Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan pemerintah mengusulkan kebijakan pengenaan cukai atas plastik dan formulasi kebijakan pengenaan cukai atas plastik sebagai usaha pemerintah mengatasi masalah sampah plastik di Indonesia. Pendekatan penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan permasalahan yang disebabkan sampah plastik terhadap lingkungan membuat plastik telah memenuhi karakteristik untuk ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai, yang konsumsinya perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah mengusulkan kebijakan pengenaan cukai atas plastik. Penentuan jenis plastik yang akan ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai, koordinasi dan pembahasan yang harus dilakukan kembali dengan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Panitia Antar Kementerian karena persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menambah luas usulan dari pemerintah menjadi tantangan dalam proses perumusan kebijakan pengenaan cukai atas plastik. Salah satu upaya menjawab tantangan tersebut dengan menyelaraskan jenis plastik yang akan ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai dengan jenis plastik yang dibatasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. ......This study aims to analyze the basic considerations of the government proposing a policy on imposing excise on plastic and policy formulation in formulating policies on imposing excise on plastic as the government's effort to overcome the problem of plastic waste in Indonesia. The research approach in this thesis uses a qualitative approach through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate the problems caused by plastic waste on the environment make plastic meet the characteristics to be designated as Excisable Goods, whose consumption needs to be controlled and its use can harm society or the environment. This is the basis for the government's consideration of proposing a policy on imposing excise duty on plastic. Determining the type of plastic that will be designated as Excisable Goods, coordination and discussion must be carried out again with the Ministries/Institutions that are members of the Inter-Ministerial Committee due to the approval of the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia which increases the scope of proposals from the government becomes a challenge in the process of formulating policies on the imposition of excise on plastic. One of the efforts to answer this challenge is by aligning the types of plastic that will be designated as Excisable Goods with the types of plastic that are limited based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 75 of 2019 concerning Roadmap for Reducing Waste by Producers.

Abstrak :
Derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan kesehatan. WHO menyatakan bahwa 80% keberhasilan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas SDM kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan. Salah satu masalah strategis SDM kesehatan adalah pengembangan karier. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN khususnya bagi Apoteker, serta belum ada sinkronisasi program pengembangan karier Apoteker yang dimiliki oleh organisasi profesi Apoteker dengan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif terkait proses formulasi kebijakan dan analisis stakeholder. Data yang digunakan adalah data sekunder dari telaah dokumen dan data primer diperoleh dengan wawancara mendalam kepada para informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan seluruh stakeholder mendukung dan berkomitmen pada program pengembangan karier Apoteker. Organisasi profesi Apoteker bersama pemerintah dinilai menjadi aktor yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pola yang diharapkan sesuai untuk pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker adalah melalui sertifikasi kompetensi dan program pendidikan spesialisasi. Namun, Proses interaksi dan advokasi antar stakeholder masih belum maksimal antara pihak regulator dan pihak organisasi profesi, serta pihak user/payer belum banyak tersosialisasi terkait program pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker. Sehingga, perlu peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar stakeholder dan organisasi profesi dapat menginisiasi pembuatan Policy Brief terkait pengembangan karier Apoteker sebagai bentuk advokasi. ......The level of public health is determined by the quality of public health services. And as stated by WHO, the quantity and quality of health personnel contributing as much as 80% of the success in health services. According to Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 regarding Health Personnel article 1, Health Personnel Improvement is directed to improve the quality and career of Health Personnel. One of the current problems for Health Personnel is the career path / career improvement. There is still no regulation regarding Health Personnel’s career development aside from Health Civil Worker, especially for Pharmacist, that also suffer from the lack of synchronization of the career development program between the one from the government and the one from the Pharmacist Organization. Qualitative method is used in the research of the process of formulating the related regulations and stakeholder analysis. Primary data is acquired by doing profound interview with chosen informant, and literature research is used as secondary data. The result shows that all of the interviewed stakeholders are supporting and committing in the Pharmacist’s Career Development Program. Pharmacist Organization along with the Government are two of the most important actors regarding the implementation of this program. The competency certification and specialization education program are expected to be the right options for the Pharmacist Career Development Program. Unfortunately, the interaction, advocacy, and communication process between the stakeholders in Pharmacist Organization and the Government still need improvement, and there are many of the Pharmacist itself that not aware of the career development program. Therefore, improvement in stakeholders’ coordination and communication is a must, and the Pharmacist Organization can initiate the formulation of Policy Brief regarding Pharmacist Career Development as advocation.

Abstrak :
Saat ini, Pemerintah ingin meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada pulsa yang beralasan pola konsumsi telepon seluler yang tinggi dan berakibat gangguan kesehatan pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangannya, analisis formulasi kebijakan serta dampak yang akan terjadi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ekstensifikasi barang kena cukai di industri telekomunikasi lebih cocok dikenakan ke telepon seluler daripada pulsa. Tahapan formulasi kebijakan ini juga belum sempurna dan dampak yang dihasilkan di industri telekomunikasi lebih kepada perubahan struktur harga. ...... Currently, the Government is looking to increase excise tax function as consumer goods revenue and regulator, and to realize it by expanding excise goods on cellular phone credits due to the high amount of consumers of cellular phones, causing health problems to the population. The purpose of this research is to find out the basis of the consideration, policy formulation and analysis of the impact will occur. This research is qualitative descriptive interpretive. This research has found that the extensification excise goods on the telecommunication industry would be more suitable to be applied to the cellular phones than celluler phones credit. The steps of formulation for this policy has not yet been perfected and the effect that has resulted in the telecommunication industry has been more to the changes of price structure.

Abstrak :
Penelitian ini akan mengkaji mengenai perdebatan antar kongres dalam proses formulasi kebijakan American Recovery and Reinvestment Act pada tahun 2008. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis perdebatan dalam kongres pada salah satu provisi kebijakan tersebut, yaitu provisi Buy American yang dianggap sebagai tindakan proteksionisme. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas adanya krisis Subprime Mortgage yang terjadi di Amerika Serikat, yang kemudian menjadi awal dari krisis finansial di negara tersebut. Pada proses formulasinya, terjadi perdebatan di kongres DPR maupun senat antara Demokrat dan Republik. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya kebijakan tersebut pun berhasil diloloskan melalui pengambilan suara pada kongres. Dalam mengkaji perdebatan dalam formulasi kebijakan serta indikasi proteksionisme didalam provisi ini, penulis menggunakan teori proteksionisme serta group theory dalam pembuatan kebijakan publik.

---

This study examines the debates in United States of America 39 s Congress on American Recovery and Reinvestment Act 39 s formulation process in 2008. In addition, this study also analyzes the debate on one of those policy provisions, named as Buy American provision that is considered as a protectionist measure. This policy emerged in response to the Subprime Mortgage crisis that occurred in the United States, which later became the beginning of the financial crisis in the country. In the formulation process, there was a debate at the House of Representatives and Senate Congress between Democrats and Republicans. After going through a long process, finally the policy was successfully passed through the vote at the congress. In reviewing the debates on policy formulation as well as indications of protectionism within this provision, the author uses the theory of protectionism and group theory in public policy making.

Abstrak :
Ketahanan keluarga memiliki fungsi untuk mengukur apakah keluarga telah menjalankan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya. Tingkat perceraian yang semakin tinggi setiap tahunnya di Kota Depok mencerminkan tidak kuatnya ketahanan keluarga di Kota Depok. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok melakukan langkah konkret yakni membuat dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga di Kota Depok. Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang dari kebijakan ketahanan keluarga di Kota Depok serta menjelaskan bagaimana analisis proses formulasi dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori formulasi kebijakan yang disampaikan oleh Dunn dan Easton. Hasil penelitian menujukkan bahwa dalam proses formulasi kebijakan peningkatan ketahanan keluarga Kota Depok melalui empat tahapan yakni perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan serta mencakup tiga dimensi formulasi kebijakan. Namun keterlibatan akademisi dan unsur masyarakat dalam proses formulasi kebijakan masih sangat kurang.

---

Family resilience has a function to measure whether the family has carried out its roles, functions, duties and responsibilities in realizing the welfare of its members. The higher of divorce rate every year in Depok City reflects the lack of strong family resilience in Depok City. Therefore, the Depok City Government took concrete steps to make and establish Depok City Regulation Number 9 of 2017 about Increasing Family Resilience. The regulation aims to improve the quality of life and family livelihood in Depok City. This study discusses the formulation of policies as outlined in the Regional Regulation of Depok City Number 9 of 2017 about Increasing Family Resilience. This study aims to explain the background of family resilience policies in Depok City and explain how the analysis of the formulation process of Depok City Regulation Number 9 of 2017 about Increasing Family Resilience. The approach of this research is post-positivist with data collection techniques through interviews and literature. The main theory used in this study is the theory of policy formulation delivered by Dunn and Easton. The results of the study show that in the process of formulating a policy of increasing family resilience in Depok City through four stages, namely the formulation of problems, policy agendas, selection of policy alternatives, and policy setting and covering three dimensions of policy formulation. However, the involvement of academics and community elements in the process of policy formulation is still very lacking.

Abstrak :
Penelitian tentang Analisis Penetapan Tarif Pajak Hiburan atas Jasa Hiburan Karaoke dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok bertujuan untuk menggambarkan hal yang melatarbelakangi pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan atas kebijakan tersebut dengan tingkat kunjungan ke tempat karaoke dan terhadap perekonomian daerah. Dengan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis rangkaian penyusunan kebijakan ini, masalah publik yang melatarbelakangi formulasi, dan dampak yang mungkin muncul dengan ditetapkannya kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010. ......The research is about Analysis determination of Entertainment Tax Tariff about karaoke entertaiment services in order to optimize revenue in Depok City has a purpose to describe the underlying government in making policy rate increase karaoke entertainment tax on service, and analyze the impact of the policy with the visit to the karaoke and the regional economy. With the qualitative research approach, researchers can find out and analyze a series of policy making is, issues underlying the public formulation, and the impact that may araise with the establishment of policy rate increases karaoke entertainment tax on services in Depok City Local Legislation Number 07 Year 2010.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan proses formulasi kebijakan kenaikan Harga Air Baku (HAB) sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi regulerend Pajak Air Tanah di Kota Bandung dan menganalisis kendala yang dihadapi selama proses formulasi kebijakan tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data kualitatif. Dari hasil penelitian, proses formulasi kebijakan kenaikan Harga Air Baku (HAB) yang diatur dalam peraturan walikota ini melewati empat tahapan, yakni tahap persiapan, tahap analisis, tahap pelaporan (lokakarya 1-4), dan tahap penyusunan peraturan walikota (lokakarya 5-6). Menurut sudut pandang Wajib Pajak, kendala di dalam proses formulasi kebijakan ini adalah terjadinya miskomunikasi antara instansi yang berwenang dengan Wajib Pajak terkait dengan partisipasi Wajib Pajak dalam perumusan kebijakan. Akan tetapi, sebenarnya miskomunikasi ini tidak dapat dianggap sebagai kendala yang berarti karena tidak diharuskan adanya partisipasi Wajib Pajak dalam pembuatan sebuah peraturan walikota.

---

ABSTRACT
The study was conducted to describe the policy formulation process of increasing water prices as the government?s effort in enhancing regulerend function of groundwater tax in Bandung municipality and also to analyze any constraints which the Government faced during the process. The study was conducted with a qualitative approach and qualitative data collection. The research results revealed that there were four stages in the formulation process of increasing water prices policy: preparation stage, analysis stage, reporting stage, and legal drafting stage. From the tax payer?s point of view, the constraint of this policy formulation process was a miscommunication happened between the tax payer and the policy maker due to tax payer?s participation issue in a policy formulation process. However, this miscommunication can?t be considered as a serious constraint because tax payer?s participation is not a main requirement in establishing a major regulations. ;The study was conducted to describe the policy formulation process of increasing water prices as the government?s effort in enhancing regulerend function of groundwater tax in Bandung municipality and also to analyze any constraints which the Government faced during the process. The study was conducted with a qualitative approach and qualitative data collection. The research results revealed that there were four stages in the formulation process of increasing water prices policy: preparation stage, analysis stage, reporting stage, and legal drafting stage. From the tax payer?s point of view, the constraint of this policy formulation process was a miscommunication happened between the tax payer and the policy maker due to tax payer?s participation issue in a policy formulation process. However, this miscommunication can?t be considered as a serious constraint because tax payer?s participation is not a main requirement in establishing a major regulations. , The study was conducted to describe the policy formulation process of increasing water prices as the government‘s effort in enhancing regulerend function of groundwater tax in Bandung municipality and also to analyze any constraints which the Government faced during the process. The study was conducted with a qualitative approach and qualitative data collection. The research results revealed that there were four stages in the formulation process of increasing water prices policy: preparation stage, analysis stage, reporting stage, and legal drafting stage. From the tax payer‘s point of view, the constraint of this policy formulation process was a miscommunication happened between the tax payer and the policy maker due to tax payer‘s participation issue in a policy formulation process. However, this miscommunication can‘t be considered as a serious constraint because tax payer‘s participation is not a main requirement in establishing a major regulations. ]

Abstrak :
Kebijakan Bebas Visa Kunjungan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 dan disahkan pada tanggal 2 Maret 2016 oleh Presiden RI Joko Widodo. Kebijakan ini berisi tentang pemberian fasilitas bebas visa kepada 169 negara tertentu yang melakukan kunjungan ke Indonesia. Akan tetapi, pada tahap implementasinya, kebijakan bebas visa ini tidak mencapai target atau secara tidak signifikan meningkatkan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia dan justru menimbulkan efek-efek inefektivitas. Hal ini membuat peneliti ingin menganalisis mengenai bagaimana pemerintah menerjemahkan kebijakan ini untuk diformulasikan kemudian diterapkan sebagai upaya peningkatan kunjungan wisatawan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana formulasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan bagaimana gagasan yang ideal dalam memformulasikan kebijakan BVK. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, formulasi kebijakan dengan perspektifpolicy design. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini apabila dilihat dengan perspektif policy designakan secara ideal diterjemahkan dengan lebih mendalam mempertimbangkan keseimbangan dari dua aspek utama BVK yaitu pariwisata dan keimigrasian. ...... The Visit Visa Free Policy has been stipulated in Presidential Regulation Number 21 of 2016 and ratified on March 2, 2016 by the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo. This policy contains the granting of visa-free facilities to 169 specific countries visiting Indonesia. However, at the implementation stage, this visa-free policy did not reach the target or did not significantly increase the growth in the number of tourist arrivals to Indonesia and instead cause ineffectiveness effects. This makes researchers want to analyze how the government translates this policy to be formulated and then implemented as an effort to increase tourist visits. This research explains how the formulation of the Visa Free Visit (BVK) policy and how the ideal idea is in formulating the BVK policy. The theory used is public policy theory, policy formulation with a policy design perspective. This study used a qualitative approach and analyzed with primary data in the form of in-depth interviews and secondary data in the form of literature study. The results of this study indicate that the formulation of the Visit Visa Free policy when viewed from the perspective of the policy design will ideally be translated into more depth considering the balance of the two main aspects of BVK, namely tourism and immigration.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan penurunan dividen dan suku bunga dalam tax treaty Indonesia-Belanda efektif 1 Oktober 2017. Di era globalisasi saat ini, semakin banyak transaksi antar negara atau transaksi lintas batas dengan semakin meluasnya Terjadinya transaksi lintas batas akan menyebabkan munculnya penanaman modal asing langsung (FDI) di Indonesia. Banyaknya FDI yang masuk ke Indonesia mengakibatkan terjalinnya hubungan kerjasama antar negara lain, dengan adanya kerjasama antar negara yang menyebabkan terjadinya transaksi antar negara, subjek pajak suatu negara akan mendapatkan pemasukan dari negara lain. Dengan adanya penghasilan tersebut maka perlu diatur hak-hak perpajakannya agar tidak timbul pajak berganda. P3B Indonesia-Belanda berlaku efektif sejak 1 Januari 2004 dan kini telah diubah dengan P3B Indonesia-Belanda efektif sejak 1 Oktober 2017. Dengan dilakukannya perubahan tersebut, juga terdapat perubahan beberapa ketentuan di dalamnya. Ketentuan yang mengalami perubahan adalah ketentuan tarif mengenai dividen dan bunga. Konsep yang digunakan meliputi perumusan kebijakan publik, tahapan perumusan kebijakan, tax treaty, passive income. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perumusan perubahan tingkat dividen bunga dalam tax treaty Indonesia-Belanda masih belum memenuhi semua tahapan kebijakan publik yang ada. ......This thesis aims to analyze the process of formulating a reduction in dividends and interest rates in the Indonesia-Netherlands tax treaty effective October 1, 2017. In the current era of globalization, more and more transactions between countries or cross-border transactions with the increasingly widespread occurrence of cross-border transactions will lead to the emergence of investment. foreign direct investment (FDI) in Indonesia. The large number of FDI that enters Indonesia results in the establishment of cooperative relations between other countries, with cooperation between countries that causes transactions between countries, tax subjects of a country will receive income from other countries. With this income, it is necessary to regulate the taxation rights so that double taxation does not arise. The Indonesia-Dutch Tax Treaty has been effective since January 1, 2004 and has now been amended with the Indonesia-Netherlands Tax Treaty effective October 1, 2017. With the amendment, there are also changes to several provisions in it. The provisions that have changed are the tariff provisions regarding dividends and interest. The concepts used include the formulation of public policies, stages of policy formulation, tax treaty, passive income. This research uses a qualitative approach with field studies and documents. The results of this study indicate that in the process of formulating changes in the interest dividend rate in the Indonesia-Netherlands tax treaty, all existing public policy stages have not met.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana proses formulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 yang terbit tanggal 1 April 2019. Peraturan tersebut diundangkan karena Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku dinilai belum secara spesifik menjelaskan definisi dari Bentuk Usaha Tetap sehingga menimbulkan banyaknya sengketa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses formulasi dari kebijakan ini ditinjau dari metode formulasi kebijakan untuk mengetahui apakah dalam formulasinya kebijakan tersebut sudah memenuhi kaidah yang berlaku. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur dalam mencari data penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan jika dilihat dari teori formulasi kebijakan publik Patton dan Sawicky, dan dari teori kebijakan publik Kelsen yaitu teori grundnorm kebijakan ini tidak memenuhi kriteria yang diminta oleh kedua teori tersebut. Seharusnya pihak external diikutsertakan dalam memformulasikan kebijakan ini dan konsideran yang tepat untuk kebijakan ini seharusnya merujuk kepada UU PPh dan UU KUP ......This thesis discusses how the formulation process of the Minister of Finance Regulation Number 35/PMK.03/2019 which was published on April 1, 2019. The regulation was enacted because the applicable Income Tax Act is considered not to have specifically explained the definition of Permanent Establishments so as to cause disputes. By using a qualitative approach, this study aims to analyze how the formulation process of this policy is reviewed from the policy formulation method to determine whether the formulation of the policy meets the applicable rules. This study uses in-depth interviews and literature studies in finding research data. The results of this study concluded that when viewed from Patton and Sawicky's public policy formulation theory and Kelsen's public policy theory, namely the grundnorm theory does not fulfilled in this policy. External party should have been invited to co-formulate the policy and the right consideration for this policy should refer to the Income Tax Law and the General Provisions and Tax Procedures Law