Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tap MPR No. IV/ MPR/ 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, telah memberikan peluang yang semakin terbuka bagi kemandirian daerah untuk berkreasi secara pro aktif mengatur rumah tangganya. Pengaturan rumah tangga secara teknis juga diatur dafam PP Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman perangkat Daerah. Hasil penataan perangkat daerah Pemda Propinsi. Kabupaten dan Kota yang ada saat ini pasta PP nomor 84 tahun 2000 disinyalir telah menciptakan bentuk-bentuk perangkat daerah yang dari sisi jumlah, besaran unit organisasi dan bentuknya cenderung membesar dan gemuk. Terkait dengan kecendrungan ketidak efisien dan efektifitasnya pengorganisasian perangkat daerah yang ada, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan revisi terhadap PP nomor 84 tahun 2000. Dalam PP No 8 tahun 2003, penataan diatur perangkat daerah dengan memperhatikan hasil perhitungan skor yang akan menentukan dan menetapkan kriteria dan bentuk organisasi yang bersangkutan serta batasan maksimum untuk Dinas dan Lembaga Teknis Daerah. Sehubungan dengan itu, tentunya penerapan PP 8/2003 membawa beberapa konsekuensi, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai kemungkinan diimplementasikannya PP nomor 8 tahun 2003 dimaksud. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana dampak diterapkannya PP 8/2003 terhadap kelembagaan jumlah perangkat daerah yang ada saat ini, dan terhadap kemungkinan munculnya potensi konflik (Potensi konflik merupakan jumlah unit perangkat daerah yang mengalami likuidasi/perampingan sebagai akibat diberlakukannya PP nomor 8 tahun 2003 dengan asumsi semua Pemda dalam penataan organisasinya menerapkan batasan maksimun yang ditetapkan, untuk kabupaten/kota 22 perangkat bereselon II dan untuk Propinsi 18 perangkat bereselon II). Dari hasil analisis dan pengujian yang penulis lakukan ditemukan bahwa: · Terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan pada Pemda Propinsi., Pemda Kabupaten dan Pemda Kota. · Terdapat hubungan yang sangat signifikan antara variabel potensi konflik dengan jumlah perangkat daerah suatu pemda. Sementara variabel lainya tidak cukup signifikan mempengaruhi potensi konflik. · Elatisitas potensi konflik terbesar terjadi pada Pemda Kabupaten yang diikuti dengan Pemda Kota dan Pemda Propinsi. Dari 30 Pemda Propinsi yang ada,1O% mengarah untuk terciptanya konflik yang sangat tinggi, sisanya 86,7% memiliki potensi konflik yang relatif sedang dan 3,3 % lainnya memiliki potensi konflik rendah. Namun secara rata-rata nasional ada 8,8 atau 9 unit perangkat daerah yang harus dirampingkan bila diterapkan PP nomor 8 tahun 2003 dengan konsisten. Dari 88 pemda Kota, 22,7% mengarah munculnya potensi konflik yang sangat tinggi, 76,13% mengarah pada dimungkinkannya penerapan PP 8/2003, sedangkan sisanya yang lain yaitu 1,13 % lainnya relatif potensi konflik sedang. Dengan rata-rata nasional ada 0,4 Unit Perangkat daerah yang akan mengalami perampingan. Dari 287 Pemda Kabupaten, 1,4 % mengarah untuk diimplementasikannya PP nomor 8 tahun 2003, 71,42°/o lainnya mengarah pada kemungkinan diimplementasikannya PP nomor 8 dengan mengikuti pola maksimum sementara sisanya yaitu sebesar 27,5 % adalah Pemda Kabupaten yang memiliki potensi konflik tinggi yaitu pemda yang mengalami perampingan sebanyak rata-rata 2,3 unit perangkat daerah. Terkait dengan hasil temuan tersebut, penulis menyarankan bahwa implementasi PP 8 tahun 2003 perlu diiakukan dengan hati-hati dan dan dalam jangka pendek tidak semua pemda dapat diberlakukan secara generalisir dengan menerapkan batasan maksimum.

Abstrak :
Penelitian atau kajian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Bhenyamin Hoessein Tahun 1993, dimana Kemampuan Administrasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi besarnya otonomi daerah tingkat II. Penelitian ini berawal dengan melihat dari indikator efisiensi dan efektivitas, sebagai mana diamanatkan oleh Undang-undang No.5 Tahun 1974, yakni pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam rangka meningkatkan daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas) penyelenggar--aan pemerintahan di daerah, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini mengkaji mengenai : Besarnya kemampuan administrasi daerah di Kotamadya Dati II Bandar Lampung dibandingkan dengan Kabupaten Dati II Lampung Selatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan administrasi daerah tingkat II tersebut, antara lain meliputi keadaan organisasi pemerintahan daerah, kepegawaian daerah, dan keuangan daerah. Penelitian ini mengkaji data sekunder baik di tingkat nasional, propinsi dan di Kotamadya Dati II Bandar Lampung serta Kabupaten Dati II Lampung Selatan. Data tesebut terbatas dalam kurun waktu Pelita V (T.A. 1989/1990 s/d 1993/1994). Tipe penilitian ini adalah diskriptif analisis, dengan analisis bersifat kualitatif. Hasil penelitian/kajian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan administrasi daerah di Kotamadya Dati II Bandar Lampung tergolong sedang dan Kabupaten Dati II Lampung Selatan tergolong rendah. Hal ini sesuai indikator efisiensi, efektivitas dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan data dan perhitungan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan administrasi Dati II adalah faktor organisasi pemerintahan daerah, kepegawaian daerah dan keuangan daerah. Dari ketiga faktor tersebut yang dominan mempengaruhi kemampuan administrasi daerah adalah faktor keuangan daerah.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada tnggapan pemohon (penerima pelayanan) terhadap tingkat kualitas pelayanan pengangkatan notaris pada Sub Direktorat Notarial, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Periode Tahun 2004 - 2006 di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penelitian ini termasuk peneiitian deskriptif dengan menggunakan survey. Model operasional penelitian menggunakan SERVQUAL yang bersumber dari Zethaml, Valarie A. Leonard L. Berry. And A. Parasuraman. April 1996, The Behavioral Conseaueces of service Quality. Journal of Marketing. Model ini mcncakup perhitungan perbedaan antara harapan dan persepsi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 74 notaris yang ada di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang telab diangkat menjadi notaris pada tahun 2004 .-2006. Variabel yang diukur adalah variabel kualitas pelayanan pengangkatan notaris. Indikator untuk mengukur kualitas pelayanan pengangkatan notaris adalah reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible. Teknik pengolahan data menggunakan program SPSS for windows versi 13. Metode analisis data dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap tabulasi dan tahap penerapan data. Dari analisis terhadap hasil penelitian, disirnpulkan bahwa tingkat harapan pemohon (penerima pelayanan) lebih tinggi daripada tingkat persepsi mereka, artinya tingkat kualitas pelayanan pengangkatan notaries masih tergolong buruk. Tanggapan mayoritas pemohon (penerima pelayanan) menaruh harapan yang tinggi terhadap dimensi responsiveness dan assurance. Mayoritas pemohon memilih 3 masalah utama dalam pelayanan pengangkatan notaris, yaitu waktu pengurusan yang terlalu lama, prosedur yang berbelit-belit dan informasi yang kurang jelas. Mayoritas pemohon juga menentukan bahwa dasar penentuan formasi jabatan notaris yang ideal adalah faktor pertumbuhan ekonomi per wilayah. Hasil penelitian menyarankan bahwa pendalaman materi mengenai tugas pelayanan yang prima kepada petugas perlu dilakukan; prosedur operasional standar (pos) harus dibenahi; forum koordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu dibentuk; dan faktor pertumbuhan ekonomi per wilayah harus menjadi dasar utama pembentukan formasi jabatan notaris yang ideal.

---

This research focuses on applicants responds (customers) to level of service quality at Sub Directorate of Notary, Directorate of Civil Administrative Affairs, Directorate General Legal Administrative Affairs (Case Study: Notary Service Period 2004 - 2006 In DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi). This research is descriptive using data survey. The model of research operational uses SERVQUAL from Zethanrl, Valarie A. Leonard L. Berry. And A. Parasuraman. April 1996, The Behavioral Conseaueces of service Quality. Journal of Marketing. This Model consists of a calculation of the gap between expectation and perception. The Respondents in this research are 74 notaries in DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi who have been inaugurated as notaries in 2004 ? 2006. The Variable measured is variable of notary service quality_ The indicators to measure notary service quality are reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible. Technique of data processing uses program SPSS for windows version 13. Method of data analysis are done through validity and reliability tests. Data analysis consists of three steps which are preparation, tabulation and data application. From data analysis, there are some conclusions that the level of applicants expectation (customer expectation) is higher than the level of their perception, which means that the level of notary service quality is in poor category. The majority applicants respond (customers) show high expectations to responsiveness and assurance dimensions. Majority of applicants point out that 3 main problems in notary service, which are service time is longer than expected, the complicated procedures and unclear information. Majority of applicants also identify that the ideal notary formation should be based on economic growth per area factor. The results suggest that material deepening on excellent service for officials needs to be applied; standard operational procedures (sop) should be improved; the coordination forum with Indonesian Notary Association (INA) should be formed; and factor of economic growth per area should be main consideration in formulating ideal notary formation.

Abstrak :
The particular goal of this research is know explicitly the empirical description on " The Influence of Government Culture and Government Organization to Performance of Local Government in service to society" location of this research was done in Province of DKI Jakarta with basic consideration as a region which is full of problem espicially on government issues to be researched. Main problem of the research was how is the influence of government culture and government organization of local government in service implementation to society done by The Service Sectors of DKI Jakarta Prpvince in giving service to community as a policy option of local government responsibility to overcome various social problem espicially unemployment proverty, defile settlement, disorder, traffic jam and population density which are raising ore in province of DKI Jakarta . This research used theories of government culture, government organization, local government performance and community service. Based on those theories it was designed by using quantitative methods with survey research based on research object. The result of the research was tasted by using Pah Analysis Formula developed by Swall Wright with data nalysis strategy using Linear Structure relations (LISREL). The result showed that empirically, government culture and government organization were partially or collectively in influenced the performance of local government, is the performance of Dinas in service implementation to society because government culture is still oriented to power culture , not service culture oriented. Moreover, it's influenced by very hierarchical government organization design with procedural job pattern had caused slow responsive and responsibility of government in overcoming the problems appear in community. Slow responsibility of local government performance to various issues appears in society caused the degree of trust and participation of society are getting lower to local government.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas relasi sosial yang timbul dari desain yang mengacu pada efektifitas organisasi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai salah satu pelaksana fungsi hubungan masyarakat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Kerangka teori yang dipakai adalah Teori Etzioni tentang Struktur dan Otoritas, Teori Tindakan Sosial dan Teori Desain organisasi oleh Snyder et al. yang membahas aspek pengelompokan unit kerja, koordinasi, rentang kendali, relasi pelaporan dan standarisasi. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara desain organisasi dengan dampak relasi social dan efektifitas organisasi itu sendiri. Ini mengonfirmasi Teori Etzioni tentang Strukur dan Otoritas. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga diperlukan pengukuran kuantitatif untuk melengkapi temuan-temuan kualitatif tersebut.

---

ABSTRACT This thesis discusses the social relations that arise from the design that refers to the effectiveness of the organization of Data and Information Center (Pusdatin) as one of the implementers of the public relations function of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI). The theoretical framework used is Etzionis Theory of Structure and Authority, Social Action Theory and Organizational Design Theory by Snyder et al. which discusses aspects of grouping of work units, coordination, span of control, reporting relations and standardization. The approach used is qualitative method with observation, in-depth interview and document study. The results showed that there is a close relationship between the design of the organization with the impact of social relations and the effectiveness of the organization itself. This confirms Etzionis Theory of Structure and Authority. This research is qualitative, so quantitative measurement is needed to complement these qualitative findings.

Abstrak :
Tesis ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian kualitatatif yang dilakukan peneliti terhadap program pengembangan ekonomi masyarakat berupa pendampingan usaha yang diimplementasikan Wahana Visi Indonesia di Area Development Program Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini peneliti berusaha menggambarkan mengenai proses pemberdayaan yang dilakukan, bagaimana hambatan dan faktor pendukung yang ditemui, serta mengungkapkan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi program setidaknya melalui 5 tahapan, yaitu: rekrutmen, bootcamp, pembuatan kesepakatan, implementasi pendampingan, dan terminasi. Terdapat 4 faktor pendukung yang ditemui, dan 7 faktor penghambat program. Dengan melihat hasil yang didapat, maka perlu dikembangkan sebuah sistem yang mampu mengakomodir pendapat dari dari semua pengusaha lewat pengembangan forum usaha, serta memfasilitasi usaha untuk masuk kedalam pasar yang lebih tinggi. ......This thesis is a discussion of the results of the qualitative research conducted by researchers on the empowerment program in the form of business assistance, implemented by Wahana Visi Indonesia in Area Development Program Jatinegara, East Jakarta. In this descriptive research the researcher tries to describe the empowerment process carried out, how the obstacles and supporting factors are encountered, and express the efforts made in overcoming them. The results of the study stated that the implementation of the program at least through 5 stages, namely: recruitment, bootcamp, making agreements, implementing assistance, and termination. There are 4 supporting factors encountered, and 7 inhibiting factors for the program. By looking at the results obtained, it is necessary to develop a system that is able to accommodate the opinions of all entrepreneurs through the development of business forums, and facilitate efforts to enter into higher markets.

Abstrak :
Keunggulan organisasi tercermin melalui proses komunikasi organisasi yang terjadi, termasuk komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin melalui gaya kepemimpinan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan trasnformasional Arya Sinulingga dan bagaimana gaya kepemimpinan tersebut membentuk kompetensi komunikasi Tim SKB. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif yang mengacu pada paradigma post-positivistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional yang dimiliki oleh Arya Sinulingga diwujudkan melalui pemberian arahan atau instruksi kerja yang merangsang tanggung jawab dan kemandirian sebagai perkembangan profesional anggotanya, pemberian motivasi secara konstan, mendorong kolaborasi anggota, dan menyasar kinerja tingkat tinggi, inovatif, serta kreatif. Arya Sinulingga selaku pemimpin menganggap penting kompetensi komunikasi untuk dimiliki oleh anggota Tim SKB. Secara umum, anggota Tim SKB merasakan ada peningkatan pada diri masing-masing terkait dengan knowledge competency, sensitivity competency, skill competency, dan values competency berkat dukungan gaya kepemimpinan transformasional yang dimiliki oleh Arya Sinulingga. Tim SKB yang bekerja pada sektor pemerintahan yaitu Kementerian BUMN, dengan hasil kerja menyangkut masyarakat telah menghasilkan kinerja yang baik serta kompetensi komunikasi yang mumpuni, berkat komunikasi organisasi yang berjalan dikomandoi Arya Sinulingga, khususnya gaya kepemimpinan transformasional yang dimilikinya. ......Organizational excellence is reflected through the organizational communication process that occurs, including leadership communication through certain leadership styles. This study aims to analyze Arya Sinulingga's transformational leadership style and how it shapes the communication competencies of Tim SKB. This study employs descriptive qualitative method which refers to the post-positivistic paradigm. The results of the study shows that transformational leadership style possessed by Arya Sinulingga is manifested through providing direction or work instructions that stimulate responsibility and independence of Tim SKB, provide constant motivation, encourage member collaboration, and target innovative, high levels performance. Arya Sinulingga considers it is important to have communication competencies for Tim SKB. In general, the members of Tim SKB felt that there was improvement in terms of knowledge competency, sensitivity competency, skill competency, and values competency due to the support of Arya Sinulingga's transformational leadership style. As a team working in the government sector, Tim SKB has produced good performance and qualified communication competencies due to the organizational communication that runs under the command of Arya Sinulingga, especially through his transformational leadership style.

Abstrak :
The application og government regulation number 22/1999 on local goverment has an important effecta effect on the development on local governent......

Abstrak :
Fenomena sosial anak jalanan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang tidak kunjung usai di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Keberadaan anak jalanan tidak lepas dari masalah sosial lainnya seperti kemiskinan pada keluarga dan kurangnya akses pendidikan yang memperburuk akses mereka terhadap hak-hak dasar. Pertumbuhan jumlah anak jalanan setiap tahun mengindikasikan bahwa intervensi yang ada belum cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Pemerintah sudah berupaya untuk memberikan penanganan masalah anak jalanan dengan penyediaan Lembaga Kesejahteraan Anak dan penyediaan bantuan melalui Dinas Sosial. Selain upaya yang dilakukan pemerintah diperlukan juga upaya dari pihak non pemerintah untuk mewujudkan bantuan sosial kepada anak jalanan yang lebih komprehensif, salah satunya adalah bantuan sosial yang diberikan oleh Non Government Organization (NGO). Penelitian ini akan melihat peran organisasi non pemerintah (NGO) dalam menangani masalah anak jalanan melalui program bantuan yang diberikan oleh 3 NGO yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah literature review dengan pendekatan critical review dimana tiga jurnal yang menjadi acuan adalah The Management of Education Center Programs for Street Children Empowerment in a Non-Governmental Organization (NGO), Partisipasi Yayasan Emas Indonesia dalam Program Pembentukan Karakter Anak Jalanan dan Pelayanan Sosial Pada Anak Jalanan (Studi Kasus Pelayanan di Rumah Singgah Dukuh Semar Kota Cirebon). Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu bulan Februari sampai Juni 2024. Fokus penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran dan implementasi program yang dijalankan oleh NGO dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa NGO memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyediakan berbagai layanan yang mendukung kesejahteraan anak jalanan, termasuk layanan kesehatan, pendidikan dan dukungan emosional. Lewat program yang disediakan oleh NGO, anak jalanan bisa merasakan dampak positif seperti perubahan perilaku, peningkatan kemampuan akademis, dan kemampuan bertahan hidup karena dibekali oleh pelatihan softskill dan kewirausahaan yang membuat anak jalanan memiliki harapan untuk bisa meraih kehidupan yang lebih sejahtera. Namun penelitian juga mengungkapkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan sumber daya dan dukungan berkelanjutan, yang membuat pelaksanaan program sebaiknya bisa dilaksanakan secara komprehensif dan saling melengkapi. Temuan ini memberikan dasar untuk pengembangan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah anak jalanan di masa mendatang. ...... The social phenomenon of street children remains a persistent issue in major cities across Indonesia. The presence of street children is intertwined with other social problems such as family poverty and lack of access to education, which further hampers their access to basic rights. The annual increase in the number of street children indicates that current interventions have not been effective enough in improving their welfare. The government has attempted to address the issue of street children by providing Child Welfare Institutions and assistance through the Social Services Department. In addition to these efforts, there is also a need for initiatives from non-governmental entities to provide more comprehensive social assistance to street children, one of which is through the support provided by Non-Governmental Organizations (NGOs).This study examines the role of NGOs in addressing the issue of street children through the support programs offered by three different NGOs. The method used in this research is a literature review with a critical review approach, focusing on three key journals: "The Management of Education Center Programs for Street Children Empowerment in a Non-Governmental Organization (NGO)," "Participation of Emas Indonesia Foundation in the Character Building Program for Street Children," and "Social Services for Street Children (Case Study of Services at Rumah Singgah Dukuh Semar, Cirebon City)." The research was conducted from February to June 2024. The focus of the study is to identify and analyze the roles and implementation of programs run by NGOs to enhance the welfare of street children. The findings of the research show that NGOs have a significant contribution in providing various services that support the welfare of street children, including healthcare, education, and emotional support. Through the programs provided by NGOs, street children experience positive impacts such as behavioral changes, improved academic skills, and survival skills due to soft skills and entrepreneurship training, giving them hope for a better life. However, the research also reveals challenges in program implementation, such as limited resources and sustainable support, which suggest that the programs should be implemented comprehensively and complementarity. These findings provide a foundation for the development of more effective and sustainable strategies to address the issue of street children in the future.

Abstrak :
Fenomena sosial anak jalanan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang tidak kunjung usai di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Keberadaan anak jalanan tidak lepas dari masalah sosial lainnya seperti kemiskinan pada keluarga dan kurangnya akses pendidikan yang memperburuk akses mereka terhadap hak-hak dasar. Pertumbuhan jumlah anak jalanan setiap tahun mengindikasikan bahwa intervensi yang ada belum cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Pemerintah sudah berupaya untuk memberikan penanganan masalah anak jalanan dengan penyediaan Lembaga Kesejahteraan Anak dan penyediaan bantuan melalui Dinas Sosial. Selain upaya yang dilakukan pemerintah diperlukan juga upaya dari pihak non pemerintah untuk mewujudkan bantuan sosial kepada anak jalanan yang lebih komprehensif, salah satunya adalah bantuan sosial yang diberikan oleh Non Government Organization (NGO). Penelitian ini akan melihat peran organisasi non pemerintah (NGO) dalam menangani masalah anak jalanan melalui program bantuan yang diberikan oleh 3 NGO yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah literature review dengan pendekatan critical review dimana tiga jurnal yang menjadi acuan adalah The Management of Education Center Programs for Street Children Empowerment in a Non-Governmental Organization (NGO), Partisipasi Yayasan Emas Indonesia dalam Program Pembentukan Karakter Anak Jalanan dan Pelayanan Sosial Pada Anak Jalanan (Studi Kasus Pelayanan di Rumah Singgah Dukuh Semar Kota Cirebon). Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu bulan Februari sampai Juni 2024. Fokus penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran dan implementasi program yang dijalankan oleh NGO dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa NGO memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyediakan berbagai layanan yang mendukung kesejahteraan anak jalanan, termasuk layanan kesehatan, pendidikan dan dukungan emosional. Lewat program yang disediakan oleh NGO, anak jalanan bisa merasakan dampak positif seperti perubahan perilaku, peningkatan kemampuan akademis, dan kemampuan bertahan hidup karena dibekali oleh pelatihan softskill dan kewirausahaan yang membuat anak jalanan memiliki harapan untuk bisa meraih kehidupan yang lebih sejahtera. Namun penelitian juga mengungkapkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan sumber daya dan dukungan berkelanjutan, yang membuat pelaksanaan program sebaiknya bisa dilaksanakan secara komprehensif dan saling melengkapi. Temuan ini memberikan dasar untuk pengembangan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah anak jalanan di masa mendatang. ...... The social phenomenon of street children remains a persistent issue in major cities across Indonesia. The presence of street children is intertwined with other social problems such as family poverty and lack of access to education, which further hampers their access to basic rights. The annual increase in the number of street children indicates that current interventions have not been effective enough in improving their welfare. The government has attempted to address the issue of street children by providing Child Welfare Institutions and assistance through the Social Services Department. In addition to these efforts, there is also a need for initiatives from non-governmental entities to provide more comprehensive social assistance to street children, one of which is through the support provided by Non-Governmental Organizations (NGOs).This study examines the role of NGOs in addressing the issue of street children through the support programs offered by three different NGOs. The method used in this research is a literature review with a critical review approach, focusing on three key journals: "The Management of Education Center Programs for Street Children Empowerment in a Non-Governmental Organization (NGO)," "Participation of Emas Indonesia Foundation in the Character Building Program for Street Children," and "Social Services for Street Children (Case Study of Services at Rumah Singgah Dukuh Semar, Cirebon City)." The research was conducted from February to June 2024. The focus of the study is to identify and analyze the roles and implementation of programs run by NGOs to enhance the welfare of street children. The findings of the research show that NGOs have a significant contribution in providing various services that support the welfare of street children, including healthcare, education, and emotional support. Through the programs provided by NGOs, street children experience positive impacts such as behavioral changes, improved academic skills, and survival skills due to soft skills and entrepreneurship training, giving them hope for a better life. However, the research also reveals challenges in program implementation, such as limited resources and sustainable support, which suggest that the programs should be implemented comprehensively and complementarity. These findings provide a foundation for the development of more effective and sustainable strategies to address the issue of street children in the future.