Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak hanya Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif, namun juga peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif, yang ternyata jumlahnya jauh lebih banyak. Sebagian peraturan perundang-undangan tersebut adalah peraturan delegasi dari Undang-Undang. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, dalam praktik seringkali pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang terjadi kesalahan atau memakan waktu yang lama. Sebagai contoh adalah peraturan delegasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun ada batasan waktu pembentukan peraturan delegasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, namun hingga akhir Juni 2018, Pemerintah masih belum menuntaskan 1 Peraturan Pemerintah dan 1 Peraturan Presiden. Ketiaadaan peraturan delegasi dari Undang-Undang akan mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di lapangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi penanggung jawab dalam pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang tersebut. Penelitian hukum yuridis-normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan maupun wawancara. Dalam perencanaan dan penganggaran pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang haruslah menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dengan indikator kinerja yang jelas, standar biaya, dan evaluasi kinerja sehingga tidak ada lagi peraturan delegasi yang mangkrak, tanpa alokasi anggaran atau bahkan menimbulkan inefisiensi anggaran yang dapat menghambat pencapaian prioritas pembangunan. ...... The regulation in Indonesia is not only the law formed by the legislative, but also the regulation formed by the executive, which turns out to be much more numerous. Most of the regulation is the delegated legislation. Although it has been regulated in the Act, in practice, it is often the formation of a delegate rule of the Act that displays errors or takes an amount of time. For instance, the delegated legislation of Law Number 11 Year 2012 on the Juvenile Justice System. Whilst there is a time limit on the formation of delegated legislation, the Government still has not completed 1 Government Regulation and 1 Presidential Regulation up till the end of June 2018. The inadequacy of the delegated legislation will affect the effectiveness of the implementation of Law Number 11 Year 2012 in the field. The Ministry of Justice and Human Rights and the Ministry of Women 39 s Empowerment and Child Protection are responsible for forming the delegation 39 s regulation of the Act. This juridical normative legal research is conducted through literature study and in depth interview. In the planning and budgeting of the delegated legislation, it should use a performance based budgeting approach with clear performance indicators, cost standards, performance evaluations, in order that no unmanaged or out dated delegated legislation will be budget allocated or even generate budget inefficiencies that could hamper the achievement of development priorities.

Abstrak :
ABSTRAK
Secara historis, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial tidak terlepas dari keberadaan jejaring. Bahkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dibuat oleh DPR, ketentuan tentang Penghubung ini tidak ada, yang ada adalah nomenklatur jejaring. Namun, nomenklatur jejaring ini hilang diganti dengan nomenklatur penghubung setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Ketentuan tentang penghubung ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan: Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, Pasal 3 ayat 3 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 telah memberikan delegasi kepada Komisi Yudisial untuk menjabarkan lebih rinci tentang pembentukan, susunan dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam Peraturan Komisi Yudisial. Delegasi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi merupakan kewenangan yang bersumber dari pembuat legislasi delegated legislation. Secara yuridis, kedudukan peraturan KY berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Keberadaan peraturan di luar hierarki diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun, ada perbedaan pendapat dari para ahli hukum tentang kedudukan peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga di luar eksekutif dan legislatif, seperti: peraturan yang dibuat oleh KY, MK dan MA. Ada yang berpendapat bahwa peraturan tersebut masuk dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendapat lainnya mengatakan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACT
Historically, the existence of the Liaison of the Judicial Commission is inseparable from the existence of networks. Even in the Academic Manuscript of the Draft Law of the Republic of Indonesia concerning Amendments to Law Number 22 Year 2004 concerning the Judicial Commission made by the House of Representatives, the provisions regarding this Liaison do not exist, there is a network nomenclature. However, the missing network nomenclature is replaced by the liaison nomenclature after the issuance of Law Number 18 Year 2011. Provisions regarding this link are listed in Article 3 paragraph 2 of Law Number 18 Year 2011 which states: The Judicial Commission can lift liaison in the regions according to their needs. Furthermore, Article 3 paragraph 3 states: Further provisions regarding the formation, arrangement and arrangement of the work of the Judicial Commission in the regions as referred to in paragraph 2 shall be regulated by the Judicial Commission Regulation. Law No. 18 of 2011 has given a delegation to the Judicial Commission to describe in more detail the formation, structure and work procedures of the Liaison of the Judicial Commission in the region in the Judicial Commission Regulation. The delegation of authority to further regulate provisions that are not regulated in a higher regulation constitutes the authority originating from legislated legislators delegated legislation. Juridically, the position of KY regulations is outside the hierarchy of laws and regulations, in accordance with the provisions of Article 8 paragraph 1 and 2 of Law Number 12 of 2011. The existence of regulations outside the hierarchy is recognized and has binding legal force insofar as it is ordered by Legislation - higher law or formed based on authority. However, there are differences of opinion from legal experts about the position of regulations made by institutions outside the executive and the legislature, such as: regulations made by KY, MK and MA. Some argue that the regulation is included in legislation, while other opinions say it is not included in the legislation.

Abstrak :
Pendelegasian kewenangan merubah Lampiran Penggolongan Narkotika dan Prekursor dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Pasal 6 Ayat (3) dan Pasal 49 Ayat (3) kepada Peraturan Menteri Kesehatan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan ketertiban hukum khususnya dalam perwujudan tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tesis ini berbentuk yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya, serta bersifat preskriptif, yaitu memberikan saran, penyelesaian dan saran terhadap penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa akibat karena ketidaktepatan materi muatan dan pada pendelegasian kewenangan mengubah Lampiran UndangUndang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang oleh Peraturan yang derajatnya lebih rendah, yaitu ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban pembentukan regulasi hingga pada kesewenang-wenangan.Oleh karena itu perlu diadakan perubahan atas undang-undang tentang Narkotika, khususnya pada penggolongan narkotika dan prekursor narkotika dan para legislator lebih memperhatikan jenis dan materi muatan yang tepat dalam membentuk peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi ketidaktepatan pendelegasian kewenangan mengubah sebuah norma dari Undang-Undang.

---

The delegation of authority to amend the Attachment of Narcotics and Precursor Classification of Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics, especially in Article 6 Paragraph (3) and Article 49 Paragraph (3) to the Regulation of the Minister of Health, causes legal uncertainty and law disorder especially in the realization of the order / hierarchy of laws and regulations in Indonesia. This juridical-normative thesis uses secondary data as its data resource. It is prescriptive, by giving suggestion, solution and suggestion to research. The results show that there are some consequences due to inaccuracy of the content material and improper delegation of authority to amend the Attachment, an inseparable part of the Law regarding on Narcotics. Being amended by lower-level Regulation, it causes legal uncertainty, disorder of formation of regulation up to arbitrary. Therefore, it is necessary to amend the narcotics and precursors classification of the Law. And legislators need to pay more attention on the right kind and material content in forming legislation to avoid improper delegation of authority to change a norm of Law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam bidang keuangan negara yang terciderai dengan pengaturan ketentuan materiil pungutan yang memaksa yang tidak dimuat dalam Undang-Undang, namun dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 mendelegasikan kewenangan pengaturan subyek, obyek, dan tarif PNBP kepada Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23A dan 1 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Undang-Undang PNBP Nomor 7 Tahun 1997 yang merupakan produk pra-reformasi harus segera diganti untuk disesuaikan dengan UUD 1945 yang telah diubah sebanyak empat kali.

---

This research analyses the values of people`s sovereignty over the State`s finances which has been deprived by the substantial provisions of mandatory charges found within government regulation. Law Number 20 Year 1997 allows Government Regulations to determine the subject, object, and tariff of state`s non-tax income. Government Regulations are issued by the President and does not require Parliament`s approval. Such thing is contrary to the provisions of Article 1 paragraph 2 and Article 23A Undang-Undang Dasar 1945 after the third amendment and good principles of state`s regulation formation. Law Number 7 Year 1997 which was the product of the pre-reformation regime must be replaced immediately to cope with the new constitution which has been amended for four times.