Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This thesis examines the legal protections provided for Minority Shareholders in Family-Owned Company in Indonesia, Germany and Australia. Furthermore, it also examines whether the Company Law has provide a sufficient legal protections for Minority Shareholders in Indonesia Family-Owned Company after comparing it with an equivalent regulation in Germany and Australia. Based on the juridicalnormative research which uses statutory and comparative approach, it resulted that there are similarities and differences of Minority Shareholders protection provided by each countries. The similar protection includes: (i) Rights to attend, request and vote in GMS; (ii) Derivative Action; (iii) Rights to Repurchase Shares; (iv) Rights to Inspect the Company; and (v) Winding Up requests. Whereas the different protection includes: (i) Rights on Equal Treatment; (ii) Rights to Appoint and Revoke Management; (iii) Restraint on Contravention; dan (iv) Rights to Information. This thesis concludes that Indonesia has not provide a sufficient legal protection for Minority Shareholders compared to Germany and Australia because of the four protections which have not yet been regulated under the Company Law while such protections shall help provide a more certainty as well as a definite legal basis for Minority Shareholders to obtain their rights in Family-Owned Company. Therefore, this thesis recommends that the protections which have not yet been regulated shall be added to Company Law in order to ensure the rights of Minority Shareholders as well as to reduce oppressive act by Majority Shareholders in Family-Owned Company.

---

Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum apa saja yang diberikan kepada Pemegang Saham Minoritas di Perseroan Keluarga Indonesia, Jerman dan Australia. Selain itu juga membahas mengenai apakah Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Pemegang Saham Minoritas di Perseroan Keluarga Indonesia setelah dibandingkan dengan peraturan yang setara di Jerman dan Australia. Berdasarkan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan statutory dan comparative approach, hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ada persamaan dan perbedaan dalam Perlindungan Pemegang Saham Minoritas yang diberikan oleh masing-masing negara. Perlindungan yang sama meliputi: (i) Hak untuk Menghadiri, Meminta dan memberikan suara dalam RUPS; (ii) Gugatan Derivatif; (iii) Hak untuk Membeli Kembali Saham; (iv) Hak untuk Memeriksa Perusahaan; dan (v) Permintaan Pembubaran Perseroan. Sementara itu, perlindungan yang tidak diberikan di Indonesia meliputi: (i) Hak atas Perlakuan yang Setara; (ii) Hak untuk Menunjuk dan Mencabut Manajemen; (iii) Pengekangan terhadap Kontravensi; dan (iv) Hak atas Informasi. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai dibandingkan dengan Jerman dan Australia karena ada empat perlindungan hukum yang belum diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sedangkan perlindungan tersebut dapat membantu memberikan perlindungan yang lebih jelas serta memberikan dasar hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam mendapatkan haknya di Perseroan Keluarga. Oleh sebab itu, skripsi ini merekomendasikan bahwa perlindungan yang belum diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebaiknya dimasukkan agar lebih menjamin hak-hak Pemegang Saham Minoritas serta meminimalisir tindakan opresif oleh Pemegang Saham Mayoritas di Perseroan Keluarga Indonesia."

"The high risk of failure associated with the implementation of enterprise resource planning (ERP) system relates to resistance among employees by rejecting or sabotaging the system. Communication has been identified as a critical success factor on ERP implementation in several studies, whereas, many others do not depict any relation at all. The current study, however, argues that communication regarding the benefits of ERP system is the most critical success factor for the accomplishment of ERP implementation in family-owned company in Indonesia. Empirical data from 116 ERP users were examined by using logistic regression, which reveals that communication has significant negative effect on ERP implementation. It means the more company practices closed communication, the lesser success of ERP implementation will be achieved. Findings show that closed communication leads to poor coordination between departments which reduces the speed of problem solving in the field and causes ERP implementation in PT ABC to not be fully utilized.

---

Tingkat kegagalan yang tinggi dalam implementasi enterprise resource planning (ERP) terkait dengan konfrontasi karyawan melalui penolakan atau sabotase sistem ERP. Komunikasi diidentifikasi sebagai faktor penting dalam implementasi ERP di beberapa penelitian sebelumnya; namun penelitian lain tidak menemukan adanya hubungan. Studi ini berargumen bahwa komunikasi mengenai manfaat sistem ERP adalah faktor keberhasilan utama untuk pencapaian implementasi sistem ERP pada perusahaan keluarga di Indonesia. Data empiris dari 116 responden pengguna ERP dianalisis dengan menggunakan regresi logistik. Hasil penemuan studi ini adalah komunikasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap implementasi ERP. Artinya, semakin diterapkannya komunikasi tertutup, semakin rendah tingkat kesuksesan implementasi ERP. Temuan studi ini menunjukkan bahwa komunikasi tertutup mengakibatkan koordinasi buruk antar departemen yang berakibat pada penurunan kecepatan pemecahan masalah di masing-masing departemen dan implementasi ERP di PT ABC belum sepenuhnya berhasil."

"ABSTRACTShareholders dispute poses one of the most alarming problems in private companies, especially those that are regarded as a family owned company. The familial relations entwining the ownership and the management of a family owned company creates a big opportunity for majority shareholders to exercise their rights to the detriment of others. Various jurisdictions have addressed such issue by projecting the concept abuse of rights by majority shareholders abus de majorit . The concept is not only aimed to detect which behavior is considered as an abuse but also to provide legal measures for minority shareholders and companies. This research discusses the forms of abuse of rights committed by majority shareholders, the protection against such behavior, and the courts stance when faced with cases regarding disputes between shareholders. The juridical normative research concludes that majority shareholders tend to resort to certain forms of abuse of rights. It also found that there are several legal measures available under the Indonesian Company Law that can be used as a protection against majority shareholders abuse of rights. Moreover, the examination of cases suggests that the court tends to favor the minority shareholders interest when deciding disputes between shareholders. Nevertheless, the result of the research also suggests that there are still problems surrounding the legal measures available and that more stringent rules are needed to protect the minority shareholders and the Indonesian Companies interests.

---

ABSTRAKSengketa antar pemegang saham merupakan salah satu masalah yang paling mengkhawatirkan dalam perseroan tertutup khususnya perseroan tertutup yang merupakan perseroan milik keluarga. Hubungan keluarga yang mengikat kepemilikan dan pengelolaan perseroan milik keluarga menciptakan peluang besar bagi pemegang saham mayoritas untuk menggunakan hak mereka tanpa menghiraukan kerugian yang yang dapat diciptakan oleh hal tersebut. Pembahasan mengenai masalah ini telah dilakukan oleh berbagai Negara, dengan menciptakan konsep bernama, abuse of rights by majority shareholders abus de majorit. Konsep ini bukan hanya ditujukan untuk menempatkan perilaku apa saja yang dapat dikategorikan sebagai sebuah penyalahgunaan hak, namun juga ditujukan untuk menyediakan upaya hukum yang dapat digunakan oleh pemegang saham minoritas maupun perseoran yang merasa dirugikan. Penelitian ini membahas bentuk-bentuk abuse of rights by majority shareholders, perlindungan terhadap perilaku tersebut, dan sikap pengadilan ketika dihadapkan dengan kasus perselisihan antar pemegang saham. Penelitian yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa pemegang saham mayoritas cenderung menggunakan beberapa bentuk abuse of rights. Selain itu, penelitian ini pun menemukan adanya berbagai upaya hukum yang dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap perilaku tersebut. Eksaminasi terhadap putusan yang ada menunjukkan bahwa pengadilan cenderung mendukung kepentingan pemegang saham minoritas ketika memutuskan sengketa antara pemegang saham. Namun, penelitian ini juga menunjukkan betapa pentingnya pemberlakuan aturan yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan dalam upaya hukum yang tersedia. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keberlanjutan yang diproksikan melalui skor ESG terhadap kebijakan dividen perusahaan di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pengaruh ESG terhadap performa keuangan. Pada penelitian ini juga digunakan status kepemilikan keluarga sebagai faktor moderasi ESG. Status kepemilikan adalah dasar penting untuk menilai perilaku akuntansi perusahaan, terutama terkait pembagian dividen. Kinerja ESG diproksikan dengan skor ESG Performance Refinitiv dari Eikon. Kebijakan pembagian dividen diukur menggunakan Dividend Payout Ratio. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 42 perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020. Hasil penelitian menunjukkan skor ESG memiliki pengaruh positif pada kebijakan dividen, namun signifikansinya lemah. Selain itu didapatkan informasi bahwa ESG yang dimoderasi dengan kepemilikan keluarga memiliki korelasi negatif yang signifikansinya lemah pada kebijakan pembagian dividen. Temuan ini menunjukkan perusahaan yang memiliki ESG lebih baik, membagikan dividen yang lebih tinggi. Selain itu, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga mengurangi pengaruh positif kinerja ESG sehingga membayarkan dividen yang lebih sedikit. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dari studi sebelumnya yang belum mempertimbangkan pengaruh keberlanjutan pada kebijakan pembagian dividen, dan menambahkan informasi terkait manfaat penerapan keberlanjutan di dunia bisnis sehingga dapat digunakan sebagai rujukan oleh pelaku bisnis serta investor ketika mengambil keputusan terkait dividen.

---

This study aims to analyze the effect of sustainability performance proxied through ESG scores on company’s dividend payout policy in Indonesia. Previous studies have focused more on the effect of ESG on financial performance. This study also used family ownership status as a moderating factor for ESG. Ownership status is an important basis for company's accounting behavior, especially regarding dividend distribution. ESG performance is proxied by the ESG Performance Refinitiv score from Eikon. The dividend distribution policy is measured using the following year's Dividend Payout Ratio. This study sample consisted of 42 non-financial companies listed on the IDX for the period 2015-2020. The results show that ESG score has a positive effect on dividend policy, but the significance is weak. The ESG which was moderated by family ownership had negative correlation with dividend payout policy, but the significance is weak. This shows that companies with better sustainability performance pay higher dividends and companies owned by families reduce the influence of sustainability performance owned by companies, hence pay less dividends. This research is expected to fill the gap from previous studies which have not considered the effect of sustainability on dividend payout policy and add information regarding the benefits of implementing sustainability in the business so management and investors can use it as a reference for making dividend related decision"

"Penelitian ini menganalisis peraturan hak usul pemegang saham untuk pemilihan direktur pada perusahaan terbuka dengan struktur kepemilikan saham terkonsentrasi di Indonesia dengan membandingkannya dengan peraturan di Korea Selatan (Korea). Penelitian ini berfokus pada perusahaan terbuka dengan hubungan keluarga. Dengan menerapkan penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa kedua negara memberikan hak kepada pemegang saham untuk mencalonkan, memilih, dan memberhentikan direksi, di Indonesia, bagi perusahaan terbuka, Pasal 16 (1) dan (2) POJK No. 15/POJK.04/2020 secara khusus mengatur hak pemegang saham untuk mengajukan usulan mata acara rapat. Kedua negara juga mengatur komite nominasi, meskipun komite tersebut berada di bawah organ perusahaan yang berbeda, dan diwajibkan untuk jenis perusahaan yang berbeda. Kepemilikan untuk mengajukan suatu agenda juga berbeda, dengan Indonesia membutuhkan kepemilikan yang lebih tinggi dibandingkan Korea, yang dapat menjadi penghalang bagi pemegang saham minoritas dalam struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi untuk menggunakan hak usul pemegang saham mereka. Perbedaan lainnya adalah dalam kuorum kehadiran dan keputusan RUPS, dengan Korea membutuhkan resolusi khusus untuk pemberhentian direksi, yang membuat lebih sulit untuk memberhentikan direksi dengan performa yang kurang baik, terutama ketika mereka adalah anggota keluarga atau perwakilannya. Terakhir, Indonesia tidak mengatur mekanisme pemungutan suara apa pun, meskipun mekanisme tersebut masih dapat diterapkan, tetapi biasanya diabaikan.

---

This thesis analyze the regulations of shareholder proposal rights for director’s elections in listed companies with concentrated shareholding structure in Indonesia by comparing it to the regulations in South Korea (Korea). This research focuses on listed companies with family relations. By applying a juridical normative research, this study found that both countries’ legislations give shareholders rights to nominate, elect, and remove directors. For listed companies, Article 16 (1) and (2) of POJK No. 15/POJK.04/2020 specifically regulates shareholder rights to propose meeting agendas. Both countries also regulate nomination committees, although such committee exists under different company organs, and are obligated for different types of companies. Ownership threshold to propose an agenda also differ, with Indonesia requiring a higher threshold than Korea, which could be a barrier for minority shareholders in a concentrated shareholding structure to exercise their shareholder proposal rights. Other difference is in the attendance and decision quorums for GMS, with Korea requiring a special resolution for director’s removal, making it harder to remove non-performing directors from the board, especially when they are family members or their representatives. Lastly, unlike Korea, Indonesia did not regulate voting mechanisms, although such mechanism could still be applied but is usually ignored. "