Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap kota memilikki rekam jejak literasi dan kesusatraanya masing-masing, begitu juga dengan madiun. Sastra merupakan sarana untuk mendorong manusia berfikir kritis kreatif, oleh sebab itu masyarakat perlu didekatkan dengan sastra. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan dan eksistensi komunitas sastra di Madiun. Hal itu juga sebagai wujud sumbangsih peneliti terhadap perkembangan pembelajaran sastra di Madiun. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah perkembangan komunitas sastra di Madiun dan eksisitensi komunitas sastra di Madiun."

"Disertasi ini menguraikan tentang prosesual adaptasi etnis Tionghoa Palembangdari masa kolonial (1905) hingga pembubaran Lembaga Vreemdeoosterlingen1950 pasca Konfrensi Meja Bundar. Pendekatan adaptasi dari W. Bennetdigunakan untuk melihat proses adaptasi sosial etnis Tionghoa Palembang dalamsetiap masa penguasa yang berbeda. Penelian ini menemukan bahwa kelompoketnis Tionghoa Palembang mampu beradaptasi dan mempertahankan eksistensinyadi Palembang. Tercatat bahwa proses adaptasi tersebut berlangsung sejak masaKerajaan Sriwijaya dan semakin mengkristal pada masa Kesultanan Palembang.Segi budaya dan fleksibelitas dalam aspek religi etnis Tionghoa di Palembangmemainkan peran penting, baik sebagai katalisator maupun mempermudah untukberdinamika dalam ruang Palembang. Melalui integrasi keagamaan kelompok etnisTionghoa membangun sarana/lembaga pernikahan dengan masyarakat lokal sejakmasa Kerajaan Sriwijaya, hingga masa Kesultanan Palembang. Kebudayaan etnisTionghoa yang berasal dari negeri leluhur ternyata memiliki sedikit kemiripandengan kebudayan Melayu-Islam Palembang milik masyarakat lokal, sehinggamampu berpadu tanpa terjadi friksi/ konflik. Tradisi Ceng Beng yang berpadudengan tradisi ziarah kubur (Kubro) milik etnis Tionghoa Palembang, terserapnyabahasa Tionghoa ke dalam bahasa Melayu di Palembang, hingga aspek kuliner(Pempek) yang kemudian menjadi representasi kuliner bersama sebagai identitaskota Palembang menunjukkan bagaimana kemampuan adaptasi etnis Tionghoa diPalembang.

---

This dissertation describes the process of adaptation of Palembang Chinese

ethnicity from the colonial period (1905) to the dissolution of the

Vreemdeoosterlingen Institute in 1950 after the Round Table Conference. The

adaptation approach from W. Bennett is used to see the process of social adaptation

of the Palembang Chinese ethnicity in each different ruling period. This research

found that the Palembang Chinese ethnic group was able to adapt and maintain its

existence in Palembang. It is recorded that this adaptation process took place since

the Sriwijaya Kingdom and became increasingly crystallized during the Palembang

Sultanate. In terms of culture and flexibility in the religious aspects of the ethnic

Chinese in Palembang, they play an important role, both as a catalyst and to

facilitate dynamics in Palembang's space. Through religious integration, the

Chinese ethnic group built marriage facilities/institutions with the local community

from the time of the Sriwijaya Kingdom to the Palembang Sultanate. It turns out

that the culture of the Chinese ethnic originating from their ancestral country has

little resemblance to the Palembang Malay-Islamic culture belonging to the local

community, so that they are able to blend together without friction/conflict. The

Ceng Beng tradition combined with the tradition of pilgrimage to graves (Kubro)

belonging to Palembang Chinese ethnicity, the absorption of Chinese into the

Malay language in Palembang, to the culinary aspect (Pempek) which later became

a joint culinary representation as the identity of the city of Palembang shows how

the Chinese ethnic adaptation ability in Palembang."

"Pada dasarnya, musik Cina dapat dibedakan menjadi musik tradisional dan musik modern yang mengacu pada musik populer. Munculnya musik popular seiring dengan globalisasi dan tren westernisasi di seluruh dunia. Musik popular di Cina dapat diwakili oleh tiga aliran, yaitu Gangtaiyue (港台乐), Xibeifeng (西北风) dan Yaogunyue (摇滚乐). Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana eksistensi ketiga aliran tersebut dalam musik Cina. Hal tersebut dapat diketahui dengan membandingkan ciri-ciri yang dimiliki ketiga aliran tersebut dengan ciri-ciri musik Cina. Musik populer dapat dikatakan sebagai musik Cina karena yang memproduksi dan mengkonsumsi musik tersebut adalah orang Cina. Tetapi dari segi musikalitas, hanya sebagaian musik populer yang merepresentasikan musik Cina.

---

On the principle, the Chinese music can be differentiated into traditional and modern music. The emerging of popular music goes hand in hand with the globalization and westernization trend in the whole world. In China, the popular music dan be represented by the three mainstream: Gangtaiyue (􀟓􀭆􀧁), Xibeifeng (􀩢􀹺􀚄) dan Yaogunyue (􁀨􀝏􀧁). The objective of this thesis is to examine how far the existence of three mainstream of popular music mentioned before in China's music industry. The analysis will be done by comparing the characteristics of the three mainstream of popular music with the traditional Chinese musical features. In the conclusion, popular music in China can also be counted as Chinese music as a whole because the ones who produce and consume it are Chinese. But from the musicality aspect, only a part of popular music really represents the traditional Chinese music."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah mengetahui eksistensi Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia dan independensi hakim Pengadilan Pajak terkait dengan eksistensi Pengadilan Pajak tersebut. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah eksistensi Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia dan bagaimanakah independensi hakim Pengadilan Pajak terkait dengan eksistensi tersebut. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Eksistensi Pengadilan Pajak tidak disebut tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak di Indonesia adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan oleh Kementerian Keuangan menimbulkan keraguan atas independensi hakim pengadilan pajak. Putusan Pengadilan Pajak 2011-2015 sebagian besar mengabulkan permohonan Wajib Pajak dan putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Pajak, mengindikasikan independensi hakim Pengadilan Pajak tetap dijaga walaupun pembinaan masih dua atap. Disarankan dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak agar sesuai dengan integrated justice system yang dianut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

---

ABSTRACTThe purpose of this research was to determine the existence of the Tax Court in the Indonesian judicial system and the independence of the Tax Court judge related to the existence of the Tax Court. This research question is how the existence of the Tax Court in the judicial system in Indonesia and how the independence of judges Tax Court of existence. This type of research conducted by the author is normative with descriptive qualitative research methods. The existence of the Tax Court is not mentioned expressly in the Act No. 14 of 2002 concerning the Tax Court. According to Law Number 48 Year 2009 regarding Judicial Power and Law Number 51 Year 2009 on State Administrative Court, the Tax Court in Indonesia is a special court in the administrative courts exercising judicial power to the taxpayer or tax insurer seek fairness to tax disputes. Technical assistance by the Supreme Court while organizational development, administration, and finance by the Ministry of Finance raised doubts over the independence of the tax court judge. Tax Court Decisions 2011-2015 largely granted the taxpayer and the decision of Supreme Court upheld the Tax Court's decision, indicating the independence of the Tax Court judge kept although assistancing is still two roofs. Suggested revision of Law No. 14 of 2002 concerning the Tax Court to match the integrated justice system adopted Act No. 48 of 2009"

"ABSTRAKPeneliti tertarik untuk mengungkap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) ini dikarenakan dari awal pendiriannya hingga kini memiliki sekolah tingkat SD sampai SMA berkat perjuanga sendiri dari ibu Safia Lamali. Bentuk pelayanan sosial bagi anak yatim piatu yaitu pemenuhan kebutuhan fisik, psikis dan sosial. LKS Jabal Nur telah menunjukkan keterlibatan dalam pemberdayaan bagi anak yatim piatu, maka penelitian ini bertujuan mengungkapkan eksistensi lembaga Kesejahteraan Sosial. Jabal Nur dalam memberdayakan anak-anak yatim piatu, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat. teknik pengumpulan data menggunakan terhadap penguruh panti, Dinas Sosial selaku pembina, dan anak-anak panti. temuan penelitian keberadaan LKS Jabal Nur telah berkontribusi dalam penanganan anak yatim piatu yaitu dengan memberikan pelayanan pendidikan formal dari tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Selain itu pemberdayaan bagi anak yati, piatu berupa bimbingan fisik, psikis dan sosial untuk bekal kemandirian anak. Kesimpulan bahwa wujud nyata keberadaan LKS Jabal Nur telah memberikan kontribusi dalam pelayanan akan kebutuhan pendidikan formal bagi anak yatim piatu dari tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Anak yatim piatu juga mendapatkan bimbingan fisik, psikis, dan sosial sebagai modal untuk kemandirian hidupnya. Rekomendasi guna untuk meningkatkan eksistensi Lembaga Kesejahteraan Sosial Jabal Nur, maka diperlukan membangun jejaring kerja dengan dunia swasta agar mempunyai donatur tetap. Setelah lulus SMA agar anak-anak tersebut diarahkan untuk bisa bekerja atau kuliah ke perguruan bagi anak yang berprestasi dengan biaya dari LKS Jabal Nur."

"The Absurdity Of Human Existence A Reflection Toward Albert Camus ThoughtsAlbert Camus, a Pied Noir (French-Algerian) philosopher who lived on 1913-1960, is an existentialist thinker that concerning into absurdity phenomenon on human life. Absurdity is a representation in Common Era that human existence has a serious problem with the world that surrounding them. Feeling of absurdity born when the world reject human individual life likes alienation. This conflict make human tend to die because they do not find anything on their live.Suicide is one of human reaction for their absurd life. Camus thinks that suicide is important philosophical problem that must be solved before explaining another likes, logical, metaphysical or epistemological problems. The assumption for this because, if human can not find the reason why their must be live and exist, the explaining for another aspects of life is not useful. Camus believes that human can be surviving on their absurd life because of their essence. Rebellion is the way to survive that absurdity man against all of interrupt from the world that not suitable for their existence. Human has freedom to choice how to survive according to their rationality.A critic for Camus thoughts, unless he said that suicide is a kind of magnum opus because to make it happen, an individual must dialogue with his rationality, he thinks that suicide as representation of the looser. Suicide is a sign that human weakness and cannot survive. If he against suicide, he makes a stratification to human existence that means, contradiction with his principal that human has a freedom. Suicide is one kind of rebellion, to find the meaning of live. If a human cannot find on this world, it means that this world is not a right place for them to exist."