Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi e-government merupakan upaya pemerintah di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Salah satu keuntungan yang dapat diambil dari e-government adalah adanya pengurangan interaksi secara personal dan peningkatan transparansi serta kererlibatan masyarakat yang dapat menurunkan potensi korupsi sebagaimana telah dibuktikan pada berbagai penelitian empiris sebelumnya. Tesis ini membahas mengenai peran e-government terhadap penurunan tingkat korupsi di negara ASEAN pada periode tahun 2008 ndash; 2016 dengan menggunakan pengukuran Corruption Perception Index CPI , E-Government Development Index EGDI , dan E-Participation Index EPI. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EGDI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap CPI, sedangkan EPI berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap CPI. Penelitian merekomendasikan implementasi dan mengembangkan e-government di negara ASEAN seabagai salah satu upaya untuk mengurangi tingkat korupsi yang selanjutnya berpotensi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan.

---

E government implementation is one of government efforts in many countries to improve the efficiency and transparency of public services. One advantage that can be derived from e government is the reduction of personal interaction and increased transparency and community involvement that can reduce the potential for corruption as evidenced in previous empirical studies.

This thesis discusses the role of e government in reducing corruption levels in ASEAN countries during the period of 2008 2016 using Corruption Perception Index CPI, E Government Development Index EGDI, and E Participation Index EPI . This research is a quantitative research with panel data regression approach.

The results showed that EGDI positively and significantly influence to CPI, while EPI have positive but not significant effect to CPI. This paper recommends developing countries in Southeast Asia to implement and develop e government as anti corruption tool to mitigate corruption which would potentially be benefited in increasing economic growth and reaching better development."

"ABSTRAK<>br>Salah satu program Jakarta Smart City yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sistem e-participation yang bernama Qlue, yaitu sebuah layanan pengaduan masyarakat secara elektronik. Namun sampai saat ini jumlah pengguna Qlue masih rendah, yaitu berkisar 8 dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu dimensi yang bisa dianalisis adalah dimensi politik yaitu dengan menggunakan teori partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah faktor-faktor kesukarelaan warga civic voluntarism dan incentives untuk berpartisipasi dalam politik mempengaruhi penerimaan warga terhadap e-participation. Model penelitian dibangun menggunakan teori Civic Voluntarism Model CVM dan General Incentives Model GIM , digabungkan dengan Theory of Reasoned Action TRA . Data diolah menggunakan metode PLS-SEM. Hasil penelitian adalah unsur resources dan political engagement dari CVM, incentives dari GIM, dan subjective norms dari TRA atau social networks dari CVM berpengaruh terhadap niat menggunakan e-participation. Penelitian juga menemukan bahwa resources secara signifikan dibentuk oleh faktor money dan skill/knowledge, political engagement secara signifikan dibentuk oleh political interest, political efficacy, dan political awareness, sementara incentives dibentuk secara signifikan oleh collective incentives dan selective process incentives.

---

ABSTRACT<>br>Qlue is an e participation system, in the form of an electronic public complaints service, owned by the Provincial Government of DKI Jakarta. The low number of Qlue users, makes it necessary to conduct research to find out what factors influence the citizen in using Qlue as a form of e participation in DKI Jakarta. This study aims to analyze the factors of citizen acceptance of e participation from the political dimension by using the theory of political participation, namely Civic Voluntarism Model CVM and General Incentives Model GIM , combined with Theory of Reasoned Action TRA . The data is processed using PLS SEM method. The analysis result of 173 respondents demonstrate that resources, political engagement, social network, and incentives have an effect on the intention of using e participation. The study also found that resources are significantly influenced by money and skill knowledge, political engagement significantly influenced by political interest, political efficacy and political awareness, while incentives are significantly influenced by collective incentives and selective process incentives."

"ABSTRAKPartisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah akan menghasilkan kebijakanyang lebih matang, tepat sasaran, dan lebih diterima oleh semua pihak. Dengan perkembangan TIKdalam konsep e-Participation, partisipasi masyarakat dimungkinkan untuk diselenggarakan secaradaring melalui layanan konsultasi publik elektronik (e-Consultation). Untuk mengembangkan layanantersebut dibutuhkan perencanaan yang matang dan langkah-langkah yang tepat agar sistem yangdikembangkan dapat dipergunakan secara efektif. Sejumlah literatur telah mengupas tentang modelpengembangan e-Participation, namun model-model yang ada hanya fokus pada aspek tertentu saja.Oleh sebab itu penelitian ini mencoba mengusulkan sebuah kerangka pengembangan layanan konsultasipublik elektronik melalui studi literatur terhadap sejumlah kajian-kajian pengembangan dan konsep eParticipation.Kerangka yang dibangun terdiri atas 4 (empat) tahapan: Inisiasi, Perancangan,Implementasi, dan Evaluasi, dan dalam tiap tahapan memiliki langkah-langkah spesifik yang dapatmenjadi acuan dalam pengembangan layanan e-Consultation. Melalui makalah ini, peluang untukpenelitian lanjutan dapat dilaksanakan dengan menguji dan mengevaluasi kerangka yang dibangun.ABSTRACTCitizen participation in the process of policy formulation will produce policies that are more mature,effective, and more acceptable to all parties. With the rapid developments of ICT and e-participationconcept, it is possible for community participation to be held online through the electronic publicconsultation (e-Consultation). Developing these service required careful planning and proper measures sothat the system can be used effectively. Some literature has investigated e-Participation developmentmodels. However, existing models only focus on a particular aspect. Therefore, this paper attempts topropose a framework for developing electronic public consultation through literature study on a numberof papers concerning about development on the e-Participation concept. The framework is built consistsof four (4) phases: Initiation, Design, Implementation, and Evaluation, and in each stage has specific stepsthat could be a reference in the development of e-Consultation. Through this paper, there areopportunities for further research by testing and evaluating the proposed framework."

"ABSTRAK

E-participation memiliki peranan penting dalam pemerintahan digital karena merupakan salah satu faktor strategis yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 2017, pemerintah daerah diwajibkan untuk memberdayakan masyarakat (empowerment) di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi sisi penyediaan dan kebutuhan e-participation di Kota Metro. Portal situs web pemerintah adalah alat yang strategis untuk memberdayakan masyarakat dalam pemerintahan. Menggunakan  Citizens Web Empowerment Index (CWEI), dilakukan penilaian terhadap 60 situs web untuk mengetahui sisi penyediaan e-participation Pemerintah Kota Metro - Lampung, dan dari hasil penilaian CWEI dengan nilai sebesar 13,42%, maka diketahui bahwa tingkat penyediaan layanan e-participation di Kota Metro masih rendah. Untuk mengetahui sisi kebutuhan e-participation, dilakukan survei yang melibatkan 397 responden yang berasal dari masyarakat Kota Metro, dan didapati bahwa kebutuhan masyarakat akan e-participation cukup tinggi, ini terlihat dari hasil survei dimana mayoritas responden menghendaki adanya keterbukaan informasi, media penyampaian aspirasi online, pengaduan online, survei/polling online, komunikasi online dengan walikota, konsultasi dan voting online. Menggunakan Citizens Web Empowerment Index (CWEI) sebagai dasar, lalu dikombinasikan dengan hasil analisis sisi penyediaan dan kebutuhan e-participation disusunlah rekomendasi perbaikan layanan e-participation dengan tujuan memberdayakan masyarakat dalam pemerintahan.

---

ABSTRACT

---

E-participation has an important role in digital governance, because it is one of the strategic factors that can increase public participation. Through the Government Regulation of the Republic of Indonesia number 45 of 2017, the local government is required to empower the citizen in government. The purpose of this study is to investigate the provision and demand side of e-participation in Metro City. The government portal is a strategic tool for empowering people in government. Using the Citizens Web Empowerment Index (CWEI), an assessment of 60 Metro City government websites was conducted to find out the provision side of e-participation of the Metro city - Lampung, and from the result, the CWEI score (13.42%) showed that e-participation level provided by Metro city is still low. To find out the demand side of e-participation, a survey involving 397 respondents from the Metro City citizen was conducted, and it was found that citizen needs for e-participation were quite high, as seen from the survey results where the majority of respondents wanted of information disclosure, online media for aspirations, online complaints, online surveys / polls, online communication with the mayor, consultation and online voting. Using the Citizens Web Empowerment Index (CWEI) as a basis, then combined with the results of the analysis of the provision and demand side of e-participation, recommendations were made to improve e-participation services with the aim of citizen empowerment in government.

"

"Kebijakan publik merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam merancang kebijakan, masyarakat perlu dilibatkan agar tujuan dikeluarkannya kebijakan dapat tercapai, yaitu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, terutama informasi-informasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut karena masyarakatlah yang terkena dampak dari penerapan kebijakan publik. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam perancangan Kebijakan emerintah sudah diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun belum ada model sistem yang dapat digunakan untuk peancangan kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat sebagai sumber informasi. Keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak terhadap sebuah kebijakan sangat diperlukan dalam perancangan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan membangun sebuah model sistem yang menyediakan mekanisme perancangan kebijakan pemerintah yang dapat melibatkan masyarakat. Model sistem e-Participation dibangun dengan menggunakan metodologi Soft System Methodology (SSM) dan Multiview, serta pemodelan Unified Modeling Language (UML) untuk visualisasi model sistem. Penelitian yang dilakukan menghasilkan model sistem perancangan yang telah disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dapat digunakan oleh Kementerian dalam melakukan analisis rancangan kebijakan.

---

Public policy is one of the government?s action to overcome problems that occur in public. When drafting the policy, citizen needs to be involved in order to achieve it?s objectives, to overcome the problems that occur in public. in order to make the policy draft, government must collect the facts that occurred in the public, especially the public informations regarding the implementation of that policy, because they are affected directly by the implementation of public policy. In Indonesia, public participation have been regulated in Legal drafting Policy, but there is no model of system that can be used for policy drafting that involve public as a source of information. Public involvement as the affected parties of a policy is needed in legal drafting.

This research aimed to develop a model of system that provides a mechanism of government legal drafting which can be done by public. e-Participation System model is developed by using the soft System Methodology (SSM) and Multiview, also using Unified Modeling Language (UML) for the visualization of the system model. Research conducted produce a model of legal drafting system that adjusted with problem situations and requirements that can be used by the Ministry to analyse legal draft."