Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu lembaga dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 2013 pada pengadaan barang/jasa tahun 2013.Sebagai tahap akhir dari proses kebijakan, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menganalisa persepsi penyedia barang/jasa di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas capaian tujuan-tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data primer melalui penyebaran kuesioner, dan studi literatur. Hasil penelitian dilihat dari tingkat persetujuan dan modus skala rating jawaban 58 responden. Hasil penelitian menunjukkan tingkat persetujuan responden atas capaian tujuan-tujuan penerapan e-procurement di Ditjen Migas yaitu : memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time 85,34 , mampu meningkatkan transparansi 82,91 , mendukung proses monitoring dan audit 81,98 , meningkatkan akuntabilitas 80 , meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 79,56 dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan 78,97 . Sehingga pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Ditjen Migas terlaksana dengan baik sesuai tujuannya.

---

Directorate General of Oil and Gas as one of the institutions under the Ministry of Energy and Mineral Resources began to carry out the policies of the electronic procurement of goods services after the issuance of Presidential Decree No. 1 year 2013 on the procurement of goods services in 2013.As the final stage of the policy process, it is necessary to evaluate the implementation of the policy. Evaluation is done by analyzing the perception of providers of goods services in Directorate General of Oil and Gas on the achievement of the e procurement goals which written in Presidential Decree No. 54 year 2010 on Government Procurement of Goods Services. This research uses quantitive descriptive approach with primary data trough questioneires spread and literature study.

Result of this research is seen from 58 respondens level of agreeness and rating scale mode on the answer of the quesioneire. Research result shows respondens level of agreenes on the goals of e procurement implementation at Directorate General of Oil and Gas are fulfill the need of real time information access 85,34 , able to increase transparency 82,91 , support monitoring and audit 81,98 , increase accountability 80 , increase market access and fair competition 79,56 and improve efficiency on procurement process 78,97 . So the implementation of the electronik procurement of goods services in Directorate General of Oil and Gas performing well as the goals."

"Teknologi yang semakin melesat maju mengakibatkan kegiatan jual-beli barang menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Bukan hanya barang yang memilki bentuk fisik, tetapi juga barang-barang dalam bentuk digital. Demikian juga dengan kegiatan hiburan dimana kegiatan berlangganan streaming online menjadi alternatif pilihan hiburan di masa pandemi. Penelitian ini membahas mengenai administrasi pajak pada penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi PMSE atas pemanfaatan produk digital melalui kegiatan berlangganan streaming online dari luar daerah pabean pada transaksi business-to-consumer. Penelitian ini juga membahas mengenai strategi pengawasan pemungutan PPN dalam transaksi PMSE atas pemanfaatan produk digital melalui kegiatan berlangganan streaming online ini. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi komparasi. Perbandingan dengan UU GST Australia, UU IGST di India dan UU JCT di Jepang digunakan sebagai komparasi administrasi perpajakan dengan peraturan PMSE yang berlaku saat ini di Indonesia yang peraturan teknisnya diatur dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup jelas pada aspek administrasinya, yang meliputi ketentuan dalam pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), definisi mengenai objek pajak digital, pihak pemungut PPN atau VAT Collector serta tata cara pemungutan dan pelaporan PPN/GST yang terutang dalam kegiatan berlangganan online streaming. Sementara itu, belum ada pengawasan terkait pemajakan dalam pengimplentasian peraturan PMSE di Indonesia. DJP masih mengandalkan kesukarelaan pemungut PPN PMSE kegiatan online streaming untuk melaporkan PPN yang dipungut (voluntary tax compliance). DJP belum memiliki perbandingan transaksi kegiatan berlanggan online streaming yang sebenarnya.. Dari situasi serta kondisi ini, DJP perlu segera melakukan improvement khususnya pada system e-government dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

---

The evolusion of technology nowadays makes buying and selling activities of goods easier to do. Not only goods that have physical form, but also all goods in digital form. Likewise with entertainment activities especially during this pandemic situation, all done through internet. This study discusses tax administration on the policy of collecting Value Added Tax (VAT) in PMSE transactions on the use of digital products through online streaming subscription activities from outside the customs area in business-to-consumer transactions. This study also discusses the strategy of controlling VAT reporting in PMSE transactions on the use of digital products through this online streaming subscription activity. The research method was carried out with a qualitative approach through comparative study. Comparison with the Australian GST Law, the IGST Law in India and the JCT Law in Japan are used as a comparison of the design of tax administration policies with the PMSE regulations currently in effect in Indonesia whose technical regulations are regulated in PMK No. 48/PMK.03/2020. The results of this study indicate that there are quite clear differences in the administrative aspects. These differences include provisions for registration as a Taxable Entrepreneur (PKP), definitions of digital tax objects, VAT collectors or VAT Collectors and procedures for collecting and reporting VAT/GST payable in online streaming subscription activities. Meanwhile, there is no law enforcement in control related to taxation in the implementation of PMSE regulations in Indonesia. DJP still relies on the voluntary tax compliance of PMSE VAT collectors in online streaming activities to report the VAT collected. DJP does not have a comparison of actual streaming online subscription activity transactions. Thus, it is necessary to create a VAT reporting monitoring system on the PMSE Portal provided by e-government system. From this situation and condition, DGT needs to immediately make improvements, especially in the e-government system in the context of tax intensification and extensification."

"Prestasi kerja perawat pelaksana merupakan penampilan kerja perawat, baik kuantitas maupun kualitas dalam melaksanakan asuhan keperawatan kepada klien yang menjadi tanggung jawabnya. Prestasi kerja perawat dapat dinilai dari kualitas pelayanan keperawatan, kualitas personil perawatnya, kepuasan kerja, dan disiplin kerja. Prestasi kerja perawat yang tinggi merupakan cerminan kualitas pelayanan keperawatan yang dapat memenuhi kepuasan klien. Prestasi kerja perawat diprediksi dapat dipengaruhi oleh peran kepala ruangan meliputi peran interpersonal, informasional dan peran pengambilan keputusan. Dalam proses pelayanan keperawatan ketiga sub variabel secara bersama-sama mempunyai kontribusi terhadap prestasi kerja perawat pelaksana.Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, yang bertujuan untuk melihat hubungan antara peran kepala ruangan dengan prestasi kerja perawat pelaksana dalam periode waktu yang bersamaan. Penelitian ini dilaksanakan di RSUP Persahabatan dengan populasi 245 orang dan sampel 156 orang perawat pelaksana di Instalasi Rawat Inap, pada tanggal 19 Juni s/d 5 Juli 2002. Instrumen penelitian ini terdiri dari 25 pernyataan untuk mengukur peran kepala ruangan dan 30 pernyataan untuk mengukur prestasi kerja perawat pelaksana.Hasil analisis statistik bivariat dengan uji kai kuadrat didapatkan peran kepala ruangan (interpersonal, informasional dan pengambil keputusan), semuanya berhubungan secara bermakna dengan prestasi kerja perawat pelaksana. Sedangkan untuk variabel confounding ( usia, pendidikan, lama kerja, jenis kelamin, status perkawinan ), ternyata tidak ada yang berhubungan secara bermakna dengan prestasi kerja perawat pelaksana. Hasil analisis statistik multivariat dengan uji regresi logistik ganda didapatkan peran interpersonal dan informasional kepala ruangan yang paling berhubungan dengan prestasi kerja perawat pelaksana. Untuk variabel confounding, hanya pendidikan yang paling berhubungan dengan prestasi kerja perawat pelaksana. Sub variabel informasional mempunyai kontribusi paling besar terhadap prestasi kerja perawat pelaksana setelah dikontrol dengan sub variabel interpersonal dan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada pimpinan RSUP Persahabatan, kiranya dapat meningkatkan penampilan kepala ruangan dalam melaksanakan perannya melalui pelatihan atau pendidikan manajemen keperawatan serta meningkatkan prestasi kerja perawat pelaksana melalui pendidikan baik formal maupun informal. Bagi peneliti lain agar dapat melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metoda observasi dan wawancara mendalam, terhadap populasi dan sampel yang lebih luas.

---

The Correlation between the Role Appearances of the Head Nurse with the Performance of Nursing Associate in The Instalasi Rawat Inap RSUP Persahabatan Jakarta, 2002The performance of nursing associate is an appearance of nurses, either quantity or quality in caring for their patients who have become their responsibility. The performances of nurses consist of to their applying for their good services, qualified skill, satisfying work and disciplinary work. The high performance of nurses is the reflection of nursing services quality. This can fulfill the patients? satisfaction. The performance of nurses is predicted can be influenced by the role of head nurse. Which consist of interpersonal, informational, and decisive roles. In the process of nursing, the three sub variables contribute to the performance of nurses.This research was quantitative research with the approach of cross sectional, whose purpose is to observe the correlation between head nurse role and the performance of nursing associate at the same period. The research conducted in RSVP Persahabatan with population 245 and sample 156 nursing associates in Instalasi Rawat Imp, from June 19 until Juli 5 2002, The instruments include 25 questionnaires to survey the head nurse and 30 questionnaires to performance of nursing associate.The results of bivariate statistic with chi-square are gained from the role of head nurse (interpersonal, informational and decisive), all are significantly related with the performance of nursing associate, while for confounding variables ( age, education, work length, sex and marriage status ), are not obviously correlated significantly with the nursing associate performance. The result of multivariate statistic with the regression test of double logistic is found the role of interpersonal and informational of head nurse, has a significant correlation with the performance of nursing associate, for confounding variable only sub educational variables have a significant with the performance of nursing associate, while the sub-informational variable has the greatest contribution to the achievement of nurses after being controlled with interpersonal and educational sub variable. Based on result of the research is suggested to the director of RSVP Pesahabatan, the develop both of appearance of head nurse on duty through nursing management education or training and informal. For others researchers to continue this research with observation and interview methods deeper for population and sample wider than research."