Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Human Immunodeficiency Virus (HVI) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global, dimana pada akhir tahun 2020 diperkirakan ada sekitar 37,7 juta orang di dunia yang hidup dengan HIV. Di Indonesia hingga Maret 2021 terdapat 427.201 orang dengan HIV dimana 89,7% terjadi pada usia subur (15-49 tahun). Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah penderita HIV terbanyak, yaitu 71.473 orang. Tingginya tingkat perilaku diskriminatif terhadap orang dengan HIV berdampak pada keengganan untuk melakukan tes HIV dan berobat serta cenderung menyembunyikan status penyakitnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan perilaku diskriminatif terhadap orang dengan HIV di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-sectional dengan sampel sebanyak 1.354 responden, laki-laki dan perempuan berusia 15-49 tahun, pernah mendengar tentang HIV, dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Regresi logistik multivariat diterapkan untuk menentukan determinan perilaku diskriminatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku diskriminatif terhadap orang dengan HIV di Provinsi DKI Jakarta sebesar 30,3%. Berdasarkan model regresi logistik multivariat, usia yang lebih muda, tingkat pendidikan yang lebih rendah, tidak terpapar media massa, dan pengetahuan yang kurang komprehensif merupakan variabel yang berhubungan bermakna dengan perilaku diskriminatif terhadap orang dengan HIV (p-value kurang dari 0,10). Usia merupakan variabel yang paling berhubungan, usia 15-24 tahun memiliki risiko 1,58 (95% CI = 1,12 - 2,16) untuk melakukan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dibandingkan dengan usia 35-49 tahun setelah dikendalikan oleh pendidikan, paparan sumber informasi , dan pengetahuan yang komprehensif. Direkomendasikan untuk mengintensifkan penyebaran informasi HIV/AIDS, khususnya terkait penularan HIV/AIDS, dengan memperkuat kerjasama berbagai pihak untuk meningkatkan pengetahuan dan jangkauan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

---

Human Immunodeficiency Virus (HVI) is still a global public health problem, where by the end of 2020 it is estimated that there are around 37.7 million people in the world living with HIV. In Indonesia until March 2021, there were 427,201 people with HIV of which 89.7% occurred in the fertile age (15-49 years). The Province of Jakarta became the province with the highest number of people with the HIV, which was 71,473 people. The high level of discriminatory behavior towards people with HIV has an impact on the reluctance to do HIV tests and seek treatment and tends to hide their disease status. The purpose of this study was to determine the determinants of discriminatory behavior toward people with HIV in Jakarta Province. This study used a cross-sectional study design with a sample of 1,354 respondents, male and female aged 15-49 years, had heard of HIV, and domiciled in Jakarta Province. The multivariate logistic regression was applied to determine the determinants of discriminatory behavior. The results of this study indicate that the discriminatory behavior against people with HIV in Jakarta Province is 30.3%. Based on the multivariate logistic regression model, the younger age, lower educational level, un-exposed to mass media, and lack of comprehensive knowledge are variables significantly related to discriminatory behavior towards people with HIV (p-value less than 0.10). Age is the most related variable, age 15-24 years have a risk of 1.58 (95% CI = 1.12 - 2.16) to discriminate against towards people with HIV compared to age 35-49 years after being controlled by education, exposure to information sources, and comprehensive knowledge. It recommended that intensify the dissemination of information on HIV/AIDS, especially related to the transmission of HIV/AIDS, by strengthening the collaboration of various parties to increase knowledge and reach of society in DKI Jakarta Province.

"

"Stigma dan sikap diskriminatif terhadap ODHA merupakan sikap negatif masyarakat yang bersifat merendahkan dan menghambat kehidupan ODHA. Diperlukan pengurangan stigma dan sikap diskriminatif di masyarakat agar pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dapat berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian stigma dan sikap diskriminatif terhadap ODHA pada masyarakat berstatus kawin dan hidup bersama. Pendekatan potong-lintang dilakukan dengan menggunakan data SDKI 2017 pada 34.950 responden. Nilai asosiasi pemberian stigma dan sikap diskriminatif menggunakan prevalence ratio (PR) dan 95% confidence interval (CI). Dari seluruh responden didapatkan 22.419 (64,1%) memiliki stigma dan sikap diskriminatif terhadap ODHA. Faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan stigma dan sikap diskriminatif terhadap ODHA yaitu usia (POR: 1,08; 95% CI: 1,048 – 1,112), tingkat pendidikan (POR: 1,037; 95% CI: 1,004 – 1,07), pengetahuan komprehensif HIV/AIDS (POR: 1,26; 95% CI: 1,23 – 1,3), keterpaparan informasi HIV/AIDS (POR: 1,07; 95% CI: 1,04 – 1,1), pengaruh pasangan terkait HIV/AIDS (POR: 1,03; 95% CI: 1 – 1,06), dan pengaruh emosional terkait HIV/AIDS (POR: 1,5; 95% CI: 1,42 – 1,57). Dibutuhkan pendekatan komprehensif dari segala pihak untuk mengurangi stigma dan sikap diskriminatif terhadap ODHA berupa edukasi dan penyebaran informasi yang merata mengenai HIV/AIDS serta pemberdayaan bagi ODHA.

---

Stigma and discriminatory attitude towards PLWHA is a negative attitude of society that degrading and inhibits life of PLWHA. It is necessary to reduce stigma and discriminatory attitude in community to run HIV/AIDS prevention and control optimally. This study aims to identify factors that influence stigma and discriminatory attitudes towards PLWHA among married society and living together. The cross-sectional approach was carried out using the IDHS 2017 data with 34,950 respondents. Association between stigma and discriminatory attitudes was estimated through the prevalence ratio (PR) and 95% confidence interval (CI). From all respondents, 22,419 (64.1%) have stigma and discriminatory attitude towards PLWHA. Factors associated with stigma and discriminatory attitudes towards PLWHA are age (POR: 1.08; 95% CI: 1.048 – 1.112), education level (POR: 1.03; 95% CI: 1.004 – 1.07), comprehensive knowledge of HIV/AIDS (POR: 1.26; 95% CI: 1.23 – 1.3), exposure to HIV/AIDS information (POR: 1.07; 95% CI: 1.04 – 1.1), partner influence related to HIV/AIDS (POR: 1.03; 95% CI: 1 – 1.06), and emotional influence related to HIV/AIDS (POR: 1.5; 95% CI: 1.42 – 1.57). There should be a comprehensive approach from all parties to reduce the stigma and discriminatory attitudes towards PLWHA such as educational and equitable information dissemination of HIV/AIDS and empowerment for PLWHA."

"

Studi ini membahas pentingnya fasilitasi perdagangan dalam kinerja logistik untuk mendorong ekspor Indonesia. Penelitian ini menggunakan model gravitasi struktural untuk menganalisis pengaruh kinerja logistik terhadap besarnya ekspor produk tekstil dari Indonesia ke negara-negara mitra dagangnya di seluruh dunia. Secara khusus, studi ini menggunakan Logistics Performance Index (LPI) sebagai proksi untuk fasilitasi perdagangan dan LPI sebagai cerminan kebijakan perdagangan non-diskriminatif dari negara asal. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan data perdagangan intranasional dalam persamaan gravitasi struktural untuk memastikan bahwa efek estimasi untuk kebijakan ekspor non-diskriminatif dalam logistik dapat diidentifikasi walau dengan adanya fixed effect. Hasil estimasi menunjukkan bahwa LPI dapat berperan dalam memperluas ekspor produk tekstil dari Indonesia.

---

This study discusses the importance of trade facilitation in logistic performance to boost Indonesia’s export. This work uses a structural gravity model to analyse the effect of logistics performance with respect to the export magnitude of textile products from Indonesia to its trading partner countries worldwide. In particular, it employs the Logistics Performance Index (LPI) as a proxy for trade facilitation and as a non-discriminatory trade policy of the origin country. Further, this study considers intranational trade in the structural gravity equation to ensure that the estimation effects for the non-discriminatory export policy in logistics can be identified in the presence of the fixed effect. The estimation results reveal that the LPI could play a role in expanding the export of textile products from Indonesia.

"

"Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia dinilai KPPU merupakan penerapan praktek diskriminasi terhadap 301 PPIU lainnya karena dalam Program Wholesaler ini PT Garuda Indonesia hanya melayani reservasi kepada 6 PPIU saja. KPPU memutus bahwa PT Garuda Indonesia melanggar Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999. Kemudian mengenai pokok permasalahan, Skripsi ini membahas mengenai tiga permasalahan. Pertama, Bagaimanakah menentukan cakupan Pasar Bersangkutan dan Penguasaan Pasar dalam pasar umroh ini, sebagai framework analisis dilakukannya Praktek Diskriminasi dalam Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia. Kedua, mengenai bagaimana tujuan dan mekanisme Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia sehingga KPPU memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999. Ketiga mengenai dampak yang ditimbulkan dari Program Wholesaler, apakah benar program ini menimbulkan Praktek Monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Penulisan menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999 karena tidak adanya Praktik Diskriminasi yang menimbulkan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Saran dari penulis seharusnya KPPU lebih cermat menentukan cakupan pasar bersangkutan dalam perkara a quo, menurut pendapat penulis KPPU telah keliru dalam menentukan cakupan pasar bersangkutan karena tidak memperhitungkan seluruh pemain dalam pasar. Dengan adanya kekeliruan tersebut, maka penentuan penguasaan pasar juga tidak valid, sehingga mengakibatkan diragukannya pembuktian pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999.

---

The Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia is considered by KPPU to be an application of discriminatory practices against other 301 PPIUs because in this Wholesaler Program PT Garuda Indonesia only serves reservations to 6 PPIUs. KPPU decided that PT Garuda Indonesia violated Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999. Then regarding the main problem, this thesis discusses three problems. First, how to determine the scope of the relevant market and market control in this umrah market, as an analytical framework for the implementation of discriminatory practices in the wholesaler program held by PT Garuda Indonesia.Second, regarding the purpose and mechanism of the Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia so that KPPU decided that PT Garuda Indonesia violated the provisions of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999. Third, regarding the impact of the Wholesaler Program, is it true that this program causes Monopolistic Practices and/or unfair business competition. In writing this thesis using a normative juridical research method with a law approach. The writing uses primary, secondary and tertiary legal materials, with a qualitative approach. The results of the study found that the Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia did not violate the provisions of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999 because there were no Discriminatory Practices that gave rise to Monopolistic Practices and/or Unfair Business Competition. The suggestion from the author is that KPPU should be more careful in determining the scope of the relevant market in the a quo case, in the author's opinion KPPU has made a mistake in determining the scope of the relevant market because it does not take into account all players in the market. With this error, the determination of market control is also invalid, resulting in doubts about the proof of violation of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999."

"Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri kelapa sawit, salah satu upaya untuk meningkatkan potensi tersebut adalah melalui kemitraan inti plasma, dimana terdapat pihak perusahaan inti dan petani plasma yang saling bermitra dengan adanya hubungan saling ketergantungan dan menguntungkan. Namun, dalam implementasinya kerap kali terjadi permasalahan hukum ranah persaingan usaha diantara pelaku usaha yang bermitra tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat luas mengenai perspektif hukum persaingan usaha terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam perjanjian kemitraan inti-plasma perkebunan kelapa sawit. Pada prakteknya, salah satu permasalahan hukum yang terjadi adalah pada kemitraan inti plasma antara PT. Multi Prima Entakai yang diduga melakukan penguasaan pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terhadap petani plasma dalam Koperasi Renyang Bersatu. Dalam kasus ini, PT. Multi Prima Entakai selaku perusahaan inti tidak transparan dalam memberikan rincian penggunaan dana dan penentuan angka kredit untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, sehingga mengakibatkan para petani plasma hanya menerima tagihan pembayaran kredit sampai terlilit hutang tanpa adanya kejelasan penggunaan dana. Dalam menganalisis kasus ini, Penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan memberikan pemahaman lebih lanjut terkait pengaturan kemitraan inti plasma dalam perundang-undangan di Indonesia, lalu memberikan penjabaran kasus, menjelaskan penerapan Pasal UU No. 5 Tahun 1999 terhadap kasus tersebut, serta memberikan rekomendasi agar implementasi kemitraan inti plasma sejalan dengan hukum persaingan usaha. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis, PT. Multi Prima Entakai terbukti melakukan penguasaan pasar berupa praktek diskriminasi sebagaimana dilarang oleh ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999.

---

Indonesia has great potential to develop the palm oil industry, one of the efforts to increase this potential is through the inti plasma partnership, where there are companies and palm oil planters who partner with each other in a relationship of mutual dependence and benefit. However, in its implementation, there are often legal issues in business competition among the partner business actors. Therefore, in this research, the author aims to provide understanding and information for the wider community regarding the competition law perspective of legal issue that occur in the inti plasma partnership agreement of palm oil. In practice, one of the legal problems that occur is the inti plasma partnership between PT. Multi Prima Entakai and Cooperative of Renyang Bersatu, which is suspected that could lead to market control that causes monopoly practice and/or unfair competition over the palm oil planters in Koperasi Renyang Bersatu. In this case, PT. Multi Prima Entakai as the core company is not transparent in providing details on the use of funds and determination of credit figures for the development of oil palm plantations, it is resulting in palm oil planters only receiving payment bills until they are in debt without any clarity on the use of funds. In the analysis of this case, the author uses analytical descriptive research through a qualitative approach, specifically by providing further understanding of the regulation of inti plasma partnership in Indonesian law, providing a case description, then explaining the application of Article Law no. 5 of 1999 on the case, and provide recommendations so that the implementation of the inti plasma partnership is according to competition law. Based on the results of research conducted by the author, PT. Multi Prima Entakai is proven to have controlled the market in the form of discrimination practices by the provisions of Article 19 letter d of Law no. 5 of 1999"

"Skripsi ini mengkaji praktik diskriminasi opsi pembayaran dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam konteks pembatasan opsi pembayaran tiket masuk on-the-spot di Taman Margasatwa Ragunan yang secara eksklusif hanya dapat dibeli menggunakan JakCard. Untuk mengkaji hal tersebut, skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Praktik diskriminasi diatur dalam Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Perkom Nomor 3 Tahun 2011. Salah satu bentuk praktik diskriminasi yang dilarang adalah penunjukan langsung tanpa pertimbangan yang beralasan yang mana hal ini juga dapat terjadi dalam penyediaan opsi/jasa pembayaran. Bentuk perlakuan istimewa bagi Bank DKI selaku penerbit JakCard dapat diduga sebagai bentuk perlakuan istimewa berupa penunjukan langsung sehingga berpotensi menimbulkan praktik diskriminasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, skripsi ini menemukan bahwa pembatasan opsi pembayaran tiket masuk on-the-spot di Taman Margasatwa Ragunan bukan merupakan praktik diskriminasi yang dilarang berdasarkan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini disebabkan karena tindakan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terlebih lagi, keberadaan opsi pembayaran lain untuk pembelian tiket secara daring turut memperluas opsi pembayaran bagi pengunjung. Namun, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut perihal penunjukan langsung Badan Usaha Milik Daerah oleh pemerintah daerah sebab hal ini secara tidak langsung turut melatarbelakangi penunjukan Bank DKI sebagai satu-satunya penyedia jasa pembayaran untuk pembelian tiket masuk on-the-spot di Taman Margasatwa Ragunan.

---

This thesis examines the discriminatory practice of payment options in competition law in Indonesia, specifically in the context of restricting on-the-spot ticket payment options at Ragunan Wildlife Park, which can only be purchased using JakCard. To examine this matter, this thesis is prepared using the doctrinal research method. Discriminatory practices are regulated in Article 19(d) of Law Number 5 of 1999 and KPPU Regulation Number 3 of 2011. One form of prohibited discriminatory practice is direct appointment without reasonable consideration, which can also occur in the provision of payment options/services. The special treatment for Bank DKI as the issuer of JakCard can be suspected as a form of special treatment in the form of direct appointment, which has the potential to create discriminatory practices prohibited under Article 19(d) of Law Number 5 of 1999. Based on the research conducted, this thesis finds that the restriction of on-the-spot ticket payment options at Ragunan Wildlife Park is not a discriminatory practice prohibited under Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999. This is because the actions of the Ragunan Wildlife Park Management Unit do not meet the elements of Article 19(d) of Law Number 5 of 1999. Moreover, the existence of other payment options for online ticket purchases also expands the payment options for visitors. However, further research is needed regarding the direct appointment of Regional-Owned Enterprises by the local government, as this issue also indirectly underlies the appointment of Bank DKI as the payment service provider at Ragunan Wildlife Park. "

"Urgensi dari hilirisasi komoditas tambang mineral khususnya nikel dimulai saat diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memiliki misi untuk mendorong terjadinya peralihan pengelolaan mineral, yaitu dari hulu ke hilir. Akibatnya, Pemerintah mendorong adanya percepatan pembangunan smelter dalam memfasilitasi hilirisasi nikel. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu pada praktik tata niaga nikel masih terdapat perusahaan smelter yang melakukan transaksi bijih nikel di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) Logam akibat dari selisih perbedaan hitungan kadar nikel yang dilakukan oleh perusahaan surveyor. Permasalahan tersebut diduga muncul akibat dari penunjukan langsung satu perusahaan surveyor, PT Anindya Wiraputra Konsult (Anindya), untuk perusahaan-perusahaan smelter di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Maka, penulis membahas fenomena tersebut dengan tujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat terhadap adanya potensi praktik diskriminasi yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada penunjukan Anindya sebagai surveyor untuk perusahaan-perusahaan smelter di IMIP. Dalam menganalisis kasus tersebut, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis menjabarkan kasus penunjukan Anindya sebagai surveyor, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha melalui unsur-unsur Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, serta memberikan saran berupa rekomendasi agar dibuatnya pengaturan pedoman serta lembaga pengawasan pengadaan barang dan/atau jasa oleh perusahaan swasta. Hasil dari penelitian oleh penulis adalah terpenuhi dan terbukti adanya praktik diskriminasi sesuai Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 terhadap penunjukan Anindya sebagai surveyor di kawasan IMIP.

---

The urgency of downstream mineral mining commodities, especially nickel, began with the enactment of Law no. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, which was last amended by Law no. 11 of 2020 on Job Creation, which has a mission to encourage a shift in mineral management, namely from upstream to downstream. As a result, the Government encourages the acceleration of smelter construction in facilitating nickel downstream. However, the problem is that in the practice of nickel trading, there are still smelter companies that carry out nickel ore transactions below the Metal Mineral Reference Price (HPM) due to differences in the calculation of nickel levels carried out by surveyor companies. The problem is suspected to have arisen because of the direct appointment of a surveyor company, PT Anindya Wiraputra Konsult (Anindya), for smelter companies in the Indonesian Morowali Industrial Park (IMIP). Therefore, the author discusses this phenomenon with the aim of providing knowledge to the public about the potential for discriminatory practices that are prohibited by Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition on the appointment of Anindya as a surveyor for smelter companies at IMIP. In analyzing the case, the author uses analytical descriptive research with a qualitative approach, in which the author describes the case of Anindya's appointment as a surveyor, then analyzes it based on the provisions of business competition law through the elements of Article 19 letter d of Law no. 5 of 1999, as well as providing suggestions in the form of recommendations for the establishment of guidelines and supervisory agencies for the procurement of goods and/or services by private companies. The results of the research by the author are fulfilled and proven there is discriminatory practices in accordance with Article 19 letter d of Law no. 5 of 1999 on the appointment of Anindya as a surveyor in the IMIP area."

"Skripsi ini membahas mengenai kasus pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom Indonesia terhadap Netflix yang telah diputuskan sengketanya oleh KPPU melalui Putusan KPPU No. 08/KPPU-1/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian berbasis bahan pustaka dan wawancara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah kesesuaian tindakan pemblokiran tersebut dengan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha mengenai praktik diskriminasi. Skripsi ini juga akan membahas mengenai kesesuaian justifikasi yang diberikan oleh Telkom Indonesia atas tindakan pemblokiran terhadap Netflix dengan UU Persaingan Usaha serta kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari Telkom Indonesia sebagai Internet Service Provider (ISP). Tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom Indonesia didasarkan oleh alasan ketidaksesuaian konten yang disediakan Netflix dengan norma yang ada di Indonesia (terdapat unsur pornografi) serta belum adanya kerja sama antara Telkom Indonesia dan Netflix berkaitan dengan penyediaan jasa internet. Tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom Indonesia memenuhi unsur-unsur dari Pasal 19 huruf D UU Persaingan Usaha. Tindakan tersebut menyebabkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat karena memunculkan barrier to entry bagi Netflix sebagai platform OTT dalam pasar bersangkutan pengguna Telkom Indonesia. Justifikasi yang diberikan oleh Telkom Indonesia atas tindakan tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai (ISP) dan melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha. Netflix sebagai platform OTT belum dapat diwajibkan untuk melakukan sensor karena belum ada peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus mengenai kewajiban platform OTT untuk melakukan sensor melalui Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia. Adanya batasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan platform OTT dapat mencegah terjadinya bentrokan seperti yang terjadi antara Telkom Indonesia dengan Netflix.

---

This thesis discusses the case of the blocking action taken by Telkom Indonesia against Netflix, which was resolved by the KPPU through KPPU Decision No. 08/KPPU-1/2020. The research method used is normative juridical by conducting research based on library materials and interviews. The issues discussed in this thesis include the conformity of the blocking action with the elements in Article 19 letter d of the Antitrust Law regarding discriminatory practices. This thesis will also discuss the justification provided by Telkom Indonesia for the blocking action against Netflix in relation to the Business Competition Law, as well as the authority, main duties, and functions of Telkom Indonesia as an Internet Service Provider (ISP).  Telkom Indonesia's blocking action was based on the reasons that the content provided by Netflix was not in accordance with existing norms in Indonesia (contained elements of pornography) and the lack of cooperation between Telkom Indonesia and Netflix concerning the provision of internet services. The blocking action taken by Telkom Indonesia fulfills the elements of Article 19 letter d of the Antitrust Law. This action causes unhealthy business competition by creating a barrier to entry for Netflix as an OTT platform in the relevant market for Telkom Indonesia users. The justification provided by Telkom Indonesia for this action is not in accordance with its main duties and functions as an ISP and violates the provisions of Article 19 letter d of the Antitrust Law. Netflix as an OTT platform cannot yet be required to conduct censorship as there is no specific implementing regulation governing the obligation of OTT platforms to conduct censorship through the Indonesian Film Censorship Board (LSF). The existence of clear legal boundaries for the operation of OTT platforms can prevent conflicts like the one that occurred between Telkom Indonesia and Netflix."