Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pengaruh sistem sankin kotai terhadap pelapisan sosial era tokugawa. Tesis ini menjelaskan dengan diberlakukannya sistem sankin kotai pada tahun 1635 yang pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk sentralisasi kekuasaan, dilain pihak menghasilkan perkembangan ekonomi perdagangan yang luar biasa. Sistem sankin kotai menimbulkan adanya mobilitas penduduk yang sangat besar, yaitu pergerakan penduduk ke Edo dalam waktu yang bersamaan. Mobilitas penduduk ini menimbulKn kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak bisa dipenuhi sendiri oleh bushi sehingga memerlukan bantuan pedagang. Sankin kotai mengukuhkan kelas pedagang. Di dalam masyarakat Jepang era Tokugawa, pedagang merupakan golongan kelas bawah. Tetapi semenjak ekonomi perdagangan mulai berkembang sebagai akibat dari kebijakan sankin kotai, kedudukan pedagang mulai berubah dalam struktur masyarakat Jepang. Hubungan antar kelas sosial dan mobilitas vertikal maupun horisontal mengacaukan garis batas status yang sudah ditetapkan dan diterima oleh masyarakat itu.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perkembangan makar yang terjadi sebelum dan ketika era disruptif berlangsung. Era disruptif berkaitan dengan abad ke- 21 (dua puluh satu) dimana pengaruh dan perkembangan teknologi menjadi aspek utama. Perkembangan makar ditinjau dari 2 (dua) aspek yaitu hubungan makar dan cybercrime serta hubungan makar dan beberapa tindak pidana di era disruptif. Makar pada dasarnya merupakan tindak pidana penyerangan secara fisik namun dengan berkembangnya teknologi maka berkaitan dengan cybercrime yang menjadi media dalam melakukan tindak pidana makar. Makar dan beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan era disruptif menunjukkan bahwa terdapat hubungan berupa perbarengan tindak pidana dalam bentuk concursus idealis (eendaadse samenloop).

---

ABSTRACT This undergraduate thesis discusses how makar transforms before and in disruptive era. Disruptive era relates to the 21st (twenty first) era where the technology is its priority aspect. The transformation can be seen from 2 (two) aspects, the relation between makar and cybercrime with the relation between makar and several criminal acts in disruptive era. The concept of makar is the physically attack act then related with technology as the media in committing that act. Then the relation between makar and several criminal acts in disruptive era shows that there is joinder of offenses in form of concursus idealis (eendaadse samenloop).

Abstrak :
PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom) adalah salah satu BUMN yang sejak tahun 1995 telah berhasil masuk ke dalam pasar persaingan melalui penerapan program privatisasi dengan menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat (go public), baik di bursa saham domestik maupun internasional. Penerapan kebijaksanaan privatisasi PT Telkom di antaranya dimaksudkan untuk menghimpun dana masyarakat agar diperoleh dana segar dalam memenuhi pembiayaan investasi dan modal kerja Telkom.

Selain melakukan penjualan saham, Telkom sebagai perusahaan publik juga melaksanakan Kerjasama Operasi (KSO) dan kegiatan Pola Bagi Hasii (PBH) dengan sejumlah Mitra Telkom. Kerjasama ini dilakukan guna mempercepat pembangunan di bidang telekomuniasi, melalui penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi domestik, termasuk dukungan manajerial, operasional dan tenaga ahli, khususnya dalam rangka perluasan jangkauan sekaligus perbaikan kualitas pelayanan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja PT. Telkom setelah dilaksanakannya penjualan saham kepada publik dan pola-pola kerjasama dimaksud, dengan menggunakan pengukuran kinerja Balanced Scorecard (Kaplan, Norton, 1996), yang tidak hanya mengukur kinerja aspek keuangan saja, melainkan juga aspek non-keuangan yang meliputi aspek proses bisnis internal, aspek pelanggan dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan. Pendekatan tersebut dilakukan, mengingat pengukuran kinerja perusahaan publik seperti Telkom selama ini hanya dilihat dari kinerja keuangan saja, dengan mendasarkan pada evaluasi terhadap Rentabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas (RLS) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor .740/KMK.OO/1989 jo. Keputusan Nomor 826/KMK.013/1992 tentang Efisiensi dan Produktivitas BUMN.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dan dengan menetapkan 18 komponen analisis, dimana masing-masing komponen memiliki skor tersendiri berdasarkan skala Likert. Lokasi penelitian adalah Kantor Pusat PT. Telkom Bandung dan Divisi Regional II Telkom Jakarta, sedangkan sampel dipilih dari pelanggan telepon kategori bisnis dan resindensial yang berada di lingkungan Kandatel Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara berdasarkan quota sampling, serta hasilnya dianalisis secara kualitatif.

Dari seluruh komponen yang dianalisis, diperoleh hasil total skor 71, atau dengan bobot sebesar 3,97. Angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja PT. Telkom dalam kurun waktu 4 tahun terakhir secara umum dapat dinyatakan dalam kondisi hampir baik, kecuali kinerja aspek keuangan yang melemah sebagai dampak krisis moneter, yang diikuti pula dengan menurunnya nilai jual saham di bursa internasional.

Abstrak :
Wilayah Kotamadya Ujungpandang (KMUP) sekarang ini, adalah bagian dari Kerajaan Gowa-Tallo yang telah mengukir lembaran sejarah selaku kerajaan maritim yang termasyhur di gugusan Nusantara pada abad XV. Perjanjian Bongaya (1668) yang mengakhiri perang berkepanjangan dengan VOC di satu sisi merupakan awal keruntuhan Kerajaan Gowa-Tallo, namun di sisi lain adalah juga titik tolak pertumbuhan Ujungpandang sebagai bandar niaga terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mencatat perkembangan pesat. Akibat gangguan keamanan - khususnya_ pemberontakan DI-TII (1951-1965) --telah memudarkan kejayaan itu, di saat mana arus barang dan jasa mengalir dari dan ke Surabaya yang mengambil alih fungsi dan peranan "pintu gerbang" KTI. Setelah memasuki era Orde Baru, dimana keamanan telah pulih kembali, seyogyanya "pintu gerbang" itu kembali ke asalnya, namun kenyataannya tidak demikian. Hal ini menuntut suatu kajian intensif, terlebih lagi pada saat ini, dimana KMUP berada pada posisi yang semakin kritis : menjelang tahun 2000 adalah kurun waktu yang ditargetkan untuk tinggal landas pembangunan nasional, yang berentetan dengan globalisasi perdagangan dunia, mulai dari AFTA 2003, APEC 2010 hingga WTO 2020. Penelitian ini termasuk jenis deskriptif-eksploratif, dalam hal mana tidak diperlukan hipotesis (Erickson dan Nosanchuk, 1983). Pendekatan empiris dilakukan dengan mengelompokkan data pada enam variabel operasional yang menjadi katalisator globalisasi yakni : (1) SDM; (2) Tata ruang; (3) dunia usaha; (4) Transportasi; (5) Fasilitas sosial; dan (6) Keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan penelitian ialah : (1) mendeskripsi aspek-aspek kehidupan kota saat ini, bagaimana dengan sarana dan prasarana yang tersedia mampu menggerakkan dinamika masyarakat; (2) mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan faktor-faktor kelemahan pelaksanaan dan para pelaku pembangunan di KMUP; dan (3) memprediksi aspek-aspek Ketahanan Wilayah (TANWIL) KMUP dalam kerangka Ketahanan Nasional (TANNAS) menghadapi era globalisasi. Fokus kajian diletakkan pada aspek-aspek yang menjadi katalisator globalisasi yakni perkembangan infrastruktur diteropong dari sudut Konsepsi TANNAS dan Trilogi Pembangunan. Pihhan aspek-aspek tersebut - sesuai dengan judul tesis -pada akhirnya akan memberi jawaban terhadap rangkaian pertanyaan : sampai dimana kesiapan KMUP dan seberapa jauh peranannya kelak dalam era globalisasi yang sudah di ambang pintu. Dari hasil penelusuran (eksplorasi) berdasarkan sumber literatur dan penelitian lapangan, ditemukan bahwa kunci kemajuan pembangunan KMUP yang menjadi dependent variable terletak pada sektor perhubungan (transportasi) khususnya sub sektor perhubungan laut. Pembangunan sektor transportasi harus didukung oleh tiga komponen independent variable yakni : (1) ketersediaan SDM dalam jumlah maupun mutu, (2) penataan ruang wilayah, dan (3) kelengkapan fasilitas sosial. Kesemuanya akan memberi feedback (umpan balik) terhadap. perkembangan dunia usaha dan kamtibmas selaku intervening variable dalam penelitian ini. Perkembangan dunia usaha akan membawa dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan kemantapan kamtibmas akan berdampak terhadap keamanan. Keduanya - kesejahteraan dan keamanan -- adalah inti dari gerak dan upaya pembangunan, yang mengandung makna filosofis keinerdekaan, yakni bebas dari rasa takut dan bebas dari ancaman kelaparan. Hasil penelitian terhadap ketiga independent variable antara lain ialah bahwa perkembangan SDM menunjukkan kinerja yang cukup baik. Telah terjadi transformasi struktural lapangan usaha penduduk dari sektor-sektor primer ke sektor-sektor sekunder dan tertier. Dalam penataan ruang wilayah dan pembangunan fasilitas sosial, ternyata porsi dana dan wewenang Pemda KMUP sangat kecil. Namun dengan dana dan kewenangan yang dimiliki, Pemda KMUP telah berupaya semaksimal mungkin melakukan terobosan antara lain dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, yaitu instansi sektoral, Pemda Propinsi Sulawesi Selatan, dan investor swasta. Kecilnya porsi dana dan wewenang yang dimiliki oleh Pemda KMUP untuk menata kotanya sendiri, disebabkan belum adanya undang-undang tentang Pemerintahan Kota. Yang ada ialah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 5/1974) dan undang-undang tentang Pemerintahan Desa (UU No. 5/1979). Perilaku globalisasi menuntut otonomi yang jelas dan kewenangan penult dari Pemerintah Kota untuk berimprovisasi sehingga - bagi KMUP - dapat menegakkan kembali hegemoninya selaku pintu gerbang utama KTI. Modal dasar cukup dimiliki yakni SDM dan letak geografis pada posisi silang antara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera (Pasifik-Indonesia). Sumberdaya alam atau sumber kekayaan alam (SKA) juga tersedia, namun.dalam kapasitas selaku "pintu gerbang", maka SKA-nya akan menyebar pada kawasan di sekelilingnya, yakni buffer zone (Segitiga Minasamaupa), satellite (23 kabupaten/kotamadya se Propinsi Sulawesi Selatan), dan hinterland (9 propinsi yang terletak di bagian timur peta bumi Indonesia ditambah 2 propinsi di Pulau Kalimantan).