Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SK Rektor No. 1575/SK/R/UI/2009 tentang Tata Persuratan di Pusat Administrasi Universitas Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum semua unit di PAU melaksanakan pedoman tata persuratan yang telah ditetapkan oleh Universitas Indonesia. Hal ini disebabkan karena staf di unit lebih nyaman dengan apa yang sudah mereka lakukan selama ini tanpa menemui masalah yang berarti. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam implementasi antara lain sumber daya manusia, sumber dana, informasi, fasilitas, SOP, dan deskripsi kerja. ...... This research is qualitative research with case study method. The objective of this research is to analyse the implementation of SK Rektor No. 1575/SK/R/UI/2009 about Tata Persuratan (correspondence) in Cental Administration of University of Indonesia. Technique of data collection was conducted by means of observation, document analysis, and interview. The result of this research shows that not all of units in Cental Administration of University (PAU) apply the guideline which was decreed by University of Indonesia. It is achieved because of the staff in every unit feel convenience with all they have done with no serious problem. Few factors that affect the implementation are human resources, budgeting, information, facilities, SOP, and job description.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai program observasi keselamatan sebagai cara mengubah perilaku tidak aman sehingga secara dini perilaku tindakan tidak aman sebelum cidera terjadi. Evaluasi terhadap program observasi keselamatan perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif program berjalan dalam upaya peningkatan perilaku kerja aman di PT Trakindo Utama cabang Jakarta tahun 2009. Penelitian ini adalah studi evaluasi deskriptif analitik dengan menggunakan survey berupa penyebaran kuesioner dan data sekunder perusahaan. Populasi penelitian adalah adalah seluruh pekerja pada direct service (pekerja di area workshop) sebanyak 85 diwakili 61 orang responden. Simpulan hasil penelitian bahwa ownership yang baik masih kurang berkontribusi pada pelaksanaan program observasi keselamatan dan berdasarkan tipe dalam penerapannya, PTTU cabang Jakarta berada pada tipe participative yaitu partisipasi sebatas upaya pencapaian tujuan target pengumpulan pelaporan kartu. Kontribusi terbesar dalam pelaksanaannya adalah supervisor dan foreman sedangkan partisipasi karyawan masih kurang. Karena masih belum efektifnya pelaksanaan program observasi keselamatan, maka disarankan pihak perusahaan melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan penetapan tujuan. Hasil evaluasi perlu dianalisis sehingga dapat mengidentifikasi masalah. Selain itu, motivasi pekerja dan manajemen harus ditingkatkan sehingga upaya perubahan perilaku bekerja aman dapat tercapai dan menurunnya angka kecelakaan kerja akibat perilaku tidak aman.

---

This focus of this study is the observation of the safety program as a way to change behavior so that it does not secure the early behavior of the action is not safe before the injury occurred. Evaluation of the safety observation program needs to be done to find out how effective the program is running in efforts to increase safe work behavior at PT Trakindo Main branch Jakarta in 2009. This research study is descriptive analytical evaluation using the form of the distribution of the questionnaire survey and secondary data company. Population is the whole research is the direct service workers (workers in the workshop area) represented 85 of the 61 respondents. That the ownership of research results that are less well contribute to the implementation of the program based on the observation of safety and type in the application, Jakarta PTTU branch is located on the type of participation that is participative efforts to achieve a target goal of collecting cards. The biggest contribution is in its implementation while the foreman and the supervisor, employee participation is still lacking. safety observation program still not effective, the parties are advised to evaluate the performance of the company in accordance with the determination of the goal. The evaluation will need to analyze so that they can identify the problem. In addition, the motivation of workers and management should be improved so that efforts to change attitudes to work safety can be achieved and the decreasing number of accidents due to unsafe behavior.

Abstrak :
Peningkatan angka operasi sectio caesarea, kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan perioperatif yang memprioritaskan keselamatan pasien (patient safety) menjadi semakin mendesak. Enhanced Recovery After Caesarean Surgery telah diadopsi secara luas selama 10 tahun terakhir dipercaya dapat meningkatkan luaran klinis pascaoperasi. penelitian ini dirancang mengevaluasi implementasi serta memberikan rekomendasi penerapan ERACS di RS Permata Depok protokol ERACS yang diterapkan di RS Permata Depok belum pernah dievaluasi dari sudut pandang input, proses, dan output. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi (mix methods). Desain kuantitatif yang dipilih adalah desain potong lintang. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Permata Depok, pada bulan September-Desember 2023. Hasil penelitian didapatkan bahwa dari segi input terdapat perbedaan daftar tilik pada edukasi preoperatif dan manajemen post-operatif SDM yang terlibat dalam ERACS sudah mencukupi, kecuali perawat anestesi. Fasilitas penunjang rumah sakit seperti gedung IGD, kamar bersalin, kamar operasi, dan ruang rawat sudah memadai untuk mengakomodasi kebutuhan ERACS. Obat-obatan yang tersedia di rumah sakit dari segi jumlah dan varian sudah memadai. Dari segi proses didapatkan bahwa kepatuhan terhadap protokol ERACS yang dinilai dari kelengkapan pengisian daftar tilik masih rendah yaitu 78%. Dari segi output didapatkan bahwa lama rawat inap SC ERACS lebih cepat, waktu hingga mobilisasi pasien SC ERACS lebih cepat yaitu 6 jam, kejadian infeksi luka operasi 0%, pasien 100% merasa puas. Perlu adanya pengkajian ulang terhadap daftar tilik, peningkatan teknologi digital, dan analisis ulang agar dapat diterapkan pada pasien JKN. ......By the increasing of the caesare sectio operation, the needs to increase periopratif service prioritizing patient’s safety become urgent. Enhanced Recovery After Caesarean Surgery being addopted broadly in the past 10 years is believed can enhance clinical output post operation. This study was designed to evaluate the implementation and also to sugggest recommendations regarding the ERACS’s implementation at RS Permata Depok. The applied ERACS’s protocol at RS Permata Depok had been not evaluated from the view of input, process, and output. The design used to reply question from this study is mix method qualitative and quantitative by sequential exploratic’s design. The used qualitative’s approach is fenomenology’s approach. The choosen quantitative design is cross-sectional design. This study was conducted at Rumah Sakit Permata Depok from September to December 2023. The obtained result is from input there were differences at preorative education’s checklist and post operation management SDM involved in ERACS was sufficient except anestacy nurse. ICU Building, birthting room, operation room, inpatient room, also were sufficient to accommodate ERACS’s need. Drugs availability at hospital were also suficient both of variety and quantity. From a process perspective, the compliance to the ERACS’s protocol based on the checklist filled form’s completeness was low scoring, 78%. From output’s perspective gained that length of stay was short. Duration time to patient’s mobility was faster, 6 hours. Incident of wound inspection such as the wound post operation 0%. 100% people feel satisfied. It recommends restudying to digital technology improvement and re-analyzing to be applied to JKN patient.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar Belakang : Kematian ibu hamil tahun 2018 di RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun sebanyak 15 kasus kematian ibu hamil, dimana standar indikator mutu pelayanan PONEK RS adalah zero tolerance pada kematian ibu hamil. Kematian ibu hamil ini berkaitan dengan kinerja PONEK RS yang tidak optimal. Upaya memperbaiki kinerja PONEK di RS dilakukan dengan evaluasi implementasi PONEK yang dikaitkan dengan standar indikator mutu kinerja dan mutu pelayanan PONEK berdasarkan teori mutu pelayanan Donabedian. Penyelenggaraan dan keberhasilan PONEK perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan PONEK. Harapannya dengan pencapaian standar mutu kinerja dan pelayanan PONEK yang optimal dapat dimanfaatkan untuk menurunkan kejadian kematian ibu hamil. Tujuan : Evaluasi implementasi PONEK dan kejadian kematian ibu hamil di RSUD Sultan Imanudin tahun 2018. Metode : Cros sectional study, yakni dengan menggunakan data sekunder dari rekam medis pasien dan dokumen PONEK RS, mulai Januari - Desember 2018. Pengambilan sampel dilakukan secara total sampling. Evaluasi implementasi PONEK dilakukan untuk mengetahui mutu kinerja dan mutu pelayanan PONEK dilakukan dengan analisis quality of care Donabedian. Hasil implementasi PONEK di analisis dengan Failure Mode Effect Analysis (FMEA) untuk melihat faktor utama dari kelemahan sistem PONEK. Analisis kinerja juga dilakukan dengan alat bantu elemen penilaian SNARS edisi 1. Hasil : Waktu tanggap kamar bedah (rpn=392), waktu tanggap kamar bersalin (rpn=343) dan waktu tanggap pelayanan darah cito (rpn=294) sebagai faktor utama penyebab kegagalan sistem PONEK dengan risk priority number sangat tinggi dan sebagai prediktor kuat yang berkaitan dengan kematian ibu hamil. Analisis kinerja pelayanan PONEK menurut standar elemen penilaian SNARS edisi 1 menunjukkan adanya pemenuhan sebesar 76,92 %. Kesimpulan : Implementasi PONEK RSUD Sultan Imanudin tidak konsisten menjalankan perannya sebagai RS rujukan yang mampu PONEK karena tidak sesuai dengan indikator mutu pelayanan PONEK yaitu zero tolerance terhadap kematian ibu hamil. Mutu kinerja pelayanan PONEK RSUD Sultan Imanudin tidak optimal disebabkan pemenuhan kinerja PONEK hanya mencapai 76,92 %. Mutu penyelenggaraan kinerja pelayanan PONEK yang tidak optimal karena masih ditemukan kelemahan kinerja PONEK yang tidak memenuhi standar mutu kinerja pelayanan PONEK. Faktor-faktor utama penyebab kelemahan PONEK berdasarkan analisis FMEA yang mempunyai risk priority number tinggi adalah waktu tanggap kamar bedah dan kamar bersalin lebih dari 30 menit, waktu tanggap pelayanan darah cito lebih dari 60 menit dan AMP internal RSUD hampir tidak pernah dilakukan.

---

ABSTRACT
Background : Pregnant women died in 2018 at Sultan Imanudin Pangkalan Bun Regional Hospital as many as 15 cases of maternal mortality, where the standard indicator for quality of PONEK Hospital services was zero tolerance for maternal mortality. The death of pregnant women is related to the non-optimal performance of the PONEK Hospital. Efforts to improve the performance of PONEK in hospitals are carried out by evaluating the implementation of PONEK that is associated with the performance quality standard indicators and PONEK service quality based on Donabedian service quality theory. The implementation and success of PONEK need to be monitored and evaluated, so that it can be the basis for the development and improvement of the quality of PONEK services. It is hoped that by achieving optimal quality standards of performance and PONEK services it can be utilized to reduce the incidence of maternal mortality. Objective : Evaluation of the implementation of PONEK and the incidence of maternal mortality in Sultan Imanudin Regional Hospital in 2018. Method : Cros sectional study, using secondary data from patient medical records and PONEK hospital documents, from January to December 2018. Sampling was done in total sampling. Evaluation of the implementation of PONEK is carried out to determine the quality of performance and the quality of PONEK services is carried out by analyzing the quality of care Donabedian. The results of the PONEK implementation are analyzed with the Failure Mode Effect Analysis (FMEA) to see the main factors of the weaknesses of the PONEK system. Performance analysis was also carried out with the SNARS assessment element 1 edition. Results : Operating room response time (rpn = 392), delivery room response time (rpn = 343) and cito blood service response time (rpn = 294) as the main factors causing PONEK system failure with very high risk priority number and as a strong predictor related to death of pregnant women. An analysis of the performance of PONEK services according to the SNARS assessment element standard edition 1 shows the fulfillment of 76.92%. Conclusion : The implementation of PONEK Sultan Imanudin Regional Hospital is inconsistent in carrying out its role as a referral hospital that is capable of PONEK because it is not in accordance with the PONEK service quality indicators, namely zero tolerance for maternal mortality. The quality of PONEK Sultan Imanudin Hospital services performance is not optimal due to the fulfillment of PONEK performance only reaching 76.92%. Quality of carrying out PONEK service performance is not optimal because there are still weaknesses in PONEK performance that does not meet PONEK service quality service standards. The main factors causing PONEK weakness based on FMEA analysis which has a high risk priority number are the operating room and delivery room response time is more than 30 minutes, cito blood service response time is more than 60 minutes and internal RSUD AMP is almost never.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini mendeskripsikan Implementasi Program Rehabilitasi Sosial bagi anak dan wanita korban trafiking di Rumah Perlindungan Sosial Wanita RPSW Jakarta Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisa berdasarkan SOP RPSW 2011 dan Pedoman Penanganan Korban Trafiking Kemensos 2010 yang merupakan standar pelayanan terbaik Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program belum sepenuhnya sesuai dengan SOP dan standar pelayanan terbaik SOP yang ada saat ini juga dirasakan masih belum sempurna karena belum spesifik memuat teknis pelaksanaan program Peneliti menyarankan agar dibuat sejumlah perbaikan agar program lebih baik lagi ke depannya

---

ABSTRACT
The focus of this study is to describe the Implementation Social Rehabilitation Program for children and womens at Social Protection Home for Womens Jakarta This research is evaluation using research methods kualitatif approach with analyze technique based on standard operating procedures RPSW 2011 and Best Practice Standards 2010 Result of research finding is that some activity of implementation program at RPSW has not follow SOP and best practice standards The researcher suggests that organization must improve their program for a better later

Abstrak :
Tesis ini membahas evaluasi terhadap implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK dalam mendukung persidangan MK. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki visi dan misi menjadi peradilan yang modern dan terpercaya, penelitian ini berusaha untuk menilai sejauh mana dukungan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi (STI) MK telah menjadi solusi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses persidangan MK. Kemudahan akses tersebut antara lain informasi jadwal sidang, risalah persidangan, putusan persidangan, permohonan perkara online, dan persidangan jarak jauh dengan teknologi video conference. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pengkajian terhadap 6 (enam) indikator penelitian dari William N. Dunn (2003: 429-438) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Narasumber yang berhasil diwawancara adalah pejabat dan staf MK yaitu Sekretaris Jenderal MK, Kepala Biro Humas dan Protokol, Ketua Unit Layanan Pengadaan MK, dan staf IT MK. Dengan menggali kebenaran informasi baik melalui wawancara maupun data sekunder serta dokumentasi media cetak, dan media online, maka diperoleh simpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penyediaan STI MK sudah dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat waktu. Wujud kebijakan penyediaan STI MK telah memenuhi aspek kecukupan dari kebutuhan persidangan MK. Kebijakan penyediaan STI MK telah meningkatkan pelayanan publik dalam hal kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK, dan kebijakan penyediaan STI MK telah direspon oleh masyakarat melalui 22 (dua puluh dua) pendaftaran perkara online dan 17 (tujuh belas) persidangan jarak jauh dalam persidangan sengketa pemilu 2009 di MK. Saran yang dapat diberikan dalam evaluasi implementasi kebijakan penyediaan STI MK adalah bahwa implementasi kebijakan tersebut saat ini telah menjadi solusi terutama dalam kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK. Dukungan STI MK tersebut secara konsisten dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, website MK, MK Program Televisi, MK Program Radio. Saran lebih lanjut, agar selalu ditingkatkan kompetensi pegawai yang membidangi STI MK, pemeliharaan perangkat STI yang mendukung persidangan MK serta selalu melakukan penyesuaian terhadap perubahan STI dunia, sehingga dukungan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK senantiasa dapat mendukung kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau peradilan Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Provinsi DKI Jakarta, melalui studi kasus yang dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan serta faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah implementasi pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan masih belum dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 dan masih banyak penyelenggaraannya dilapangan yang diwarnai dengan penyimpangan, seperti penyetoran retribusi yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan adanya pungutan liar di Taman Pemakaman Umum (TPU). Disamping itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang bisa menyebabkan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan menjadi tidak optimal. ......This thesis discuss about the implementation of funeral service charges collection in The Province of DKI Jakarta, through a case study that carried out in the city administration of south jakarta. The purpose of this thesis is to analyze the collection implementation of funeral services charges in city administration of south jakarta as well as any inhibiting factors that encountered the implementation of funeral service charges collection at the field This research is using a qualitative approach with descriptive type of research. The results obtained that the implementation of funeral services charges collection in south jakarta still not implemented according to the Jakarta Provincial Regulation No. 3 in year 2012 and its implementation in the field are still tinged with irregularities, such as the payment of retribution which not in accordance with the time that appointed and the presence of illegal charges collection at goverment cemetery. In addition, there are several inhibiting factors that could cause the collection of funeral service charges in south jakarta became not optimal.

Abstrak :
Sistem informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat bagi rumah sakit. Saat ini RS Anna Medika telah memiliki SIMRS, tetapi penerapannya masih belum maksimal dengan adanya selisih pencatatan obat secara manual yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan digital. Maka diperlukan evaluasi implementasi SIMRS di instalasi farmasi RS Anna Medika. Penelitian mengenai evaluasi implementasi sistem pencatatan dan pelaporan obat di instalasi farmasi RS Anna Medika tahun 2012 berdasarkan kualitas sistem, kualitas informi dan kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif interpretative dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen terhadap dengan menggunakan informan yang berjumlah 9 orang dari staf pelayanan farmasi hingga direktur rumah sakit. Dari hasil triangulasi sumber, metode dan data diperoleh hasil bahwa saat ini sistem pencatatan dan pelaporan obat belum optimal. Untuk mendapatkan alternatif strategi pemecahan masalah maka dilakukan analisis dengan matriks QSPM yang sebelumnya telah dilakukan analisa SWOT dan pembobotan dengan matriks EFAS/IFAS. Alternatif strategi pemecahan masalah dari hasil pembobotan yaitu memperbaiki kelemahan internal dan menggunakan kesempatan eksternal dengan melakukan pemanfaatan dan memperbaiki sistem informasi yang sudah ada. Selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan RS Anna Medika Bekasi dalam mengatasi permasalahan terkait sistem pencatatan dan pelaporan obat di instalasi farmasi RS Anna Medika Bekasi. ...... Hospital Management Information System has an important role to accurately provides information for Hospital. As today, Anna Medika Hospital has one of the system, but has not been optimally implemented for it has been a difference on manual drugs recordings with digital version. Hence, implementation evaluation of the system in Pharmacy Installation must be needed. This study evaluated the information system in Pharmacy Installation on Drugs recordings at Anna Medika Hospital in 2012, by means in system quality, information quality, service quality. This study conducted with interpretative qualitative design with in depth interviews, direct observations, and document's reviews. There were 9 interviewee from pharmacy staff until the board of directors. From triangulation analysis of source, methods and data we concluded that the system of drug report and drug records were notoptimally used. Using QSPM matrix preceeding with SWOT analysis and weighted with EFAS/IFAS Matrix, we found an alternative problem solving strategic by internal weakness repairment and using provided external opportunities, with information system fixing and optimally use. Therefore, it will be a policy recommendation to Anna Medika Hospital regarding drug recording and drug report.

Abstrak :
Berdasarkan PP No 41/2013, setiap penyerahan atau impor angkutan umum yang dikenakan PPnBM berhak memperoleh pembebasan, contohnya bus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi serta mengevaluasi implementasi pembebasan PPnBM melalui SKB atau pengembalian evaluasi implementasi dilakukan berdasarkan konsep prinsip kebijakan pajak yang baik menggunakan tiga kriteria yaitu certainty, simplicity, dan neutrality. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan skema pembebasan PPnBM melalui SKB dan PPnBM memiliki pengadministrasian yang berbeda. Peraturan pengadministrasian SKB atau pengembalian telah terpapar secara jelas. Berdasarkan peraturan tersebut, SKB lebih mudah dibandingkan dengan pengembalian. Sedangkan dilihat dari netralitasnya, SKB atau pengembalian bersifat diskriminatif.

---

According to PP No 41/2013, exemption can be given to every sharing and import over public transport that is subjected to Luxury Tax, such as bus. The implementation of exemption over public transport in the terms of bus with small capacity can be given through two schemes, which is exemption letter or restitution. This thesis will analyze the implementation and the evaluationof implementation luxurry tax exemption over bus with three criteria in Principle of Good Tax Policies which is certainty, simplicity, and neutrality. The type of this research is qualitative- descriptive by using in-dept interview and literature study as data collection techniques. The results showed that the implementation of exemption through exemption letter or restitution have different administration. The law describing exemption letter or restitution is clearly stated. Based on that law, exemption letter is easier to administer than restitution. Lastly, based on neutrality, both exemption letter or restitution are discriminatory.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian dilatar belakangi oleh terjadinya dualisme kurikulum yang saat ini digunakan dalam pendidikan Indonesia. Terdapat sebagian besar sekolah yang menggunakan KTSP 2006 dan sebagian sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disahkan di masa Mendikbud Moh.Nuh yang kemudian diimplementasikan secara serentak pada tahun ajaran 2014/2015. Tiga bulan setelah implemetasi serentak dilakukan, muncul hasil evaluasi Kurikulum 2013. Kemudian terbitlah Permendikbud No.159/2014 Tentang Evaluasi Kurikulum yang pada intinya menjelaskan bahwa evaluasi telah dilaksanakan sehingga pedoman evaluasi pada Permendikbud No.81A/2013 tidak lagi berlaku. Pasca peralihan jabatan, Mendikbud Anies Baswedan melihat keganjilan tersebut dan menugaskan Tim Sebelas untuk meninjau Permendikbud No. 159/2014. Hasilnya mengungkapkan bahwa evaluasi tersebut terburu-buru dan pelaksanaan Kurikulum 2013 terkesan dipaksakan. Oleh sebab itulah diterbitkan Permendikbud No.160/2014 tentang penundaan Kurikulum 2013. Analisa kasus menggunakan konsep Evaluasi dalam Kebijakan Pendidikan Oleh US Committee in Program Evaluation in Education Assembly yang menjelaskan cara ideal melakukan evaluasi pada kebijakan yang menyangkut pendidikan. Konsep Policy Development Framework oleh Meredith Edwards yang memberikan pemaparan tahapan kebijakan publik yang detail dan pokok pertanyaan dalam melakukan studi evaluasi. Penelitian berjenis eksplanatifanalisis dan argumentative. Peneliti melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan informasi. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait di lingkungan Kemendikbud, mencari dokumen terkait di Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, dan menambah informasi pendukung melalui artikel berita di media massa. Penelitian menemukan bahwa terdapat agenda politik yakni untuk membangun warisan kinerja yang dilakukan baik oleh Mendikbud Moh. Nuh maupun Mendikbud Anies Baswedan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses kebijakan publik, tidak berlaku proses tahapan melainkan siklus. Sebab masalah bisa jadi tidak dituliskan dalam hasil evaluasi tapi justru evaluasi itu sendiri adalah awal masalah

---

ABSTRACT
The background research is the dualism curriculum which currently used in Indonesian education. There is a majority of schools that use KTSP 2006 and some schools use the Curriculum of 2013. Curriculum 2013 was ratified in the Mendikbud Moh.Nuh period, then it is implemented simultaneously in the academic year 2014/2015. Three months after the implementation is done simultaneously, appeared evaluation results of Curriculum 2013. Then published Permendikbud 159/2014 About the Curriculum Evaluation which basically explains that the evaluation has been carried out so that the evaluation guidelines on Permendikbud No.81A / 2013 are no longer valid. Post-transition office, Education Minister Anies Baswedan identify those anomalies and assign Tim Sebelas to review Permendikbud No. 159/2014. The results reveals that the evaluation results on Permendikbud No.159/2014 was published in a rush and the implementation of Curriculum 2013 somewhat forced to happened. That is why Education Minister Anies Baswedan published Permendikbud 160/2014 about the postponement of Curriculum 2013 implementation. Analysis of this case are using the concept of Policy Evaluation in Education By US Committee in Program Evaluation in Education Assembly which describes the ideal way to evaluate the policies relating to education. The concept of Policy Development Framework by Meredith Edwards which exposure stage of public policy detail and basic questions within an evaluation study. The research is kind of analytical-explanation and argumentative research. Researchers conducted a field study to collect information. Information obtained from interviews with stakeholders in Kemendikbud, seeking documents related Kemendikbud Research and Development Agency, and add some supporting information through news articles in the mass media. The study found that there is a political agenda which is to build a legacy by both the Education Minister Moh. Noh and Education Minister Anies Baswedan. The results of this study explains that in the process of public policy, do not apply stages form but preferably use cycle form. Because the problem may not be written in the results of the evaluation but rather be that evaluation itself is the beginning of the problem