Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip jadwal retensi arsip pada sistem kearsipan Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsip 1, informan tidak memahami mengenai konsep dari retensi arsip padahal pemahaman mengenai konsep retensi arsip elektronik menjadi dasar untuk menetapkan jadwal retensi. Pada prinsip 2, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN tidak menggunakan seri arsip sebagai dasar. Pada prinsip 3, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN memperhatikan prinsip mengenai keutamaan isi dibandingkan format, selain itu juga memperhatikan biaya resiko dan manfaat dengan menggunakan tape library untuk penyimpanan permanen karena dianggap lebih murah dan efisien. Pada prinsip 4, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN sudah memperhatikan 4 komponen yang diperlukan dalam daur hidup total. Pada prinsip 5, Pada dasarnya semua data yang dimiliki oleh Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN digunakan oleh seluruh pengguna, baik lembaga swasta maupun pemerintahan. Data yang sudah tidak digunakan oleh pihak Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN dipindahkan ke media offline, yaitu tape library. Pada prinsip 6, Semua data yang dikelola oleh Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN merupakan arsip elektronik yang dari diciptakan sudah berbentuk digital dan tidak pernah melakukan alih media arsip elektronik tersebut dalam media kertas. Pada prinsip 7, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN mengguna tape library sebagai media penyimpanan karena dapat bertahan lama dan memiliki kapasitas yang besar, dan juga sistem yang dimiliki selalu di perbaharui agar arsip tersebut tetap bisa diakses/ dibaca. Pada prinsip 8, Pustekdata Penginderaan Jauh LAPAN menggunakan media tape library karena memiliki ukuran dan kapasitas yang besar, dan juga tape library dinilai lebih hemat biaya. Pada prinsip 9, metadata yang dimaksud mencakup informasi sebagai berikut tanggal akusisi, waktu akuisisi dan nama satelit. Padap prinsip 10, sistem didesain dengan melakukan integrasi antara 2 media yaitu storage dan tape. Diantara 2 media tersebut ada sistem yang menghubungkannya, sistem ini mampu mengenali yang mana data yang sudah 10 tahun sehingga otomatis langsu memindahkan ke dalam tape.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the application of the archive retention schedule principle in the archive system of the Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN. This research is a qualitative research with case study approach. From the results of this study it can be concluded that in principle 1, informant does not understand the concept of archive retention whereas the understanding of the concept of electronic archive retention becomes the basis for establishing retention schedule. In principle 2, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN does not use archive series as the basis. In principle 3, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN pay attention to the principle of content primacy than format, but it also pay attention to the cost of risk and benefit by using tape library for permanent storage because it is considered cheaper and efficient. In principle 4, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN already pay attention to 4 components required in the total life cycle. In principle 5, Basically all data owned by Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN used by all users, both private and government agencies. Data that has not been used by the Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN moved to the offline media, namely tape library. In principle 6, All data maintained by the Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN is an electronic archive that was created from a digital form and never overtakes the electronic archive media in paper media. In principle 7, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN use tape library as a storage media because it can last long and has a large capacity, and also owned systems are always updated so that the archive can still be accessed read. In principle 8, Remote Sensing Technology and Data Center LAPAN using tape library media because it has a large size and capacity, and also tape library is considered more cost effective. In principle 9, such metadata include information as follows acquisition date, acquisition time and satellite name. In principle 10, systems are designed by integrating between two media, storage and tape. Among the 2 media there is a system that connects it, the system is able to recognize which data that has been 10 years so that automatic langsu move into the tape."

"Monumen Pers Nasional merupakan pusat dokumentasi benda pers yang memberikan layanan arsip surat kabar elektronik. Arsip surat kabar elektronik merupakan koleksi utama yang paling banyak digunakan oleh pengguna sebagai sumber rujukan yang harus mempunyai otentisitas. Adapun dalam penelitian ini membahas mengenai pemaknaan otentisitas dari sisi pegawai maupun pengguna. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pegawai Monumen Pers Nasional memaknai otentisitas merupakan suatu hal yang penting. Pemaknaan otentisitas juga berkaitan dengan konsep panoptikon. Konsep panoptikon yang dilakukan sebagai upaya menjaga otentisitas arsip surat kabar elektronik yang dijadikan sumber rujukan terpercaya.  Pemaknaan otentisitas terlihat dari pada saat pengolahan dilakukan dengan pemberian skala warna dan skala meter, penimbangan koleksi, penentuan ruas-ruas metadata yang disesuaikan dengan keaslian suatu koleksi arsip surat kabar, dan juga  pemberian hak akses atau otorisasi sistem aplikasi. Implementasi dalam bentuk pemberian tandatangan digital atau watermark belum dilakukan. Pengguna arsip surat kabar elektronik memaknai otentisitas merupakan hal yang penting dan harus ada. Bentuk implementasi otentisitas yang diharapkan pengguna adalah dengan pemberian tandatangan digital atau watermark pada koleksi arsip surat kabar elektronik.

---

Monumen Pers Nasional is a press object documentation center that provides electronic newspaper archive services. The electronic newspaper archive is the primary collection that is most widely used by users as a source of reference that must have authenticity. This research discusses the meaning of authenticity in terms of employees and users. This research is a qualitative research using phenomenology. The result of this study indicates that Monumen Pers Nasional employees interpret authenticity as an essential thing. The meaning of authenticity is also related to the panopticon concept. The concept of the panopticon is carried out as an effort to maintain the authenticity of electronic newspaper archives, which are used as a trusted reference source. The meaning of authenticity can be seen from the time processing is carried out by providing a color scale and meter scale, weighing collections, determining metadata segments that are adjusted to the authenticity of a newspaper archive collection, and also granting access rights or authorizing the application system. Implementation in the form of providing a digital signature or watermark has not been carried out. Users of electronic newspaper archives interpret authenticity as important and must exist. The form authenticity implementation expected by users is by providing a digital signature or watermark on the electronic newspaper archive collection."

"Penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan Peraturan ANRI 6/2021 di Sekretariat Ditjen Kementerian X RI dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.  Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan implementasi peraturan ANRI 6/2021 di Sekretariat Ditjen masih terdapat kekurangan atau belum optimal di setiap faktor yang mempengaruhinya yaitu (1) faktor komunikasi; transmisi komunikasi akibat gaya komunikasi yang berbeda. Belum adanya pemahaman yang sama dalam ilmu kearsipan (2) faktor sumber daya; terbatasnya jumlah arsiparis dan pengelola arsip, pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan keterampilan dalam bidang teknologi dan ilmu kearsipan yang berbeda. Sarana prasarana yang dimiliki belum memenuhi standar ketetapan dan kelengkapan (3) faktor disposisi; implementator belum mendapatkan sosialisasi bagaimana menjalankan PAE secara prosedural dan belum adanya aturan turunan yang menguatkan (4) faktor struktur birokrasi; belum adanya pembuatan SOP yang menjadi acuan dalam PAE secara alih media. Penelitian ini memberikan saran Sekretariat Ditjen perlu adanya komitmen, kejujuran dan juga perspektif dalam memberikan informasi PAE yang sama dari para pimpinan hingga implementator dalam melaksanakan kebijakan, UK1 sebagai pembina kearsipan di Kementerian X agar dapat mempercepat proses pembuatan aturan turunan berupa Peraturan Menteri X tentang PAE.

---

This study discusses the Policy Implementation of ANRI Regulation 6/2021 at the Secretariat of the Directorate General of Ministry X RI by using the concept of policy implementation George C. Edward III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research uses a qualitative approach with a case study method. This study concludes that implementing the ANRI 6/2021 regulation at the Secretariat of the Directorate General still needs to improve or is not optimal in every influencing factor, namely (1) the communication factor: communication transmission due to different communication styles. There must be a common understanding of archival science (2) resource factors: a limited number of archivists and archive managers, knowledge, insight, abilities, and skills in different technology and archival science fields. The infrastructure owned does not meet the standards of determination and completeness (3) disposition factors: the implementer has not received socialization on how to carry out Electronic Archives Management (EAM) procedurally, and there are no derivative regulations that strengthen (4) bureaucratic structure factors: there is no SOP made as a reference in EAM in media transfer. This research suggests that the Secretariat of the Directorate General needs commitment, honesty, and also a perspective in providing the same EAM information from leaders to implementers in implementing policies, UK1 as archivist supervisor at Ministry X in order to speed up the process of making derivative regulations in the form of Minister X Regulations regarding EAM."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip jadwal retensi arsip elektronik pada sistem kearsipan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menjelaskan identifikasi kesesuaian penerapan prinsip jadwal retensi arsip elektronik di BPJS Ketenagakerjaan dengan 15 prinsip penerapan JRA elektronik oleh Smallwood. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara. Hasil penelitian retensi arsip elektronik di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan 15 prinsip JRA elektronik oleh Smallwood menunjukkan bahwa terdapat 13 prinsip yang dipahami, diketahui, dan diterapkan oleh penata arsip, sedangkan 2 prinsip lainnya tidak diketahui oleh penata arsip di BPJS Ketenagakerjaan. Namun temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dengan kondisi di Indonesia, dimana letak Prinsip 13 menjadi Prinsip 14, begitu juga sebaliknya. Di Indonesia, prinsip 14 terlebih dahulu harus dilakukan untuk menentukan kewenangan internalnya mulai dari unit teratas menuju unit bawah. Selanjutnya, dapat dilakukan prinsip 13 untuk menentukan fungsionalitas tugas dan tanggung jawab di setiap unit

---

This research aims to identify the application of the principle of the electronic archive retention schedule to the BPJS Ketenagakerjaan filling system. This study describes the identification of the suitability of the application of the principle of the electronic record retention schedule at BPJS Ketenagakerjaan with the 15 principles of implementing the electronic JRA by Smallwood. This research aims to identify the application of the electronic archive retention schedule principle to the BPJS Ketenagakerjaan filling system. This study describes the identification schedule at BPJS Ketenagakerjaan with the 15 principles of implementing the electronic JRA by Smallwood. This research uses qualitative research with a case study approach. The method of data collection is done using interview techniques. The results of research on electronic record retention at BPJS Ketenagakerjaan based on 15 principles of Smallwood’s electronic JRA show that 13 principles are understood, known, and applied by the  archive manager, while the archive manager at BPJS Ketenagakerjaan does not know the other two principles. However, this study’s findings indicate differences from conditions in Indonesia, where Principle 13 becomes Principle 14 and vice versa. In Indonesia, principle 14 must first be carried out to determine internal authority starting from the top unit to the bottom unit. Furthermore, principle 13 can be carried out to determine the functionality of the tasks and responsibilities in each unit."

"Setiap instansi pemerintah dituntut agar mampu menyedikan informasi untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peneliti tertarik untuk menganalisis faktor- faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan kearsipan dalam mendukung penyediaan pelayanan kebutuhan informasi di unit kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang memengaruhi implementasi Kebijakan Pengelolaan Kearsipan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi George C. Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari 12 indikator masih terdapat 3 indikator yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan kearsipan. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan terkait sistem pembagian Sumber Daya Manusia di bidang Kearsipan agar distribusi merata pada setiap unit kerja. Unit Kearsipan harus segera membuat rencana untuk beralih ke sistem kearsipan elektronik dan mengalih mediakan arsip- arsip yang masih tersimpan secara manual untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE).

---

Every government agency is required to be able to provide information to support the implementation of archiving in Indonesia. One of the objectives of archiving is to ensure the safety and security of archives as evidence of accountability in government administration. Researchers are interested in analyzing the factors that implement the implementation of archival management in supporting the provision of information services at the Ministry of Villages, Development of Disadvantages Areas and Transmigration. This studi aims to analyze the factors that influence the implementation of the Records Management Policy. This study uses a post-positivist approach with in-depth data interview methods, observation, and literature study. The results of this study indicate that of the 12 indicators there are still 3 indicators that are not suitable. The discrepancy is an inhibiting factors in the implementation of archives management policies. Therefore it is necessary to make improvements related to the distribution system of Human Resources in the field of Archives so that distribution is evenly distributed in each work unit. The archives unit must immediately make plans to switch to an elelctronic filling system and transfer files that are still stored manually to support the implementation of the Electronic Based Government System (SPBE)."

"Kontestasi adalah bentuk persaingan atau ajang adu kekuatan dan keunggulan untuk mempertahankan kepentingan yang diinginkan. Kontestasi lazim terjadi baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontestasi juga terjadi dalam penerapan sistem tata naskah dinas antara sistem tata naskah dinas lokal lembaga yaitu SIPEDE dan sistem naskah dinas pemerintah pusat yaitu SRIKANDI. Kontestasi ini terjadi karena adanya benturan kepentingan dan perspektif antara dua lembaga yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap dua orang pegawai di Komisi Kejaksaan dan juga tiga orang pegawai di Kejaksaan RI. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dengan melihat, mengamati praktik korespondensi di Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan tata naskah dinas elektronik dari SIPEDE ke SRIKANDI menunjukkan kontestasi merupakan suatu fenomena umum yang muncul di dalam suatu organisasi besar yang sedang menjalani suatu perubahan. Adanya kontestasi antara SRIKANDI dan SIPEDE mencerminkan dinamika kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan dalam institusi publik. Kejaksaan memilih untuk tetap menggunakan SIPEDE karena merasa lebih percaya pada efektivitas dan keamanannya, meskipun pemerintah telah memperkenalkan SRIKANDI sebagai sistem yang lebih terstandar dan aman. Perbedaan ini menyebabkan ketegangan dan perselisihan, menghambat efisiensi dan efektivitas koordinasi antara kedua lembaga. Kontestasi ini memperlambat proses komunikasi, pengawasan, dan evaluasi yang seharusnya berjalan lancar dan terintegrasi.

---

Contestation is a form of competition or an event of strength and superiority to defend desired interests. Contestation commonly occurs both in government and in community life in the life of the nation and state. Contestation also occurs in the implementation of the official document system between the local institution's official document system, namely SIPEDE, and the central government's official document system, namely SRIKANDI. This contestation occurred because of a clash of interests and perspectives between two different institutions. This research is qualitative research using the case study method. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. Interviews were conducted with two employees at the Prosecutor's Commission and three employees at the Indonesian Prosecutor's Office. Observations were carried out by direct observation by observing, observing correspondence practices at the Prosecutor's Commission and the Attorney General's Office. The results of this research show that the transition from SIPEDE to SRIKANDI shows that contestation is a common phenomenon that appears in a large organization that is undergoing change. The existence of contestation between SRIKANDI and SIPEDE reflects power dynamics and resistance to change in public institutions. The Prosecutor's Office chose to continue using SIPEDE because they felt more confident in its effectiveness and security, even though the government had introduced SRIKANDI as a more standardized and secure system. These differences cause tensions and disputes, hampering the efficiency and effectiveness of coordination between the two institutions. This contestation slows down the communication, monitoring and evaluation processes that should run smoothly and be integrated."