaan', menurut Kallen (19967:67) adalah sebuah instrumen atau sebuah senjata menyerang dan bertahan dalam sebuah konflik politik dan ekonomi anatara Amerika sebagai negara koloni atau jajahan dengan Inggris sebagai negara penjajahnya. Doktrin kesamaan hak yang menjadi dasar utama dari Deklarasi tersebut dimaksudkan untuk melindungi keteraturan-keteraturan sosial dari penghancuran oleh kekuasaaan orang-orang yang mempunyai 'hak suci' (divine right), yang fungsinya adalah untuk menolah keharusan taat kepada superioritas tradisional Inggris. Banyak diantara para penandatangan Deklarai yang sebenarnya memiliki budak-budak orang hitam, yang karena itu sebenarnya dapat dikatakan bertentangan dengan isi Deklarasi kemerdekaan yang mereka tandtangani."

"Sebagai salah satu bentuk kesusastraan, puisi mengalami masa-masa keemasan di Cina. Puisi samar atau Menglongshi merupakan salah satu jenis puisi di Cina yang sulit diinterpretasikan maknanya dan muncul pada masa Revolusi Kebudayaan (1966-1976). Bei Dao adalah salah satu penyair yang menulis puisi samar berjudul “Xuanyan (Deklarasi)” pada masa itu. Revolusi kebudayaan membuat Bei Dao dan para penyair puisi samar lainnya tidak bebas berekspresi sehingga harus menggunakan berbagai simbol untuk menyembunyikan makna sebenarnya dalam puisi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna situasi zaman yang terkandung di dalam puisi “Xuanyan (Deklarasi)” karya Bei Dao melalui simbol-simbol yang dituangkan ke dalam puisi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis puisi “Xuanyan (Deklarasi)” dan melakukan interpretasi untuk mendapatkan makna simbolik dari puisi ini. Penelitian ini mendapati hasil bahwa puisi “Xuanyan (Deklarasi)” memiliki makna simbolik tentang kritik dan penolakan Bei Dao terhadap segala propaganda dalam Revolusi Kebudayaan.

---

As a form of literature, poetry experienced golden times in China. Misty poetry or Menglongshi is a type of poetry in China that is difficult to interpret and emerged during the Cultural Revolution (1966-1976). Bei Dao was one of the poets who wrote the misty poem “Xuanyan (Declaration)” at that time. The cultural revolution made Bei Dao and other misty poets not free to express themselves, so they had to use various symbols to hide the true meaning in their poetry. This study aims to find out the meaning of the current situation contained in the poem "Xuanyan (Declaration)” by Bei Dao through the symbols that are poured into this poem. The research method used is descriptive qualitative, namely analyzing the poem "Xuanyan (Declaration)" and interpreting it to get the symbolic meaning of this poem. This study found that the poem "Xuanyan (Declaration)" has a symbolic meaning about Bei Dao's criticism and rejection of all propaganda in the Cultural Revolution."