Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberlakukan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 membuat Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan retribusi dengan memberlakukan Sistem Elektronik Retribusi, namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan kendala dalam implementasi sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah implementasi sistem ini melakukan komunikasi dengan sosialisasi, rapat, surat menyurat dan telepon; sumber daya manusia yang kurang ahli dan cukup, anggaran dan fasilitas yang kurang memadai; beberapa pihak yang tidak komitmen dalam bersikap; dan struktur birokrasi yang tidak menghambat implementasi sistem elektronik retribusi ini.

---

Enactment of Law No. 28 of 2009 made the DKI Jakarta Government needs to do intensification in the user charges collection by imposing Electronic User Charges Systems, but there are several obstacles in its implementation. This research is a quantitative research that aims to describe the implementation and obstacles in the implementation of electronic user charges systems in Jakarta.

The result of this research is the implementation of this system in communication with socializing, meeting, by letter and telephone; human resources who are unskilled and few in numbers, inadequate facilities and budgets; some parties are not committed in the act; and bureaucratic structures that do not hinder the implementation of the electronic user charges system"

"ABSTRAKCita-cita menjadi Smart City membuat Pemerintah Kota Surakarta menerapkan salah satu kebijakan sebagai strateginya yaitu retribusi pelayanan pasar secara elektronik. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan retribusi pelayanan pasar secara elektronik di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini adalah implementasi retribusi pelayanan pasar secara elektronik di Kota Surakarta masih memerlukan beberapa perbaikan sistem kebijakan. Hambatan dalam proses penerapan yakni respon wajib retribusi yang resisten, ketidaksiapan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengadaan fasilitas terkait pengadaan dalam retribusi pelayanan pasar secara elektronik e-retribusi , dan petugas pemerintahan yang belum maksimal dalam mengadakan pelayanan langsung kepada Wajib Retribusi Pasar.

---

ABSTRACTTo be the Smart City, Surakarta Government runs some policies to make it happens. One of the efforts made by the government is implementing some rules, one of them is Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar. This research used a qualitative method and qualitative analyzed data technique. The data collecting used the field research depth interview and observation and library research. This writing is aimed to describe the implementation and analyze the obstacles in policy implementing of electronic system of User Charges of Market Services. The result is the implementation needs some improvement in some policy system. The implementations of the electronic system of user charge of market services in Surakarta City e retribution is facing some obstacles such as the resistancy of user charges, the unavailability of government to provide the facility, and the lack of capacity from the collector of the user charge of market services in some markets. "