Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan migran Tenaga Kerja Indonesia di daerah transit, merupakan suatu kenyataan yang ada di Nunukan, karena Nunukan merupakan pintu gerbang masuknya TKI untuk menuju Malaysia. Letak Nunukan sangat strategi, berdekatan dengan negara Tawau Malaysia. Ketertarikan para migran transito tersebut karena ingin bekerja di Malaysia dan mempunyai gaji yang besar, dan keberadaan kota di Malaysia karena adanya faktor pendorong yaitu di desa asal migran kehidupannya sangat sulit, lahan sempit dan peluang pekerjaan sangat terbatas. Banyaknya migran transito di Nunukan membawa perkembangan sosial ekonomi bagi masyarakat Nunukan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan sosial ekonomi dan dampaknya banyaknya migran transito di daerah transit. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara/interview dan Studi Kepustakaan. Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Nunukan selama satu bulan . Wawancara dilakukan dengan para informan yang terdiri dari unsur pemerintah, migran transito, serta penduduk lokal yang ada di Nunukan.Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik migran transito. Hasil penelitian menunjukkan heterogennya migran dilihat dari daerah asal, keterampilan serta kedudukan sosialnya.Banyaknya migran transito tersebut membawa keberuntungan masyarakat Nunukan karena terjadi perkembangan sosial ekonomi dalam berbagai bidang usaha, dan pengembangan wilayah dengan terbentuknya perkampungan-perkampungan dan perkotaan. Banyaknya migran transito tidak menjadi permasalahan bagi penduduk asli, karena migran sifatnya hanya sementara di Nunukan walaupun ada juga yang sudah menetap.Sejumlah saran diajukan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu untuk memenuhi peluang pasar ekspor ke Tawau Malaysia agar pemerintah dapat lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihan kerja agar produksi pertanian dan perkebunan dapat meningkat serta kualitas yang baik, membuka lahan perkebunan baru seperti kelapa sawit, karet, kakau dan lainnya, dengan mencari investor untuk menanamkan modalnya baik didalam maupun luar negeri.Untuk mencegah terjadinya deportasi dan hukuman bagi tenaga kerja maka perlu diperketat pengurusan ijin dengan persyaratan yang lengkap sampai kepada keberangkatan / penerimaan kepada perusahaan yang akan menerima di Malaysia."

"Kerusuhan beruntun tiga kali yang dilakukan oleh TKI di Malaysia pada bulan Desember 2001 dan Januari 2002 menjadi pemicu keinginan pemerintah Malaysia memberlakukan peraturan keimigrasian terbaru: yaitu Akta Imigresen Nomor 1154 Tahun 2002. Pemberlakuan peraturan baru tersebut berdampak kepada terdeportasinya ratusan ribu TKI dari Sabah-Serawak Malaysia ke Nunukan. Kondisi Nunukan sebagai ibukota Kabupaten baru yang serba terbatas dari segi sarana, prasarana maupun aparatur membuat keadaan para TKI yang tertahan di Nunukan sangat menderita dan memprihatinkan. Tingginya jumlah TKI yang sakit dan jumlah TKI yang meninggal mencapai 70 orang menjadi bukti akan buruknya kondisi mereka.Angka tersebut sekaligus menjadi tanda lemahnya tindakan antisipasi pemerintah dalam menangani TKI deportasi tersebut. Bantuan dan perhatian pemerintah pusat diberikan pada bulan September, padahal puncak masa kritis penderitaan TKI terjadi pada bulan Agustus. Penanganan yang terlambat bahkan sikap diam tidak berbuat apa-apa tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah.Dalam kaitan itu, tesis ini berusaha menjawab faktor-faktor apa yang mempengaruhi negara sehingga terlambat dalam memberikan penanganan terhadap deportasi TKI di Nunukan. Kebijakan negara sebagai output dari proses politik yang terjadi dalam sebuah sistem politik dipengaruhi oleh faktor-faktor supra struktur, infra struktur, dan lingkungan internasional, sebagaimana disebutkan oleh Almond dalam teori-konsep sistem politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.Faktor pertama supra struktur politik berpengaruh negatif terhadap kebijakan penanganan TKI deportasi, perangkap koalisi dalam sistem pemerintahan kuasi presidensial telah menyebabkan pemerintahan Megawati dan DPR berada dalam kondisi yang problematik. Ketergantungan presiden terhadap DPR dan kepentingan DPR sebagai bagian dari pemerintahan Megawati menyebabkan kinerja kedua institusi tersebut lemah, bahkan DPR menjadi tumpul dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintahan Megawati.Faktor kedua infra struktur politik berpengaruh positif terhadap kebijakan penanganan TKI deportasi, kekuatan dari infra struktur seperti partai politik oposisi, LSM dan media-pers berupaya bersikap kritis melawan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan TKI. Perjuangan infra struktur menghadapi kendala karena sikap partai-partai besar yang terlibat dalam koalisi pemerintahan maupun yang ada di DPR cenderung tidak senang terhadap persoalan tersebut. Pertimbangannya jelas, kasus ini dapat merongrong pemerintahan koalisi Megawati.Faktor ketiga pengaruh lingkungan internasional yang dalam hal ini fokus kepada hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia. Faktor ketiga ini berpengaruh negatif terhadap kebijakan penanganan TKI deportasi. Ketegangan hubungan antara kedua negara yang dipicu oleh kerusuhan beruntun oleh TKI telah menyebabkan pemerintah Malaysia kurang respek terhadap berbagai upaya Indonesia menangani TKI deportasi. Yang lebih sulitnya lagi adalah dalam suasana hubungan seperti itu ketergantungan Indonesia terhadap Malaysia lebih besar daripada sebaliknya Malaysia terhadap Indonesia. Kapabilitas sistem politik Indonesia lebih lemah dibandingkan dengan kapabilitas sistem politik Malaysia.Dari ketiga faktor berpengaruh tersebut yang paling dominan adalah faktor supra struktur politik. Faktor ini menyebabkan negara tidak dapat memberikan penanganan yang baik terhadap TKI deportasi."

"This book examines the origins of immigration restriction in the United States, especially deportation policy. Based on an analysis of immigration policies in major American coastal states, including New York, Massachusetts, Pennsylvania, Maryland, Louisiana, and California, it provides the first sustained study of immigration control conducted by states prior to the introduction of federal immigration law in the late nineteenth century. The influx of impoverished Irish immigrants over the first half of the nineteenth century led nativists in New York and Massachusetts to develop policies for prohibiting the landing of destitute foreigners and deporting those already in the states to Europe, Canada, or other American states. No other coastal state engaged in immigration regulation with the same level of legislative effort and success as the two states. By locating the roots of American immigration control in cultural prejudice against the Irish and, more essentially, economic concerns about their poverty in nineteenth-century New York and Massachusetts, this book fundamentally revises the history of American immigration policy, which has largely focused on anti-Asian racism on the West Coast. Beginning with Irish migrants initial departure from Ireland, this book traces their transatlantic movement to North America, expulsion from the United States, and postdeportation lives. In doing so, it places the implementation of American deportation policy in a broad context that extended from the United States to Ireland, Britain, and Canada, demonstrating how the policy operated as part of a larger legal culture of excluding nonproducing members from societies in the Atlantic world."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh kasus O'keefe terhadap kebijakan Austalia Putih. Pembahasan penulisan ini dimulai ketika pada tahun 1947, dengan adanya kebijakan deportasi yang berdasarkan kebijakan Australia Putih oleh Menteri Imigrasi Australia A.A. Calwell terhadap Mrs. Annie O'Keefe seorang pengungsi perang asal Indonesia. Kebijakan deportasi tersebut dimulai pada saat Mrs. Annie menerima surat resmi dari Pemerintah yang isinya memerintahkan Mrs. Annie dan anak-anaknya untuk segera meninggalkan Australia. Mrs. Annie yang telah menikah dengan suami berwarga negara Australia bernama Mr. John O'Keefe merasa bahwa dirinya tidak bisa dideportasi oleh Pemerintah Australia. Perjuangan Mrs. O'Keefe melawan kebijakan deportasi tersebut telah menyebabkan munculnya simpati dari masyarakat Australia. Dengan adanya dukungan dari masyarakat Australia tersebut telah membuat posisi Pemerintah yang pada saat itu dikuasai oleh Partai Buruh mengalami beberapa masalah. Akhirnya pada tahun 1949 terjadi perubahan kebijakan politik terhadap peraturan imigrasi di AuUstralia bagi para imigran kulit bewarna terutama Asia. Dapat dikatakan bahwa kasus O'keefe adalah kasus bagi imigrgan kulit bewarna sebagai bentuk pertentangan terhadap sikap Pemerintah dalam menjaga eksistensi kebijakan Australia Putih di Australia.This thesis discusses the influence of O'keefe case towards White Australia Policy. This writing discussion is begun when in the year 1947, with deportation policy existence based on White Australia Policy by Minister of Immigration Australia A.A. Celwell towards Mrs. Annie O'keefe an Indonesian wartime refugee. Deportation policy begun that Mrs. Annie get official letter from government its contents commands Mrs. Annie and the childrens to leave from Australia. Mrs. Annnie had merried with husband Australian citizen has named Mr. John O'keefe felt that self can't be deported by Australian Government. Mrs. O'keefe struggle oppose deportation policy causes sympathy appearance from Australian society. The Existence support from Australian society make government position which is on moment that dominated by labour has experienced several problems. Final in the year 1949 heppen policies change towards immigration regulation at Australian to all coloured immigrant as discord from towards government attitude in watch over white Australia Policy existence in Australia."