Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis dampak regulasi Obat-obat Tertentu OOT yang diterapkan kepada perusahaan farmasi produsen OOT pada tahun 2018 terhadap jumlah produksi OOT. Menggunakan metode pendekatan difference-in-differences DID, penelitian ini melihat pengaruh pada 5 lima kelompok OOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan jumlah produksi OOT sebesar 8.072.811 satuan OOT. Penurunan jumlah produksi OOT ini dipengaruhi oleh adanya regulasi dan dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kenaikan harga bahan baku obat bahan aktif obat serta penetapan harga obat jadi untuk pelayanan jaminan kesehatan nasional yang ketat. Faktor selain regulasi ini mendorong produsen OOT untuk mengurangi jumlah produksi agar tetap mempertahankan skala ekonomi perusahaan. Variabel yang mempunyai pengaruh terhadap penurunan produksi yaitu golongan obat generik untuk sediaan obat bentuk tablet, pada perusahaan yang multiproduk dengan status perusahaan milik negara BUMN. Perbandingan tingkat produksi dengan kebutuhan obat pada tahun sebelum berlakunya regulasi menunjukkan jumlah produksi masih di atas kebutuhan dan setelah berlaku regulasi jumlah produksi di bawah dari jumlah kebutuhan. Hal ini akan berdampak pada ketersediaan dan harga OOT di sarana pelayanan kesehatan. Hasil ini menggarisbawahi bahwa regulasi di bidang farmasi akan memberikan dampak salah satunya pada pada keputusan produsen dalam menetapkan jumlah produksi obat. Pengawasan yang efektif perlu mempertimbangkan efisiensi sumber daya dengan tetap menjaga ketersediaan obat untuk kebutuhan terapi.

---

ABSTRACTThis study analyzes estimate the impact of the regulation of Spesific Drugs OOT applied to pharmaceutical companies producing OOT in 2018 on the response of the pharmaceutical industry in the form of OOT production. Using the difference-in-differences DID approach, this study looked at the effect on 5 five OOT groups. The results of this study indicate that there is a general decrease in the amount of OOT production by 8072,811 OOT units. The decrease in the amount of OOT production is not only influenced by the regulation but also by other factors, namely the increase in the price of drug raw materials active ingredients of drugs and the determination of the price of finished drugs for strict national health insurance services. Factors other than this regulation encourage OOT producers to reduce the amount of production to maintain the companys economies of scale. Variables that affect production decline are generic drug classes for tablet drug preparations, in multiproduct companies with state-owned company BUMN status. Comparison of production level with the need for drugs in the year before the enactment of the regulation of the amount of production is still above the requirement and after the regulation of the amount of production is below the amount of demand, this will have an impact on the availability and price of OOT in health care facilities. These results underline that regulations in the pharmaceutical field will have an impact, one of which, on the decision of producers in determining the amount of drug production. Effective supervision needs to consider the efficiency of resources while maintaining the availability of drugs for therapeutic needs."

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh intervesi APEC dalam limaindikator kemudahan berusaha terhadap pertumbuhan penanaman modal asinganggotanya yang dilakukan sejak tahun 2010 hingga 2018. Dengan menggunakanpendekatan difference-in-differences (DID), hasil estimasi menunjukkan apabilaindikator kemudahan memulai usaha (Starting a Business) dan indikator melakukanperdagangan lintas batas negara (Trading Across Borders) ketika program dilaksanakanterbukti berpengaruh positif secara signifikan untuk meningkatkan penanaman modalasing dibandingkan tiga indikator prioritas lainnya pada 20 ekonomi APEC.

---

ABSTRACTThis research aims to assess APEC intervention on improving The Ease of DoingBusiness and its impact to its member Foreign Direct Investment which implementedduring the 2010-2018 action plan. By using difference-in-differences method, the resultestimated that during the action plan implementation, The Ease on Starting a Businessand Trading Across Borders were significantly have a positive impact to increase theForeign Direct Investment for the 20 APEC economies."

"ABSTRACTThis paper uses a difference in difference model to study the impact of venture capital (VC) participation on board characteristics. Our sample includes companies listed on the growth enterprise market (GEM) on Chinas Shenzhen stock exchange over the period 2009 to 2014. Our measure of board characteristics is chief executive officer (CEO) duality, the scale of the board of directors, and the proportion of independent directors. Our empirical analysis reveals the following findings: the VC backed GEMlisted companies are more inclined to choose the mode of CEO duality and contain a large board of directors and a high proportion of independent directors. These characteristics, we find, are conducive to improving company performance."

"Sejak tahun 2015 Pemerintah Indonesia berusaha mengembangkan Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa (township and village enterprises/TVEs), sebagai bagian dari kebijakan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan desa-desa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberadaan BUMDesa memengaruhi perkembangan usaha kecil di 245 desa di 3 kabupaten di  Indonesia yaitu Bekasi, Wonogiri dan Bantul dalam jangka pendek berdasarkan laporan Kementerian Desa. Dengan pendekatan mix method, penelitian ini berusaha menganalisis efek dari keberadaan BUMDesa terhadap perkembangan usaha kecil di desa melalui pendekatan Difference-in-differences (DID) dan faktor-faktor yang memengaruhi pengaruh tersebut melalui in-depth interview dengan stakeholder terkait. Efek dari keberadaan BUMDesa terhadap usaha kecil diukur dengan membandingkan kelompok treatment, yaitu 75 desa yang memiliki BUMDesa yang berhasil  terhadap kelompok kontrolnya, yaitu desa-desa yang tidak memiliki BUMDesa, sebelum dan setelah adanya kebijakan BUMDesa. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDesa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan jumlah usaha kecil pada kelompok treatment. Hasil dari in-depth interview menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan BUMDesa sulit berkembang, yaitu BUMDesa tidak memiliki status badan hukum usaha (corporate legal entity) sehingga sulit melakukan kerja sama dengan pihak lain, pengelola BUMDesa yang umumnya adalah masyarakat atau tokoh desa kurang memiliki entrepreneurship, dan insentif yang tidak memadai bagi pengelola BUMDesa.

---

Since 2015 the Government of Indonesia has been trying to develop township and village enterprises, the so-calledBUMDesa, as a part of the Village Fund policy (Dana Desa) to accelerate the development of villages in Indonesia. This study aims to evaluate the existence of BUMDesa to influence the development of small businesses in 245 villages in 3 district in Indonesia namely Bekasi, Wonogiri and Bantul in the short term, which have successful BUMDesa cases based on the Village Ministry report. Using mix method approach, this study seeks to analyze the effect of the existence of BUMDesa on the development of small businesses in the village through the difference-in-differences (DID) approach and the factors that influence these effects through in-depth interviews with relevant stakeholders. The effect of BUMDesa on small businesses is measured by comparing the treatment group, which is 75 villages that have BUMDesa  to their control group, namely villages that do not have BUMDesa, before and after BUMDesa policy. The findings of this study indicate that the existence of BUMDesa does not significantly influence the development of the number of small business in the treatment group. The results of in-depth interview show several factors hamper the development of BUMDesa , the lack of business legal entity that limit BUMDesa to do business with, lack of entrepreneurships that limit the managers to develop the business , and inadequate incentives for the managers. "

"Kehadiran perusahaan teknologi keuangan (financial technology/fintech) telah mendisrupsi institusi keuangan tradisional, termasuk sektor perbankan. Otoritas regulasi merespons disrupsi ini melalui fintech regulatory sandbox. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memberikan ruang bagi inovasi tanpa mengorbankan sektor keuangan yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini menguji efektivitas dari kebijakan tersebut terhadap stabilitas perbankan dengan menggunakan dua sampel antara lain (1) data agregat berdasarkan modal inti atau Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) dan (2) data 38 perusahaan perbankan di Indonesia. Hasil uji estimasi dengan model Pooled Ordinary Least Squares. Fixed Effects, dan Difference-in-Differences secara konsisten menemukan pengaruh yang positif dan signifikan, sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa fintech regulatory sandbox terbukti efektif dalam mencapai tujuannya. Kebijakan tersebut mampu meningkatkan stabilitas perbankan di tengah disrupsi akibat kehadiran fintech, terutama bagi perusahaan perbankan dengan modal inti yang relatif lebih kecil. Penelitian ini juga menemukan bahwa Loan to Deposit Ratio, Operating Expense to Operating Income Ratio, kekuatan pasar, dan inflasi juga berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap stabilitas perbankan.

---

Financial technology (fintech) has disrupted traditional financial services, especially banking. The regulation authority responded to this issue by creating a regulatory sandbox to create space for fintech innovation without negatively impacting existing financial services. This study examines the effectiveness of banking stability in Indonesia by using two samples, namely (1) bank classifications based on core capital (Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha/BUKU) and (2) 38 banks in Indonesia. Pooled Ordinary Least Squares, Fixed Effects, and Difference-in-Differences method are used and resulting positively significant impact as expected by this policy objective. The policy is effective in improving banking stability amid disruption by fintech start-ups, particularly to banks with relatively small core capital. This study also finds positive and significant impact from Loan to Deposit Ratio, Operating Expense to Operating Income Ratio, market power, and inflation toward bank stability."

"Penelitian ini mencoba untuk melihat dampak harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap biaya transportasi di desa-desa di wilayah kepulauan kecil dan wilayah terluar dengan mengambil kasus kebijakan BBM satu harga periode tahun 2017-2019. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memberikan harga jual yang sama terhadap premium dan solar di seluruh Indonesia sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya transportasi. Menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis dampak penerapan kebijakan BBM satu harga terhadap biaya transportasi di 170 desa. Biaya transportasi digambarkan dengan biaya transportasi per kilometer menuju pusat pemerintahan. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan BBM Satu Harga dapat menurunkan biaya transportasi secara signifikan di wilayah terluar, namun belum dapat menurunkan biaya transportasi di wilayah kepulauan kecil. Setelah kebijakan BBM satu harga, biaya transportasi dari kantor kepala desa/kelurahan menuju ke kantor camat di desa dengan SPBU BBM satu harga di wilayah terluar secara signifikan lebih rendah sebesar Rp10.140 per kilometer jika dibandingkan dengan desa tanpa SPBU BBM satu harga, sementara di wilayah kepulauan kecil tidak secara signifikan lebih rendah sebesar Rp11.980 per kilometer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis harga dapat menurunkan biaya transportasi di wilayah terluar, namun perlu mempertimbangkan kondisi geografis wilayah dalam penentuan lokasi penyalur BBM Satu Harga.

---

This study tries to see the impact of fuel oil (BBM) prices on transportation costs in villages in small islands and outermost regions by taking the case of the one price fuel policy for the 2017-2019 period. This policy aims to provide the same selling price for premium and diesel throughout Indonesia so that people are not burdened with transportation costs. Using the difference-in-differences (DID) approach, this study analyzes the impact of one price fuel policy implementation on transportation costs in 170 villages. Transportation costs are described by transportation costs per kilometer to the center of government. The results show that the one price fuel policy can significantly reduce transportation costs in the outermost regions, but has not been able to reduce transportation costs in small island regions. After the one price fuel policy, the transportation cost from the village head's office to the sub-district head's office in villages with one price fuel gas stations in the outer regions is significantly lower at IDR 10,140 per kilometer compared to villages without one price fuel gas stations, while in the small islands it is not significantly lower at IDR 11,980 per kilometer. The results of this study indicate that price-based policies can reduce transportation costs in the outermost regions, but it is necessary to consider the geographical conditions of the region in determining the location of one price fuel distributors."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pembangunan daerah wisata terhadap usaha kuliner dengan mengambil kasus program pembangunan sarana dan prasarana pendukung desa wisata yang dilaksanakan mulai tahun 2017 dan melihat pengaruh disparitas regional terhadap efektivitas bantuan yang kemudian dibandingkan antara wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali. Dengan menggunakan pendekatan Difference-In-Differences (DID), studi ini menganalisis dampak program bantuan terhadap 115 desa wisata dibandingkan dengan desa wisata lain yang berada dalam satu kecamatan akan tetapi tidak dapat bantuan. Hasilnya, rata-rata setelah adanya program desa wisata, terjadi peningkatan usaha kuliner berupa restoran dan kedai di wilayah Jawa Bali sebanyak 12 unit lebih besar dibandingkan dengan desa wisata yang berada di kecamatan yang sama yang tidak menerima bantuan. Temuan ini didukung oleh kondisi infrastruktur jalan, penerangan jalan, dan sinyal telepon yang lebih baik di desa wisata di Jawa dan Bali. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa disparitas regional berdampak pada pertumbuhan usaha kuliner di desa wisata.

---

This study aims to identify the impact of the development of tourist areas on culinary businesses by taking the case of the program for the construction of facilities and infrastructure supporting tourism villages which was implemented starting in 2017 and looking at the influence of regional disparities on the effectiveness of assistance which is then compared between the regions of Java-Bali and outside Java-Bali. Using the Difference-In-Differences (DID), the study analyzed the impact of the support program on 115 tourism villages, comparing them to other tourism villages in the same sub-district that did not receive support. The results show that, on average, the number of culinary enterprises in the form of restaurants and food stalls in the Java-Bali region increased by 12 units after the implementation of the Tourism Village Programme, in contrast to Tourism Villages in the same sub-district that did not receive support. These findings are supported by the better condition of road infrastructure, street lighting, and telephone signals in Tourism Villages in Java and Bali. The results of this study explain that regional disparities have an impact on the growth of culinary enterprises in tourism villages."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi terhadap kinerja ekspor Indonesia. Studi kasus pada penelitian ini adalah Program Strategis Nasional (PSN) sektor transportasi, yang mulai beroperasi secara bertahap antar waktu dan antar lokasi berbeda sejak tahun 2017. Penelitian ini juga membandingkan dampak kebijakan antara wilayah di Pulau Jawa dengan wilayah di luar Pulau Jawa. Dengan menggunakan metode Callaway and Sant'Anna Difference-in-differences (CSDID), studi ini menganalisis dampak intervensi kebijakan terhadap Provinsi PSN (provinsi yang terdapat PSN sektor transportasi) dibandingkan dengan Provinsi Non PSN (provinsi yang tidak terdapat PSN sektor transportasi). Hasil penelitian ini menemukan bahwa setelah adanya intervensi kebijakan dan ketersediaan international port, maka Provinsi PSN memiliki kinerja ekspor lebih tinggi 33,9% dibandingkan Provinsi Non PSN. Hasil penelitian juga menemukan bahwa intervensi kebijakan secara parsial hanya berdampak signifikan di wilayah luar Pulau Jawa, di mana setelah adanya intervensi kebijakan dan ketersediaan international port, Provinsi PSN luar Pulau Jawa memiliki kinerja ekspor lebih tinggi 59,5% dibandingkan Provinsi Non PSN.

---

This study aims to identify the impact of transportation infrastructure development policies on Indonesia's export performance. The case study in this research is the National Strategic Program (NSP) on transportation sector, which began in multiple time periods and accross different locations since 2017. This research also compares the impact of policies between regions on the island of Java and regions outside Java island. Using the Callaway and Sant'Anna Difference-in-differences (CSDID) method, this study analyzes the impact of policy interventions on PSN Provinces (provinces that have PSN in the transportation sector) compared to Non-PSN Provinces (provinces that do not have PSN in the transportation sector). The results of this research found that after policy intervention and the availability of international ports, PSN provinces had 33,9% higher export performance than non-PSN provinces. The study results also found that policy intervention partially had a significant impact in areas outside Java island only, where after policy intervention and the availability of international ports, PSN provinces outside Java island had 59,5% higher export performance than non-PSN provinces."

"Penyelenggaraan sistem jaminan sosial negara yang efektif berperan penting dalam menjamin perlindungan pendapatan dan kesehatan masyarakat demi mencapai stabilitas kesejahteraan. Di Indonesia, pemerintah mereformasi sistem jaminan sosial dengan mengesahkan UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memberikan layanan yang bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial berfungsi untuk melindungi masyarakat dari pengeluaran yang tidak terduga, dan memberikan rasa aman dari ketidakpastian sehingga dapat meningkatkan kepuasan hidup mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari penyelenggaraan program BPJS sejak tahun 2014 terhadap kesejahteraan subjektif masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan data IFLS gelombang 4 dan 5 serta metode Difference-in-Differences (DID) yang dikombinasikan dengan Propensity Score Matching (PSM), penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan BPJS akan meningkatkan probabilitas individu memiliki tingkat kebahagiaan yang semakin tinggi. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan optimalisasi program BPJS, tidak hanya dari jumlah kepesertaan saja, tetapi juga melalui peningkatan kualitas layanan dan kemudahan akses agar manfaat yang diterima masyarakat bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan subjektif mereka.

---

The implementation of an effective state social security system plays an important role in ensuring the protection of people's income and health in order to achieve welfare stability. In Indonesia, the government reformed the social security system by passing UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) and establishing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) to provide services that can reach all Indonesian citizen. Social security functions to protect people from unexpected expenses, and provides a sense of security from uncertainty so that it can increase their life satisfaction. This research aims to see the impact of BPJS program implementation since 2014 on the subjective well-being of the Indonesian citizen. By using IFLS wave 4 and 5 data and the Difference-in-Differences (DID) method combined with Propensity Score Matching (PSM), this research found that ownership of BPJS will increase the probability of an individual having a higher level of happiness. These findings emphasize the importance of increasing the optimization of the BPJS program, not only in the number of participants, but also through improving the quality of services and ease of access so that the benefits received by the community can have a significant influence on their subjective well-being."

"There are concerns, however, that the introduction of a public transfer system can negatively affect inter-household transfers through the crowding-out effect, which exists when donor households reduce the amount of their transfers in line with public transfers received from the government. The poor may not therefore have received any meaningful impact from the public cash transfer, as they potentially receive fewer transfers from inter-household private donors. Hence, this study evaluates whether there exists a crowding-out effect of public transfers on inter-household transfers in Indonesia.

Using data from the Indonesia Family Life Survey (IFLS) and by applying Coarsened Exact Matching (CEM) and Difference-in-differences (DID) approaches, this study found that the likelihood to receive transfers from other family members (non-co-resident) reduces when the household receives Bantuan Langsung Tunai (BLT). However, there is no significant impact of BLT on transfers from parents and friends.

---

Ada beberapa pertimbangan bahwa pengenalan program bantuan publik berdampak negatif terhadap pemberian (transfer) antar rumah tangga melalui efek crowding-out. Efek tersebut muncul ketika rumah tangga donor mengurangi jumlah pemberian kepada rumah tangga yang diketahuin pada saat bersamaan menerima BLT. Sehingga, rakyat miskin mungkin tidak menerima dampak yang berarti dari bantuan publik tersebut, karena bantuan dari rumah tangga lain yang biasa mereka terima menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, tulisan ini mengevaluasi apakah ada crowding-out effect akibat bantuan publik terhadap bantuan (transfer) antar rumah tangga di Indonesia. Menggunakan data dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) dan mengaplikasikan Coarsened Exact Matching (CEM) dan Differnce-in-differences (DID), dihasilkan bahwa kemungkinan rumah tangga menerima bantuan dari anggota keluarga lain (yang tidak serumah) berkurang ketika rumah tangga tersebut menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Akan tetapi, tidak ada dampak yang signfikan terhadap bantuan (transfer) dari orangtua dan teman.

"