Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Gugum Ridho Putra, author

Hak Mantan Narapidana untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah = The Rights of Ex-Convicts to be Elected in Local Government Election

ABSTRAK
Hak politik dilindungi hukum, baik secara internasional maupun nasional. Secara Internasional, hak politik diatur universal declaration of Human Rights ( UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).Secara Nasional, Hak politik juga dilindungi konsitusi kita dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, terutama Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Status mantan narapidana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43876

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Mikhael Retno Hamonangan Manik, author

Justice collaborator sebagai syarat remisi terhadap narapidana tindak pidana khusus berdasarkan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 (studi kasus rekomendasi justice collaborator bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Rutan Pondok Bambu) = Justice collaborator as a requirement for remission towards special crimes convict based on government's regulation number 99 year 2012 (recommendation as justice collaborator for narcotic crimes' convict in Pondok Bambu correctional facility)

Penelitian ini membahas justice collaborator sebagai syarat remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melakukan wawancara langsung dengan Badan Narkotika Nasional, Polisi,...

2016

S62451

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fausia Isti Tanoso, author

Kebijakan conjugal visit sebagai pemenuhan hak bagi narapidana

Skripsi ini membahas kebijakan conjugal visit yang belum diterapkan di Indonesia dan tidak memiliki landasan hukum, meskipun dalam kesehariannya 'kunjungan biologis' serupa kerap ditemui di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, hal ini dikarenakan kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya tidak dapat dipenjarakan akibatnya banyak perilaku seks menyimpang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1309

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Abdur Rachman Iswanto, author

Kebijakan kriminal dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 terhadap pelaksanaan pemberian hak warga binaan pemasyarakatan = Criminal policy government regulation number 99 in 2012 on the implementation of the grant of rights prisoners

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, melahirkan kebijakan pengetatan pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi Hak Pembebasan Bersyarat, Hak Remisi, Hak Asimilasi, Hak Cuti Bersyarat, Hak Cuti Menjelang Bebas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dyan Probosari, author

Pemenuhan hak kesehatan mental narapidana di lembaga pemasyarakatan klas I Cipinang = Fulfillment of inmate's mental health rights in Cipinang penitentiary institution

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak kesehatan mental yang sudah dilakukan Lapas Klas I Cipinang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam untuk pengumpulan data. Model rehabilitasi, Upaya Kesehatan, dan konsep-konsep relevan lainnya digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa narapidana memiliki berbagai masalah yang berisiko...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S68772

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kelly Manthovani, author

Pengetatan syarat remisi terhadap hak narapidana: sebuah refleksi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia = The tightening of remission requisition for inmate's rights: a reflection of law enforcement and justice in Indonesia

Sistem kepenjaraan telah bertransformasi menjadi sistem pemasyarakatan yang menjadikan narapidana sebagai subjek dalam pemidanaan. Sebagai subjek ia memiliki hak dan kewajiban, salah satu haknya adalah menerima pengurangan masa hukuman atau remisi, namun hak ini bukanlah hak yang otomatis dapat diperoleh karena memiliki syarat-syarat tertentu. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S64360

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nina Zainab, author

Kebijakan Hukum Pidana tentang Moratorium Hak-Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 = Criminal Policy About Moratorium of inmate Rights of Narcotic Crimes In Implementation of Government Ordinance No. 99 / 2012

[ABSTRAK
Seiring dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan terorganisasi khususnya Narkotika, merupakan kejahatan yang berdampak merugikan bangsa dan negara secara luas sehingga dikategorikan kejahatan serius atau disebut juga sebagai ?extra ordinary crime?. Bangsa Indonesia siaga terhadap penanggulangan kejahatan-kejahatan tersebut dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan kriminal. Salah satu kebijakan tersebut dengan Moratorium/Pengetatan Hak-hak Narapidana mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan bersyarat, hal ini ditujukan untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42326

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian