Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian tesis ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis bagaimana evaluasi implementasi Kebijakan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN dalam rangka memberi saran kepada BUMN, dan (2) menganalisis faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi KPKU. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teori dari William N.Dunn serta Weimer dan Vining. Evaluasi implementasi kebijakan menurut William Dunn dibagi menjadi 6 (enam) variabel yaitu: (1) efektifitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan, (4) perataan, (5) responsivitas, dan (6) ketepatan. Sedangkan faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah: (1) logika kebijakan, (2) adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam mendukung implementasi kebijakan, (3) adanya pelaku atau pelaksana yang mampu dan komit dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : 1. Kementerian BUMN untuk membuat produk hukum yang bersifat mandatory dan mengikat BUMN untuk penilaian kebijakan KPKU lebih tinggi dari Surat Edaran Menteri BUMN yaitu Keputusan Menteri BUMN atau Peraturan Menteri BUMN. 2. Perlunya komitmen dan konsistensi dari Kementerian BUMN untuk tetap melaksanakan kebijakan KPKU secara berkesinambungan. 3. Peningkatan intensitas sosialisasi ke BUMN untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentan penting dan manfaat KPKU.

---

ABSTRACT
This thesis has purposes to: (1) analyze evaluation of implementation of Criteria Performance for Excellence Assesment (KPKU) in order to give advise to Ministry of State Own Enterprise, and (2) to analizye the factors that influence the susccessful of this implementation. The methode is kualitatife research and using William N.Dunn and Weimer and Vining theories. Evaluation of policy implementation according to William N.Dunn is devide into 6 (six) variables are: (1) effectiveness, (2) efficiency, (3) adequacy, (4) equity, (5) responsiveness, and (6) accuracy. The factors that influence the successful of policy implementation of Weimer and Vining’s theory are : (1) the logic of policy, (2) cooperation and coordination, and (3) the actors who are able and commit in implementation of KPKU. The result of this research recommed are: 1. Ministry of State Own Enterprise should make a legal product to implement KPKU is higher that Circular of Minister, it is named Decree of Minister State Own Enterprise or Regulation of the minister. 2. Need the commitment and consistency of Ministry of State Own Enterprise to continue this policy. 3. To increase intensity of socialization to the stakeholder for learning the understanding and importance of KPKU.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah menganalisis reformasi birokrasi mengatur pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional, evaluasi kebijakan reformasi birokrasi Badan Pertanahan Nasional dan mengatur pelayanan publik untuk kebijakan Badan Pertanahan Nasional yang lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Metode penelitian dengan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Reformasi Birokrasi yang sudah terlaksana secara terencana oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat dilihat dari visi dan misi yang sejalan dengan RPJMN 2010-2014. Dengan adanya pengaturan-pengaturan mengenai pedoman dalam kegiatan pendaftaran tanah dan program-pogram percepatan, maka kegiatan dan program tersebut dapat terukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui pengukuran kinerja menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, sehingga dapat dilihat dalam penelitian ini antara rendahnya pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan dibandingkan dengan rencana strategis yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2009-2014. Dalam hal mengatur pelayanan publik yang lebih baik Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih sejalan dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan melakukan pengaturan yang lebih konkrit dan jelas melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai standar prosedur pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam hal pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam pemberian sanksi.

---

The focus of this research discusses about Implementation of Bureaucracy Reforms of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in Public Services. The aims to : analyzing the set of bureaucratic reform public services at the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional), evaluation of bureaucratic reform policy of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) and regulate public services to the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) policies that better fits with Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Methods used in this research is qualitative. The data were collected by literature study with the use of primary law and secondary law. Result of this research that Bureaucracy Reform that have been implemented as planned by the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) can be seen from the vision and mission that are in line with the 2010-2014 RPJMN. With the arrangements of guidelines in land registration activities and accelerated programs, the activities and the program can be measured by the performance indicators that have been set. Evaluation is done by measuring performance using a form of performance measurement according to the Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Performance measurements to compare targets and implemetation of each end of year to take masurement the achievement of performance targets set forth in the determination of the performance, so that it can be seen in this study include lack of implementation of land registration is done in comparison with the strategic plan that set the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional)in 2009-2014. In terms of regulating public services better of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) should be more in line with the principles of the Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik and make arrangements more concrete and clearly through the policies established by the Regulation of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) of the standard procedure servicing and administration of land in terms of public service in the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in imposition of sanctions.

Abstrak :
Nama : Erani SoengkonoProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul : Evaluasi Implementasi Penerapan Clinical Pathway PadaPasien Anak Dengan Gastroenteritis Akut Di RS HusadaTahun 2015Gastroenteritis akut merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia karena faktormortalitas dan morbiditas yang tinggi terutama pada anak-anak. Proses pelayanan yangbaik dan terorginisir akan meningkatkan hasil keluaran outcome yang baik daripasien dengan gastroenteritis akut. Clinical Pathway dapat digunakan sebagai standardyang jelas untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi lama hari perawatandi rumah sakit, biaya perawatan dan mengurangi variabilitas. Rumah Sakit Husadayang menerapkan clinical pathway gastroenteritis akut pada pasien anak sebagai alatkendali mutu harus benar-benar merencanakan, menyusun, menerapkan danmengevaluasi clinical pathway secara sistematis dan berkesinambungan.Penelitian inidilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan Tools PengembanganPra Clinical Pathway dan Evaluasi Clinical Pathway serta pendekatan kualitatif denganwawancara mendalam. Implementasi clinical pathway gastroenteritis akut pada pasienanak di RS Husada dapat dilihat dari faktor input sumber daya manusia, biaya / dana,kebijakan rumah sakit, ketersediaan obat dan alat kesehatan, sarana dan prasarana ,faktor proses mulai dari proses pra persiapan clinical pathway sampai tahapimplementasi dan faktor output berupa kesesuaian pelayanan kesehatan denganclinical pathway gastroenteritis akut lama hari rawat, visite DPJP, pemeriksaanpenunjang, tindakan keperawatan dan penggunaan obat dan alat kesehatan . Hasilpenelitian didapatkan dari faktor input sumber daya manusia menjadi faktorpenghambat penerapan clinical pathway gastroenteritis akut sehingga penerapannyatidak berjalan baik, sedangkan dari sisi proses langkah awal pembuatan clinicalpathway tidak dijalankan dengan benar sehingga menjadi awal hambatan pada prosesimplementasi selanjutnya, dan dari faktor output masih belum ada kesesuaianpelayanan dengan clinical pathway gastroenteritis seperti visite DPJP, penggunaanobat dan alkes yang polifarmasi dan tidak efisien, serta pemeriksaan penunjang yangtidak diperlukan.Kata Kunci: gastroenteritis akut, pasien anak, evaluasi, implementasi, ClinicalPathway. ...... ABSTRACTName Erani SoengkonoStudy Programe Study of Hospital AdministrationTitle Evaluation of Clinical Pathways Implementation inPedriatic Patiens With Acute Gastroenteritis in HusadaHospital, 2015.Acute gastroenteritis becomes health problem all over the world, because it is thecausal factor of high mortality and morbidity especially in children. Good and wellorganizedprocess of healthcare service will improve the outcome of the patients withacute gastroenteritis. Clinical pathway may be used as clear standard to improve thequality of health care, and also to reduce the length of hospital stay, hospital costs anddecrease the variability. Husada Hospital which implementing the clinical pathwayacute gastroenteritis in children as a quality control should really plan, organize,implement and evaluate clinical pathway systematically and continuously. Methodethat used for the research are quantitative approach with development of pre clinicalpathways and evaluation of clinical pathways tools, and also indepth interview. Theaim of this research are to find out the inhibiting factors for implementation of clinicalpathways acute gastroenteritis which seen from input factors human resources,funds, hospital policy, availability of drugs and medical equipments, also facilitiesand infrastructure process factors which start from pre preparation of clinicalpathways until the implementation phase the output factors to look at theappropriateness of health services acute gastroenteritis in children with clinicalpathways in Husada Hospital. The result showed that the inhibiting factors from inputfactors are human resources, then process factors are the beginning of deciding on anICP to develop, and the output which there are no appropriatness in service healthwith acute gastroenteritis clinical pathways e.g. visite doctors, using drugs andmedical equipments, laboratories, radiology that unnecessary Keywords acute gastroenteritis, children, evaluation, implementation, clinicalpathway.

Abstrak :
Berdasarkan PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pasal 7 ayat (4) menyebutkan "Gubernur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Dekonsentrasi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan, Pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta secara operasional sampai tahun anggaran 2001 dilaksanakan oleh Kanwil-kanwil Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ada di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Seiring diberlakukannya otonomi daerah, pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi di DKI Jakarta secara signifikan telah bergeser dan berubah fungsi dari Kanwil menjadi fungsi Dinas-Dinas di Propinsi DKI Jakarta. Perubahan tersebut jelas membawa implikasi dalam pelaksanaan dekonsentrasi di DKI Jakarta. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana implementasi penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan dekonsentrasi di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta oleh Dinas-dinas teknis kepada Gubemur melalui Biro Keuangan. Mengingat pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan juga pencatatannya terpisah dari APED, serta penyalurannya juga tidak melalui kas daerah maka berimplikasi Biro Keuangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta relatif mengalami kesulitan untuk mengetahui realisasi penyerapan dana dekonsentrasi dan sangat tergantung dan masukan berupa laporan dari unit pengguna dana dekonsentrasi tersebut. Bertolak dari latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian ini apakah sebenamya unit pengelola proyek dana Dekonsentrasi dapat atau tidak metaksanakan kebijakan tersebut, dan apakah implementasi dad sistem pelaporan pelaksanaan proyek pembangunan dana Dekonsentrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan ? Secara operasional penelitian yang digunakan mengunakan metode survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dan populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang utama. Hasil dari survei akan diarahkan untuk mendukung analisis penelitian yang dilakukan secara deskriptif. Obyek penelitian ini secara umum terbagi atas dua kategori yaitu pertama Biro Keuangan dan kedua adalah unit pelaksana proyek dekonsentrasi di DK1 Jakarta, dimana menurut data tahun anggaran 2002 berjumlah 30 (tiga puluh) proyek dekonsentrasi. Dari hasil analisis bahwa imptementasi sistem pelaporan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan maupun unit-unit pengelola proyek Dekonsentrasi di Dinas-dinas teknis untuk tahun anggaran 2002 masih belum melaksanakan peraturan ditetapkan. Biro Keuangan melakukan pencatatan dana Dekonsentrasi tidak berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Pemimpin Proyek. Begitu pula dengan Dinas-Dinas Teknis, masih mengirimkan laporannya secara langsung kepada Departemen/Lembaga Teknisnya masing-masing setiap bulannya. Untuk mengukur dapat tidaknya suatu kebijakan mencapai sasaran atau tujuan yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan dari hasil penelitian berdasarkan jawaban dari para responden adalah sebagai berikut : Secara umum komunikasi di unit keproyekan tergolong baik terbukti dengan nilai rata-rata variabel sebesar 41,93, Sumber daya yang mendukung unit keproyekan diperoleh nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 28,33. Dari rata-rata nilai tersebut mencerminkan bahwa sumber daya yang mendukung sistem pelaporan proyek dekonsentrasi tergolong cukup baik. Adapun sikap yang berkembang di unit keproyekan dikategorikan cukup baik dengan indikator diperolehnya rekapitulasi skor jawaban responden dengan nilai rata-rata sebesar 19,00. Hasil ini mengindikasikan pula bahwa sikap para pelaksana yang terkait dengan pelaporan proyek dekonsentrasi cukup kondusif. Terakhir adalah variabel struktur birokrasi dimana didapat kesimpulan bahwa struktur birokrasi yang mendukung sistem pelaporan proyek dekonsentrasi tergolong baik, karena nilai rata-ratanya berada pada interval antara 23 sampai dengan 30 yang terkategori baik. Merujuk hal tersebut di atas, dapat dipertimbangkan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja masing-masing unit yaitu dengan mengadakan pertemuan secara periodik dan perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek Dekonsentrasi di DKI Jakarta melalui penerbitan Surat Keputusan Gubernur. Tim Koordinasi ini merupakan wadah Pintas sektoral/unit dan lintas lembaga dalam rangka merumuskan langkah-langkah konkrit bagi terwujudnya koordinasi yang optima! antar unit dalam pelaksanaan pelaporan proyek Dekonsentrasi di DKI Jakarta. Adapun aspek lain yang menyangkut kinerja dari unit-unit pengelola proyek dekonsentrasi dalam mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang sudah relatif baik tersebut perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, karena akan memberikan pengaruh positif bagi kinerja pelaporan proyek dekonsentrasi di masa mendatang.

Abstrak :
Akselerasi globalisasi terns meningkat seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemampuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini akan mengalihkan organisasi dan masyarakat pada cara bagaimana mereka mengelola dan kecepatan merespon terhadap informasi yang diperoleh. Teknologi informasi telah dimanfaatkan secara luas dihampir semua aspek kehidupan manusia. Pemanfaatan secara luas ini mengakibatkan perubahan mendasar pada jenis pekerjaan yang menggunakan teknologi tersebut secara umum. Sejalan dengan perkembangan era globalisasi dan informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai infrastruktur politik dan lembaga representasi rakyat tidak bisa menghindar dan arus besar tuntutan perubahan Iingkungan globalisasi yang bercirikan dengan terbukanya akses melalui perkembangan teknologi informasi. Sejalan dengan perkembangan era globalisasi tersebut, Sekretariat Jenderal DPR-RI sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara yang mempunyai togas pokok memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian kepada DPR-RI jugs harus melakukan perubahan/penyesuaian yang signifikan dan tidak dapat terlepas dan pengaruh perkembangan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Untuk itulah guna menunjang pelaksanaan tugasnya dalam memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian kepada DPR-Rl serta untuk meningkatkan kinerjanya, Sekretariat Jenderal DPR-Rl telah mengeluarkan suatu Kebijakan berupa penyediaan Sistem Teknologi Informasi. Saiah satu sarana teknologi informasi tersebut adalah teknologi informasi berupa sistem informasi sumber daya manusia. Hal ini dikaitkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di Sekretariat Jenderal DPR-RI dalam meningkatkan kinerjanya dan memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian kepada DPR-RI. Dengan bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, Peneliti mencoba mengevaluasi pelaksanaan dari kebijakan tersebut, untuk kemudian dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan dari kebijakan penyediaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR-Rl guna memberikan dukungan teknis adminstrasi dan keahlian kepada DPR-Rl. Evaluasi kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh William N. Dunn dengan kriteria evaluasi kebijakan meliputi : efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatan. Disamping itu juga melihat aspek-aspek Iainnya, antara lain sumber daya manusia yang mengelola teknologi informasi tersebut dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk mendukung kegiatan evaluasi diperlukan data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari cara melakukan teknik wawancara maupun penyebaran kuesioner. Metodelogi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Populasi dad penelitian ini adalah Pegawai Sekretariat Jenderal DPR-RI. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa : 1. Dalam kegiatan pemasukan data, kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan menunjukan tingkat yang baik, sedangkan kriteria kesamaan menunjukan tingkat yang cukup. 2. Dalam kegiatan pemeliharaan/pengolahan data, kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan ketepatan menunjukan tingkat yang baik, sedangkan kriteria kesamaan dan responsivitas menunjukan tingkat yang cukup. 3. Dalam kegiatan keluaran data, kriteria efektivitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatan menunjukan tingkat yang baik, sedangkan kesamaan dan kecukupan menunjukan tingkat yang cukup. Disamping itu juga ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia yang mengelola dari teknologi informasi tersebut masih dirasakan kurang dan juga ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan dari kebijakan tersebut antara lain kerusakan pada peralatan yang ada dan lambatnya proses perbaikan. Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik, namun perlu diitingkatkan dalam pelaksanaan selanjutnya antara lain dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, adanya pemerataan dalam pemanfaatan dari teknologi informasi tersebut serta dilakukan peningkatan upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Abstrak :
Program Keluarga Berencana (KB) adalah suatu program yang multitujuan, diciptakan dalam rangka mengurangi angka pertumbuhan penduduk dan ingin membentuk suatu Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana Nasional selama ini telah memperoleh kemajuan yang cukup menggembirakan. Keberhasilan itu mutlak bar-us dipertahankan bahkan terus ditingkatkan karena pencapaian tersebut ternyata belum merata. Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah menyusun suatu program yang bertanggung jawab untuk menyebarluaskan program KB dengan cara menyebarluaskan Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih (MKET) (IUD, Implant, Kontap) yaitu metode yang dalam penggunaannya mempunyai efektifitas/tingkat kelangsungan pemakaian relatif lebih tingga serta angka kegagalan relatif lebih rendah bile dibandingkan dengan metode yang non MKET (pil, suntik, kondom). Hal-hal seperti diatas terjadi di Kabupaten DT II Sumedang propinsi Jawa Barat. Banyak faktor yang bisa diidentifikasikan sebagai penyebab rendahnya angka pengguna MKET. Penulis menelaah bahwa yang menjadi ujung tombak keberhasilan program, yang secara langsung melakukan kontak, komunikasi dan secara langsung memotivisir PUS adalah PKB (Penyuluh Keluarga Berencana), jadi suatu hal yang menarik bila diteliti dan ditelaah seberapa besar peran PKB dalam memotivisir PUS untuk menggunakan MKET, dari sudut persepsi PUS. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu melalui data sekunder yaitu studi literatur, dan data yang didapat melalui penyebaran daftar kuesioner kepada PUS dan wawancara mendalam kepada PPLKB dan PKB. Sedangkan hasil penelitian yang di dapat adalah bahwa tidak ada hubungan antara karakteristik PKB dan keorganisasian PKB dengan keberhasilan MKET berdasarkan persepsi PUS terhadap PKB, tetapi berdasarkan basil wawancara dengan para PPLKB dan PKB, didapat basil bahwa PKB sedikit banyak memotivisir PUS untuk menggunakan MKET, hanya PKB masih menemukan banyak kendala dalam menjalankan tugasnya, dan hal ini perlu mendapat perhatian lebih laniut dari organisasinya, dalam hal ini BKKBN. Jadi selain memberi masukan-masukan, bimbingan dan pelatihan yang berharga bagi PKB sebagai bekal sebagai ujung tombak di lapangan. BKKBN pun harus mendengar dan mengolah masukan dan keluhan dari PKB yang disertai dengan tindak lanjut, misalnya dengan menambah personil PKB dan menciptakan variasi kegiatan bagi PKB yang mempunyai dampak yang tidak membosankan baik bagi PKB, para kader, maupun para PUS itu sendiri.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar Belakang : Kematian ibu hamil tahun 2018 di RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun sebanyak 15 kasus kematian ibu hamil, dimana standar indikator mutu pelayanan PONEK RS adalah zero tolerance pada kematian ibu hamil. Kematian ibu hamil ini berkaitan dengan kinerja PONEK RS yang tidak optimal. Upaya memperbaiki kinerja PONEK di RS dilakukan dengan evaluasi implementasi PONEK yang dikaitkan dengan standar indikator mutu kinerja dan mutu pelayanan PONEK berdasarkan teori mutu pelayanan Donabedian. Penyelenggaraan dan keberhasilan PONEK perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan PONEK. Harapannya dengan pencapaian standar mutu kinerja dan pelayanan PONEK yang optimal dapat dimanfaatkan untuk menurunkan kejadian kematian ibu hamil. Tujuan : Evaluasi implementasi PONEK dan kejadian kematian ibu hamil di RSUD Sultan Imanudin tahun 2018. Metode : Cros sectional study, yakni dengan menggunakan data sekunder dari rekam medis pasien dan dokumen PONEK RS, mulai Januari - Desember 2018. Pengambilan sampel dilakukan secara total sampling. Evaluasi implementasi PONEK dilakukan untuk mengetahui mutu kinerja dan mutu pelayanan PONEK dilakukan dengan analisis quality of care Donabedian. Hasil implementasi PONEK di analisis dengan Failure Mode Effect Analysis (FMEA) untuk melihat faktor utama dari kelemahan sistem PONEK. Analisis kinerja juga dilakukan dengan alat bantu elemen penilaian SNARS edisi 1. Hasil : Waktu tanggap kamar bedah (rpn=392), waktu tanggap kamar bersalin (rpn=343) dan waktu tanggap pelayanan darah cito (rpn=294) sebagai faktor utama penyebab kegagalan sistem PONEK dengan risk priority number sangat tinggi dan sebagai prediktor kuat yang berkaitan dengan kematian ibu hamil. Analisis kinerja pelayanan PONEK menurut standar elemen penilaian SNARS edisi 1 menunjukkan adanya pemenuhan sebesar 76,92 %. Kesimpulan : Implementasi PONEK RSUD Sultan Imanudin tidak konsisten menjalankan perannya sebagai RS rujukan yang mampu PONEK karena tidak sesuai dengan indikator mutu pelayanan PONEK yaitu zero tolerance terhadap kematian ibu hamil. Mutu kinerja pelayanan PONEK RSUD Sultan Imanudin tidak optimal disebabkan pemenuhan kinerja PONEK hanya mencapai 76,92 %. Mutu penyelenggaraan kinerja pelayanan PONEK yang tidak optimal karena masih ditemukan kelemahan kinerja PONEK yang tidak memenuhi standar mutu kinerja pelayanan PONEK. Faktor-faktor utama penyebab kelemahan PONEK berdasarkan analisis FMEA yang mempunyai risk priority number tinggi adalah waktu tanggap kamar bedah dan kamar bersalin lebih dari 30 menit, waktu tanggap pelayanan darah cito lebih dari 60 menit dan AMP internal RSUD hampir tidak pernah dilakukan.

---

ABSTRACT
Background : Pregnant women died in 2018 at Sultan Imanudin Pangkalan Bun Regional Hospital as many as 15 cases of maternal mortality, where the standard indicator for quality of PONEK Hospital services was zero tolerance for maternal mortality. The death of pregnant women is related to the non-optimal performance of the PONEK Hospital. Efforts to improve the performance of PONEK in hospitals are carried out by evaluating the implementation of PONEK that is associated with the performance quality standard indicators and PONEK service quality based on Donabedian service quality theory. The implementation and success of PONEK need to be monitored and evaluated, so that it can be the basis for the development and improvement of the quality of PONEK services. It is hoped that by achieving optimal quality standards of performance and PONEK services it can be utilized to reduce the incidence of maternal mortality. Objective : Evaluation of the implementation of PONEK and the incidence of maternal mortality in Sultan Imanudin Regional Hospital in 2018. Method : Cros sectional study, using secondary data from patient medical records and PONEK hospital documents, from January to December 2018. Sampling was done in total sampling. Evaluation of the implementation of PONEK is carried out to determine the quality of performance and the quality of PONEK services is carried out by analyzing the quality of care Donabedian. The results of the PONEK implementation are analyzed with the Failure Mode Effect Analysis (FMEA) to see the main factors of the weaknesses of the PONEK system. Performance analysis was also carried out with the SNARS assessment element 1 edition. Results : Operating room response time (rpn = 392), delivery room response time (rpn = 343) and cito blood service response time (rpn = 294) as the main factors causing PONEK system failure with very high risk priority number and as a strong predictor related to death of pregnant women. An analysis of the performance of PONEK services according to the SNARS assessment element standard edition 1 shows the fulfillment of 76.92%. Conclusion : The implementation of PONEK Sultan Imanudin Regional Hospital is inconsistent in carrying out its role as a referral hospital that is capable of PONEK because it is not in accordance with the PONEK service quality indicators, namely zero tolerance for maternal mortality. The quality of PONEK Sultan Imanudin Hospital services performance is not optimal due to the fulfillment of PONEK performance only reaching 76.92%. Quality of carrying out PONEK service performance is not optimal because there are still weaknesses in PONEK performance that does not meet PONEK service quality service standards. The main factors causing PONEK weakness based on FMEA analysis which has a high risk priority number are the operating room and delivery room response time is more than 30 minutes, cito blood service response time is more than 60 minutes and internal RSUD AMP is almost never.

Abstrak :
Tesis ini membahas evaluasi terhadap implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK dalam mendukung persidangan MK. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki visi dan misi menjadi peradilan yang modern dan terpercaya, penelitian ini berusaha untuk menilai sejauh mana dukungan kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi (STI) MK telah menjadi solusi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses persidangan MK. Kemudahan akses tersebut antara lain informasi jadwal sidang, risalah persidangan, putusan persidangan, permohonan perkara online, dan persidangan jarak jauh dengan teknologi video conference. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pengkajian terhadap 6 (enam) indikator penelitian dari William N. Dunn (2003: 429-438) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Narasumber yang berhasil diwawancara adalah pejabat dan staf MK yaitu Sekretaris Jenderal MK, Kepala Biro Humas dan Protokol, Ketua Unit Layanan Pengadaan MK, dan staf IT MK. Dengan menggali kebenaran informasi baik melalui wawancara maupun data sekunder serta dokumentasi media cetak, dan media online, maka diperoleh simpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penyediaan STI MK sudah dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat waktu. Wujud kebijakan penyediaan STI MK telah memenuhi aspek kecukupan dari kebutuhan persidangan MK. Kebijakan penyediaan STI MK telah meningkatkan pelayanan publik dalam hal kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK, dan kebijakan penyediaan STI MK telah direspon oleh masyakarat melalui 22 (dua puluh dua) pendaftaran perkara online dan 17 (tujuh belas) persidangan jarak jauh dalam persidangan sengketa pemilu 2009 di MK. Saran yang dapat diberikan dalam evaluasi implementasi kebijakan penyediaan STI MK adalah bahwa implementasi kebijakan tersebut saat ini telah menjadi solusi terutama dalam kemudahan akses masyarakat dalam persidangan MK. Dukungan STI MK tersebut secara konsisten dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, website MK, MK Program Televisi, MK Program Radio. Saran lebih lanjut, agar selalu ditingkatkan kompetensi pegawai yang membidangi STI MK, pemeliharaan perangkat STI yang mendukung persidangan MK serta selalu melakukan penyesuaian terhadap perubahan STI dunia, sehingga dukungan implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK senantiasa dapat mendukung kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau peradilan Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya.

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini adalah rumah sakit sebagai suatu tempat kerja yang cukup komplek dengan lingkungan kerja dan jenis pekerjaan yang bervariasi serta segala fasilitas dan peralatannya, harus dipelihara sedemikian rupa untuk menjaga keamanan dan mencegah kebakaran serta persiapan menghadapi bahaya. Untuk menjamin dan menjaga keselamatan hidup pasien, pegawai dan pengunjung. Berdasarkan insiden kematian, kecelakaan dan kerusakan gedung dan fasilitas serta lingkungan yang terjadi akibat adanya kebakaran, risiko kebakaran yang terjadi di rumah sakit merupakan risiko tinggi. Sedangkan apabila diklasifikasikan berdasarkan perhitungan bahwa barang - barang dalam. ruangan bersifat tidak mudah terbakar, atau api tidak mudah menjalar maka bahaya kebakaran pada bangunan kesehatan diklasifikasikan sebagai bahaya kebakaran ringan. Untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran, atau pada saat api belum terlalu besar dapat digunakan alat pemadam api ringan (APAR). APAR adalah alat pemadam api ringan, mudah dibawa 1 dipindahkan dan dilayani oleh satu orang dan alat tersebut hanya digunakan untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran, atau pada saat api belum terlalu besar. Pada rumah sakit pemasangan APAR harus menurut ketentuan pada SNI 03 - 3987 - edisi terakhir (1995) yaitu Keputusan Merited Pekerjaan Umum No. 378 / KPTS /1987, tanggal 31 Agustus 1987, tentang Panduan Pemasangan Pemadam Api Ringan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran. Pada gedung B lantai V Rumah Sakit X dilakukan identifikasi mengenai ruangan beserta isinya, tenaga perawat dan APAR yang ada. Berdasarkan data yang ada maka dapat ditentukan kebutuhan dalam tata perencanaan, pemasangan (pemasangan, penandaan, penggunaan, penempatan) dan pemeriksaan terhadap APAR yang ada dan APAR yang sesuai dengan SNI 03 - 3987 - 1995. Dengan hasil identifikasi yang telah dilakukan maka dapat dievaluasi apakah APAR yang ada sudah memenuhi SM 03 - 3987 - 1995. Penelitian ini dilakukan dengan analisa deskriptif, di gedung B lantai V Rumah Sakit X dengan melakukan identifikasi terhadap ruangan-ruangan beserta isinya, tenaga perawat dan APAR yang ada. Pada hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa tata cara perencanaan APAR yang diperlukan belum ada. Pemasangan APAR pada lantai tanpa penggantung di lokasi yang sulit untuk dilihat dan dijangkau. Penandaan APAR belum dilakukan. Tenaga perawat masih belum bisa menggunakan APAR. Pemeriksaan dilakukan setelah dua tahun. Kondisi tabung tidak sesuai dengan apa yang tertulis pada catatan perneriksaan. Dari hasil evaluasi terhadap ruangan beserta isinya, tenaga perawat dan APAR yang ada di gedung B lantaiV Rumah Sakit X maka APAR yang ada masih belum memenuhi SM 03 - 3987 - 1995. Dalam memenuhi penyediaan APAR menurut SNl 03 - 3987 - 1995 dapat dilakukan melalui perbaikan administrasi manajemen Rumah Sakit X dan pelatihan terhadap petugas perawat yang ada. ......The background of this research is hospital as a working place which complex enough with work environment and various jobs with all facilities and equipment are maintained of that sort to keep safety and prevent fire with preparation to face the danger. Also the guarantee and keep safety of patient life, employer and visitors. Based on death incidence , accident and the damage of building and facilities with environment which is occurred because of fire risk ibn the hospital is take as a high risk. While if it is classified according to calculation of not flammable thing in the room or the fire is not easily swpread so this fire risk is classified as low fire risk. To extinguish the fire at the start of burning or when the fire is not too big, we can use the Portable Fire Extinguisher. It can be easily brought or moved and served for only one person. This equipment is only used to extinguish the fire at the start of burning or when the fire is not too big. The installation of Portable Fire Extinguisher have to follow the rule of SNI 03 - 3987 - last edition (1995) th Portable Fire Extinguisher at is Decision of The Minister of Public Work No 3781KPTS1987, dated August 31th 1987. about the guideline of Portable Fire Extinguisher installation to prevent fire risk. At the building ," X" hospital carried out identification of the room with its contents, nurse and exist of Portable Fire Extinguisher. According to the data exist so can be determined the necessity in planning, installation (installation, marking, usage, placement ) and inspection of the Portable Fire Extinguisher and Portable Fire Extinguisher which match to SNI 03 - 3987 -1995. With the result of The identification which has done so can be evaluated whether the Portable Fire Extinguisher has fulfill the SNI 03 - 3987 -1995. This research is done by descriptive analysis at building B, "X" Hospital 5th floor by doing identification of the room with its content, nurse and the Portable Fire Extinguisher. At the result of this research is found that the necessity manner of planning Portable Fire Extinguisher has not exist. The installation of Portable Fire Extinguisher without the hanging at the location of hard to be seen and reach. Identification of signing Portable Fire Extinguisher has not been done. The nurse still not able to use the Portable Fire Extinguisher. Inspection is done after two years. The condition of the tube not match to what has written at inspection. The result of evaluation the room with its content , nurse an Portable Fire Extinguisher has at building B , "X" Hospital 5 th hasn't fulfill the SNI 03 - 3987 - 1995. According the Portable Fire Extinguisher to SNI 03 - 3987 -1995,the improvement can be done through better management of hospital and the training of the nurse.

Abstrak :
Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan serta faktor pendukung dan kendala pemeriksaan dan pelayanan lalu lintas orang dan barang di PLBN Terpadu Nanga Badau. Selanjutnya menentukan strategi peningkatan layanan PLBN Terpadu Nanga Badau agar lebih baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teori implementasi George C. Edward III dalam buku Agustino (2017) dengan indikator, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan lintas batas. Strategi ditentukan dengan menggunakan konsep Pearce dan Robinson (2000) tentang analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi atau dikenal dengan istilah analisis SWOT. Pedoman dalam menentukan strategi pengembangan wilayah perbatasan menggunakan pendapat C.T. Wu (2001). Strategi tersebut terdiri dari investasi infrastruktur sebelum pembangunan ekonomi dimulai, investasi sektor swasta serta program kebijakan yang bertujuan memfasilitasi pengembangan lintas batas. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1992) yang dilakukan secara langsung dan terus menerus sehingga data jenuh. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa PLBN Terpadu Nanga Badau merupakan tempat keterpaduan layanan unsur CIQS dan kegiatan operasional dan maintenance. Keterpaduan pelayanan terdiri atas 6 (enam) instansi yaitu: BNPP, Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina Hewan dan Tumbuhan, Karantina Ikan dan Karantina kesehatan. Faktor pendukung pelaksanaan berupa peraturan yang jelas, sarana pemeriksaan inti serta sumber daya manusia yang berkualitas sesuai bidangnya. Faktor kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kantor pusat yang berada jauh dari PLBN, jumlah anggaran operasional dan petugas sedikit serta pola kebiasaan masyarakat melakukan lintas batas. Hasil analisis SWOT diketahui bahwa strategi yang tepat dalam meningkatan pemeriksaaan dan pelayanan lintas batas orang dan barang di PLBN Terpadu Nanga Badau adalah memobilisasi kekuatan yang ada untuk bisa meminimalisir ancaman dan mengubah menjadi peluang seperti dengan cara diversifikasi layanan dan pemeriksaan.

---

This article described and analyzed the implementation, supporting factors and related obstacles in the implementation of cross border inspections and services for people and goods at the Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau. The objective was to determine the strategy to improve the services at Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau. This research applied descriptive qualitative method. The researcher also applied implementation theory from George C. Edward III, as referred in Agustinos book (2017) with indicators, communication, resources, disposition and organizational structure, all of these elements were used to analyze the implementation of cross-border inspections and services. The strategy is determined by using the concepts from Pearce and Robinson (2000) about the analysis of the internal and external environment of the organization or better known as the SWOT analysis. The guidelines in determining the strategy for developing the border region was adapted from C.T. Wu (2001). The strategy consists of infrastructure investment prior to economic development, private sector investment and policy programs aimed at facilitating cross-border development. The source of the data were from interviews and field observations. Then, the data were analyzed based on the model from Miles and Huberman (1992). The data obtained were analyzed directly and continuously until the data reached the saturated point. In conclusion, the Integrated Cross Border-Post (PLBN) In Nanga Badau was a good model of for integrated cross border post that met the service criteria of CIQS and also for operational and maintenance activities. The integrated services consist of 6 (six) agencies, namely: BNPP (National Border Management Authority), Customs, Immigration, Animal and Plant Quarantine, Fish Quarantine and Health Quarantine. The supporting factors for the implementation of inspections and services were clear and definitive regulation, complete inspection facilities and competent human resources for this field. The obstacle factors were limited supporting facilities and infrastructure, head office which was quite distant from PLBN, limited operational budget and limited number of officials, and locals habit in dealing with cross border activities. The results of the SWOT analysis revealed that the effective strategy in improving cross-border inspections and services for people and goods in Integrated Cross Border-Post (PLBN) is to mobilize all available resources and power to minimize threats and transform them into opportunities by conducting diversification of services and inspections.