Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Berbicara tentang tax shifting berarti membicarakan masalah pengalihan beban pajak dari wajib pajak kepada pihak lain yang ikut serta dalam lalu lintas tukar menukar. Tax shifting ini paling banyak terjadi pada pajak tidak langsung yang terdiri atas bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai (PPN). Produk rokok kretek yang tadinya hanya dipungut cukai, sekarang dipungut dua jenis pajak yaitu cukai & PPH sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh para produsen menjadi bertambah besar. Oleh karena cukai & PPN ini termasuk pajak tidak langsung maka beban pajaknya dapat dialihkan dari produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga eceran. Terhadap pengalihan beban pajak dari produsen kepada konsumen ini bila dikaitkan dengan pasaran rokok kretek yang bersaing, mnaka permasalahan yang timbul sekarang adalah sejauh mana produsen mampu mengalihkan tambahan beban pajak tersebut dari bagaimana dengan pembentukan harga eceran yang baru. Untuk menganalisa masalah tersebut diatas, penulis menggunakan pendekatan teori The Effective Incidence of the Tax yang isinya antara lain untuk mengetahui besar kecilnya beban pajak yang dapat dialihkan dari produsen kepada konsumen harus dibandingkan harga yang terbentuk dari kerangka gambaran ekonomis sebelum diperhatikan faktor pajak dan sesudah diperhatikan faktor pajak. Di dalam kerangka gambaran ekonomis yang membentuk harga ini ada 2 variabel yang mempengaruhinya yaitu, pertama: kondisi biaya (unsur-unsurnya: tehnologi, input, keadaan alam, pajak); kedua: sifat persaingan dipasar (unsur-unsurnya. yaitu: pemasaran,macam produk, barang substitusi). Jadi jelaslah disini bahwa pajak merupakan salah satu unsur yang mampu mempengaruhi perubahan harga. Berhubung yang menjadi pembahasan disini adalah faktor pajak saja, maka faktor lainnya dianggap tetap (ceteris paribus). Hasil analisa dari ke empat perusahaan rokok yaitu PT. Dj arum, PT Nojorono, PR Jambu Bol, PR Sukun menunjukkan bahwa hampir semua produsen rokok mampu mengalihkan seluruh bebannya kepada konsumen, dan hanya sebagian yang terpaksa ditanggung produsen sendiri. Adapun mengenai pembentukan harga eceran yang baru ternyata semua produsen mampu menaikkan harga eceran jauh lebih besar dari pada kenaikann jumlah pajaknya.

Abstrak :
Semenjak pandemi Covid-19 berlangsung, banyak oknum dalam sektor farmasi yang memanfaatkan keadaan untuk menjual obat Covid-19 dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Tindakan pelaku usaha ini banyak menimbulkan kerugian, khususnya terhadap konsumen, sehingga penting untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen dalam undang-undang yang dapat diterapkan apabila terjadi transaksi pembelian obat Covid-19 di atas HET. Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat diketahui pula sanksi bagi pelaku usaha yang bertanggung jawab dalam penjualan obat Covid-19 di atas HET. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif dalam penelitian ini untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis terkait perlindungan konsumen dan penjualan obat Covid-19 dengan harga di atas HET. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku dalam hal ini telah melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan banyak peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun begitu, tetap dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik dan jelas mengenai pelanggaran terhadap HET agar perlindungan konsumen dapat lebih tegas ditegakkan dan tidak lagi menimbulkan pertanyaan atau pelanggaran lebih lanjut. Selain itu, pengawasan Pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada penjualan obat Covid-19 di pasar, melainkan juga dilakukan pengawasan sejak proses produksi, sehingga tidak ada celah bagi pelaku usaha untuk melakukan permainan harga sejak proses produksi hingga pemasaran. ......Since the Covid-19 pandemic took place, business actors in the pharmaceutical sector have taken advantage of this phenomenon to sell Covid-19 medicines at prices above the Maximum Retail Price (MRP) set by the Ministry of Health. The actions of these business actors cause a lot of disadvantages to the consumers, so it is important to know the regulations that can be used to protect the consumers if they encountered a Covid-19 medicines purchase transaction with prices above the MRP. Based on said regulations, penalties for the responsible business actors could also be determined. For this research, Author uses the juridical-normative method to examine legal principles and awritten legal sources related to consumer protection and the selling of Covid-19 medicines at prices above MRP. The results of this research indicate that the actions of perpetrators in this case have violated human rights regulated in the The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and many other laws and regulations, including Act No. 8, s. 1999 about Consumer Protection. Even so, there is still a need for more specific and clear regulations regarding violations of the MRP policy, so that the consumer protection can be enforced more firmly and no longer raise questions or further violations. In addition, the Government's supervision for this policy should not only focus on the selling of Covid-19 medicines in the market, but it also needed supervision since the production process, so there is no opportunity for business actors to manipulate the prices since the production process up to the marketing process.

Abstrak :
[ABSTRAK
LPG merupakan salah satu bahan bakar yang digunakan untuk memasak oleh rumah tangga di Indonesia. Pemerintah menetapkan harga jual eceran LPG adalah sebesar Rp 4.250/kg atau Rp 12.750/tabung di penyalur, sementara harga jual di tingkat sub penyalur ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan HET (harga eceran tertinggi), yang mungkin berbeda dari satu daerah ke daerah lain, dan untuk pengecer belum diatur. Tujuan kajian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran harga eceran LPG yang wajar ditinjau dari biaya distribusi LPG dari penyalur ? sub penyalur - pengecer. Metodologi yang digunakan yaitu penghitungan biaya distribusi LPG (biaya investasi, transportasi, dan logistik) kemudian melakukan analisa keeekonomian. Untuk mencari harga jual yang wajar, ditetapkan IRR terlebih dahulu, kemudian dilakukan trial hingga didapatkan harga jual sesuai IRR yang ditetapkan yang besarnya 16,5%. Dari analisa keekonomian, untuk penyalur, sub penyalur yang tidak mengantarkan LPG 3 kg, dan pengecer telah ekonomis, sementara untuk sub penyalur yang mengantarkan LPG 3 kg belum ekonomis. dari penghitungan harga jual, harga jual yang wajar di penyalur sebesar Rp 14.254/tabung, di sub penyalur yang mengantar LPG 3 kg sebesar Rp 17.420/tabung, sub penyalur yang tidak mengantar sebesar Rp 15.645, dan pengecer sebesar Rp 16.423/tabung

---

ABSTRACT
LPG (Liquified Petroleum Gas) is one of fuels used for cooking by households in Indonesia. The government sets the retail price of LPG is Rp 4,250 / kg or Rp 12,750 / cylinder at distributor level, while the selling prices at the level of subdistributors is set by the local government through the establishment of HET (highest retail price), whic may be different from one region to another region and for retailers have not been set yet. The absence of government control for setting the price at causing an unexpected costumer cost, because sub-distributors and retailers can take an unfair margin (profit) . The purpose of this study is to obtain a reasonable retail price of LPG, perspectively distributor, sub distributor, and retailer levels. Calculations used data of LPG distribution costs (investment cost, transportation cost, and logistic cost), from which economic analysis was carried out. To find a reasonable selling price, the IRR is set first, and then conducting a trial to obtain selling price corresponding IRR already set (IRR 16,5%). From the economic analysis, it is shown that the business of distributors, retailers, and subdistributors without delivering LPG is economical, while for sub-distributors who deliver LPG is not economical. The selling price calculation found that the reasonable price at distributor level is Rp 14,254/cyinder, at sub-distributor level is Rp17,420/cylinder, and without delivering lpg sub-distributor level is Rp 15, 645/cylinder, and at retailer level is Rp 16, 423 / cylinder;LPG (Liquified Petroleum Gas) is one of fuels used for cooking by households in Indonesia. The government sets the retail price of LPG is Rp 4,250 / kg or Rp 12,750 / cylinder at distributor level, while the selling prices at the level of subdistributors is set by the local government through the establishment of HET (highest retail price), whic may be different from one region to another region and for retailers have not been set yet. The absence of government control for setting the price at causing an unexpected costumer cost, because sub-distributors and retailers can take an unfair margin (profit) . The purpose of this study is to obtain a reasonable retail price of LPG, perspectively distributor, sub distributor, and retailer levels. Calculations used data of LPG distribution costs (investment cost, transportation cost, and logistic cost), from which economic analysis was carried out. To find a reasonable selling price, the IRR is set first, and then conducting a trial to obtain selling price corresponding IRR already set (IRR 16,5%). From the economic analysis, it is shown that the business of distributors, retailers, and subdistributors without delivering LPG is economical, while for sub-distributors who deliver LPG is not economical. The selling price calculation found that the reasonable price at distributor level is Rp 14,254/cyinder, at sub-distributor level is Rp17,420/cylinder, and without delivering lpg sub-distributor level is Rp 15, 645/cylinder, and at retailer level is Rp 16, 423 / cylinder, LPG (Liquified Petroleum Gas) is one of fuels used for cooking by households in Indonesia. The government sets the retail price of LPG is Rp 4,250 / kg or Rp 12,750 / cylinder at distributor level, while the selling prices at the level of subdistributors is set by the local government through the establishment of HET (highest retail price), whic may be different from one region to another region and for retailers have not been set yet. The absence of government control for setting the price at causing an unexpected costumer cost, because sub-distributors and retailers can take an unfair margin (profit) . The purpose of this study is to obtain a reasonable retail price of LPG, perspectively distributor, sub distributor, and retailer levels. Calculations used data of LPG distribution costs (investment cost, transportation cost, and logistic cost), from which economic analysis was carried out. To find a reasonable selling price, the IRR is set first, and then conducting a trial to obtain selling price corresponding IRR already set (IRR 16,5%). From the economic analysis, it is shown that the business of distributors, retailers, and subdistributors without delivering LPG is economical, while for sub-distributors who deliver LPG is not economical. The selling price calculation found that the reasonable price at distributor level is Rp 14,254/cyinder, at sub-distributor level is Rp17,420/cylinder, and without delivering lpg sub-distributor level is Rp 15, 645/cylinder, and at retailer level is Rp 16, 423 / cylinder]

Abstrak :
Pandemi Covid-19 tak hanya mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi, tapi juga kesehatan. Dari segi ekonomi, pandemi telah memperlambat pertumbuhan negara bahkan mungkin berdampak buruk bagi kesejahteraan warganya. Sesudah Covid-19 menyebar luas, rumah sakit (RS) terpaksa menawarkan layanan rapid test Covid-19 atau yang umum diketahui sebagai tes rapid dan real-time PCR atau polymerase chain reaction. Tingginya permintaan layanan tes Covid-19, mencakup tes PCR dan rapid, disebabkan oleh meningkatnya angka penularan Covid-19 di Indonesia. Namun, penyediaan layanan tes Covid-19 juga mengandung risiko persaingan usaha yang tidak sehat. Dugaan adanya tying-in agreement pada produk alat uji rapid, atau pada layanan uji rapid dan PCR yang dikemas bersama dalam paket layanan kesehatan atau paket kecepatan hasil diperoleh dan biaya yang di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), memberikan menimbulkan kejadian ini. itu adalah batas yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperketat pengawasannya. Berdasarkan hasil riset awal KPPU, persaingan bisnis yang tidak sehat dapat dipicu oleh bundling dalam biaya tes Covid-19 dan kecepatan tersedianya hasil tes. Berkaitan dengan fenomena tersebut, maka diperlukan pengaturan kegiatan tes Covid-19 yang ideal untuk ke depannya agar menjamin adanya kepastian hukum dan mengurangi adanya indikasi pelanggaran hukum kompetisi usaha yang tak sehat. Oleh sebab itu, Penulis ingin mengobservasi lebih dalam terkait permasalahan tersebut dengan menuangkan pada penelitian hukum ini. ......The Covid-19 pandemic has affected social and economic conditions and health. From a financial perspective, the pandemic has slowed down the country's growth and may even have harmed the welfare of its citizens. After Covid-19 spread widely, hospitals were forced to offer Covid-19 rapid test services or what is commonly known as rapid and real-time PCR or polymerase chain reaction tests. The high demand for Covid-19 test services, including PCR and rapid tests, is caused by the increasing rate of Covid-19 transmission in Indonesia. However, the provision of Covid-19 test services also carries the risk of unfair business competition. Allegations of a tying-in agreement on rapid test kit products or on rapid and PCR test services that are packaged together in a health service package or package for the speed at which results are obtained, and costs above the Highest Retail Price (HET) give rise to this incident. That is the limit set by the government. As a result, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has tightened its supervision. Based on the KPPU's initial research results, unhealthy business competition can be triggered by bundling in the cost of Covid-19 tests and the speed at which test results are available. In connection with this phenomenon, it is necessary to regulate ideal Covid-19 test activities in the future to guarantee legal certainty and reduce indications of unfair business competition law violations. Therefore, the author wants to make more profound observations regarding this problem by pouring them into this legal research.