Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberadaan widyaiswara di Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Depdikbud yang berasal dari para pejabat struktural eselon II yang mendekati usia 60 tahun dan sebagian pejabat struktural eselon III yang mendekati usia 56 tahun diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas mengajar, melatih, dan mendidik peserta diktat. Adapun pengangkatan pejabat struktural tersebut ke dalam jabatan fungsional widyaiswara tidak di dasarkan pada Ketentuan terhadap Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menpan No.68 tahun 1985. Implementasi data Pasal 16 ayat (1) bagi masing-masing pejabat tersebut di atas, ditemukan adanya ketidaklengkapan data yang dimiliki dalam pengangkatan sebagai pejabat widyaiswara. Prestasi peserta Diklat SPAMA 1997/1998, merupakan salah satu indikator kualitas widyaiswara. Maka latar belakang masalah tesis ini adalah ?Belum terlaksananya Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985 terhadap Ketentuan Pasal 16 ayat (1) di Pusdiklat Pegawai Depdikbud. Sedang metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Di dalam penelitian, penulis telah menemukan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985. Faktor-faktor tersebut adalah: komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi, yang dalam penelitian tersebut mendapatkan penilaian kurang yaitu hanya kurang Iebih 50% dari para pejabat pelaksana Keputusan Menpan tersebut. Itu artinya bahwa Keputusan Menpan tersebut terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) belum terlaksana di Pusdiklat Pegawai Depdikbud. Rendahnya prestasi peserta Diktat SPAMA merupakan salah satu indikator kualitas widyaiswara ditinjau dari aspek kognitif maupun komprehensif. Ditemukan adanya ketidaklengkapan data Pasal 16 ayat (1) bagi masing-masing pejabat struktural yang diangkat untuk pertama kalinya menjadi widyaiswara. Atas dasar penemuan hasil penelitian tersebut di atas disarankan agar implementasi Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985 terhadap Pasal 16 ayat (1) dapat dilaksanakan di Pusdiklat Depdikbud adalah : Pertama, semua faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985 terhadap Ketentuan Pasal 16 ayat (1) perlu adanya perbaikan dan peningkatan, agar implementasi Keputusan Menpan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, implementasi data Pasal 16 ayat (1) harus dilaksanakan dengan adil dan konsisten, bila ada pejabat struktural yang belum mempunyai kelengkapan data tersebut di atas, untuk tidak diangkat sebagai pejabat fungsional widyaiswara.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tingkat kepercayaan guru terhadap Disdik Kota Bandung (studi atas Program BAP) sebagai upaya pengembangan e-learning di Kota Bandung. Sebagai program baru, dibutuhkan kepercayaan masyarakat sebagai dasar kesediaan mendukung. Namun, pada tahap implementasinya Disdik Kota Bandung melakukan tindakan inkonsistensi pelaksanaan tugas sehingga menyebabkan belum tercapainya target program, yaitu konten ajar digital lebih dari 1.000 dan 30.000 pengguna. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tingkat kepercayaan guru di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat terhadap Dinas Pendidikan Kota Bandung (studi atas Program BAP). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan instrumen kuesioner terhadap 100 responden. Tingkat kepercayaan guru diukur berdasarkan 3 dimensi yang dikemukakan Lijeblad, Borrie, dan Watson, yaitu nilai dan norma bersama, kesediaan untuk mendukung, dan penilaian kemampuan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepercayaan guru di Kota Bandung terhadap Disdik Kota Bandung (studi atas Program BAP) sebanyak 62% berada pada kategori tinggi.

---

ABSTRACT
This thesis discussed about the teacher trust level to Bandung Department of Education related to the implementation of BAP Program as an effort to develop elearning in Bandung City. As a new program, it takes willingness of the public trust as a basis for support. However, at the implementation stage Bandung Education Department did inconsistencies action causing targets has not been achieved, more than 1,000 digital teaching content and 30,000 users. Purpose of this study was to describe teacher trust level to Bandung Department of Education related to the implementation of BAP Program. Research is done in quantitative with questionnaire to 100 respondents. Level of teacher trust measured by 3 dimensional raised Lijeblad, Borrie, dan Watson, namely shared values and norms, willingness to endorse, and perceived efficacy. The result showed that teacher trust level in Bandung, West Java Province to Bandung Department of Education (Program BAP study) 60% at the high category.

Abstrak :
Semenjak tahun 1999 Departemen Kesehatan telah menetapkan berlakunya Sistem Informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (SIPTK) yang dikembangkan dengan komputerisasi. Kegiatan pencatatan dan pelaporan itu dilaksanakan oleh institusi pendidikan Depkes, Pemda, ABM, POLRI dan Swasta dengan koordinasi dengan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan.

Menurut laporan dari Sidang Tenaga Kesehatan Kanwil Depkes Sumbar tahun 2000, hanya 10 (37 %) institusi yang mengirimkan laporan dan dari yang masuk hanya 80 % komponen laporan yang dapat diisi.

Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi penyebab tidak tepat waktu dan tidak lengkapnya pelaporan SIPTK di Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Propinsi Sumbar tahun 2000, yang dilihat dengan pendekatan sistem, yang terdiri dari komponen masukan, proses dan keluaran. Sebagai komponen masukan adalah tenaga pengelola laporan yang dilihat dan (pengetahuan, lama sebagai pengelola, beban kerja), sarana dan biaya. Komponen proses dilihat melalui gambaran pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi, sedangkan komponen keluaran adalah laporan yang tepat waktu dan lengkap.

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitaif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan diskusi kelompok terarah (DKT), pada kelompok tenaga pengelola laporan SIPTK institusi, dan wawancara mendalam (WM) dengan Direktur dan Ka. Tata Usaha institusi serta Kepala Bidang Tenaga Kesehatan dan Ka. Seksi Kebutuhan dan Informasi Tenaga Kesehatan Kanwil Depkes Propinsi Sumbar.

Dan hasil penelitian ini terlihat tingkat pengetahuan tenaga pengelola masih dirasakan kurang, serta lama bekerja sangat bervariasi dan semua tenaga pengelola mempunyai beban kerja yang rangkap. Sarana komputer dan data yang akan dientri belum tersedia sesuai yang dibutuhkan. Biaya untuk pelaporan SIPTK tersedia dalam dana rutin institusi masing-masing. Pembinaan dan evaluasi belum terlaksana dengan baik.

Untuk terlaksananya laporan SIPTK yang tepat waktu dan Iengkap perlu disosialisasikan tentang laporan SIPTK kepada para penanggung jawab laporan seperti, direktur dan Ka. Tata Usaha Institusi, dan tenaga pengelola sendiri serta pembinaan dan evaluasi yang terstruktur dari direktur institusi. Untuk pihak kanwil diharapkan dapat selalu memberikan umpan balik laporan dan juga diharapkan ada pembinaan yang terjadwal.

---

Analysis of Information System Reporting of Health Manpower Education in Health Manpower Education Institution in West Sumatra Province, 2000 Since 1999 the Health Department have enacted the Information System of Health Manpower Education (ISHME) developed with computerized system. The recording and reporting are performed by the education institution of Health Department, Local Government, Armed Forces, Police of Republic of Indonesia and Private sector with coordination Center For Health Manpower Education.

According to a report from Regional Office of Health Department of West Sumatra in year 2000, only 10 institutions (37 %) of the institution that sent report and only 80 % of the reports component that can be filled.

While the purpose of this research is to obtain information regarding what cause of the lack of punctuality and incompleteness of ISHME reporting in the l Health Manpower Education Institution in West Sumatra Province, 2000 in terms of system approach, that consist of input component, process and output As input component is the personnel that manage thr report in terms of (knowledge, tenure manager, work load), facilities and expance. The process component is seen thorugh description of implementation, guidance and evaluation, while the output component is the timely and complete report

This research is done by using qualitative method, in which the data collection is done by Focused Group Discussion (FGD), within the group of personnel that manage the report of ISHME institution, and in-depth interview (II) with Director and Head of Administration of the institution and head Health Manpower and Head Section of Manpower Vacancy and Information of Regional office of Health Department of West Sumatra.

From this research it can be seen the knowledge level of administration personnel is still lack, and their tenure varried and all of the administration personnel multiple work load. Computer facilities and the enrty of data to are not available according the requirement. The expense for reporting of ISHME is available in the routine fund of each institution. Guidance and evaluation have not implemented properly.

In order to implement the ISHME reporting in timely and complete manner the reporting of ISHME needs to be socialized tar the to people in charge such as director and Head of the Administration Institution, and management, guidance and evaluation personal of the institution. It is expected that the regional office will always provide feedback report and scheduled guidance.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagai Non-Governmental Organization (NGO) dalam menuntut hak atas keterbukaan informasi publik di bidang pendidikan kepada Lima Kepala SMP Induk di DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran ICW dalam satu proses utuh penyelesaian sengketa informasi publik. Dalam menganalisis peran tersebut, penelitian ini menggunakan teori Claims-making oleh Joel Best dan Scott R. Harris dan secara khusus menggunakan dua bentuk tingkatan claims making process, yaitu Emergence of a Social Problems dan Legitimation, Mobilization, Plan of Action. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan dukungan literatur-literatur terkait. Berdasarkan hasil temuan, diketahui bahwa badan publik tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengelola informasi dan memberikan pelayanan. Hal ini juga yang menyebabkan sengketa informasi publik terkait pengelolaan anggaran yang berhubungan dengan adanya korupsi sistemik dalam bidang pendidikan. Dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik tersebut, ICW menjalankan perannya dan melakukan cara-cara secara formal maupun non-formal sebagai salah satu bentuk check and balances dengan tetap melakukan penguatan masyarakat sipil. ......This study discusses how the role of the Indonesian Corruption Watch (ICW) as a Non-Governmental Organization (NGO) in demanding the right to public information openness toward the Five Principals of the Main Middle School in DKI Jakarta and the Head of the DKI Jakarta Education Department. The purpose of this study is to look at the role of ICW in an intact process of resolving public information disputes. In analyzing this role, this study uses Claims-making theory by Joel Best and Scott R. Harris and specifically uses two forms of claims making process levels, namely Emergence of a Social Problems and Legitimation, Mobilization, Plan of Action. This study used a qualitative method with in-depth interviews and support of related literature. This study found that the Public Agency does not carry out its obligations in managing information and providing services. This also causes public information disputes related to budget management related to systemic corruption in the education sector. In the process of resolving these public information disputes, ICW carries out its role and performs methods formally and informally as one form of checks and balances while continuing to strengthen civil society.