Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Nainggolan, Yunita Elysabeth, author

Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris

Ikatan Notaris Indonesia/INI merupakan wadah tunggal atau Organisasi Notaris satusatunya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Namun seperti yang diketahui, selain INI masih terdapat Organisasi Notaris lainnya yang terbentuk. Sebagai Lembaga atau Badan resmi, INI mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, bimbingan, pembinaan, dan pembenahan bagi anggota perkumpulan INI. Untuk tujuan tersebut,...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T30632

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Kevin Ardian, author

Pelaksanaan pemberian sanksi pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas di Kota Depok = Implementation of Disciplinary Actions Violation the code of ethics by the Honorary Board and the Supervisory Council in the city of Depok

Notaris merupakan pejabat umum (openbaar ambtenaar), yang menjalankan sebagian kewenangan negara untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris merupakan kumpulan kaidah moral yang menjadi pedoman bagi yang menjalankan tugas jabatan sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31842

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ratih Sri Palupi, author

Tugas dan wewenang Lembaga Pengawasan dan Pembinaan Notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 : studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 = Duties and authority of Institutions Supervision and Guidance Notary from the view from the Law Office Notary Number 2 2014 : case study of the Constitutional Court decision No. 49/PUU-X/2012

Notaris merupakan pejabat umum yang dilantik oleh Menteri. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum. Dengan demikian kewenangan pengawasan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T42900

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chandra Dyah Anggararini, author

Upaya hukum notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik oleh dewan kehormatan notaris = Notary legal actions against ethic of conduct sanction by the notary council

[ABSTRAK
Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan Notaris yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42126

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rena Justina, author

Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta oleh Notaris Ditinjau dari Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris = Restricting The Amount of Notarial Deeds According to Notary Code of Ethics and Law No 2 of 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position.

Isu pembatasan jumlah pembuatan akta ini merupakan usulan Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah INI kepada Dewan Kehormatan Pusat. Berdasarkan usulan tersebut kemudian hal tersebut dibahas dalam pertemuan Dewan Kehormatan dalam kegiatan Rapat Pleno Diperluas INI yang diselenggarakan di Surakarta, pada tanggal 23-25 Oktober 2014. Dalam Rapat Pleno tersebut disepakati jumlah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48152

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amelya Rasman, author

Kantor cabang notaris sebagai salah satu bentuk pelanggaran Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris

Tesis ini membahas mengenai larangan membuka Kantor Cabang bagi Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris, akan tetapi apabila pelanggaran tersebut terjadi, tidak ada pengaturan secara tegas mengenai sanksinya dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27430

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yanesya Lastika Putri Muhadi, author

Hak Imunitas Advokat pada Perkara Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi = Advocate's Immunity on Obstruction of Justice in Corruption Crime Cases

Pada perkara advokat sebagai pelaku obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi, terdapat polemik mengenai eksistensi hak imunitas advokat. Pasal 16 UU Advokat menyebutkan: advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Farina Tadjoedin, author

Lembaga-lembaga penegak kode etik notaris dan tata cara penegakan/pemeriksaannya = The establishing institutions of the code of ethics for notary and the procedures of establishing inspecting / Farina Tadjoedin

ABSTRAK
Jabatan notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerjanya berada dalam konstruksi hukum privat. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik, Notaris diawasi oleh 3 tiga lembaga penegak, yaitu Dewan Kehormatan, Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris sebagai pihak yang melakukan pengawasan tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap...

2017

T46896

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yudistina Eka Kumala, author

Pelanggaran kode etik notaris terkait penggunaan papan nama = Breach against notary code of conduct with respect of signboard usage

Kode Etik mewajibkan Notaris untuk memasang papan nama dilingkungan kantornya dengan ukuran, bentuk, material, isi dan penulisan serta cara pemasangan tertentu. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran dalam penggunaan papan nama Notaris tersebut, seperti halnya papan nama yang ukuran dan material yang dipergunakannya berlebihan sehingga sarat akan unsur promosi,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38960

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian