Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai implikasi pemberlakuan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) pada investasi pertambangan batubara di Indonesia. Pemerintah menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batubara, kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009. Konsekuensinya, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menjual batubara yang diproduksinya berdasarkan persentase minimal penjualan batubara yang ditetapkan oleh Menteri dan harus dicantumkan dalam perjanjian jual beli batubara antara badan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan pemakai batubara. Ketentuan DMO memberikan dampak positif yaitu jaminan ketersediaan batubara untuk kegiatan industri dan pasar dalam negeri. Namun juga memberikan dampak negatif karena pembatasan ekspor tidak mencakup batubara kalori rendah. Batubara seharusnya dilihat sebagai komoditas energi yang digunakan untuk menggerakkan pertumbuhan industri dan ekonomi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan ekspor batubara berkaitan dengan amanat undang-undang energi, bahwa sudah merupakan kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan pasokan energi di dalam negeri guna mendukung terciptanya ketahanan dan kemandirian energi nasional yang merupakan pilar penting bagi ketahanan ekonomi. ......This thesis discusses about the implications of the enforcement of Domestic Market Obligation (DMO) regulation to the coal mining investment in Indonesia. The Government applied DMO of coal, the policy is written down in Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 34 Year 2009. As a consequence, every company is obliged to sell their production on the basis of the minimum percentage of coal sales stipulated by the Minister and the provision must be written down into transaction agreement between coal mining business entities and coal users. DMO regulation has positive impact that guarantees the availability of coal for industrial activities and domestic markets. But also negative impacts due to export restrictions not cover for low rank coal. Coal should be treated as energy commodity used to activate the growth of industry and economy. This research is a normative legal study and qualitative descriptive interpretive. The results showed that the coal export restriction is related to mandate of energy law saying that the state is obliged to assure the avaibility of energy in the country to support national energy independence and resilience that constitutes an important pillar of economic resilience.

---

;This thesis discusses about the implications of the enforcement of Domestic Market Obligation (DMO) regulation to the coal mining investment in Indonesia. The Government applied DMO of coal, the policy is written down in Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 34 Year 2009. As a consequence, every company is obliged to sell their production on the basis of the minimum percentage of coal sales stipulated by the Minister and the provision must be written down into transaction agreement between coal mining business entities and coal users. DMO regulation has positive impact that guarantees the availability of coal for industrial activities and domestic markets. But also negative impacts due to export restrictions not cover for low rank coal. Coal should be treated as energy commodity used to activate the growth of industry and economy. This research is a normative legal study and qualitative descriptive interpretive. The results showed that the coal export restriction is related to mandate of energy law saying that the state is obliged to assure the avaibility of energy in the country to support national energy independence and resilience that constitutes an important pillar of economic resilience.

Abstrak :
Mineral dan Batubara sebagai salah satu komoditas industri yang berasal dari kekayaan alam Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan pokok bahasan utama dalam studi ini. Produk legislasi yang mengatur tentang Mineral dan Batubara tidak berdiri sendir tetapi juga berkaitan dengan undang-undang lain meliputi Undang-Undang tentang Energi, Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta peraturan delegasi lainnya. Permasalahan terjadi ketika Pemerintah menerbitkan paket kebijakan untuk mengamankan ketahanan energi nasional melalui instrumen Domestic Market Obligation yang ditetapkan secara berkala tiap tahun oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral guna mengatur jumlah kebuthan batubara dalam negeri, patokan harga, skema pemasokan termasuk kebijakan denda yang akan diterapkan. Studi ini akan membahas permasalahan mengenai perkembangan bentuk regulasi sanksi bagi produsen batubara yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO. Selain itu, riset ini juga akan mengulas analisis yuridis pengaturan sanksi bagi produsen batubara yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO. Selanjutnya akan dibahas pula mengenai dampak kebijakan DMO dan pelarangan ekspor batubara terhadap negara lainnya. Hasil studi menunjukkan bahwa perkembangan bentuk regulasi sanksi bagi produsen batubara yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO cukup signifikan. Pemberian sanksi yang dilakukan tidak melalui asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena penetapan Keputusan Menteri ESDM tentang Sanksi DMO tidak memiliki alas hukum yang kuat. PP tentang Penetapan Jenis PNBP mensyaratkan instrumen hukum yang digunakan adalah UU, PP, Kontrak, atau Peraturan Menteri. Dampak kebijakan DMO dan pelarangan ekspor batubara mendapat respon penolakan karena kebijakan proteksionis ini dilakukan mendadak dan tanpa terencana sebelumnya. Selain itu kebijakan tersebut juga ditetapkan tanpa adanya konsultasi publik sehingga memicu banyak penolakan dari pemangku kepentingan. ......Minerals and Coal, as one of the industrial commodities derived from Indonesia's natural wealth as stipulated in the Law on Mineral and Coal Mining, is this study's main subject matter. The products of legislation governing Minerals and Coal do not stand but also relate to other laws, including the Law on Energy, the Law on Electricity, the Law on Investment, the Law on Environmental Management and Protection and regulations. Other delegates. The problem occurred when the government issued a policy package to secure national energy security through the Domestic Market Obligation instrument, which was set periodically every year by the Minister of Energy and Mineral Resources to regulate the amount of domestic coal blindness, price benchmarks, supply schemes including fine policies to be implemented. This study will discuss the issue of the development of the form of sanctions regulation for coal producers unable to meet DMO obligations. In addition, this research will also review a juridical analysis of sanctions arrangements for coal producers unable to meet DMO obligations. Furthermore, it will also be discussed the impact of the DMO policy and the ban on coal exports to other countries. The study results show that developing a form of sanctions regulation for coal producers who cannot meet DMO obligations is quite significant. The provision of sanctions carried out is not through the principle of forming good laws and regulations because the determination of the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources on DMO Sanctions does not have a strong legal basis. Government Regulations on The Non-Tax State Income Types require that the legal instruments used are Laws, Government Regulations, Contracts, or Ministerial Regulations. The impact of the DMO policy and the ban on coal exports was rejected because this protectionist policy was carried out suddenly and without prior planning. In addition, the policy was also established without public consultation, triggering much resistance from stakeholders.

Abstrak :
Pada Skripsi ini akan dibahas tentang sejarah perkembangan kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, konsep dasar Kontrak Bagi Hasil dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tinjauan khusus ketentuan Domestic Market Obligation, serta kendala-kendala penerapan Domestic Market Obligation dalam kegiatan usaha hulu migas Indonesia khususnya dalam Kontrak Bagi Hasil. Penulis menggunakan tiplogi penelitian hukum normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan melihat adanya permasalahan-permasalahan penerapan Domestic Market Obligation dalam kegiatan usaha hulu migas Indonesia khususnya dalam Kontrak Bagi Hasil. Permasalahan-permasalahan tersebut mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan Domestic Market Obligation, penghitungan Domestic Market Obligation Fee, insentif Domestic Market Obligation Holiday, serta ketentuan Domestic Market Obligation untuk gas bumi. ......This thesis explains the history of oil and gas upstream activity in Indonesia, basic concept of Production Sharing Contract in Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas, specific review of Domestic Market Obligation, and the application problems of Domestic Market Obligation in oil and gas upstream activity specially in Production Sharing Contract. Writer used the literature study to the application problems of Domestic Market Obligation in oil and gas upstream activity specially in Production Sharing Contract. The problems are the law about Domestic Market Obligation, the counting of Domestic Market Obligation fee and the incentive of Domestic Market Obligation Holiday, and the prescription of gas Domestic Market Obligation.

Abstrak :
As traded agricultural commodity, sugar represents a strategic commodity in economy. From the consumption side, the market potency of sugar for domestic is so great, because sugar, in addition to being consumed directly for daily needs in the form of food and drinking, is also needed by food and beverage processing industries whose one of the component is sugar. From the production side, the sugar production is resulted by the sugar cane farmers and sugar factories. Sugar is the life source for small farmers where the contribution of people plantation to the total sugar cane production in 2001 reached 49% and opened the employment for 1.4 million people (Plantation Directorate General, 2000). In addition to the factory side, the sugar represents the significant investment for the processing machines because it is related with great investment fund. Besides, the domestic sugar production has not been able to fulfill the domestic consumption needs and the price of the foreign sugar is cheaper that cause the ample imported sugar into the domestic country. Therefore, the role of the government is necessary to make policies in the stipulating the tariff for incoming tax to protect the domestic sugar market. This research is to see how much the impacts of the government's policies in the form of tariff stipulation of incoming taxes either in the form of ad valorem or specific incoming tax toward the consumer price forming in the domestic country. To determine the quantitative data that will become the sample, data is collected with purposive sampling method. The theoretical basis employed refers to some economic theories like the theory of demands and supplies of goods and theory of consumer surplus and producer surplus. This research is explorative and descriptive using research instrument in the form of secondary data obtained from the published data of BPS and data of imported goods notification (PIB) within the period of stipulation policy of ad valorem and specific incoming tax tariff. Sample of PIB's data that are used in the research employed the data at the office of Customs and Taxes of Tanjung Priok and the price consumer used is the price consumer in the villages of West Java Province. The conclusions drawn from the result of the research are as follows: 1. The policy of tariff stipulation of ad valorem by calculating the incoming taxes based on the incoming tax tariff x the import value when the world price of sugar was low is not effective. Importers conducted many error indication, such as, the import value notified is lower then the world price of sugar. There is deviation of facility license of BPKM and the stipulation of tariff during the period from 2000 - to the beginning of July 2002 -that was less protecting the sugar that were ready to consume. As the results, the society needs of daily sugar consumption were more met by the imported sugar. 2. In the condition that the world price of sugar is low, it is more appropriate that the charge of the incoming tax tariff is based on the specific tariff where the magnitude of the incoming tax is calculated with the designated specific tariff x the number of goods. The supervision to the correctness of the number of commodity is easier to monitor than the value of the commodity. It is caused by the transaction value of a commodity is different for each sales. There are many factors that determine the low value of transaction of a product.

Abstrak :
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 lalu telah memukul industri tekstil, penyebabnya adalah bahan baku utamanya yang hampir 70% impor. Hal ini tentu menimbulkan masalah akibat fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika. PT. Texmaco Jaya salah satu perusahaan tekstil swasta terbesar di Indonesia juga tidak luput mengalami dampak dari krisis ekonomi yang belum jelas kapan akan berakhir. Untuk menghadapi masa-masa sulit tersebut, perusahaan berusaha menjalankan tindakan strategis, dimana landasan arah strategisnya adalah inovasi produk. Salah satu produk yang dihasilkan adalah tekstil bermerek "Simphony". Masalahnya adalah kinerja dari merek tersebut tidak menggembirakan, setelah diluncurkan tiga tahun lalu. Diperkirakan selain faktor eksternal yang berubah dengan cepat dan kurangnya antisipasi. Faktor internal antara lain penetapan harga yang relatif tinggi dibandingkan dengan pesaing sedangkan nilai tambah yang diperoleh dari kain Simphony tidak terlalu berbeda dengan produk pesaing, desain yang terlambat mengikuti trend, manajemen pemesanan kurang rapi dimana pesanan dari pelanggan seringkali dikirimkan terlambat atau tidak on time. Selain itu jika ada pesanan dari pelanggan untuk item tertentu atau permintaan khusus, perusahaan kurang memberikan respon cepat serta seringkali tidak memenuhi harapan pelanggan artinya produk pesanan tidak sesuai dengan produk contoh yang ditawarkan. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut "Bagaimana merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk kain merek Simphony ?" Dengan menggunakan kerangka perencanaan pemasaran strategik, penelitian diawali dengan mengidentifikasi lingkungan baik internal maupun eksternal guna memperoleh gambaran kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang. Identifikasi lingkungan tersebut dianalisis dengan menggunakan matriks GE (General Electric). Guna menentukan derajat kepentingan penelitian ini menggunakan metode AHP (Analitical Hierarchy Process) dan dibantu alat pemrosesan data expert choice for windows 9th edition. Dan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa posisi perusahaan dalam GE matrix terletak pada sell V dengan pilihan strategi penetrasi pasar dan pengembangan pasar potensial. Oleh sebab itu perusahaan sebaiknya melakukan pengembangan pasar secara hati-hati dan berupaya memperoleh keuntungan melalui prinsip prinsip bisnis yang tidak spekulatif dalam perhitungan bisnisnya. Selanjutnya berdasarkan strategi yang dipilih, perusahaan merumuskan strategi pemasaran berupa STP dan 4P. Untuk tekstil merek Simphony perusahaan memposisikan sebagai produk yang berkelas, oleh karena itu target marketnya adalah golongan masyarakat mampu dengan SES A, B dan C+. Implikasinya dalam menterjemahkan positioning produk tersebut dalam bauran pemasaran adalah dari segi produk, Simphony adalah tekstil yang berkualitas tinggi, segi harga, Simphony mengambil harga premium atau diatas lebih sedikit dibandingkan dengan pesaing, segi distribusi, Simphony sebaiknya diedarkan secara langsung oleh perusahaan pada gerai atau butik yang baik dan selektif, dan dari segi promosi, Simphony harus memiliki brand image yang kuat di mata pelanggannya oleh karena itu promosi harus gencar dan dengan media yang tepat yang menunjang dengan positioning produk tersebut sebagai produk kelas satu dan berkelas.

Abstrak :
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya harga bahan baku tin plate (Tin Mill Black Plate) dari luar negeri yang semakin mahal dan masih menemui keterlambatan pengiriman, sementara dari dalam negeri kualitasnya masih rendah. Dikeluarkannya kebijakan pengurangan Bea Masuk Impor menimbulkan persaingan yang semakin ketat di dalam negeri. Pertumbuhan produk pengganti cukup pesat dalam tiga tahun terakhir. Penelitian ini bertuiuan untuk mengetahui aspek-aspek yang membentuk rantai nilai pemasok, rantai nilai perusahaan serta pengaruh rantai nilai perusahaan, pesaing dan produk pengganti terhadap keunggulan bersaing PT. Latinusa dalam pemasaran tin plate di dalam negeri. Landasan teori dalam penelitian ini adalah konsep rantai nilai pemasok, ran tai nilai perusahaan, produk pengganti dan keunggulan bersaing dari Michael E. Porter. Sedangkan konsep pesaing didasarkan pada pendapat Philip Kotler. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelanggan dan karyawan PT. Latinusa, kemudian diperoleh sampel masing-masing 70 responden, sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah proportionate stratified random sampling. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dianalisis secara kuantitatif dengan statistik path analysis, sedangkan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan unsur pimpinan PT. Latinusa dan pengamatan langsung di lokasi penelitian dianalisis secara kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif melalui beberapa tabel. Hasil pengujian dan analisis terungkap hal-hal sebagai berikut: 1) Di antara aspek-aspek pembentuk rantai nilai pemasok ada beberapa aspek yang dapat memperlemah rantai nilai perusahaan PT. Latinusa yaitu kualitas Tin Mill Black Plate (TMBP) yang rendah dan harga TMBP yang relatif mahal; 2) Di antara aspek-aspek pembentuk rantai nilai perusahaan PT. Latinusa ada beberapa aspek yang masih lemah yakni aspek biaya produksi cukup besar (87,03 Y), piutang yang tertanam pada pelanggan relatif besar (23,39 X) seharusnya 1 X menurut kriteria Porter, biaya pengembangan teknologi terlalu rendah (0,1 X), produktivitas kerja belum optimal, penggunaan alat dan perlengkapan masih kurang efisien; 3) Pengaruh rantai nilai pemasok terhadap rantai nilai perusahaan PT. Latinusa cukup besar (58,58 7..). Rantai nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing PT. Latinusa. Sedangkan pengaruh para pesaing dan produk pengganti tidak signifikan terhadap keunggulan bersaing PT. Latinusa dalam pemasaran tin plate dalam negeri; 4) PT. Latinusa menduduki posisi kompetitif strong dengan pangsa pasar 47,92 7. masuk kelompok market leader, tetapi pertumbuhan pangsa pasar tin plate impor dari tahun ke tahun terus bertambah (52,10 7. tahun 1999) yang melampaui pangsa pasar PT. Latinusa, mengindikasikan kemampuan bersaing PT. Latinusa semakin berkurang.

Abstrak :
ABSTRAK
PT. Karya Tulada merupakan salah satu produsen kertas yang berdomisili di Kodya Tangerang Jawa Barat. Hasil produksi utamanya adalah jenis kertas industri berupa kertas wrapping dan manila board dengan kapasitas produksi untuk dua buah mesin yang dimiliki adalah 8.000 ton pertahun.

Masalah utama yang sedang dialami diantaranya penurunan tingkat penjualan dengan ditandai oleh beralihnya pelanggan kepada produk lain, sehingga tingkat persediaan menjadi tinggi dan aldbat terburuk adalah tidak tercapainya kapasitas produksi.

Dalam penelitian ini dipergunakan metode diskriptif analitis, yaitu dengan jalan menggambarkan kondisi lingkungan internal perusahaan dan eksternal perusahaan, selain itu untuk perumusan strategi dipergunakan teknik GE-Matrix dan metode Proses Hirarki Analitik (PHA).

Analisis GE-Matrix menghasilkan keunggulan dan kelemahan dari PTKT melalui penilaian faktor-faktor internal yang terdiri atas 12 faktor, sedangkan penilaian terhadap faktor eksternal yang terdiri atas 8 faktor memperlihatkan peluang serta ancaman.

Hasil dari penilaian lingkungan internal dan eksternal digabungkan kedalam matriks 3x3, sehingga diperoleh posisi bersaing PTKT pada kuadran ke II, dan strategi yang di anjurkan adalah tumbuh dengan selektif.

Guna mengembangkan strategi ini maka dilakukan analisis PHA dengan membentuk 1 buah hirarki utama dan 4 buah sub hirarki. Hasil akhir dari pendapat gabungan para responden adalah strategi biaya rendah sebagai strategi utama yang mendasari setiap langkah untuk mengembangkan daya saing PTKT.

Langkah akhir untuk tumbuh dengan strategi biaya rendah, maka digunakan konsep Sustainable Competitive Advantage (SCA), yaitu dengan menentukan strategi fungsional untuk melakukan persaingan, menentukan landasan utama yang dapat digunakan dalam persaingan, menentukan pasar sasaran utama persaingan dan menentukan pesaing potensialnya.

Abstrak :
Skripsi ini berisi tinjauan ekonomi dan hukum terhadap kebijkan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2009 (Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri/ DMO/ Domestic Market Obligation) dan Pertauran MEnteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 (Penetapan Patokan Harga Batubara/ Penetapan Harga Batubara) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PErtambangan Mineral dan Batubara terhadap Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Indikasi permasalahan dalam skripsi ini adalah intervensi dari pemerintah yang melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar dalam industri batubara di Indonesia. Selain itu dalam skripsi ini juga terdapat pembahasan dari pemasukan negara akibat dari adanya mekanisme tersebut. Skripsi ini juga berisi pembahasan tentang penguasaan pasokan batubara yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sebagai akibat dari hak monopolinya. ......This thesis discusses about the economic and legal aspects from government regulation about Domestic Market Obligation as refer to Minister of Energy and Mineral Resiurces (MoEMR) Regulation No. 34 Year 2009 and Coal Price Benchmark as refer to Minister of Energy and Mineral Resources (MoEMR) Regulation No. 17 Year 2010. Both of this MoEMR are the Regulation under Law No. 4 Year 2009. This 2 MoEMR will be viewed from the perspective of Law No. 5 Year 1999 regarding prohibition on monopolistic practices an dunfair competition. The main problem of this thesis are the intervension from the government in the market of coal industry in Indonesia. Beside that, in this thesis also include cthe calculation of this nation income and also give an overviwew about the monopsony held by PT. PLN (Persero).