Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ikatan Notaris Indonesia/INI merupakan wadah tunggal atau Organisasi Notaris satusatunya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Namun seperti yang diketahui, selain INI masih terdapat Organisasi Notaris lainnya yang terbentuk. Sebagai Lembaga atau Badan resmi, INI mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, bimbingan, pembinaan, dan pembenahan bagi anggota perkumpulan INI. Untuk tujuan tersebut, Dewan Kehormatan dari INI mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan Kode Etik Profesi. Pemberian sanksi yang tegas berupa teguran, peringatan, schorsing atau pemberhentian sementara, onzetting atau pemecatan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris. Dalam Tesis ini, penulis mengkaji Dewan Kehormatan INI tidak mempunyai Kewenangan dalam penegakan kode etik profesi bagi diluar anggota INI, sehingga notaris di luar INI harus bergabung ke INI.

---

Indonesia Notary Association (INI) is the one and only Association of Notary which is acknowledged by Government. However, as widely known there are notary associations established other than INI. As an Official Association, INI has an obligation to supervise, give advice, guide, and empower all members of INI. To realize that purpose, Honorary Council has an important role to enforce Code of Ethics implementation. Giving strict sanctions such as warning; schorsing or temporary discharge; onzetting or permanent suspension; and disrespectful discharge from association is expected to prevent breach of code of ethics performed by members or notaries. In this thesis, writer analyzes the role of Honorary Council of INI in enforcing code of ethics which is limited to members only, therefore, all nonmembers are asked to join the INI."

"Notaris merupakan pejabat umum (openbaar ambtenaar), yang menjalankan sebagian kewenangan negara untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris merupakan kumpulan kaidah moral yang menjadi pedoman bagi yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Institusi yang berwenang dalam melakukan penegakan Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris. Tesis ini membahas bagaimana peran Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi bagi pelanggar Kode Etik Notaris di Kota Depok, hambatan yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris dan bagaimana upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan termasuk penelitian eksplanatoris.Hasil penelitian ini menyarankan agar institusi Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris harus diperkokoh, solid dan memiliki integritas yang tinggi, perlunya melakukan pembinaan dan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan, kemudian secara pro aktif dalam melakukan pengawasan, serta sanksi-sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris harus diperkuat dan dipertegas agar dapat menimbulkan efek jera yang signifikan, dan Notaris hendaknya dalam menjalankan jabatannya harus bersikap profesional, jujur, amanah, mandiri, bertanggung jawab, memiliki loyalitas akan profesinya dan saling menghormati antara sesama rekan sejawat.

---

Notaries are public officials (openbaar ambtenaar), which runs most of the state authority to create an authentic deed. In running its occupation, Notary should be subject to applicable laws, especially Law Notary and Notary Code of Ethics. Notary Code of Ethics is a set of moral principles that serve as guidelines for the duty position as a Notary. Institution in charge of enforcing the Notary Code of Ethics is the Honorary Board and Supervisory Council of Notary. This thesis discusses how the role of the Honorary Board and the Supervisory Council of Notary to provide sanctions for violators the Notary Code of Ethics in Depok city, the barriers faced by the Honorary Board and the Supervisory Council of Notary in enforcement of the Notary Code of Ethics and how efforts to prevent and reduce the occurrence of the violation. This research is a normative juridical and includes explanatory research.These results suggest that the institution of the Honorary Board and the Supervisory Council of Notary must be strengthened, solid and have high integrity, the need to provide guidance and regular and ongoing socialization, then a pro-active in monitoring, and sanctions provided by the Honorary Board and the Supervisory Council of Notary should be strengthened and reinforced in order to pose a significant deterrent effect, and the Notary should be in the running its occupation must be professional, honest, trustworthy, independent, responsible, will have a profession of loyalty and mutual respect among colleagues."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan Notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris sangat tepat, Dengan adanya kode etik kepentingan masyarakat yang akan terjamin sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat. Dalam praktek pelaksanaan profesi Notaris sering terjadi pelanggaran-pelanggaran atas etika notaris, ketika notaris melakukan pelanggaran maka terdapat mekanisme penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Atas dasar tersebut tesis ini membahas permasalahan antara lain, Bagaimana upaya-upaya hukum Notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik oleh Dewan kehormatan Notaris? dan Bagaimana daya mengikat sanksi keputusan Dewan Kehormatan terhadap Notaris?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analitis maka didapat hasil penelitian bahwa Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa : Teguran, Peringatan, Schorzing (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dan Anggota Notaris yang diberikan sanksi atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

---

In the position as the notary, they should respect to the moral hazard and the norms of the publics. The integrities and moral as Notary is the important requirements beside responsibilities and professional?s notarial occupation.In the purpose to protecting the public interest and to ensure the implementation of the Notary positionwhich is entrusted by the law and in generally society, that?s why the rule of the law regarding implementation of the occupational notary its very precise, whereas with ethic of conduct the public of interest will be insurable and at the end it could be reinforce public confidence. In practice implementation of notary profession frequently violation behalf on the notary ethics, that?s why when notary doing the violation, there are the mechanism sanction given by the Honorary Notary Council. Referring to conditions above this thesis discussing among others issue, How the legal actions of the Notary which the ethic of conduct violation sanctioned by the Honorary Notary Council? And how to binding the sanction by the Honorary Notary Council to the notary? To answer that questions the writer using research normative methodology with analytic descriptive, and the result of the research is the Honorary Notary Council can be sanction to the notary who violate the ethic of conduct, forms of the sanction to the member of the Indonesia Notary Association can be : warning, caution, schorzing, dismissal of membership, dishonorable dismissal of membership and to the notary sanctioned behalf on the violation ethic of conduct can be doing the defense efforts and also propose appeal considerations level by level against the decisions of the Honorary Notary Council Regional and to the Honorary Notary Council Centralas the final level of the inspection. It is based on Laws Number 30 year of 2004 according Notary Laws, and Laws Number 2 year of 2014 according alteration of Occupation Notary Laws and ethic of conduct Indonesia Notary Association."

"Notaris merupakan pejabat umum yang dilantik oleh Menteri. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada Pemerintah, sehingga berkaitan dengan tugas dan wewenang Pemerintah dalam hal tersebut, maka tugas pengawasan itu didelegasikan kepada Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah di Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat di Jakarta. Ikatan Notaris Indonesia melalui Dewan Kehormatan juga melakukan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan kode etik profesi Notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 66 ayat (1), Menteri membentuk suatu lembaga pembinaan yang bernama Majelis Kehormatan Notaris. Lembaga-lembaga tersebut yang terdiri atas Dewan Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pembinaan yang objektif.Atas latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan pada penulisan tesis ini yaitu:1. Bagaimana tugas dan wewenang lembaga pengawasan dan pembinaan untuk Notaris agar tidak terjadi tumpang tindih diantara lembaga-lembaga tersebut?;2. Bagaimanakah sistem dan mekanisme pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris?Dengan menggunakan metode penelitan yuridis-normatif kemudian atas permasalahan tersebut didapatkan hasil penelitian yaitu lembaga-lembaga tersebut harus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaan yang bersifat khusus (lex Specialis), agar memiliki payung hukum dalam bertindak dan tidak terjadi tumpang tindih fungsi lembaga pengawasan dan pembinaan Notaris tersebut.

---

Public Notary is an official appointed by the Minister. In conducting oversight and guidance to the Notary, Minister of Justice and Human Rights established the Supervisory Council of Notaries. Minister as head of the Ministry of Justice and Human Rights has the task to assist the President in performing government's affairs in the field of law. Thus the supervisory authority of the Notary is in government, thus related to the duties and authority of the Government in this regard, the task was delegated to the supervision of the Supervisory Council consisting of the Assembly Notary Regional Supervisor in District / City, Province Regional Supervisory Council and Assembly Center Supervisor in Jakarta. Indonesian Notary Association through the Honorary Board also performs its functions in fostering and overseeing the implementation of the code of professional conduct Notary. In the rules in Indonesian Law Number 2 Year 2014 amendment of Indonesian Law Number 30 Year 2004 on Article 66 paragraph (1), the Minister establishes a coaching institute named Honorary Council Notary. Such institutions comprising the Honorary Board of Notaries, Notary Supervisory Council and Honorary Council Notary expected to provide the oversight and guidance synergy objectives.Above background problems can be formulated in this thesis are:1. How duties and authority of supervision and coaching institutes for Notaries in order to avoid overlap between these institutions?;2. How does the system and mechanisms of effective supervision of the conduct and execution of the Notary office after the publication of Act No. 2 of 2014 on the Amendment Act No. 30 of 2004 on the Law Notary?By using the method of juridical-normative research on these issues later research showed that these institutions should be regulated further in the Regulation on the Implementation of a special nature (lex specialis), in order to have a legal basis in the act and there is no overlap functions of supervision and coaching the notary."

"Tesis ini membahas mengenai larangan membuka Kantor Cabang bagi Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris, akan tetapi apabila pelanggaran tersebut terjadi, tidak ada pengaturan secara tegas mengenai sanksinya dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah mengenai pengaturan dan pengawasan terhadap Notaris dalam UUJN, pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta analisis kasus mengenai Notaris yang membuka Kantor Cabang. Kesimpulan dari tesis ini yaitu Notaris hanya diperbolehkan membuka satu kantor ditempat kedudukannya dan dilarang membuka Kantor Cabang; Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan melakukan pengawasan secara preventif dan kuratif dalam menangani kasus Notaris membuka Kantor Cabang; dan pengenaan sanksi terhadap Notaris yang membuka Kantor Cabang berupa teguran lisan merupakan sanksi yang ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Notaris yang bersangkutan. Saran dari tesis ini yaitu hendaknya didalam Undang-Undang ditentukan sanksi yang tegas bagi Notaris yang membuka Kantor Cabang; Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan sebaiknya berkoordinasi agar pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dapat berjalan lebih baik dan para Notaris hendaknya memiliki kesadaran dari dalam diri untuk melaksanakan UUJN dan Kode Etik dengan sebaik-baiknya.

---

The focus of this study is about the prohibition to open branch office for Notary contained in Notary Occupation Law Number 30, Year 2004 and Notary Code of Ethics, but then if the violation occurs, there is no distinct rule about the sanction.

The issue to be researched in this study is about the regulation and supervision of Notary, implementation supervision of Notary by the Notary Control Committee and Honor Council, and case analyze about Notary branch office.

The conclusion of this study are : Notary should have only one office in their occupation area and to open a branch office for Notary is forbidden; Notary Control Committee and Honor Council carry out the supervision in preventive and curative ways in up againts Notary whose open branch office; and about the sanction for Notary whose open a branch office that is warning by word is a light arrest so that no deterrent effect for Notary.

The researcher suggest that the regulation should determine district sanction for the Notary whose open a branch office, Notary Control Committee and Honor Council have to coordinate in order to get better supervision of Notary, and the Notary ought to have an awareness of the self to made a success the implementation of Notary Occupation Law Number 30, Year 2004 and Notary Code of Ethics."

"Isu pembatasan jumlah pembuatan akta ini merupakan usulan Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah INI kepada Dewan Kehormatan Pusat. Berdasarkan usulan tersebut kemudian hal tersebut dibahas dalam pertemuan Dewan Kehormatan dalam kegiatan Rapat Pleno Diperluas INI yang diselenggarakan di Surakarta, pada tanggal 23-25 Oktober 2014. Dalam Rapat Pleno tersebut disepakati jumlah wajar akta yang dapat dibuat oleh Notaris sebanyak dua puluh akta dalam sehari. Hasil pertemuan tersebut kemudian dibawa dan diputuskan dalam Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa INI yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Kode etik tersebut membatasi jumlah pembuatan akta Notaris dengan mewajibkan Notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris membuat akta dalam batas kewajaran dan melarang Notaris membuat akta melebihi batas kewajaran yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan, yaitu sebanyak dua puluh akta melalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Bahwa dengan adanya aturan tersebut, Notaris tidak perlu khawatir karena sesungguhnya tidak ada pembatasan jumlah pembuatan akta Notaris. Notaris masih boleh membuat akta melebihi dua puluh akta sehari, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan disini maksudnya akta yang dibuat Notaris tidak ada masalah, tidak melanggar peraturan dan pembuatannya memenuhi tata cara pembuatan akta dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Aturan ini dibuat agar Notaris membuat akta dengan memenuhi standar pembuatan akta yang baik dan bagi Notaris yang membuat akta melebihi dua puluh akta dalam sehari dan setelah diperiksa Dewan Kehormatan ditemukan adanya pelanggaran maka sanksi yang dikenakan terhadap Notaris menjadi lebih berat.

---

The issue of restriction of the number of deeds made by Notary was initiated at a meeting of the Honorary Board in the INI Expansive Plenary Meeting held in Surakarta on 23 25 October 2014. In the Plenary Meeting it was agreed that a fair amount of deeds may be made by Notary as many as twenty deeds in a day. The result of the meeting was brought and resolved in the Notary Ethics Code of the Extraordinary Congress held in Banten on 29 30 May 2015. The code limits the number of Notary deeds by requiring Notary or other person as long as the person performs the Notary make a deed within the limits of fairness and prohibit Notary to make the deed exceed the limit of fairness determined by the Honorary Board, that is as much as twenty deeds through the Regulation of the Central Honorary Board of the Association of Indonesian Notary No. 1 of 2017 on the Fairness Limit Number of Permanent Deed Performance. Whereas with the existence of such regulation, Notary do not have to worry because there really is no limitation on the amount of Notary deed. Notary can still make the deed exceeding twenty deeds a day, as long as it can be accounted for. Accountable here means that the deed made by Notary there is no problem, does not violate the rules and fulfill standard of procedure of making deed and the provisions as regulated in the Law of Notary. This rule was made so that a Notary makes a deed by fulfilling the standards of making a good deed and for Notary which makes the deed exceeds twenty deeds in a day and after examined by the Honorary Board found the existence of violation, the sanction imposed on Notary becomes more severe."

"Pada perkara advokat sebagai pelaku obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi, terdapat polemik mengenai eksistensi hak imunitas advokat. Pasal 16 UU Advokat menyebutkan: advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Undang- Undang Advokat tidak memberikan penjelasan mengenai standar “iktikad baik”. Lebih lanjut lagi, terdapat perdebatan apakah dengan adanya hak imunitas, advokat harus diperiksa terlebih dahulu di Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebelum diproses menurut hukum acara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian ini menjawab dua pertanyaan penelitian: pertama, mengenai keberlakuan hak imunitas advokat pada perkara obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi; dan kedua, mengenai peran DKOA pada perkara obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa seorang advokat dapat dilindungi oleh hak imunitas apabila ia tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan proporsionalitas. Meskipun advokat memiliki hak imunitas, tidaklah diperlukan proses pemeriksaan terlebih dahulu oleh DKOA. Peran DKOA pada perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan advokat masih minim, hal tersebut ditandai dengan tidak dipecatnya advokat yang telah dinyatakan bersalah tersebut. Atas permasalahan tersebut, undang-undang perlu mengatur secara rinci mengenai standar “iktikad baik”. Organisasi advokat melalui DKOA seharusnya lebih proaktif dalam mengawasi pelaksanaan kode etik advokat, khususnya mengenai tindak lanjut terhadap advokat yang telah dijatuhi pidana. Selain itu, untuk mencegah berpindah-pindahnya advokat yang telah diberhentikan, diperlukan standar profesi tunggal yang mencakup: pengangkatan advokat, pengawasan advokat, dan dewan kehormatan pusat dari seluruh organisasi advokat yang ada di Indonesia.

---

In the case wherein advocate named as a defendant of obstruction of justice in corruption crime cases, there is a polemic about the existence of advocate’s immunity. Article 16 of Advocate’s Act stated that advocates shall not be prosecuted either civil or criminal in carrying out their professional duties in good faith for the benefit of the client’s defense inside or outside court proceedings. Advocate’s act does not provide further explanation about the standard of “good faith”. Furthermore, there is a debate whether with the existence of advocate’s immunity, advocate should be examined by The Disciplinary Committee, before being processed according to criminal procedural law. By using the descriptive method, this study aims to answer two questions: first, regarding the enforcement of advocate’s immunity in obstruction of justice in corruption crime cases; second, regarding the role of The Disciplinary Committee in obstruction of justice in corruption crime cases. This thesis shows that an advocate shall be protected by adcovate’s immunity if he/she take an action in accordance with law and regulations, and Code of Ethics, and proportionality. Despite of the existence of advocate’s immunity, there is no need to carry out preliminary examination process by The Disciplinary Committee. The role of The Disciplinary Committee is not good enough towards advocate who has been convicted for committing obstruction of justice in corruption crime cases. This is indicated by the fact that the advocate is not permanently disbarred from the Bar Association. For this issues, the law and regulation shall regulate clearly the standard of “good faith”. Bar Association should be more proactive in supervising the enforcement of the Code of Ethic, especially when taking action regarding to an advocate who is convicted for committing a crime. Beside that, to prevent the advocate that has been disbarred to join another Bar Association, an integrated professional standard is needed, which is including: registration and qualification of advocates, supervision of advocates, and integrated disciplinary committee for the whole Bar Association."

"ABSTRAKJabatan notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerjanya berada dalam konstruksi hukum privat. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik, Notaris diawasi oleh 3 tiga lembaga penegak, yaitu Dewan Kehormatan, Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris sebagai pihak yang melakukan pengawasan tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap kode etik tetapi juga bertujuan yang lebih luas yaitu agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Penegakan yang dilakukan terhadap Notaris sangat beralasan karena notaris merupakan pejabat yang memberikan jasanya kepada masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data pendukung dan data sekunder. Data pendukung yang dimaksud di sini adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan nara sumber yang berasal dari pengurus Dewan Kehormatan Pusat, Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data terhadap data pendukung dan data sekunder dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian, penegakan yang dilakukan oleh ketiga lembaga penegak tersebut tidak saling tumpang tindih, akan tetapi justru saling bersinergi satu sama lain, dimana Dewan Kehormatan dikaitkan dengan Notaris sebagai profesi, Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dikaitkan dengan Notaris sebagai pejabat umum. Kata kunci: Penegakan, Dewan Kehormatan, Majelis Pengawas, Majelis Kehormatan Notaris.

---

ABSTRACTThe position obtained as a notary is a public position, however, the extent of the area or subject matter in which they work in, is all constructed under private law. In order to create an authentic certificate to become a notary deed, a Notary must be supervised under 3 three institution upholders the Honorary Council, the Supervisory Council and the Honorary Council of Notary. As a party who is performing the duty of inspecting and supervising is not only shown in terms of the regulations of the code of ethics but with a much diverse and broader aim, by doing so, the notary is ensured that once they are in their position, they will perform the tasks and uphold the responsibilities of doing their jobs proficiently, fulfilling the requirements that is enforced by the law in order to protect the people that the notary is taking care of. The foundation of the establishment that is enforced towards the Notary is very reasonable due to the fact that a Notary serves as an attendant for the public, giving their service for the people and giving clarifications associated with the laws that are valid. The method of completing my thesis is done under the process of juridical normative. The data is obtained through collecting supporting data and secondary data. The supporting data means that the data is gathered through the process of conducting an interview with the source that comes from the Board of Center Honorary Council, Center Supervisory Council and Center Honorary Council of Notary. The gathering of data is conducted under a process of a study by using the knowledge gathered from books and the skill of conducting an interview. Both supporting and secondary data are then analyzed through the means of qualitative analysis. Then, from the result of the analysis, the establishment that is conducted by all three institutions of establishment are not overlap within one another but instead, they are cooperate with one another, where the Honorary Council rsquo s involvement and interaction with the Notary as a profession, the Supervising Council and the Honorary Council of Notary shall be involved with the Notary as a public attendant. Key words Establishment Enforcement, Honorary Council, Supervisory Council, Honorary Council of Notary "

"Tesis ini membahas mengenai pembatasan kewajaran akta notaris perhari dalam perspektif perilaku Notaris dengan melakukan studi kasus di Kota Bengkulu. Notaris melakukan pelaporan pembuatan akta tiap bulan ke Majelis Pengawas Daerah, laporan ini memperlihatkan jumlah akta yang dikerjakan notaris dalam satu bulan. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pelaksanaan peraturan dewan kehormatan pusat notaris Indonesia No 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Per Hari di Kota Bengkulu dan Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembatasan pembuatan akta Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Simpulan dari tesis ini adalah bahwa peraturan yang menjadi objek penelitian belumlah dijalankan secara maksimal terlihat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sejak diberlakukannya aturan ini dari tahun 2017 dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan ini adalah mengenai tidak ada kordinasi antara Dewan Kehormatan Notaris (DKD) dan Majelis Pengawas Notaris (MPD), Badan DKD tidak efektif, Toleransi diantara notaris yang terlalu tinggi. Kendala lain dari aturan ini adalah terjadi anggapan ketentuan hanya diatur untuk para anggota karena dikeluarkan oleh Organisasi Notaris, dalam hal ini menjadi kewenangan Ikatan Notaris Indonesia.

---

This thesis concerns about how the limitation on daily proper amount of notarial deed effect the notaries behaviour, through the case study in Bengkulu city. Notaries must hand out report on the deeds they bring out each month to the Regional Supervisory Council. The issuses discussed in that concern are the implementation in Bengkulu city of the Regulation of Central Honorary Board No.1 Year 2017 concerning Daily Proper Amount Limit of the Issuance of Deeds and the difficulties arose from the implementation of that regulation. This is a normative-juridical research through literature studies. It describe the fact systematically in order to be further comprehended and concluded. The conclusion of this thesis are that the regulation concerning daily proper amount limit of the issuance of deeds has not been implementted optimally due to the amount of violation done by many notaries since it is being enforced in 2017 and the difficulties to implement that regulation is that the non-existance of a good coordination betweeen Notary Honorary Board and Notary Supervisory Council resulting ineffectiveness of the role of the Honorary Board as well as high level of tolerance given against the violation of the regulation. Another difficulty arise is that it is regulated by the Central Honorary Board, hence notaries believe that the regulation only applied among the member of the notary organization, so the power are only enforcable within the Notary Organization (Ikatan Notaris Indonesia)."

"Kode Etik mewajibkan Notaris untuk memasang papan nama dilingkungan kantornya dengan ukuran, bentuk, material, isi dan penulisan serta cara pemasangan tertentu. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran dalam penggunaan papan nama Notaris tersebut, seperti halnya papan nama yang ukuran dan material yang dipergunakannya berlebihan sehingga sarat akan unsur promosi, papan nama yang dibuat seperti billboard berwarna-warni dan lengkap dengan neon box, kemudian papan nama yang masih dipasang padahal Notaris yang bersangkutan telah pindah kantor, papan penunjuk jalan yang tidak sesuai ketentuan ukuran, isi dan radiusnya, bahkan ada Notaris yang tidak memasang papan nama. Urusan papan nama Notaris ini memang terkesan sepele namun bila dibiarkan berlarut-larut dapat menciptakan suasana persaingan tidak sehat antara sesama Notaris yang ujung-ujungnya dapat merugikan masyarakat/klien, sesama Notaris, dan citra baik profesi Notaris itu sendiri.Semaraknya pelanggaran penggunaan papan nama tersebut menandakan mandulnya Kode Etik sebagai landasan dan standar perilaku Notaris dan tidak berjalannya/tidak efektifnya pengawasan dan penerapan sanksi Kode Etik terkait penggunaan papan nama. Penyebab kurang efektifnya pengawasan tersebut adalah minimnya laporan dari masyarakat ataupun sesama Notaris sebagai pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pelanggaran terkait penggunaan papan nama Notaris yang dikarenakan sikap masa bodoh/tidak peduli dan anggapan yang menyepelekan masalah papan nama tersebut. Kemudian Dewan Kehormatan sebagai pengawas dirasa kurang memiliki wibawa karena seringkali diliputi oleh perasaan tidak enak/segan untuk mengawasi/menegur sesama rekan Notaris atau bahkan rekan Notaris yang lebih senior.Hal lain yang menjadi penyebab ketidakefektifan pengawasan dan penerapan sanksi tersebut adalah adanya tumpang tindih (overlapping) antara kewenangan Dewan kehormatan tersebut dengan Majelis Pengawas Notaris Untuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik terkait penggunaan papan nama Notaris ini sebatas sanksisanksi yang bersifat organisatoris dan tidak memberikan efek jera sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 6 Kode Etik yaitu teguran, peringatan, pemberhentian sementara (schorsing) dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, pemecatan (onzetting), dan pemecatan dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.

---

The Code of Conduct requires Notary to install a signboard within his/her premises with a certain size, material, content and writing as well as its installation procedure. However, many breaches in respect of the Notary signboard are still found e.g. excessive size and material, colorful signboard which is equipped with neon box, signboard which still stand even though the notary already moved, signpost which is not in conformity with specifications in respect with size, contents and distance, in additions, some notaries not install signboard. This Notary signboard is a simple matter but it needs urgent solution to avoid unhealthy competition among notaries which may lead detrimental to client, other notaries and the Notary's good image.Abundant breaches in respect with usage of signboard signifies the ineffectually of the Code of Conduct as standard and foundation of the Notary's attitude and non performance of supervision and implementation the Code of Conduct Sanction in respect with the signboard usage. This is resulted from minimum report from public or other notaries as parties to the breach against the Code of Conduct due to ignoring toward the signboard issues. In addition, Honoring Board could not perform maximum role as it often experienced reluctant in supervising/giving reprimand to any other notaries or even to the more senior notaries.Besides, there is an overlapping between authorities of the Honoring Board and the Notary Supervising Council for any sanction imposed to the breach against Code of Conduct in respect with this Notary signboard which is limited only to sanctions which are organization in nature and not giving undaunted effect as it is set out in provision of article 6 of the Ethic Code that is warning, reprimand, suspension from member of the Association of Indonesian Notaries, termination (onzetting), and discharging from member of the Association of Indonesian Notaries."