Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di Indonesia, upaya memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) bagi perempuan mulai memperlihatkan arah lebih jelas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Strategi pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya mencapai maksud akan dilihat dari keseriusan dan konsistensi pemerintah dalam mengadopsi konsep-konsep yang relevan dengan KKG. Penelitin ini menggunakan studi dokumen sebagai metodologi. Dokumen yang diteliti adalah GBII 199-2000, Propenas 2000-2004 dan Renstra 2000-2004 dari empat bidang pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perencanaan pembangunan. Analisis dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang ditetapkan berdasarkan pengadopsian konsep-konsep yang relevan dengan GAD, PUG, WID dan Nilai Dasar KKG di setiap dokumen. Selain itu, juga dianalisis konsistensi di dalam setiap dokumen (internal) dan antar dokumen (eksternal) dalam mengadopsi konsep-konsep tersebut. Hasil analisa berupa uraian yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pembangunan pendidikan terlihat cukup serius mengupayakan pencapaian KKG. Hal ini dapat dilihat dari perhatian terhadap relasi gender laki-laki dan perempuan sebagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan dan tindak lanjut dalam bentuk affirmative action, seperti beasiswa dan kelompok belajar untuk perempuan buta huruf. Namun demikian, tidak ditemukan strategi PUG. Pembangunan pemberdayaan perempuan terlihat memenuhi semua ide dan pemikiran yang diperlukan dalam upaya mencapai KKG, namun letaknya parsial yakni di bawah pembangunan sosial budaya. Keterbatasan kedudukan dan peran serta kewenangan Kementrian Pemberdayaan Perempuan akan membuat upaya pencapaian KKG melalui strategi PUG ke dalam seluruh proses pembangunan berpotensi menghadapi kendala di masa datang. Pembangunan kesehatan terlihat cukup serius dengan kecenderungan WID cukup kuat, khususnya kesehatan reproduksi, anemia ibu hamil, KB dan sebagainya. Hal menarik berkaitan dengan pengarusutamaan gender adalah pemberian kesempatan kepada perempuan dalam pengambilan keputusan alokasi dana. DaIam upaya KKG, peran pembangunan yang dilakukan Bappenas dituangkan dalam dokumen Propenas masih terbatas di tingkat konsep dasar seperti demokrasi, akuntibilitas, transparansi, penegakan hukum dan pemerintahan yang baik. Sementara konsep efisiensi dan efekt1fitas merupakan landasan penting bagaimana melakukan perencaan pembangunan. Secara umum dapat dikatakan bahwa seluruh dokumen memperlihatkan konsistensi internal dalam mengadopsi konsep-konsep yang relevan dengan KKG. Sementara konsistensi eksternal di masing-masing bidang pembangunan bervariasi. The Government's Efforts to Promote Gender Equity and Equality in DevelopmentDewayani Attempts to promote gender equity and equality (GEE) for women in Indonesia by the Government have just started to be more apparent since the issuance of Presidential Decree No. 9 Year 2000 regarding Gender Mainstreaming in Development. Gender Mainstreaming strategy aims at ensuring planning, implementation and monitoring, evaluation as well as taking consideration on gender perspectives in order to promote gender equality and equity within family, society and nation. The objective of the study is to evaluate the government's consistency in adopting concepts relevant to GEE into the related policies. Using document study as a method, the study investigates documents of GBHN (National Development Guidance). Propenas (Five Years Development Plan) and Renstra (Strategic Plan) of four sectors of development, which are of education, health, women empowerment, and development plan. Analysis of the level of seriousness is carried out by using measurement scale based on the adopted concepts relevant to GAD, PUG (Gender Mainstreaming), W ID and the basic value of GEE in each document. The consistency in each document (internal) and between documents (external) in adopting concepts is also analyzed. The result of the analysis is presented in descriptive and qualitative manner. In the area of education, findings show that the government has extensively adopted concepts relevant to GEE as seen from the identification of gender relation as significant factor responsible for women's lack of education with affirmative action as a remedy. However, no PUG strategy has been identified. The improvement of women's empowerment seems to fulfill all of the ideas and opinion, needed to achieve GEE. Yet because it is positioned only as a partial component of socio-cultural development, and also because of the Iimited role, position and authority of the State Ministry of Women Empowerment, the efforts in achieving the GEE in all development process through PUG strategy are potentially facing constraints in the future. In the health sector the government demonstrates moderate efforts in adopting concepts relevant to GEE. On the other hand, a significant emphasis on WID is apparent, especially in the issues of reproduction health, anemia of pregnant women, and else. A positive finding for promoting GEE is opportunities for women in decision-making and budget allocation. In terms of development planning, only basic concepts relevant to GEE is adopted, such as democracy, accountability, transparency, legal enforcement and good governance, while efficiency and affectivity become fundamental concepts in planning activity. In general, it can be concluded that while each document has show internal consistency in adopting concepts relevant to GEE, it demonstrates that external consistency in each sector of development is at variance.

Abstrak :
Masalah kesehatan reproduksi merupakan masalah yang banyak di bicarakan oleh berbagai kalangan, terlebih lagi sejak diadakannya konfrensi kependudukan di Kairo pada 1994 lalu. Pembicaraan mengenai masalah kesehatan reproduksi ini tidak sepenuhnya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah biologis, melainkan juga berkaitan dengan aspek sosial budaya. Pembedaan-pembedaan yang di buat terhadap kategori pria dan wanita merupakan pembedaan yang ditentukan oleh kebudayaan. Pembedaan antara pria dan wanita ini menimbulkan dampak yaitu yang sekarang lebih di kenal dengan masalah gender. Tulisan ini berupaya melakukan suatu pengkajian terhadap masalah gender yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Fokus utama dari penelitian ini adalah pengetahuan mengenai kehamilan dan kemudian mengkaitkan pengetahuan tersebut dengan berbagai masalah gender. Penelitian ini dilakukan di kota Depok dengan mempergunakan metode penelitian kualitatif Informan yang di pilih adalah dari kalangan wanita usia reproduktif (usia 15-49 tahun) dan terutama adalah yang telah menjalani proses kehamilan. Masalah gender yang terjadi di lokasi penelitian bersumber dari struktur keluarga yang dimiliki oleh para informan. Informan cenderung membentuk struktur keluarga luas selama kehamilan dan pasta melahirkan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan berbagai masalah gender. Berdasarkan penelitian, terdapat kecenderungan pengetahuan yang dimiliki oleh pare informan tidak terlepas dari masalah gender. Pengetahuan yang dimiliki para informan tersebut antara lain merupakan pengetahuan yang diperoleh dari kerabat seniornya. Dalam hal ini pengetahuan mengenai kehamilan mengalami proses berinvolusi, yaitu dari kerabat senior kepada kerabat juniornya, atau dari ibu kepada anaknya. Selain itu, pengetahuan yang dimiliki informan juga bersumber dari dunia kesehatan modem yang diperoleh dari dokter dan dari membaca buku. Terdapat kecenderungan konvergensi dalam pengetahuan yang dimiliki oleh para informan. Kesenderungan tersebut berkait dengan masalah gender. Selain itu juga terdapat variasi dalam pengetahuan informan yang menunjukkan masalah gender yang dihadapi juga bervariasi di kalangan informal.

Abstrak :
ABSTRAK
Kesetaraan gender dalam keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk peran dan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri, Pengasuhan, perawatan dan kesehatan anak dalam keluarga merupakan kepentingan dan tanggung jawab bersama. Sehingga suami dan isteri mernpunyai tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga termasuk persoalan menyusui. Masih popular pendapat bahwa praktek pemberian ASI hanya urusan ibu. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan ayah. Secara kasat mata memang ayah tidak bisa ikut-ikutan menyusui anaknya, tetapi sebenarnya ia mempunyai peran sangat besar dalam membantu keberhasilan istri dalam menyusui bayinya. suami juga sangat berperan dalam menciptakan suasana nyaman dan tenang yang membuat kondisi psikis istrinya dalam keadaan sehat. pada waktu bayi mulai mengisap payudara ibu, akan terjadi dua refleks yang akan menyebabkan ASI keluar, yaitu refleks produksi ASI (refleks prolaktin) dan refleks pengaliran AS1 (let down reflex). Pada lei down reflex peran ayah sungguh besar. Penelitian ini berfokus pada analisis hubungan peranan perempuan dalam keluarga dan praktek pemberian ASI di Indonesia. Tujuan penelitian melihat hubungan percanan perempuan dalam keluarga dan peta perbedaan praktek pemberian ASI saja. Data yang digunakan dalam penelitian adalah Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003. Reponden penelitian adalah perempuan usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, melahirkan dan menyusui anak terakhir. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode infrensial. Metode deskriptif untuk melihat indikasi hubungan kesetraan gender dan praktek pemberian ASI, dan metode inferensial untuk menguji apakah peranan ibu dalam keluarga dengan variabel babas lain mempunyai pengaruh terhadap praktek pemberian ASI saja. Hasil penelitian menggunakan model logistik biner menunjukkan ke dua variabel peranan ibu di bidang ekonorni dan di bidang sosial dalam keluarga mempunyai pengaruh positif terhadap praktek pemberian ASI saja. Ibu yang mempunyai peranan dalam keluarga di bidang ekonomi mempunyai peluang 1,15 kali lebih besar dibanding pada ibu yang tidak setara secara statistik signifikan (nilai p --0,008). Selanjutnya, ibu yang mempunyai peranan di bidang sosial dalam keluarga berpeluang 1,24 kali lebih besar di banding yang tidak setara (nila p 0,021) signifikan secara statistik pada taraf kepercayaan kepercayaaan 0,05. Namun variabel peranan perempuan di bidang pembagian peran dalam keluarga, estimasi parameter bernilai positif namun hubungannya secara statistik tidak signifikan baik pada taraf p < 0,05 atau p < 0,10.

---

ABSTRACT
The role of mother in the family could be realized in the form of role and responsibility between husband and wife. Nursing, caring and children's health in the family are the concern and the responsibility of husband and wife all together. Therefore, husband and wife have the same responsibility to improve the health quality of the family including the problem of breast feeding. There is still a popular opinion that the breast feeding practice is only mother's responsibility, and has no relationship to the father. In the reality, indeed, the father can not involve in the case of breast feeding, but actually the father has a great role to help the successfulness of his wife an that matter. A husband has a great role to create a comfortable and peacefully situation that makes his wife's psychological condition is healthy. In the time a baby sucks the mother's breast, there are two reflections that make the milk is running out, that are production reflex (prolactin reflex) and let down reflex of the milk. In the let down reflex the role of a husband is very great. This study focuses en the analysis of the relationship between the role of mother in the family and breast feeding practices in Indonesia. The objective of this study to see the relationship between the role of mother in family y and the different pattern of the breast feeding practices. Data used in this study are 2002-2003 Indonesian Demographic and Health Survey/IDHS data. The respondents of this study were women aged 15-49 years who had born and breast fed their last child. The analysis method applied are descriptive method to see the relationship indication on breast feeding practices and inferential method to observe whether the role of mother in family has the impact on breast feeding practices. The result of the study using binner logistic model shows that two variables, economy and role, have the positive impact on breast feeding only. The mother who experienced the role of mother in family on the economy sector has the opportunity 1.15 times bigger than the mother who has not (p value = 0.008). Further, the role of mother in the society sector has the opportunity 1.24 times bigger than who has not (p value = 0.021), statistical significant in p < 0.05. However, in division of the role of mother in the family, the parameter estimation is positive, but its relation is not significant statistically, either on p < 0.05 level or p < 0.10 level.

Abstrak :
Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar dan akan semakin penting. Ratarata kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan APBN mencapai 70% tiap tahun. Semakin penting dan kompleksnya pajak menuntut cara dan strategi baru dalam pemungutan pajak. Kebijakan perpajakan yang didasarkan pada pendekatan ekonomi atau penerimaan (revenue-based approach) tidak memadai lagi karena sering mengabaikan dimensi keadilan pajak. Tesis ini mengajukan model pendekatan partisipatoris-demokratis yang berbasis tawar-menawar (bargaining-based approach) antara negara-warganegara sebagai model baru yang lebih menjanjikan. Partisipasi publik dibuka seluas-luasnya, dukungan diagregasi, dan kontestasi gagasan yang diskursif diwadahi. Dengan demikian kebijakan perpajakan akan lebih efektif sebagai bagian kebijakan publik yang transformatif. Studi kasus kebijakan perpajakan terhadap perempuan menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak harmonis atau sinkron menimbulkan distorsi dan diskriminasi. Di sisi lain, tampak partisipasi dan kesadaran publik masih rendah, dan dinamika internal birokrasi ternyata memberi peluang dan ruang perubahan yang cukup menjanjikan. Optimalisasi tax expenditure sebagai bagian dari strategi kebijakan perpajakan juga mendesak dipraktikkan. Di satu sisi tuntutan akan kepatuhan pajak ditingkatkan, di sisi lain pemastian alokasi belanja publik yang tepat sasaran dan mendorong peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan dijamin.

---

Tax is the largest source of government revenue. It will be more important in the future. The average contribution of tax to total government revenue is about 70%. While tax is more important and complex matter, it also demand a new strategy because often neglecting the justice aspect. This thesis proposes a new approach named bargaining-based approach between state and citizen as an alternative and possible promising model. The public participation is widely opened, the endorsement aggregated, and contested discursive ideas are accomodated. It means that tax policy will be more effective as a part of a transformative public policy. The thesis studying the tax policy on woman that shows not harmonious and quite discriminative. On other side, there are quite clear low public participation and awareness, but there is also exist an internal dynamic of the bureaucracy that show the chance to achieve a promising change. Tax expenditure optimalization as a part of tax policy sstrategy also urgent to be applied. There are exist a high demand on tax compliance but also public spending that will be more accountable and give a good impact on public welfare and equality.