Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan ketentuan PPh final bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, permasalahan-permasalahan yang muncul dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui studi kasus yang terjadi di PT X. Hasil penelitian menyarankan kepada PT X untuk menghitung penghasilan lain-lain sesuai dengan ketentuan PPh badan dan final sesuai jenis penghasilannya, PT X harus menyetorkan PPh sesuai dengan nilai transaksi dan disetor saat pembayaran dari pembeli, dan PT X memilih alternatif upaya yang dilakukan dalam kasus tanah yang dikembangkan bukan milik atau atas nama PT X.

---

The focus of this study is implementation of final income tax procedure for tax payer which its core business in transferring of land and/or building, some problems which often occurred, and he way to solve the problems. This research is qualitative descriptive interpretive through case study in X company. The researches suggests X company to count other income based on corporate income tax and final procedure, they should pay tax payable as some as the amount in transaction, deposit just in time when paid form costumer occurred, and they should choose another alternative ways in case land are built but not by name of X company in the lands document."

"Pemerintah menerapkan pembatasan terhadapkepemilikan tanah di Indonesia. Pemerintah melarang badanhukum, kecuali badan hukum tertentu yang dinyatakan olehperaturan perundang-undangan, untuk memiliki tanah denganstatus Hak milik yang merupakan status hak tertinggidalam kepemilikan tanah di Indonesia. Dalam transaksi yangterkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpai badanhukum (yang tidak ditunjuk Pemerintah) yang mengupayakanagar dapat memperoleh tanah dengan status Hak Milik.Mekanisme yang digunakan biasanya adalah dengan caramelakukan perjanjian nominee. Status Hak Milik atas tanahini lebih disukai badan hukum ketimbang status Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan, ataupun Hak Pakai, mengingatbahwa status Hak Milik atas tanah adalah turun-temurun,terkuat, dan terpenuh. Perjanjian nominee dimungkinkanberdasarkan ketentuan pada Buku III KUHPerdata, sepanjangmemenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Penelitianini bersifat deskriptis analitis dengan metode pendekatanyuridis normatif berdasarkan data sekunder yang diperolehdari hasil penelitian kepustakaan dan data primer. Padakasus yang dibahas, Putusan Majelis Hakim MA menyatakanbahwa pemilik sesungguhnya dari tanah dan bangunan adalahpihak yayasan dan bukan karyawan, karena terdapatnyaperjanjian nominee yang berkaitan/melatarbelakangipembelian tanah dan bangunan tersebut. Namun demikian,berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa Majelis Hakimsalah dalam menerapkan hukum, karena Majelis Hakim tidakmemperhatikan bahwa perjanjian nominee tersebut merupakanupaya penyelundupan hukum sehubungan dengan keinginanyayasan tersebut untuk memperoleh tanah dengan status hakmilik. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, yayasansebagai badan hukum (yang tidak ditunjuk Pemerintah) tidakdiperkenankan untuk memperoleh hak milik. Oleh karenanya,mengingat perjanjian nomineenya batal demi hukum (yaitumelanggar Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) UUPA) maka jual beli atas tanah dan bangunan tersebut juga bataldemi hukum, kemudian tanah tersebut jatuh kepada Negara."

"buku ini membahas tentang hak menguasai tanah oleh negara"

"Kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah di Indonesia dapat diperoleh melalui diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Sertipikat tanah tersebut dapat diperoleh melalui proses pendaftaran tanah. Namun masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah, dan menguasai suatu bidang tanah tanpa ada haknya. Adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah legalitas kepemilikan atas tanah hak usaha dalam Putusan MA No. 435PK/Pdt/2020, dan surat bukti pelepasan hak dan akta pengoperan hak sebagai alas hak kepemilikan atas tanah hak usaha. Untuk menjawab isu tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitiannya adalah legalitas kepemilikan atas tanah hak usaha dapat diperoleh melalui pendaftaran tanah pertama kali, yaitu dengan mengajukan permohonan hak milik, karena tanah hak usaha ini merupakan tanah negara berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997. Surat bukti pelepasan hak dan akta pengoperan hak merupakan alat bukti penunjang berupa bukti pengalihan penguasaan fisik tanah, yang digunakan untuk melengkapi keterangan tanah hak usaha dalam proses permohonan hak milik atas tanah negara sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf a PMNA No.19 Tahun 1999.

---

Legal ownership of a land in Indonesia can be obtained through the issuance of a certificate of land rights. The land certificate can be obtained through the land registration process. However, there are still people who have not registered land, and utilize land without any rights. The legal issues discussed in this study are the legality of ownership “Tanah Hak Usaha” in the Supreme Court Decision No. 435PK/Pdt/2020, and Deed of Release of Right and Deed of Transfer of Rights as the basis for ownership rights over “Tanah Hak Usaha”. To answer this issue, a normative juridical research method with an explanatory type of research is used. The result of the research is that the legality of ownership of “Tanah Hak Usaha” can be achieved through the application of right of land ownership, which followed by land registration for the first time, considering that the status of this land is state’s land based on Article 1 paragraph (3) PP No. 24 of 1997. Then the Deed of Release of Right and Deed of Transfer Right are used as an evidence that strengthens information regarding the basis for control over “Tanah Hak Usaha” which is needed for the purpose of applying for ownership rights on state land based on Article 9 paragraph (2) letter a PMNA No.19 of 1999."

"Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, peranan pejabat umum tanah ini semakin eksis dalam hukum tanah di Indonesia. Untuk membuktikan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah kecuali pemindahan hak melalui lelang, sebagaimana dikehendaki dalam UPA harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Sebagai salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan bangunan, PPAT tunduk padaketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentangBPHTB. Namun dalam praktik mash ditemukan adanya penyimpangan terhadapketentuan tersebut, ditandatangani mendahului kewajiban pembayaran BPHTB.Salah satu contonya adalah kasus jual beli tanah yang dilakukan oleh Tuan Reza Sulaiman Sundjaja selaku kuasa sah dari Tuan Rangga Sunargo dengan Nona Ariana Widjaja telah merugikan PPAT yang membut akta tersebut. Faktor ketidaktahuan atau pula kecerobohan dalam jangka waktu pembayaran BPHTB,menyebabkan PPAT tersebut dikenai sanksi administratif yang tidak sedikitjumlahnya. Mengenai akta yang dibuat oleh PPAT yang dikenai sanksi tersebut tidak menjadi batal atau dengan kata lain tetap sah dimata hukum. Hal ini dikarenakan akta tersebut tetap telah memenuhi syarat formal maupun material.Hanya saja amatlah disayangkan apabila didalam suatu transaks jual beli yang kita lakukan menyebabkan orang lain yang menanggung kerugiannya. Di dalam praktek, nal seperti ini dapat saja menimpa siapapun. Oleh karena itu seorang PPAT sebagai pejabat memeriksa lebih teliti dokumen yang diperlukan atau menawarkan membayarkan sendiri setoran BPHTB ke kantor cabang Bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang diwajibkan tersebut, agar tidak terulang kasus yang serupa."

"Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, peranan pejabat umum tanah ini semakin eksis dalam hukum tanah di Indonesia. Untuk membuktikan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah kecuali pemindahan hak melalui lelang, sebagaimana dikehendaki dalam UPA harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Sebagai salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan bangunan, PPAT tunduk padaketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentangBPHTB. Namun dalam praktik mash ditemukan adanya penyimpangan terhadapketentuan tersebut, ditandatangani mendahului kewajiban pembayaran BPHTB.Salah satu contonya adalah kasus jual beli tanah yang dilakukan oleh Tuan Reza Sulaiman Sundjaja selaku kuasa sah dari Tuan Rangga Sunargo dengan Nona Ariana Widjaja telah merugikan PPAT yang membut akta tersebut. Faktor ketidaktahuan atau pula kecerobohan dalam jangka waktu pembayaran BPHTB,menyebabkan PPAT tersebut dikenai sanksi administratif yang tidak sedikitjumlahnya. Mengenai akta yang dibuat oleh PPAT yang dikenai sanksi tersebut tidak menjadi batal atau dengan kata lain tetap sah dimata hukum. Hal ini dikarenakan akta tersebut tetap telah memenuhi syarat formal maupun material.Hanya saja amatlah disayangkan apabila didalam suatu transaks jual beli yang kita lakukan menyebabkan orang lain yang menanggung kerugiannya. Di dalam praktek, nal seperti ini dapat saja menimpa siapapun. Oleh karena itu seorang PPAT sebagai pejabat memeriksa lebih teliti dokumen yang diperlukan atau menawarkan membayarkan sendiri setoran BPHTB ke kantor cabang Bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang diwajibkan tersebut, agar tidak terulang kasus yang serupa."