Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Propinsi DKI Jakarta) dalam bahasannya juga menganalisis mengenai tarif progresif, earmarking dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif progresif harus disertai dengan perbaikan sistem adminitrasi melalui Single Identity Number (SIN) untuk mencapai hasil yang optimal, menaikkan tarif pajak parkir dan retribusi parkir, dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memungut Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan pemerintah.

---

The focus of this thesis is the change in the tariff of the regional tax was based on Regulation No. 28 about the Local Tax and the Local Fee (the Case Study: The Motor Vehicle Tax in Province Special Capital District Of Jakarta) in thesis also analysed about the progressive tariff, earmarking and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax. This research was the qualitative research with the descriptive design.Results of the research suggested that the application of the progressive tariff must be accompanied with the improvement of the administration system went through Single Identity Number (SIN) to achieve optimal results, raised the tax tariff parked and the fee parked, and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax by collecting the Motor Vehicle Tax on the governments vehicle."

"Pemerintah sudah memiliki beberapa kebijakan untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan earmarking tax atas pajak rokok. Kebijakan earmarking tax atas pajak rokok merupakan kebijakan yang diharapkan dapat mengendalikan konsumsi rokok. Namun, prevalensi merokok di Indonesia terus meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan earmarking tax atas pajak rokok di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunaan pedekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan earmarking tax atas pajak rokok belum dapat menurunkan prevalensi merokok karena pajak rokok di daerah-daerah belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan fungsi kontrol kebijakan earmarking tax atas pajak rokok hanya sebatas penganggaran saja, tetapi fungsi kontrol terkait penerimaan pajak rokok digunakan sesuai peruntukannya belum ada. Selain itu, terdapat faktor lain yang dianggap sebagai penyebab prevalensi merokok di Indonesia belum menurun, yaitu harga rokok masih murah terhadap kenaikan pendapatan, iklan rokok yang banyak, dan budaya merokok di masyarakat, kenaikan harga rokok saat ini belum dapat menurunkan prevalensi, dan upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok tidak dapat menggunakan satu kebijakan saja. Kemudian, penerimaan pajak rokok sudah dianggarkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Namun, dana tersebut belum digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Jawa Barat.

---

The government already has several policies to control cigarettes consumption in Indonesia, one of those policies is the earmarking tax policy on the cigarette tax. earmarking tax of cigarette tax. The earmarking tax policy on cigarette tax is a policy that is expected to control cigarette consumption. However, the prevalence of smoking in Indonesia continues to increase. The purpose of this study is to analyze the policy implementation of earmarking tax on cigarette tax in West Java Province. This study uses a qualitative approach with descriptive research purpose and the data collection techniques through literature study and field study with in depth interviews.

The result shows that the earmarking tax policy on cigarette tax has not been able to reduce the prevalence of smoking in Indonesia because cigarette taxes in areas not yet used according to the allocation and the earmarking tax policy control function on tobacco taxes is limited to budgeting, but the control function related to the acceptance of cigarette taxes used according to the allocation does not yet exist.

In addition, there are other factors considered as the cause of smoking prevalence in Indonesia has not decreased, the price of cigarettes is still cheap against the increase in income, cigarette advertising is still massive, and the culture of smoking in the community, the current increase in cigarette prices has not been able to reduce the prevalence, and efforts to control cigarettes could not use a single policy. Then, cigarette tax revenue has been budgeted for public health services in West Java Province. However, the funds have not been used for public health services in Jawa Barat."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan peruntukan earmarking pajak daerah pada belanja bidang pendidikan. Metode penelitian ini yaitu deskriptif melalui studi dokumentasi dan wawancara, serta analisis kebijakan menggunakan SWOPA. Kesimpulan penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Kebumen belum mengimplementasikan kebijakan earmarking pada belanja bidang pendidikan. Hubungan antara belanja pendidikan dengan peningkatan IPM belum dapat dilihat dengan jelas. Belanja tidak langsung yang lebih besar daripada belanja langsung belum menunjukkan keberpihakan pada alokasi belanja bidang pendidikan. Rekomendasi yang diberikan yaitu menjadikan earmarking pajak daerah sebagai agenda utama pembahasan dan penetapan belanja bidang pendidikan, yang pengaturannya ditegaskan dalam Peraturan Daerah. Pada penelitian selanjutnya perlu dianalisis lebih lanjut hubungan antara alokasi belanja pendidikan dengan peningkatan IPM, yakni harus dapat mengefektifkan peruntukan belanja bidang pendidikan. Peningkatan keberpihakan Pemerintah Daerah pada belanja bidang pendidikan dan earmarking pajak daerah dapat dilakukan melalui seminar atau workshop mengenai pendidikan sebagai hak dasar dan investasi sosial,serta peran penting pajak daerah sebagai instrumen pembangunan sosial.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the earmarking policy of regional taxes on spending in education. The method of this research is descriptive through study of documentation and interview, and policy analysis using SWOPA. The conclusion of the study is that the Government of Kebumen has not implemented earmarking policy on expenditure in education. The relationship between education spending and the increase in HDI can not be clearly seen. Indirect expenditure that is greater than direct expenditure does not show partiality in the expenditure allocation in the education sector. The recommendation is to make the earmarking of local tax as the main agenda of discussion and stipulation of education expenditure, the regulation is affirmed in the Regional Regulation. In further research, it is necessary to further analyze the relationship between the allocation of education spending and the increase of the HDI, namely that it must be able to streamline the allocation of spending in education. Increasing Regional Government alignments in the expenditure of education and earmarking on local taxes can be done through seminars or workshops on education as basic rights and social investment, as well as the important role of local taxes as an instrument of social development."

"Pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi faktor pendorong utama emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengalami peningkatan yang tajam. Peningkatan emisi GRK tersebut selain dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan mengancam keberlansungan hidup manusia, juga dapat menimbulkan kegagalan pasar (market failure). Menerapkan kebijakan pajak karbon merupakan salah satu intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah serta kebijakan earmarking sebagai instrumen alokasi pendanan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah Indonesia dan tantangan dalam menerapkan kebijakan earmarking pada pendapatan pajak karbon. Karena berdasarkan konsep yang disampaikan oleh Joel (2015) dan McCleary (1991) terdapat kelemahan dalam menerapkan kebijakan earmarking yaitu kekakuan anggaran atau mengurangi fleksibilitas anggaran pemerintah hingga menimbulkan adanya ketidakefesiensian apabila dana tersebut tidak terserap dengan sempurna. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki kesiapan yang matang terkait kebijakan earmarking pada pendapatan pajak karbon. Kesiapan tersebut dapat dilihat dari ketidakjelasan komitmen pemerintah belum tersediannya sumber daya manusia untuk mengelola pendapatab dan prosedur atau kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan alokasi pendapatan. Disamping itu terdapat tantangan dalam menerapkan kebijakan earmarking terutama dari kemauan pemerintah dan desain kebijakan

---

Economic growth is the main driving factor for Green House Gas (GHG) emissions to experience a sharp increase. Besides affecting the ecosystem balance and threatening human survival, the increase in GHG emissions can also cause market failure. Implementing a carbon tax policy is one of the interventions that the government can carry out as well as an earmarking policy as an instrument for allocating funding. This study aims to analyze the readiness of the Indonesian government and the challenges in implementing earmarking policies on carbon tax revenues because, based on the concept presented by Joel (2015) and McCleary (1991), there are weaknesses in implementing earmarking policies, namely budgetary rigidity or reducing the flexibility of the government's budget to the point of causing inefficiency if the funds are not absorbed properly. This study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature studies in conducting analysis. This research concludes that the government is not ready for earmarking policies on carbon tax revenues. This readiness can see from the need for more clarity on the government's commitment to the unavailability of human resources to manage revenues and how procedures or policies govern the implementation of revenue allocations. Besides, there are challenges in implementing earmarking policies, especially from the government's will and the design."

"Implementasi otonomi daerah memberikan Jawa Barat kewenangan untuk mengelola pendapatannya melalui PKB. Salah satu sumber PAD yang signifikan adalah pajak daerah, khususnya PKB. Terdapat kebijakan khusus pada PKB yang mengharuskan Jawa Barat mengalokasikan minimal 10% dari dana PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009. Penelitian ini menganalisis evaluasi kebijakan earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat saat berlakunya Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi efektivitas, pengalokasian dana untuk PKB di Jawa Barat berkontribusi meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sebagai dampak terhadap tujuan adanya pengalokasia dana earmark PKB. Secara efisiensi, sumber dana earmarking PKB berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan belanja terkait infrastruktur jalan di provinsi di Jawa Barat. Lalu dimensi kecukupan, kebijakan pembagian hasil PKB sebesar 30% ke kabupaten/kota berkontribusi untuk mendanai berlanja akibat eksternalitas negatif kendaraan bermotor di masing-masing kabupaten/kota. Dimensi perataan, Jawa Barat melakukan pengalokasian dana earmark PKB di tingkatan kabupaten/kota sesuai jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya di masing-masing kabupaten/kota dan adanya bantuan keuangan tambahan dari pemerintah. Dimesi responsivitas, rencana program infrastruktur jalan di Jawa Barat merupakan hasil dari musrenbang yang memang alokasi dananya salah satunya dari earmark PKB. Terakhir, ketepatan dana pengalokasian earmark KB berkontribusi untuk mendukung tujuan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Jawa Barat yang telah ditetapkan. Adapun dampak berlakunya UU No.1/2022 terhadap kebijakan earmarking PKB di Jawa Barat di antaranya penurunan penerimaan PKB di tingkat provinsi dan meningkatkan kemandirian fiskal di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.

---

The implementation of regional autonomy has granted West Java the authority to manage its revenues through locally generated income (PAD). One significant source of PAD is local taxes, particularly the Motor Vehicle Tax (PKB). Specific policy dictates that West Java must allocate a minimum of 10% of PKB funds for road development and/or maintenance, as well as improving public transportation modes and facilities, in accordance with Law No. 28 of 2009. This study analyzes the evaluation of earmarking policy on motor vehicle tax in West Java under the Local Tax and Retribution Law. It evaluates the policy across several dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness as delineated by Dunn (2018). This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through document analysis and in-depth interviews. Findings indicate that in terms of effectiveness, earmarking PKB funds in West Java has contributed to enhancing road infrastructure quality as intended. In terms of efficiency, earmarked PKB funds effectively meet the needs for infrastructure spending across the province. Regarding sufficiency, allocating 30% of PKB revenues to districts/cities helps finance mitigating negative externalities of motor vehicles in each area. In terms of equity, West Java distributes earmarked PKB funds to districts/cities based on their vehicle tax contributions, supplemented by additional financial assistance from the provincial government when necessary. In terms of responsiveness, road infrastructure planning in West Java reflects priorities set through Musrenbang, including allocations from PKB earmarks. Finally, the accuracy of earmarked PKB allocations supports the established goals of road development and maintenance in West Java. The enactment of Law No. 1/2022 has resulted in decreased PKB revenues at the provincial level and enhanced fiscal autonomy at the district/city level in West Java."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan earmarking tax atas Pajak Penerangan Jalan. Permasalahan dalam skripsi ini difokuskan pada pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah DKI Jakarta sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dikeluarkannya kebijakan earmarking tax pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan selama empat tahun terakhir telah mencapai lebih dari 50% sedangkan setelah dikeluarkannya kebijakan, pemerintah DKI Jakarta belum memiliki persiapan terkait dengan pengalokasian anggaran tersebut. Pemerintah belum ada suatu akun khusus untuk dana alokasi tersebut dan petunjuk pelaksanaan teknis Peraturan Daerah No.15 tahun 2010 masih dalam proses penyelesaian. Rekomendasi atas penelitian ini adalah perlu sosialisasi lebih intensif dari pemerintah, petunjuk teknis Perda No. 15 tahun 2010 segera diselesaikan, dan alokasi kegiatan masa lalu dapat dijadikan acuan dalam menetapkan porsi earmarking tax penerimaan pajak penerangan jalan di DKI Jakarta.

---

This study discuss about earmarking tax policy in street lighting tax. Focus of this study's problems in budget allocation for street lighting by the government of Jakarta before and after the issuance of that policy. This study used a qualitative approach. The results of this study indicate that before issuance of earmarking tax policy, the budget allocation for street lighting, the last four years has reached over than 50% whereas after issuance of that policy, the government of Jakarta does not have preparation about that budget allocation. The government has not have special account for the allocation of funds and the technical implementation guidelines of The Local Regulation Number 15 Year 2010 still in the process of completion. The recommendations of this study are government needs to socialize that policy more intensively, local government technical guidance of The Local Regulation Number 15 Year 2010 needs to be resolved and the allocation of past activities can be used as a reference in determining the portion of earmarking tax for revenues of street lighting tax in Jakarta."

"Penelitian ini membahas tentang analisis earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor yang mengambil studi di DKI Jakarta. Peneltian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah justifikasi untuk menerapkan earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor yaitu penerapan prinsip manfaat, adanya permasalahan kemacetan, adanya kepastian sumber pendanaan, kestabilitas dan kontinuitas dalam pendanaan. Upaya-upaya persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuat peraturan terkait, merancang program-program, dan koordinasi seluruh pihak terkait. Faktor penghambat yang akan muncul adalah terkait dengan sistem penganggaran, kesiapan pihak- pihak terkait dan earmarking tax yang tidak akan bekerja, sedangkan untuk faktor pendukungnya adalah dari unsur masyarakat dan peraturan. Terakhir penetapan besaran earmarking (sebesar minimal 10%) didasarkan pada pertimbangan memberikan ruang bagi pemerintah dalam proses penganggaran.

---

This study discusses the analysis of earmarking tax on motor vehicle taxes that take study in Jakarta. This research uses descriptive interpretative and qualitative methode research. The results of this study is the justification to implement earmarking tax on motor vehicle tax are: the application of the benefit principle, the existence of congestion problems, give an assurance of funding at least in level minimum, stability and continuity in funding. Preparation efforts should be made by the government are: to make relevant regulations, designing programs, and coordination of all parties. Besides inhibiting factors that emarged. Preparation efforts should be made by the government is to make relevant regulations, designing programs, and coordination of all parties. Inhibiting factors that will arise are related to the budgeting system, the readiness of the relevant parties and earmarking tax that will not work, while the supporting factors are the society and the rules. The amount for earmarking tax (at least 10% of the revenue) based on consideration of giving more discreation for government in the budgeting process."

"ABSTRAKJaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) adalah skema pendanaan kesehatan masyarakat yang dipromosikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mencapai kesetaraan dalam layanan kesehatan termasuk dan memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Pada tahun 2014, Indonesia memulai program UHC melalui program nasional Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam implementasinya, JKN telah menghadapi banyak masalah dan salah satunya adalah defisit dana. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah memilih menggunakan cukai rokok sebagai sumber earmarked fund. Dengan metode sistem dinamis, penelitian ini memberikan wawasan struktural bahwa earmarking dari cukai rokok untuk JKN, dalam kasus Indonesia, tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketidakberlanjutan ini terutama disebabkan oleh dampak buruk penggunaan rokok terhadap kesehatan yang pada akhirnya meningkatkan beban biaya kesehatan dan oleh dampak sosioekonomi yang juga semakin membebani anggaran pemerintah.

---

ABSTRACTUniversal Health Coverage (UHC) is a public health funding scheme promoted by the World Health Organization (WHO) to achieve equity in healthcare service including promotive, preventive, curative, and rehabilitation care at an affordable cost. UHC also aims to provide financial equity and financial protection for the community. In 2014, Indonesia started the UHC program through its national program Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). In its implementation, JKN has faced many issues with the most recent topic being the fund deficit. To counter this issue, the Indonesian Government has chosen to use earmarking fund from tobacco excise to support JKN. Using system dynamics, this research provides a structural insight that earmarked fund from tobacco excise, in Indonesia case, is not sustainable in the long run. This unsustainability is mainly caused by the adverse effects of tobacco use to health which in turn increases public health expenditure and by its socioeconomic effects which also further burdens the government budget.

"

"Pada tahun 2018, BPJS Kesehatan mempunyai masalah keuangan, dan untuk membantu kesinambungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan, Pemerintah Pusat mengeluarkan paket kebijakan salah satu kebijakan tersebut adalah daerah diminta untuk berkontribusi melalui pemotongan Pajak Rokok. Tesis ini akan menganalisis bagaimana kedudukan Pajak Rokok dalam berkontribusi untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, dan bagaimana mekanisme pemotongan Pajak Rokok oleh Menteri Keuangan menurut peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara/daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk deskriptif.Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Rokok sebagai hak daerah dapat digunakan dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional karena dalam konsep Negara Kesatuan daerah ikut memiliki kewajiban dalam mendukung Pemerintah Pusat untuk memenuhi basic needs masyarakat. Pemerintah perlu memasukkan pengaturan terkait earmarking Pajak Rokok untuk mendukung program jaminan kesehatan dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

---

In 2018, BPJS Kesehatan had financial problems, and to help the sustainable of health insurance programs, the Central Government issued the policies package, one of them was that local governments have to contribute through the deduction of Cigarette Taxes. This thesis will analyze how the position of Cigarette Tax in contributing to support the National Health Insurance program, and how the mechanism of the deduction of Cigarette Tax by the Minister of Finance according to the laws and regulations. This research was conducted using normative juridical method with descriptive form.The results of the study explain that the acceptance of Cigarette Tax as a regional right can be used in supporting the national health insurance program because in the concept of the Unitary State the region also has an obligation to support the Central Government to fulfill the basic needs of the community. The government needs to include regulations related to Cigarette Tax earmarking to support health insurance programs in the revision of Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies."

"Sejumlah riset telah dilakukan untuk menguji pengaruh anggaran belanja terhadap pendapatan pemerintah pada level pemerintahan daerah. Sampai saat masih sedikit bukti yang mengungkapkan adanya pengaruh alokasi anggaran belanja pemerintah pusat terhadap pendapatan yang diperoleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Riset ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh alokasi anggaran terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada K/L selama periode 2012-2017, sebelum pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, diperoleh 24 instansi pemerintah sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan analisis granger dan panel data dengan pendekatan random effect model, penelitian ini menguji pengaruh belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap kinerja PNBP. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa belanja barang berpengaruh signifikan terhadap capaian realisasi PNBP pada K/L, sementara kedua variabel belanja yang lain tidak berdampak signifikan"