Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berupaya untuk melakukan analisis terhadap proses sekuritisasi terhadap isu Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Joko Widodo periode 2014 s.d. 2019. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Sekuritisasi dengan metode kualititif yang didukung dengan data primer dan sekunder. Problematisasi penelitian ini berawal dari telaahan peneliti terhadap perubahan dalam kebijakan pemerintahan Joko Widodo pada periode 2014 s.d. 2019 berkaitan dengan upaya penanganan FTF ISIS asal Indonesia, dimana fasilitas repatriasi yang telah lama menjadi salah satu kebijakan pemerintah, secara drastis mengalami perubahan dimana kebijakan tersebut tidak lagi dilanjutkan setelah ISIS mengalami kekalahan pada tahun 2020. Atas dasar hal tersebut peneliti mengajukan pertanyaan penelitian “Mengapa kebijakan penanganan FTF ISIS asal Indonesia tahun 2020 berbeda dengan kebijakan pada tahun 2014-2019?”. Hasilnya, peneltian ini menunjukkan bahwa sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dapat dikatakan berhasil yang indikasinya dapat dilihat dari upaya para stakeholder dalam membingkai ancaman yang ekstensial, proses pengambilan tindakan darurat, dan cara-cara yang dianggap tidak mengindahkan aturan yang berlaku ......This study attempts to analyze the securitization process on the issue of Foreign Terrorist Fighters (FTF) carried out by the Joko Widodo regime for the period 2014 to d. 2019. The method used in this study is a qualitative method to obtain primary and secondary data, which will be analyzed further. The problematization of this research began with the researcher's study of the changes in policies taken by the Joko Widodo government in the period 2014 to d. 2019 on the issue of handling ISIS FTF from Indonesia, where repatriation facilities have long been one of the government's policies, but in 2020 the policy was no longer continued after ISIS suffered defeat. Based on the narrative of this problem, the researcher asked the research question "Why is the policy of handling ISIS FTF from Indonesia in 2020 different from the policy in 2014-2019?". As a result, this research shows that the securitization carried out by the Government of Indonesia can be said to be successful, the indications can be seen from the efforts of stakeholders in framing extensive threats, the process of taking emergency actions, and ways that are considered not to heed the applicable regulations.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan studi mengenai Analisis Potensi Ancaman dan Program Deradikalisasi yang Dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap Warga Negara Indonesia yang Terindikasi Terkait Foreign Terrorist Fighters. Kompleksitas permasalahan pada WNI yang terindikasi terkait dengan FTF dapat memunculkan potensi ancaman keamanan, dimana BNPT telah melaksanakan upaya penanganan melalui deradikalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literature. Penelitian bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menganalisa potensi ancaman yang berasal dari Warga Negara Indonesia yang terindikasi terkait dengan FTF; dan (2) mengidentifikasi dan menganalisa upaya-upaya deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT terhadap Warga Negara Indonesia yang terindikasi terkait dengan FTF. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori Deradikalisasi, radikalisasi dan Stratejik Intelijen. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Potensi ancaman yang dapat ditimbulkan dari WNI yang terindikasi terkait dengan FTF antara lain melakukan serangan teror di dalam maupun luar negeri baik secara individual/kelompok, merencanakan dan mengarahkan serangan teror, menjadi relocators, merekrut jaringan baru atau memperkuat organisasi teroris yang ada di Indonesia; (2) Hasil analisis terhadap upaya deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT terhadap WNI yang terindikasi terkait dengan FTF menunjukkan BNPT tidak memiliki strategi deradikalisasi yang komprehensif terkait penanganan WNI yang terindikasi terkait dengan FTF, BNPT juga memainkan peran yang belum optimal dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan deradikalisasi terhadap WNI yang terindikasi terkait dengan FTF.

---

This research is a literature study on the Analysis on Threat Potential and Deradicalization Program Conducted by the National Counterterrorism Agency (BNPT) against Indonesian associated with Foreign Terrorist Fighters. The complexity of the problems with Indonesian associated with FTF can lead to potential security threats, where the BNPT has carried out efforts to address them through deradicalization. This study uses a qualitative approach to data collection through interviews and literature studies. The research aims to (1) identify and analyze potential threats from Indonesian associated with FTF; and (2) identifying and analyzing the de-radicalization program conducted by BNPT towards Indonesian associated with FTF. Theories and concepts used are Deradicalisation, Radicalization and Strategic Intelligence. The results of this study are (1) Potential threats that may arise from Indonesian associated with FTF, including carrying out terrorist attacks at home and abroad both individually/in groups, planning and directing terror attacks, becoming relocators, recruiting new networks or strengthening terrorist organizations in Indonesia; (2) The results of the analysis of the deradicalization program conducted by BNPT towards Indonesian associated with FTF shows that BNPT does not have a comprehensive deradicalization strategy related to handling Indonesian associated with FTF, BNPT also plays a role that has not been optimal in implementing and coordinating the deradicalization of Indonesian associated with FTF.

Abstrak :
ABSTRAK
Fenomena foreign terrorist fighters (FTF) dalam beberapa tahun terakhir telah mendapatkan perhatian dari seluruh negara-negara di dunia. Sebutan ini diberikan kepada orang-orang yang pergi ke Suriah ataupun daerah konflik lainnya dengan tujuan berpindah ataupun berperang di sana. Sejak kejatuhan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan terbunuhnya pimpinan ISIS juga menjadi pemicu kepulangan para FTF ke negara asalnya atau yang kemudian disebut dengan returnees. Arus kepulangan para returnees ini memunculkan kekhawatiran bagi seluruh negara di dunia sebab para returnees tersebut telah mengikuti pelatihan militer sehingga pemerintah khawatir bahwa kepulangan mereka akan memunculkan aksi-aksi terorisme di negara asal. Hal ini juga terjadi di Indonesia, namun ternyata tidak semua returnees asal Indonesia yang kembali dari ISIS masih terus tergabung dalam jaringan terorisme. Beberapa diantara mereka memilih untuk berhenti dan keluar dari jaringan teroris. Keputusan mereka untuk berangkat ke Suriah hingga pulang kembali ke Indonesia dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori habitus, dekonstruksi, dan just world. Penelitian ini, menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik yang dipilih dalam proses pengumpulan data. Terdapat 20 narasumber dalam penelitian ini yang termasuk sebagai returnees dan sudah keluar dari jaringan terorisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara ketiga konsep dan teori yang digunakan dalam menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang hingga memutuskan untuk berangkat dan kemudian pulang kembali ke Indonesia hingga akhirnya tidak bergabung kembali dengan jaringan teroris. Satu faktor terpenting sebagai hasil temuan penelitian ini adalah pandangan atas dunia yang ideal yang kemudian ditunjang oleh tiga faktor lainnya yaitu radicalism, individual obligation, dan expectation gap. Ketiga faktor inilah yang membentuk faktor utama. Sehingga ketika terjadi perubahan terhadap diri individu dalam mengambil keputusan (dalam konteks ini adalah pulang ke Indonesia dan keluar dari jaringan teroris) disebabkan karena view of ideal world individu tersebut juga telah berubah. Selain faktor utama dan faktor penunjang, terdapat lima faktor pendukung yang juga memiliki kontribusi dalam mempengaruhi masing-masing pemikiran dan tindakan yang diambil oleh narasumber. Kelima faktor tersebut adalah interaction, exposure, frustration, emotional anomalies, dan ideal status and roles based on religion.

---

ABSTARCT
The phenomenon of foreign terrorist fighters (FTF) in recent years has received attention from all countries in the world. This title was given to people who went to Syria or other conflict areas to move or fight there. Since the fall of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) and the killing of ISIS leaders also triggered the return of the FTF to their home countries or later called returnees. This flow of returnees raises concerns for all countries in the world because the returnees have participated in military training so the government is worried that their return will lead to acts of terrorism in their country. This also happened in Indonesia, but apparently, not all returnees from Indonesia returning from ISIS continue to be incorporated in terrorist networks. Some of them choose to stop and get out of terrorist networks. Their decision to leave for Syria until returning to Indonesia was analyzed using the concepts and theories of habitus, deconstruction, and just world. This study, using in-depth interviews as a technique chosen in the data collection process. There are 20 speakers in this study who are included as returnees and have come out of the terrorist network. The results of this study indicate that there is an interaction between the three concepts and theories used in describing the factors that influence a person to decide to leave and then return to Indonesia until finally not re-joining the terrorist network. One of the most important factors as a result of this research is an ideal world view which is then supported by three other factors namely radicalism, individual obligation, and expectation gap. These three factors make up the main factor. So when there is a change in the individuals self in making decisions (in this context is returning to Indonesia and out of the terrorist network) due to the individuals view of the ideal world has also changed. In addition to the main factors and supporting factors, there are five assisting factors that also have a contribution in influencing each thought and action taken by the persons. These five factors are interaction, exposure, frustration, emotional anomalies, and ideal status and roles based on religion

Abstrak :
Semenjak tahun 1980-an, gelombang keberangkatan WNI ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok terorisme internasional terus terjadi hingga sekarang. Mereka yang melakukan hal tersebut disebut sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF), lalu kembali ke Indonesia menjadi returnees. Terdapat kekhawatiran returnees akan menciptakan potensi ancaman teror domestik. Penelitian ini membahas strategi untuk menanggulangi para returnees FTF yang dianalisis melalui desistance from terrorism melalui identifikasi faktor-faktor yang memungkinkan mantan pelaku returnees FTF berhenti dari kejahatan terorisme. Selain itu digunakan juga social control theory untuk memperdalam analisis secara kriminologis. Studi kasus yang diambil adalah keluarga DJW beranggotakan 26 orang yang merupakan returnees FTF yang pernah berangkat ke Suriah bergabung dengan ISIS. Hanya empat narasumber yang dipilih karena dinilai menjadi penggerak keberangkatan keluarga DJW. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dan melakukan wawancara mendalam, terungkap keluarga DJW tidak terdapat potensi ancaman karena pengaruh kekecewaan terhadap ISIS dan pengaruh proses kepulangan dari pemerintah Indonesia. Terdapat 12 dari 13 faktor desistance from terrorism pada narasumber keluarga DJW yang menempatkan keempat narasumber pada tipologi Quaternary Desistance ......Since the 1980s, the wave of Indonesian nationals departing abroad to join international terrorist groups has continued to occur. Those who engage in such activities are known as Foreign Terrorist Fighters (FTF) and later return to Indonesia as returnees. Concerns have been raised about the potential domestic terrorism threat posed by these returnees. This research discusses strategies to address FTF returnees, focusing on desistance from terrorism by identifying factors that enable former FTF returnees to cease engaging in terrorist activities. Additionally, the social control theory is employed to enhance criminological analysis. The case study selected for this study is the DJW family, consisting of 26 individuals who were FTF returnees who traveled to Syria to join ISIS. Only four key informants were chosen as they were considered instrumental in motivating the DJW family's departure. Through a qualitative research approach and in-depth interview method, it was revealed that the DJW family does not pose a potential threat due to their disillusionment with ISIS and the influence of the repatriation process facilitated by the Indonesian government. Out of the 13 desistance factors, 12 were found to be present among the DJW family informants, placing them within the Quaternary Desistance typology.

Abstrak :
Artikel ini membahas mengenai radikalisasi anak oleh orangtua yang terlibat menjadi foreign terrorist fighters FTF di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang warganya menjadi FTF di Irak dan Suriah maupun Marawi untuk bergabung dengan ISIS. Tulisan ini memfokuskan pada bagaimana orangtua meradikalisasi anaknya yang tidak memiliki pengetahuan tentang FTF untuk akhirnya bergabung menjadi FTF dan berangkat ke wilayah konflik bersama orangtuanya. Kemudian kasus tersebut akan dikaitkan dengan proses sosialisasi anak dan transmisi budaya yang didapatkannya sehingga menjadi FTF, termasuk perlindungan anak yang telah dilanggar oleh orangtuanya. Dengan acuan tersebut penulis akan melihat apa yang menyebabkan anak akhirnya terpengaruh radikalisasi orangtuanya dan ikut menjadi FTF. Tulisan ini menunjukkan terdapat beberapa rekomendasi dari penulis dalam menghadapi radikalisasi yang terjadi kepada anak. ...... This article discusses about radicalization to children by parents who involved as foreign terrorist fighters FTF in Indonesia. Indonesia is one of the countries whose members become FTFs in Iraq and Syria and also Marawi to join ISIS. This paper focuses on how parents radicalize children who has no knowledge about FTF to join as FTF and go to the conflict areas alongside their parents. And then the case will be explained with children rsquo s socialization process and cultural transmission they received until they become FTF, including the protection of children violated by their parents. With that reference, the writer will try to explain what causes the children to be influenced by their parents rsquo radicalization and become FTF. This paper shows that there are a few recommendations from the writer in facing radicalization of children.

Abstrak :
Tesis ini akan membahas kewarganegaraan ditinjau dari perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, dampak hak kewarganegaraan terhadap warga negara Indonesia yang turut serta sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF), serta saran perlindungan terhadap kewarganegaraan anak-anak dari warga Negara Indonesia yang terlibat sebagai FTF di Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung kepentingan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan untuk mencabut kewarganegaraan eks ISIS di Indonesia masih menimbulkan kontradiksi. Hukum internasional tidak memaksakan Negara kebangsaan secara langsung kewajiban untuk memulangkan anggota keluarga FTF. Meskipun demikian, beberapa komitmen yang relevan didirikan di bawah berbagai bidang internasional, hukum nasional yang mendukung repatriasiasi, sebagai pilihan terbaik untuk bertindak sesuai dengan internasional yang ada dalam kerangka kerja nasional. Dalam mengkaji status kewarganegaraan eks ISIS ini, penting untuk membedakan anak-anak dari orang dewasa karena hak atas kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan peraturan internasional Article 15 Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Article 24 Section 3 the International Covenant on Civil and Political Right, serta Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Meskipun demikian, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan mencabut kewarganegaraan anak-anak dari warga negara Indonesia eks ISIS, bisa saja mereka melakukan hal itu karena tidak dalam kondisi bisa memilih. Jika mereka diterima, maka pemerintah harus siap dengan beberapa konsekuensi. Pertama, pemerintah perlu melakukan identifikasi dan pemilahan anak-anak yang dapat dibawa kembali ke Indonesia. Kedua, menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan dengan sumber daya manusia kesehatan jiwa yang memadai untuk intervensi psikologis anak-anak tersebut. Ketiga, menyiapkan program sosialisasi dan dukungan agar masyarakat dapat menerima anak yatim piatu kombatan ISIS, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pelindungan anak yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah perlu memandang anak-anak sebagai korban, bukan pelaku. Jangan sampai mereka harus menanggung dosa yang dilakukan orang tua mereka, seperti yang terjadi pada anak-anak bekas tahanan politik. ......This thesis is aimed to discuss citizenship from the perspective of Indonesian national law and international law, the impact of citizenship rights on Indonesian citizens who participate as Foreign Terrorist Fighters (FTF), as well as advice on protecting the citizenship of children from Indonesian citizens who are involved in the FTF in the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) which can guarantee legal certainty and support the interests of human rights in Indonesia. This research is a normative legal research and uses secondary data which is analyzed descriptively with a systematic interpretation method. The results of the study revealed that the policy to revoke ex-ISIS citizenship in Indonesia still creates contradictions. International law does not impose a national State directly on the obligation to repatriate FTF family members. Nonetheless, several relevant commitments were established under various international, national laws supporting repatriation, as the best option for acting in accordance with existing international frameworks. In reviewing the ex-ISIS citizenship status, it is important to distinguish children from adults because the right to citizenship has been regulated in Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, and international regulations Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights in 1948 and Article 24 Section 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as the Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Nonetheless, the government needs to review the policy of revoking the citizenship of children of ex- ISIS Indonesian citizens, not in a state of being able to choose. If they are accepted, then the government must be prepared with some consequences. First, the government needs to identify and sort out children who can be brought back to Indonesia. Second, providing health service facilities with adequate mental health human resources for psychological intervention for these children. Third, prepare a socialization and support program so that the community can accept ISIS combatant orphans, as a form of fulfilling the obligation to protect children as regulated in Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. The government needs to view children as victims, not perpetrators. Do not let them have to bear the sins of their parents, as happened to the children of former political prisoners.

Abstrak :
Artikel ini membahas mengenai penanganan fenomena FTF yang terjadi saat ini di Suriah dan Irak. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki warga negara yang menjadi FTF di Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Tulisan ini memfokuskan pada bagaimana respon yang dimiliki pemerintah Indonesia khususnya BNPT sebagai lembaga kontra terorisme di Indonesia. Bagaimana arah kebijakan dan strategi kebijakan BNPT dalam melakukan penanggulangan terorisme. Kemudian bagaimana arah kebijakan dan strategi tersebut dibandingkan dengan penanganan Global Counter-Terrorism Forum GCTF sebagai penanganan FTF. Untuk membandingkan upaya penanangan FTF oleh BNPT, penulis menggunakan rekomendasi praktik yang dibuat oleh GCTF mengenai masalah FTF. Dengan acuan tersebut penulis akan melihat mana yang belum dilakukan oleh BNPT dan apakah semua rekomendasi tersebut dapat diimplementasikan dan sesuai sebagai kebijakan yang dimiliki BNPT dalam masalah FTF. Tulisan ini menunjukan terdapat beberapa rekomendasi GCTF yang sudah menjadi strategi dan arah kebijakan BNPT, begitu juga dengan yang belum terdapat dalam strategi dan kebijakan BNPT namun memiliki potensi untuk dilakukan oleh BNPT. ...... This article discusses the handling of current FTF phenomena in Syria and Iraq. Many countries including Indonesia have their citizens become FTF in Iraq and Syria to join ISIS. This paper focuses on how the response of the Indonesian government, especially BNPT as a counter terrorism institution in Indonesia, what is the policy direction and policy strategy of BNPT in counter terrorism, then how the direction of these policies and strategies compared to Global CounterTerrorism Forum GCTF strategy on FTF. To compare the handling efforts of FTF by BNPT, the author uses the practice recommendations made by GCTF on FTF issues. With these references the author will see what has not been done by BNPT and whether all recomendations can be implemented and appropriate as a policy owned by BNPT on FTF problem. This paper shows there are some GCTF recommendations that have become BNPT 39 s strategy and policy direction, as well as those not yet contained in BNPT 39 s strategies and policies but have potential to be undertaken by BNPT.

Abstrak :
Tesis ini membahas strategi yang digunakan Turki dalam menanggulangi ancaman foreign terrorist fighters (FTF) tahun 2014 hingga 2016. Turki adalah negara asal, negara transit, dan negara tujuan potensial bagi FTF yang pergi ke Suriah dan Irak. Kondisi ini membuat Turki menghadapi ancaman berkali lipat dibanding negara lain. Akan tetapi, Turki tidak berupaya menanggulangi ancaman FTF hingga di tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis teori penggentaran (deterrence) untuk menganalisa kebijakan dan tindakan pemerintah Turki yang sesuai dengan Resolusi DK PBB 2178 (2014). Strategi Turki dipengaruhi oleh persepsi ancaman Turki terhadap FTF. Sebelum tahun 2014, FTF tidak dipersepsikan sebagai sebuah ancaman. Di tahun 2014, FTF mulai dipersepsikan sebagai ancaman yang harus ditanggulangi. Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa strategi deterrence by denial yang digunakan Turki untuk menanggulangi ancaman FTF lebih berhasil dibandingkan strategi deterrence by punishment. ...... This thesis examines Turkey’s strategy in countering foreign terrorist fighters (FTF) threats from 2014 until 2016. Turkey is the state of origin, state of transit, and state of potential destination for FTF who go to Syria and Iraq. Because of this, Turkey constantly poses multiple threats compared to other countries. Nevertheless, the government of Turkey did not overcome the threats until in 2014. This thesis is a descriptive-analysis research with qualitative approach. Using two types of deterrence theory, the author analyze Turkish government's policies and measures which fit UNSC Resolution 2178 (2014). Turkey’s strategy higly related with its perception of threats against FTF. Before 2014, FTF was not considered as a threats to Turkey. Meanwhile, in 2014 Turkey start to perceived FTF as a threats to it’s national security. The analysis shows that in coutering FTF threats, Turkey’s strategy deterrence by denial is considered more successful than deterrence by punishment.