Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Melalui metode penelitian kepustakaan dan wawancara serta analisa perundangan penulis melakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat dan menguraikan sejauh manakah realisasi pelaksanaan perjanjian kredit ekspor, sebagaimana telah dirintis oleh Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa yang lebih dikenal dengan Paket Kebijaksanaan men tori Perdagangan Tahun 1982 yang telah berjalan cukup lama. Kebijaksanaan ini dirahkan menuju penyempurnaan dan peningkatan efisiensi perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga akan tercipta keadaan dimana perkembangan harga terjadi secara layak dan bersaing. Dalam rangka ini Pemerintah menyediakan pula fasilitas kredit ekspor dangan syarat-syarat lunak kepada eksportir nasional yang kemudian pada tanggal 24 september 1985 Pemerintah. Menteri Keuangan telah menerbitkan pula suatu surat keputusan baru yang memperbolehkan perusahaan PMA dalam menikmati fasilitas tersebut meskipun dengan perbedaan jumlah 15 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan devisa yang berasal dari ekspor non migas, pemerintah memberikan fasilitas kredit ekspor, dan untuk menunjang program pemerintah tersebut perlu adanya suatu kesadaran dengan pihak eksportir agar tidak menyalahgunakan fasilitas kredit ekspor yang telah diterimanya.

Abstrak :
Tesis deskriptif ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari bubarnya IGGI terhadap hubungan ekonomi Indonesia-Belanda. Pada tesis ini akan dibahas dengan metode penelitian kualitatif, yaitu mengenai kegiatan perdagangan Indonesia-Belanda, investasi asing langsung Belanda di Indonesia, serta volume bantuan luar negeri Belanda yang diberikan kepada Indoensia. Setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan untuk menolak segala bentuk bantuan dari pemerintah Belanda dan membubarkan IGGI, secara otomatis mempengaruhi hubungan kedua negara di bidang ekonomi. Hal tersebut di atas menjadi permasalahan di dalam tesis ini. Dalam menjawab permasalahan yang ada, digunakan teori linkage dari Rosenau guna memahami dampak pembubaran IGGI terhadap hubungan kedua negara serta pemikiran Gilpin mengenai kelompok-kelompok yang mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam kebijakan ekonomi. Tampak jelas pada aspek bantuan luar negeri, pemerintah Belanda pasca IGGI tidak lagi memberikan bantuannya secara langsung kepada pemerintah Indonesia, namun melalui pihak ketiga seperti organisasi-organisasi sejenis LSM maupun lembaga-lembaga keuangan internasional yang memiliki proyek di Indonesia. Pada aspek perdagangan, ekspor Indonesia ke Belanda tidak mengalami penurunan yang berarti, bahkan cenderung terus meningkat. Berbeda dengan ekspor, impor Indonesia ke Belanda bersifat fluktuatif. Pada tahun 1997, yaitu pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia, volume impor menurun dibanding tahun 1996. Pada aspek investasi asing, ternyata faktor stabilitas politik dan keamanan negara menjadi pertimbangan bagi para investor asing pada umumnya. Hingga saat ini hubungan Indonesia-Belanda masih terus mengalami pemulihan. Untuk lebih meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara, selain upaya dari pemerintah masing-masing, sebaiknya pihak swasta dan organisasi pun dilibatkan guna meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi tersebut.

Abstrak :
Hutan memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia yaitu sebagai sistem penyangga kehidupan. Hutan memiliki beragam manfaat baik manfaat ekologis, manfaat ekonomis dan manfaat sosial. Manfaat ekonomis hutan dalam perekonomian negara I:idak dapat dipandang remeh. Selama iebih dari 3 dekade, sumber daya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi dalam bentuk peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah. Salah satu bentuk pemanfaatan hutan dari sisi ekonomis adalah dengan berdirinya industri pengolahan kayu. FAO maupun Departemen Kehutanan melaporkan bahwa produksi basil hutan utama Indonesia pada tahun 1980 adalah kayu bulat yang diikuti dengan kayu gergajian dan kayu lapis, demikian pula dengan jumlah hasil hutan yang diekspor. Produksi kayu bulat menurun drastis pada tahun 1985, sementara produksi kayu gergajian dan kayu lapis meningkat sangat tajam pada tahun tersebut demikian pula dengan jumlah ekspornya, bahkan ekspor kayu lapis sudah jauh melampaui jumlah ekspor kayu gergajian. Ini berkaitan dengan dikeiuarkannya SKB Tiga Menteri (Pertanian, Perdagangan/Koperasi, dan Perindustrian) pada bulan Mei 1980 tentang penyediaan kayu dalam negeri dikaitkan dengan ekspor kayu bulat. SKB tersebut ditindaklanjuti dengan SKB Empat Dirjen (Kehutanan, Aneka Industri, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri) pada bulan April 1981 tentang peningkatan industri pengolahan kayu terpadu yang berintikan industri kayu lapis. Kebijakan larangan ekspor kayu bulat ini, yang dike!tkan - dengan pengembangan industri pengolahan kayu di dalam negeri yang berintikan kayu lapis, bertujuan: (a) meningkatkan perolehan devisa dan ekspor kayu olahan, (b) memperluas kesempatan kerja di bidang industri hasil hutan, (o} meningkatkan nilai tambah, dan (d) memacu perkembangan ekonomi regional.