Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query
Mohammad Andhika, author
Pada era modern ini, kekayaan intelektual menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik bisnis yang tidak adil terkait kekayaan intelektual sering terjadi. Di Indonesia saat ini, terdapat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aritonang, Dinoroy Marganda, author
The problem of corruption in Indonesia is related to the opportunities of public officials to abuse the authority in their own scope of position. In Indonesia, this condition exists at every level of public administration and public position. In order to reduce abusive and corruptive behavior, Parliament (DPR) and President...
School of Public Administration, National Institute of Public Administration, 2013
AJ-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Korn, Anthony, author
London: Blackstone Press, 1993
331.259 6 KOR c
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Aritonang, Dinoroy Marganda, author
The problem of temporary dismissal of public officials frequently emerges along with the problem of corruption eradication. some public officials who don't agree with the temporary dismissal procedures usually requested a petition or judicial review process to constitutional court (MK) related laws regulating about his/her public position. the procedures...
Bandung: Lembaga pengembangan administrasi STIALAN Bandung, 2012
JIA 9 : 1 (2012)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yakob KM, author
Penelitian yang dilakukan di Kalimantan Selatan ini, mengenai Konflik antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan studi kasus pemberhentian Gubernur Kalimantan Selatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teori yang digunakan adalah local government atau otonomi daerah,...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13709
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
A. Aru Ogika, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pemberian tantiem pada suatu Perseroan Terbatas khususnya pemberian kepada Direksi bank yang telah diberhentikan oleh Perseroan serta korelasinya dengan akibat hukum dari tidak diberikannya tantiem. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum dalam pemberian tantiem wajib...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tampubolon, Heryucha Romanna, author
Ketentuan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003. Namun faktanya, ketentuan ini masih digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/PK/PDT.SUS/2010....
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66131
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Recently the problem of garbage in Indonesia metropoliss become important attention,because effect of which is generated from management of bad garbage can generate various accident like floods stuffed up aqueducts by thrown garbage to river and aqueducts,various disease able to be generated by happing of garbage in any place......
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sekar Innasprilla, author
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang bertugas untuk menjaga konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi yang merupakan pejabat negara dan dapat memutus perkara yang berkaitan dengan konstitusionalisme dan memiliki dampak secara nasional menempatkan posisi Hakim Mahkamah Konstitusi pada posisi yang krusial. Pemberhentian yang dilakukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pengaturan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Herinto Sidik Iriansyah, author
Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap pertimbangan-pertimbangan anggota DPR/MPR dalam pemberhentian KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini diuraikan menjadi tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut : (1) Pertimbangan-pertimbangan apa saja dipakai oleh para anggota DPR/MPR untuk memberhentikan KH. Abdurrahman Wahid sebelum masa jabatannya berakhir?. (2) Diantara...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T13148
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
