Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Direksi adalah salah satu organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan suatu Perseroan Terbatas. Direksi dalam menjalankan tugasnya harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi juga berwenang untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Tindakan seorang Direksi adalah suatu hal yang sangat penting untuk kelangsungan dan perkembangan Perseroan yang diurusnya. Dalam kepengurusannya, Direksi wajib menjalankan fiduciary duty yang didalamnya meliputi juga duty of care dan duty of loyalty. Dalam menjalankan tugas fiduciary duty-nya tersebut direksi dilindungi oleh Business Judgement of Rule, sehingga apabila perseroan mengalami kerugian maka direksi hanya mempunyai tanggungjawab yang terbatas dan tidak akan dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Tetapi didalam kasus PT.X ini, direksi telah lalai dalam melaksanakan prinsip Duty of care dalam perjanjian yang dibuat atas namaPT.X, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT.X yang diurusnya. Hal ini berakibat bahwa direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh PT.X. ......Board of Director is an organ in a Limited Liability Company fully authorized and responsible on the management of the Limited Liability Company. Board of Director in carrying out its duty must comply with the aims and objectives of the company. The Board of Director is also authorized to represent the company, within or outside the court pursuant to the articles of association of the company. Action conducted by a Director in the company has very significant role in the continuity and development of the company he or she managed. In carrying out its managerial actions, the Board of Director must perform fiduciary duty principle within which also included duty of care and duty of loyalty. In performing its fiduciary duty, the Board of Directors is protected by Business Judgement of Rule, so that in the case the company experienced of loss, the Board of Director will only have limited responsibility, and will not be claimed for its personal responsibility. However, in this PT.X case, the Board of Director had failed to perform Duty of Care principle in the agreement it made on behalf of PT.X, which caused PT.X he managed experiencing loses. This case cause the Board of Directors can be prosecuted personally against the lost incurred by PT.X.

Abstrak :
ABSTRACT
One of the important management functions in government is supervision. However, supervisory issues are complex and complicated, not as easy as what is being theorized when applied, including its application to government agencies. Related to this, this study aims to find out the implementation of supervisory policy implementation of employee duties as well as to identify the supporting factors and obstacles at the District Office in Cipocok Jaya, Serang City. The method used in this research is a qualitative descriptive method, with the employees in the district office environment as the informants. The data collection technique used is the interview technique, and the instrument is in the form of interview guidelines. The data analysis technique is an inductive data analysis. The results of the field findings indicate that at the early stages of the preparation, the progress report is lacking with the search for new data, most of the contents of the progress report have not really met the criteria or have the proper value, the supervision of the work phenomenon is not really followed by the leadership, the daily, weekly, and the quarterly reports of the execution of employees duty are rarely implemented, evaluations conducted by the leadership so far prioritize the achievement of the number or target set (quantity standards), and the measurement of the quality of employment results is only based on estimation only. Thus, the implementation of supervisory policy on the implementation of employees duty at the Cipocok Jaya District Office is still not satisfactory

Abstrak :
Bagi perusahaan, penerbitan obligasi merupakan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan, selain menggunakan laba ditahan (retained earning) dan equity financing (saham). Perubahan dalam struktur modal perusahaan akan direspon investor melalui pergerakan harga sahamnya. Analisis mengenai dampak peristiwa pengumuman penerbitan obligasi terhadap return saham bisa dilihat dari abnormal return saham, dan secara agregat melalui akumulasi abnormal return saham (CAR) selama periode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis sinyal good news yang diberikan atas pengumuman penerbitan obligasi yaitu menghasilkan abnormal return positif, dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi CAR. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peningkatan risiko setelah pengumuman penerbitan obligasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode event study, metode regresi multivariat dan metode uji beda variance return (F test). Sampel penelitian yang digunakan adalah emiten yang mengumumkan penerbitan obligasi antara tahun 2000-2004. Emiten ini juga harus terdaftar di BEJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumuman penerbitan obligasi merupakan good news bagi investor, yaitu dengan adanya CAR yang positif pada 8 hari periode penelitian (t-5 sampai dengan t+2) signifikan pada a=5%. Reaksi positif juga ditemukan pada hari pengumuman penerbitan obligasi signifikan pada a=5%, dan pada t+2 signifikan pada w=l0%. Abnormal return pada hari pengumuman penerbitan obligasi merupakan abnormal return terbesar dibanding pada hari periode penelitian yang lain. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat kebocoran informasi sebelum adanya pengumuman penerbitan obligasi. Kebocoran informasi ini diantisipasi oleh pasar sebelum pengumuman penerbitan obligasi, yaitu adanya abnormal return positif pada t-3 dan t-1 masing-masing signifikan pada a=1% dan a=10%. Selain itu hasil penelitian menunjukkan pada t+l investor melakukan profit taking, yaitu adanya abnormal return bergerak turun pada t+l. Hasil uji pada t+l, tidak signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emisi obligasi yang semakin besar akan memberikan sinyal mengenai keyakinan manajemen bahwa perusahaan akan menghasilkan arus kas yang baik di masa depan. Semakin besar emisi obligasi, maka semakin besar CAR yang dihasilkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peringkat obligasi merupakan informasi yang digunakan investor untuk memproksi risiko kemungkinan default. Semakin tinggi peringkat obligasi, maka semakin besar CAR yang dihasilkan. Namun hasil penelitian tidak berhasil membuktikan bahwa tingkat leverage, yang diproksi dengan rasio kewajiban terhadap asset berpengaruh signifikan terhadap CAR. Hasil pengujian peningkatan risiko setelah pengumuman penerbitan obligasi tidak terbulcti signifikan pada a=5%. Hasil penelitian menunjukkkan tidak terjadi peningkatan risiko setelah pengumuman penerbitan obligasi. Artinya risiko antara sebelum pengumuman penerbitan obligasi dengan setelah pengumuman penerbitan obligasi tidak berbeda.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas peran Direksi dalam Perseroan Terbatas yang merupakan kunci bagi jalannya perseroan. Terdapat hubungan saling ketergantungan dimana perseroan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Direksi, demikian juga keberadaan Direksi bergantung sepenuhnya pada eksistensi perseroan terbatas. Pengelolaan Perseroan bergantung pada penerapan fiduciary duty oleh Direksi dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau anggaran dasar serta sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat meningkatkan nilai perseroan dan pemegang saham serta mendapat kepercayaan dari stakeholdernya. Meskipun arah panduan Corporate Governance dapat bersumber dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia, atau Peraturan Bursa Efek Indonesia, atau Peraturan bapepam atau praktek-praktek terbaik secara global,tetapi penentuan akhir arah yang akan dituju perseroan diputuskan oleh Direksi, dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham dengan selalu berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kaitan dengan kedua prinsip tersebut, penelitian di PT.AI menunjukan bahwa prinsip Fiduciary duty Direksi dan Good Corporate Governance tidak dapat dipisahkan dan menjadi tolok ukur bagi tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, sehingga terhindar dari resiko perseroan dan atau pertanggungjawaban pribadi Direksi akibat adanya pelanggaran fiduciary duty.

---

Abstract
This thesis focuses on the Board of Director?s role in a limited liability company as a key role in the company. There exists interdependency between Directors and the Corporation in which the company may not be able to run the business without the Directors as well as the Director?s position is depend on the existence of the company. Corporate management is depend on the implementation on fiduciary duty with boundaries set forth in prevailing laws and/or Articles of Association, and also Good Corporate Governance principles. The main goals is increasing shareholder value and ultimately getting trust from the stakeholder. Whether the direction for Corporate Governance guidelines comes from the Indonesia Good Corporate Governance Guideline, the Indonesia Stock Exchange or Bapepam regulations, or global best practices, the final determination of company direction rests with the Board of Directors, the Board of Commissioners and ultimately with the General Meeting of Shareholders, however, all approaches must conform strictly to Indonesian Law. Referring to both principles, the research in PT.AI shows that either Fiduciary duty or Good Corporate Governance can be implemented simultaneously and also can be used as a tools to evaluate the Director?s management actions thus to avoid the company risks and the Director?s personal liability in case he breach the fiduciary duty.

Abstrak :
Penelitian ini tentang analisis kinelja petugas Dury Manager di Rurnah Sakit Umum Kabupaten Karawang di luar jam dinas dan di hari libur yang bertujuan untuk mengetahui kinenja Duty Manager Serta falctor-faktor yang berhubungan dengan kinerja Duty Manager. Penelitian ini dilakukan dengan disain potong lintang. Dalam penelitian ini diuji hubungan variabel individu yang terdiri dari pendidikan, pengetahuan, perscpsi sikap dan motivasi serta variabel persepsi individu terhadap organisasi yang terdiri dari persepsi individu terhadap salana, insentif scrta monitoring dan evaluasi dengan kinelja petugas Duty Manager dalam pelayanan pasien/keluarga pasien di RSUD Kabupaten Karawang. Instrumen penelitian yang digunakan untuk menilai kinexja pelugas Duty Manager adalah kuisioner dengan menggunakan skala Likert. Populasi penelitian ini adalah seluruh petugas yang bertugas sebagai Duty Marzager yang berjumlah 40 orang dirnana scmua petugas ini diambil sebagai sampel. Serta para petugas yang berada di bawah koordinasi Duty Manager di ruang rawat imp, dokter IGD, petugas laboratorium, petugag apotik(instalasi famaasi). Pengambilan data di lapaugan dilakukan selama 2 bulan. Hasil penelitian diperoleh 50% Duty Manager mcmiliki kinelja yang fendah sedang sisanya 50% merniliki kinerja yang Pengelompokkan ke dalam dua kategori(tinggi-rendah, cukup-kurang) dengan menggunakan cut point nilai mean. Pada penelitian ini total responden ada ll dari ll unit pelayanan total skor maksimal 55,0 dan total skor minimal 0,0 nilai mean 27,5. Kinexja tinggi bila total nilai skor maksimal > 27, dan kineija rendah bila total nilai skor maksimal 5 27,5. Hasil analisis bivariat antara kinerja dengan variabel independen (pendidikan, pengetahuan, sikap, motivasi, persepsi sarana, insentitl monitoring dan evaluasi) menunjukkan adanya hubungan antara rendahnya kinerja dengan variabel motivasi serta monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian menyimpulkan Kinerja Duty Manager di RSUD Karawang antam yang memiliki kinexja rendah dan yang meniliki kineija tinggi berbanding sama (50%), jadi separuh dari seluruhnya 40 orang Duly Manager berkineija rendah. Variabel pendidikan, pengemhuan, sikap, persepsi sanma, persepsi insentif tidak berhubungan dcngan kinclja Duty Manager. Variabcl motivasi scrta variabel monitoring mempuuyai hubungan dengan variabel kinezja Duty Manager. Disarankan kepada pimpinan mmah sakit untuk melakukan upaya-upaya: perumusan kembali tugas pokok dan uraian jabatan Duty Manager melalui pengkhususan tugas pokok yang meliputi aspek pemantauan pasien dengan kasus kegawatan, solusi masalah, serta aspek birnbingan dan penanganan pasien dengan kasus kegawatan. Meningkatkan motivasi petugas Duty Manager melalui pembenan penghargaan kepada Duty Manager yang melaksanakan tugas dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, demikian pula melaksanakan pemberian sanksi tcguran kepada petugas yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Meningkatkan kcgiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Duty Manager dalam rangka meningkatkan motivasi melalui pcrtcmuan rutin (I minggu sckali), kegiatan ini diantaranya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan Duty Manager dalam pelaksanan tugas serta membantu memperbaiki kinerjanya. ......This research is about the analysis of Duty Manager work performance in manager level services in Karawang District Public Hospital outside their working hours and on public holidays, with it’s objective to discover Duty Manager work performance and factors related with it. This research was conducted with the cross sectional design. This research will test the correlation of individual variable which consisted of education, knowledge, perception of attitude and motivation also individual perception variable to organisation which consists of facility, insentive also monitoring and evaluation toward work performance duty manager in serving the patient/ family in karawang district hospital. The research instruments to measure the duty manager working performance were the questions sheet using Likert scale. The sample population of this research are 40 staffs; who are responsible as . Other sample were also the staffs who work under Duty Manager coordination in patient room, emergency doctors, labotarium statTs, drugstore staff ( pharmacy installation). The data collection in the field was conducted within 2 months. The result of this research shows 50% of Duty Manager has low work performance and another 50% has high work perfomrance. There are 2 categorizes (high-low, adequate- minus) using the cut point mean values. Total respondents in this research were ll 'fiom I I services unit and maximum total score 55,0 and minimum total score 0,0 mean value 27,5. lt reached High work performance if the maximum total score is >27,5, and low work perfomiance if the maximum total score is 5 27,5. The bivariat analysis result of work performance and independent variables (education, knowledge, attitude, motivation, facility perception, incentive, monitoring and evaluation) showing the correlation between low work performance and motivation variable also monitoring and evaluation. The analysis result and variables observed can be summarize as: the work perfom-nance of Duty Manager in Karawang district public hospital are equal (each 50%) between the low and high work performance, so half of all 40 duty managers have low working, variables of education, knowledge, attitude, facility perception, incentive perception has no correlation with Duty Manager work performance, it’s the motivation variable also monitoring variable which has correlation with duty manager work performance variables. The Hospital needs a strategy to increase the DDQ/ Manager work performance by: giving appreciation to the Duty Manager who works with E111 discipline and responsible, also giving the punishment to those who do not work well, force the motivation of Duty Manager to carry out their respomibility through clear career development and promotion.

Abstrak :
Tesis ini berjudul: Pertanggungjawaban Anggota Direksi BUMN (PT Persero) Dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian di dalam Pengambilan Keputusan yang Dapat Berdampak Kerugian Bagi Perseroan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740k/PID/2006). Adapun rumusan masalah tesis ini adalah: (1) Sejauh mana pertanggungjawaban anggota Direksi BUMN (PT Persero) terhadap Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya dan (2) Kapan seorang anggota Direksi BUMN (PT.Persero) dinyatakan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya yang berdampak kerugian bagi Perseroan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota Direksi tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola Perseroan terbukti dengan dilanggarnya anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pengelolaan Perseroan. Penilaian terhadap anggota Direksi dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dapat dilakukan secara sederhana dengan mengacu pada pendekatan yuridis formil dan yuridis materiil. Penilaian secara yuridis formil dilakukan dengan batasan pada Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Badan Usaha Milik Negara, dan keputusan Organ Perseroan berupa keputusan Direksi dan RUPS. ...... The title of this thesis is: The Responsibility of The Board of Directors of a State Owned Company (Persero Company) in Compliance with Duty of Care Principle in Relation to The Decision Making Which Will Affecting to The Company (Supreme Court Case Studies 27. 40k/PID/2006)This thesis demonstrates: (1) How far the responsibility of the Board of Directors in regard to the implementation of the manajerial duty that has been conducted, and (2) When a member of the Board of Directors declared not comply with duty of care principle in related to the implementation of the manajerial duty that has been conducted which resulted in loss to the Company. To approach the case, the writter use normative juridical type through documents investigation to collect secondary data. The conclusions of the research are: The Board of Directors did not apply the duty of care principle in managing the Company, which is proven in that the Company articles of association were not complied with assessment of Director?s duty of care principle can be done in simple terms by using the formal and material juridical approach. The formal juridical assessment act in accordance with the Company Law, the State Owned Company Law, the Board of Directors decree, the shareholders general assembly decree.

Abstrak :
Direksi sebagai pengurus perseroan terbatas perlu memperhatikan doktrin-doktrin yang berlaku umum berkaitan dengan tanggung jawabnya mengurus perseroan terbatas, diantaranya doktrin fiduciary duty. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan penelitian hukum normatif dan studi kasus PT Sarinah (Persero). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara tegas mencantumkan bahwa Direksi mengemban tugas-tugas sesuai doktrin fiduciary duty walaupun tercermin menerima doktrin fiduciary duty dalam pasal-pasalnya. Penerapan prinsip fiduciary duty oleh Direksi dalam mengelola PT berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sangat bergantung pada Direksi dan pihak-pihak yang terkait dengan PT (stakeholders). Prinsip fiduciary duty menuntut adanya tanggung jawab atas tugas Direksi tersebut. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui hak dan kewenangan yang diberikan PT berdasarkan prinsip fiduciary duty tidak mengikat PT. Oleh karena itu, terhadap anggota Direksi tersebur dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, baik secara pidana maupun perdata (criminal and civil liability) dan ia bertanggung jawab untuk membayar kerugian tersebut dari kekayaan pribadinya. Penerapan prinsip fiduciary duty oleh Direksi dalam mengurus PT dalam kasus PT Sarinah (Persero) telah melibatkan lembaga peradilan. Dalam perkara kasus PT Sarinah (Persero), penegakan hukum atas pelanggaran tugas yang dilakukan Direksi adalah melalui dakwaan melakukan tindak pidana korupsi walaupun sebenarnya dalam perkara tersebut terdapat semua unsur fiduciary duty. ......The Board of Directors, as the board that manages the company, must have regard to general applicable doctrines in carrying out its responsibilities, among other things the doctrine of fiduciary duty. This research uses literature methodology, with normative legal research, and a case study of PT Sarinah (Persero). The conclusion of this research is that Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company does not expressly stipulate that the Board of Directors must meet its duties in accordance with the doctrine of fiduciary duty, even though, this doctrine seems to be embodied in its articles. The implementation of fiduciary duty principle by the Board of Directors in managing a company based on Law No. 40 of 2007 very much depends on the actions of the Board of Directors and relevant stakeholders. The fiduciary duty principle demands that the Board of Directors be responsible for its actions. In essence, every action of the Board of Directors that exceeds rights and authorities given by the company based on the principle of fiduciary duty does not bind the company. Consequently, members of Board of Directors can be liable for both criminal and civil liabilities and to pay this with their personal property. The application of fiduciary duty principle by the Board of Directors in managing the company in the case of PT Sarinah (Persero) has involved the judiciary. In the case of PT Sarinah (Persero), enforcement upon violation of duties by the Board of Directors takes the form of prosecution of a crime of corruption even though, in fact, all elements of fiduciary duty exists in the case.

Abstrak :
Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Pada dasarnya, fasilitas pembebasan bea masuk diberikan guna menunjang pembangunan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk impor bajaj adalah karena bajaj bukan termasuk kendaraan umum yang memiliki fungsi vital bagi transportasi Indonesia. ...... Jakarta Transportation Agency has applied for exemption of import duty on gas-fueled bajaj. However, the request was not granted by the Ministry of Finance. This study aims to explain the background of not granting exemption of import duty on gas-fueled bajaj. Basically, the import duty exemption is given to support national development. This thesis uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results showed that the background is not given import duty exemption for Bajaj three-wheeler because bajaj is not including public transport which has a vital function for the Indonesian transport.

Abstrak :
Instuktur latihan kerja merupakan jabatan fungsional atau merupakan suatu profesi, oleh karena itu di dalam penyelenggaraan pelatihan di BLK, peranan dan kedudukan instruktur latihan kerja cukup strategis. Tolok ukur yang sering dijadikan indikator keberhasilan pelatihan utamanya di dalam menyiapkan dan meningkatkan tenaga terampil di bidangnya seperti yang dipersyaratkan oleh pasar kerja adalah kualitas dari instruktur mengemukakan instruktur dapat dikatakan berkualitas apabila instruktur tersebut (1) mempunyai kemampuan profesional, (2) mempunyai upaya-upaya profesional, (3) waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional, (4) kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaannya_ Artinya untuk menjadi seorang instruktur latihan kerja yang berkualitas maka, instruktur harus kompeten di bidangnya yaitu pelatihan. Oleh karena itu mensyaratkan bahwa instruktur latihan kerja harus mampu melaksanakan tugastugas pokoknya sebagai instruktur latihan kerja. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui gambaran sejauhmana instruktur latihan kerja kejuruan listrik di BLKI Pasar Rebo telah melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai instruktur latihan kerja dalam pelaksanaan program pelatihan. Fokus penelitian ini adalah tugas-tugas pokok yang dilaksanakan instruktur latihan kerja kejuruan listrik. Metode yang digunakan adalah analisa data kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan kualitas instruktur latihan kerja kejuruan listrik di BLKI Pasar Rebo. Hasil temuan penelitian ini adalah gambaran mengenai instruktur kejuruan listrik di BLKI Pasar Rebo pada umumnya belium melaksanakan seluruh tugas-tugas pokoknya sebagai instruktur. Hal ini tercermin hanya empat butir tugas pokok yang telah dilaksanakan dari tiga belas butir-harus dilaksanakan. Ini mencem-iinkan bahwa instruktur kejuruan listrik di BLKI Pasar Reba masih rendah kualitasnya. Rendahnya kualitas instruktur akan berpengaruh terhadap keterampilan yang diberikan kepada siswa peserta program latihan sehingga tujuan program pelatihan tidak tercapai. Dengan kata lain kualitas keterampilan siswa peserta program pelatihan kejuruan listrik di BLKI Pasar Rebo rendah.

Abstrak :
Tujuan dibuatnya karya akhir ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan perpajakan yang ada saat ini sudah dapat diaplikasikan pada e-commerce, dalam hal ini penulis hanya membatasi pada ketentuan yang mendasar yaitu Permanent Establishment sebagai dasar suatu negara dapat mengenakan pajak atas negara lain yang melakukan usaha di negara tersebut, dalam hal ini server sebagai objek pembahasannya dan untuk mengetahui jenis jenis transaksi dan penghasilan e-commerce tersebut, bagaimana penghasilan tersebut diklasifikasikan, apakah dapat diaplikasikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang ada saat ini. Penelitian yang dilakukan melalui Tinjauan Pustaka. Penulis mengumpulkan berbagai informasi yang menguraikan pengertian dan konsep-konsep mengenai transaksi e-commerce berdasarkan pendapat para ahli. Dari berbagai sumber tersebut dapat dipelajari perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce di negara-negara maju, dalam hal ini negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Dari hasil penelitian tersebut maka diperoleh suatu informasi bahwa suatu website tidak dapat dikategorikan sebagai Permanent Establishment (PE) demikian pula halnya dengan suatu Internet Service Provider tidak dapat menjadi PE dari suatu perusahaan karena melakukan hosting terhadap website suatu perusahaan, demikian pula atas server yang dimiliki dan dioperasikan oleh ISP untuk melayani hosting suatu website yang dimiliki perusahaan, juga tidak dapat dianggap sebagai perwakilan dari perusahaan tersebut. Mengenai jenis transaksi yang terjadi pada e-commerce, OECD membaginya menjadi 28 (dua puluh delapan) jenis transaksi dan mengklasifikasikannya menjadi dua yaitu Business Profit sesuai dengan article 7 OECD Model dan Royalty sesuai dengan article 12 OECD Model.