Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Topik pembahasan yang akan dikemukakan dalam pidato ini adalah sekitar masalah pengendalian moneter yang timbul sesudah deregulasi keuangan 1983. Sebagaimana diketahui, sebelum tahun tersebut sektor keuangan di Indonesia pada umumnya ditandai oleh pengendalian moneter secara langsung atas tingkat bunga dan pemberian kredit serta pasar uang dan lembaga-lembaga keuangan yang belum berkembang. Dengan terlaksananya deregulasi keuangan, yang diawali pada bulan Juni 1983, maka telah diberikan peranan yang lebih besar pada kekuatan pasar dalam menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, memberikan otonomi yang lebih banyak pada sistem perbankan dalam rangka mobilisasi dana dan pemberian kredit serta meningkatkan perkembangan lembaga-lembaga keuangan termasuk pasar uang dan pasar modal. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka telah digunakan sistem pengendalian moneter yang tidak lagsung dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan makro ekonomi.

Maksud dari pidato ini adalah sekedar memberikan interpretasi mengenai bagaimana caranya kebijaksanaan pengendalian moneter yang demikian itu dirumuskan sehingga dapat mengidentifikasikan beberapa masalah yang memerlukan pemikiran dan penelitian lebih lanjut. Selain daripada itu pemahaman yang lebih baik mengenai hal tersebut oleh masyarakat terlebihlebih para pengusaha dan pelaku-pelaku ekonomi yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan akan lebih membantu usaha otorita moneter untuk mengefektifkan kebijaksanaan tersebut. Uraian saya akan meliputi beberapa bagian. Pertama-tama akan dikemukakan strategi pengendalian moneter yang meliputi pemilihan besaran-besaran (variables) target kebijaksanaan moneter. Kemudian akan disajikan pula kerangka pengendalian moneter yang diperlukan untuk memahami sistem pengendalian moneter baik secara langsung maupun tidak langsung yang keduanya telah digunakan di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas bagaimana tata cara operasi pengendalian uang beredar yang tidak langsung secara agak mendalam. Dalam bagian akhir akan ditelaah beberapa masalah yang timbul dalam pengendalian moneter dewasa ini.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang berhasil kita capai selama Repelita V disebabkan oleh adanya investasi yang terus meningkat, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh dunia usaha dan masyarakat. Dari tahun ke tahun penananan modal oleh dunia usaha terus berkembang. Namun, perkembangan penanaman modal yang sangat pesat terjadi dalam 5 tahun terakhir.

Berdasar teori-teori tentang aliran modal, banyak faktor yang dapat mempengaruhi minat investasi asing di Indonesia. Salah satunya adalah "pull and push theory". Dalam teori ini dikemukakan adanya faktor pendorong dan penarik modal asing mengalir dari satu negara ke negara lain.

Faktor pendorong adalah faktor kondusif yang dimiliki oleh negara asal-modal (home countries) seperti kebijaksanaan investasi atau aliran modal keluar, pertumbuhan/perkembangan sosial dan ekonomi serta perkembangan lingkungan global.

Faktor penarik adalah keunggulan yang dimiliki oleh negara penerima modal (host countries) seperti stabilitas sosial, politik dan ekonomi, iklim usaha dan investasi yang menarik, ketersediaan sumber.daya alam dan dan sumber daya manusia, potensi pasar, insentif dan fasilitas serta ketersediaan prasarana dan sarana pendukung. Dari berbagai faktor tersebut, berdasarkan penelitian penulis atas persetujuan PMA sejak tahun tahun 1990 s/d Juni 1995 dengan mengambil sampel PMA dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan terungkap bahwa faktor rendahnya upah buruh (low labor cost) di Indonesia tetap merupakan salah satu daya tarik utama aliran PMA ke Indonesia.

Meningkatnya dengan pesat PMA di Indonesia, terutama dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan pada tahun 1994 dan 1995, di samping faktor-faktor pendorong dan penarik yang disebutkan dimuka, juga disebabkan karena adanya faktor pemicu (triggering factor) yakni PP No. 20 Tahun 1994. Sebagai suatu kebijaksanaan yang sangat liberal, PP No. 20 Tahun 1994 telah memberikan dampak positif untuk menarik PMA ke Indonesia.

Abstrak :
Deregulasi di bidang penerbangan tahun |999 menambah persaingan yang semakin berat dalam bisnis penerbangan di Indonesia. Jumlah penumpang pesawat terbang pada saat deregulasi digulirkan sebanyak 6,6 juta orang, pada tahun 2003 telah mencapai 16 juta orang, bahkan tahun 2004 diperkirakan bisa menembus angka 20 juta penumpang. Sementara itu setelah kebijakan deregulasi penerbangan dilakukan, sudah 37 izin penerbangan dikeluarkan dan yang beroperasi 24 maskapai penerbangan. Dengan semakin banyaknya perusahaan penerbangan yang mengoperasikan pesawat, khususnya untuk angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri, menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Agar perusahaan penerbangan nasional dapat bertahan, bahkan bisa melakukan ekspansi usaha dengan baik, mereka harus membuat strategi pemasaran dengan menetapkan segmen pasar yang menjadi target. Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan tersebut dilakukan penelitian dengan mengambil 131 responden terpilih umuk dianalisis. Dari hasil segmentasi dengan menggunakan analisis klaster terhadap variabel- variabel psikografi, terbentuk dua segmen pasar penerbangan yaitu "Peduli Harga" dan "Peduli Merck". Hasil analisis diskriminan menunjukkan bahwa variabel demografi pendidikan yang membedakan konsumen dalam memilih segmen tersebut. Sedangkan segmentasi terhadap variabel-variabel perilaku dengan menggunakan analisis klaster terbentuk dua segmen pasar, yaitu "Pelayanan Bagus" dan "Harga Tiket Murah". Dari hasil analisis diskriminan, faktor demografi tidak mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih jenis pesawat terbang. Penciptaan nilai pelanggan untuk setiap segmen dilakukan dengan mengacu pada variabel-variabel psikografil perilaku yang membentuk segmen tersebut dan variabel-variabel demografinya.

---

Deregulation over aviation section in 1999 has tightened the competition in commercial aviation business in Indonesia. The amount of flight passengers has also increased from only 6.6 millions in 1999 - when the deregulation package was launched - to 16 millions in 2003, and it is predicted to reach 20 millions of passengers in 2004. Meanwhile, after the implementation of the deregulation package, there have been 37 airline licenses given and 24 airlines start their operation. With the increasing number of commercial aviation company, especially the domestic scheduled-commercial air transportation, the competition is becoming more and more tight. For that reason, in order to be able to survive and even able to expand the business well, national aviation companies have to set certain marketing strategies by defining the targeted market. To answer the needs, a research has been conducted by taking 131 selected respondents to be analyzed. The result of segmentation using cluster analysis toward psychographics variables has resulted two market segments of flight passenger; those are "Price-Concemed" and "Brand-Concemed". The discriminant analysis showed that the demographic variable "Educational Background" influences consumers in choosing the segments. On the other hand, segmentation toward behavioral variables by using cluster analysis has created two market segments; those are "Good Service? and "Low-Priced Tickets". The discriminant analysis over these segments showed that the demographic factors did not influence the consumer behavior in choosing the plane types. Creating customer value for every segment is conducted regarding to the psychographics, behavioral, and demographic variables that created the segments.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Bidanq Usaha Pialang Asuransi setelah dikeluarkannya beberapa Deregulasi oleh Pemerintah. Adapun Deregulasi yang dibahas pada penulisan ini ialah : PakDes 1988, Undang-undang No.2 tahun 1992, Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992, Keputusan Menteri Keuangan No. 226 tahun 1993. Metode penelitian yang dlgunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari text book, artikel dsb sedangkan penelitian lapangan dilakukan majalah, dilakukan dengan PT X, mengadakan Wawancara terhadap pejabat-pejabat di perusahaan Asuransi, serta instansi dari penelitian tersebut yang menggunakan yang Model terkait. Porter, penulis menyimpulkan bahwa Deregulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah menimbulkan beberapa peluang baru bagi bidang usaha Pialang Asuransi. Namun deregulasi tersebut belum dapat menghilangkan/mengurangi berbagai hambatan yang ada dalam Industri Pialang Asuransi.