Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kekuasaan dalam mengelola keuangan negara yang dipegang oleh Presiden kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Atas pengelolaan keuangan daerah tersebut, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Melalui pemeriksaan tersebut, BPK dapat mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya dapat memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.

---

An examination of the management and accountability of state finances that conducted by the Audit Board is an important element in the implementation of regional autonomy. Power in managing state finances held by the President then handed over to the governor / regent / mayor as head of local government to manage local financial and represents local governments ownership of property that is separated. Towards local governments financial management, Audit Board has the authority to conduct an examination of the management and financial responsibility. Through the investigation, the Audit Board may issue a recommendation that can substantially improve the local financial management, so that local autonomy can work well."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kualitas sumber daya manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Variabel kualitas sumber daya manusia terdiri dari kapasitas operator pengelola keuangan dan latar belakang pendidikan pimpinan Kementerian/Lembaga. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 74 Kementerian/Lembaga dari tahun 2010-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan dari tahun 2010-2013 adalah 45.39%. Hasil penelitian membuktikan bahwa temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, kapasitas operator pengelola keuangan berpengaruh positif terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan. Namun, latar belakang pendidikan pimpinan Kementerian/Lembaga tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan.

---

The purpose of this research to analyze the effect audit findings, the follow up of audit recommendation, and quality of human resources on the audit opinion with disclosure level of financial statements of the Ministries/Institutions as intervening variable. The quality of human resources variable consist of the capacity of the operator and the educational background of the leadership Ministries/Institutions. The samples of this research were 74 Ministries/Institutions.

The results showed that average of disclosure level of financial statement during 2010-2013 are 45.39%. The results prove that audit findings, follow up of audit recommendation, the human resources of capacity of the operator?s have positive effect on audit opinion through disclosure level of financial statements. However, the educational background of leadership Ministries/Institutions are proved to have no effect on audit opinion with the disclosure level of financial statements as intervening variable."

"Skipsi ini menganalisis hubungan antara karakteristik kepala daerah dengan tingkat responsivitas dalam melengkapi rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah usia, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman birokrasi dan pengalaman berwirausaha. Penelitian ini juga menguji pengaruh tingkat responsivitas penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja dengan menggunakan skor EKPPD. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, dengan sampel yang digunakan yaitu 314 kabupaten / kota di Indonesia pada tahun 2014-2016.Hasil penelitian membuktikan bahwa karakteristik kepala daerah dilihat dari umur, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman birokrasi dan pengalaman kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat responsivitas daerah dalam melengkapi rekomendasi hasil pemeriksaan. Kajian ini tidak berhasil membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat ketanggapan penyelesaian rekomendasi tindak lanjut atas kinerja, namun justru menemukan pengaruh negatif antara tingkat ketanggapan daerah dalam melengkapi rekomendasi pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This skipsi analyzes the relationship between the characteristics of the regional head and the level of responsiveness in completing the follow-up recommendations for the examination results. The characteristics used in this study are age, education level, educational background, bureaucratic experience and entrepreneurial experience. This study also examined the effect of the level of responsiveness of completing the follow-up recommendations of the examination results on performance using the EKPPD score. This study used purposive sampling, with the sample used, namely 314 districts / cities in Indonesia in 2014-2016.

The results of the study prove that the characteristics of the regional head seen from age, education level, educational background, bureaucratic experience and entrepreneurial experience have no effect on the level of regional responsiveness in completing the recommendations of the examination results. This study failed to prove that there was a positive relationship between the level of responsiveness in completing follow-up recommendations on performance, but instead found a negative influence between the level of responsiveness of regions in completing audit recommendations on local government performance."

"Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) wajib dilakukan dan merupakan tanggung jawab manajemen rumah sakit. Di RSUP Sanglah tahun 2012 rata-rata rekomendasi yang ditindaklanjuti 55,9% dengan rata-rata waktu penyelesaian 55 hari, melebihi ketentuan yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penentu rendahnya jumlah dan keterlambatan waktu penyelesaian tindak lanjut LHP SPI serta diketahuinya cara pemecahan masalahnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan focus group discussion. Analisa data dengan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan belum maksimalnya dukungan dalam hal komitmen, kepemimpinan, motivasi , dan pengkomunikasian manajer di semua lini, kurangnya dukungan kompensasi non finansial, kurangnya fasilitas , serta belum adanya pedoman bagi unit untuk melakukan tindak lanjut menyebabkan pelaksanaan tindak lanjut LHP SPI belum sesuai ketentuan. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari pimpinan tertinggi dalam bentuk kebijakan tertulis dan semua manajer perlu berkoordinasi dalam upaya pelaksanaan tindak lanjut, serta pentingnya dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut LHP oleh SPI.

---

The Follow-up Audit Reports which is conducted by The Internal Audit Unit in the hospital is mandatory and also is the responsibility of the hospital management. In Sanglah hospital in 2012, the average of 55,9% recommendations was followed-up with an average of 55 days completion time which exceeded the allowed time of completion. The purpose of this study is to determine factors influencing the small number of completion and the delayed completion time of the follow-up audit reports by the Internal Audit Unit and to find resolutions to solve the problems. This is a qualitative descriptive study which uses deep interviews, document reviews and focus group discussions. Data was analyzed with Content Analysis. This study suggests that there was no sufficient support with regard to: commitment, leadership, motivation, and communication system among managers in all levels of management. There were also lack of non financial compensations, lack of facilities and also the absent of guidelines in all units to conduct follow-up which resulted in inadequate Follow ?Up Audit Report by the Internal Audit Unit. Therefore, a Legal Document (Policies) from the Top Manager and coordination among managers are needed to ensure that the follow-up of the audit report is conducted. In addition, it is important for the Internal Audit Unit to implement monitoring and evaluation of the followup of audit reports."

"Latar Belakang: Tahun pertama tahap pendidikan merupakan fase yang cukup berat bagi mahasiswa kedokteran. Seleksi mahasiswa menjadi tugas yang sulit dalam menyaring calon mahasiswa yang diprediksi dapat optimal mengikuti proses pendidikan sejak tahun pertama hingga tahap akhir pendidikan. Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati (FK UNIMAL) melaksanakan ujian tulis sebagai seleksi mahasiswa. FK UNIMAL melakukan pemeriksaan psikologi (instrumen SPM) sebagai tambahan (data formatif) setelah mahasiswa diterima untuk mengetahui potensi mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil seleksi ujian tulis dan hasil pemeriksaan psikologi mahasiswa dapat menjadi prediktor performa mahasiswa FK UNIMAL angkatan 2013 pada tahun pertama. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kohort retrospektif menggunakan data seluruh mahasiswa FK UNIMAL angkatan 2013 (total sampling). Data terdiri atas hasil seleksi ujian tulis, hasil pemeriksaan psikologi (instrumen SPM), dan performa mahasiswa tahun pertama (Indeks Prestasi /IP semester 1, IP semester 2 dan IP Kumulatif /IPK tahun pertama). Data yang diperoleh di analisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji komparatif Mann-Whitney dan uji korelasi Spearman. Hasil: Data yang diperoleh secara lengkap sejumlah 431. Terdapat hubungan dengan korelasi yang lemah antara hasil seleksi ujian tulis dengan IPK tahun pertama (r=0.100, p=0.039) dan dengan IP semester 1 (r=0.122, p=0.011). Terdapat hubungan antara hasil pemeriksaan psikologi (instrumen SPM) dengan seluruh performa mahasiswa pada tahun pertama (p<0.001). Terdapat hubungan antara asal sekolah dengan IPK tahun pertama (p=0.017). Terdapat hubungan antara jenis kelamin dan asal sekolah dengan IP semester 2 (p<0.05). Kesimpulan: Hasil pemeriksaan psikologi (instrumen SPM) merupakan prediktor positif terhadap seluruh performa mahasiswa FK UNIMAL angkatan 2013 pada tahun pertama. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui hubungannya dengan performa mahasiswa pada tahap pendidikan tahun berikutnya hingga menjadi dokter.

---

Background: The first year of medical education is a difficult phase for medical students. Student selection is a difficult task to screen candidates that are predicted to be able optimally to follow the educational process from the first year until the final stage of education. Faculty of Medicine, University of Malahayati (FK Unimal) has implemented a written entry test as student selection. FK Unimal also implemented psychological test using standard progressive matrics (SPM) instruments as a supplement (formative data) to the students who are accepted, to determine the potential of students. This study aims to determine wether the result of the written selection test and the psychology test can be a predictor for the performance of first year medical students batch 2013of Malahayati University.

Method: This study is a retrospective cohort study using data of all students of FK Unimal batch 2013 (total sampling). The data consists of the written test selection results, psychology test results (SPM instruments), and first year medical student performance (gradepoint index, or Indeks Prestasi/IP of semester 1, IP of semester 2, and a first-year grade-point average/IPK). The data obtained are analyzed using univariate and bivariate analysis using the Mann-Whitney comparative test and Spearman correlation test.

Result: The complete data are obtained from 431 students. There is weak correlation between the written test selection results with the first-year IPK (r=0,100, p=0,039) and with IP of semester 1 (r = 0.122, p = 0.011). Correlation is also seen between the psychology test results (SPM instruments) with the whole performance of students in the first year (p <0.001). There is correlation between school origin with the first-year IPK (p = 0.048). Correlation is also seen between gender and school origin with IP on semester 2 (p <0.05).

Conclusion: The psychology test results are positive predictor of first year medical student performance FK Unimal batch 2013. Further study is required to determine the correlation with medical student performance in the following years until graduation as a doctor."

"ABSTRAK<>br>Laporan magang ini membahas tentang proses tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait kerugian Negara. Proses ini mengacu kepada Peraturan Menteri 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Inspektur Jenderal No. SK/79/KP.801/ITJEN-2014 tentang Petunjuk Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHA di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI , dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I BPK RI Tahun 2016, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan tindak lanjut 100 .

---

ABSTRACT<>br>This internship report explains the follow up process of Audit recommendation regarding public losses in Inspectorate of Ministry of Transportation. This processs referred to Peraturan Menteri 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Inspektur Jenderal No. SK 79 KP.801 ITJEN 2014 tentang Petunjuk Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHA di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Undang Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI , dan Undang Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. According to Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IHPS I BPK RI Tahun 2016, Inspectorate of Ministry of Transportation has been followed up all the recommandations 100 ."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab psikolog klinis terhadap kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi pasien dengan menganalisis kasus pengungkapan hasil konseling yang melibatkan keluarga yang dilakukan oleh seorang psikolog klinis dalam putusan Nomor 463/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan psikolog klinis hanya dapat mengungkapkan kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Psikologi Indonesia secara teliti dan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik dan kerugian diantara pasien dan para pihak yang terlibat dalam pelayanan psikologi klinis. Kemudian untuk pengungkapan yang dilakukan dengan memberikan laporan psikologi harus dilakukan dengan metode-metode tertentu. Selain itu, informed consent dalam pelayanan psikologi klinis juga memiliki peran penting dalam menjaga kerahasiaan pasien. Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya menggunakan ketentuan-ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia, dalam hal ini sudah tepat. Namun Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan mengenai pelaksaaan informed consent yang terjadi dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, diperlukan pengaturan lebih jelas mengenai kerahasiaan pasien, pembuatan laporan psikologi, serta mengenai pelaksanaan informed consent dalam pelayanan psikologi klinis.

---

This thesis discusses about clinical psychologist liability regarding their duty to safeguard the psychological records and psychological notes confidentiality by discussing cases of disclosures of counseling involving families results based on court decision Number 463 Pdt.G 2013 PN.Jkt.Sel. This study is an analytical descriptive study which used normative juridical approach. The results showed that clinical psychologist can only disclose psychological record and psychological notes to specific person with specific purposes based on law and regulations along with Indonesian Ethical Code of Psychology Profession. Clinical psychologist must also do it cautiously and thoroughly so that no conflict and no loss occur to patient and the people involved in clinical psychology services. If disclosure is done by using a psychological report, clinical psychologist must ensure that the psychological report are made with the correct methods. Informed consent also has an important role to ensure patient confidentiality. It is recommended to have spesific regulations about confidentiality in clinical psychologist services, about how to make a psychological report, and about how to do informed consent in clinical psychology services."

"ABSTRAKPenelitian ini didasarkan pada putusan pengadilan tata usaha negara nomor 20/G/2016/PTUN.JBI yang secara tidak konsisten menyebutkan dasar wewenang Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Povinsi Jambi dalam menerbitkan Keputusan BPK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan LHP dengan siapa yang bertanggungjawab atas LHP tersebut. Penelitian ini membahas tiga permasalahan, antara lain Kedudukan BPK dalam sistem Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tata hubungan kewenangan BPK RI dengan BPK RI Perwakilan Provinsi, dan Implikasi hukum terhadap keputusan BPK tentang LHP yang tidak memenuhi syarat norma mandat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK dikategorikan sebagai penyelenggara negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara/daerah. BPK RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memperoleh wewenang secara atribusi melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006. Kemudian, BPK Perwakilan RI Provinsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan atas pelimpahan wewenang secara mandat atas nama BPK RI. Implikasi hukum terhadap Keputusan BPK tentang LHP yang tidak memenuhi syarat noma mandat berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 akan mengakibatkan keputusan tersebut menjadi tidak sah dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

---

ABSTRACTThis thesis based on the decision of the state administrative court number 20 G 2016 PTUN.JBI which is inconsistent when mentions the basis of BPK Jambi Province Representatif authority in issuing a BPK decision on Investigation Report with whom it is responsible. This research will focus on three main problems, that is, The position of the BPK in the Government system based on laws and regulations, The relationship between the authority of BPK RI with BPK RI Provincial Representatif, The legal implications of BPK decision on Investigation Report which does not include the mandate norm requirement. The method used in this research is judicial normative which has its baerings on secondary data, this research will also presented in the form of descriptive analytical. The result of this research shows the fact that BPK is categorized as a state organizer bestuur organ in order to government affairs in the field of examination the management and responsibility of state regional finances. BPK RI in carrying out its duties obtain authority by attribution through UUD NRI 1945, The Law No.15 2004 and The Law No. 15 2006. Then, BPK RI Provincial Representatif in carrying out its duties based on mandate of authority in the name of BPK RI. The legal implications of BPK decision on Investigation Report which does not include the mandate norm requirement based on The Law No 30/2014 will result in the decision being invalid and all all legal consequences incurred are considered never existed."

"Kejadian berulang atau kekambuhan kanker payudara bukan hanya menyerang kembali fisik, namun juga kondisi psikis pasien kanker payudara. Serangkaian pemeriksaan untukmemprediksi kemungkinan kambuh kanker payudara sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kanker payudara. Pemeriksaan darah lengkap merupakan salah satu rangkaian peme iksaan awal pasien kanker payudara yang relatif murah dan mudah. Belum ada penelitian sebelumnya mengenai perhitungan inter rasio pada pemeriksaan darah lengkap untuk mendiagnosis penyakit kanker, khususnya kemungkinan kambuh kanker payudara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu tenaga medis dalam memprediksi kemungkinan pasien kambuh berdasarkan klasifikasi dari hasil perhitungan inter rasio pemeriksaan darah lengkap. Data dalam penelitian ini diambil dari rumah sakit XYZ di Jakarta dengan 47 pasien. Algoritma klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Classification and Regression Tree (CART) untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dalam klasifikasi pasien kambuh dan tidak kambuh. Pada penelitian ini digunakan teknik SMOTE untuk mengatasi permasalahan data tidak seimbang. Variabel inter rasio pemeriksaan darah lengkap antara rasio dari neutrofil terhadap limfosit dan rasio dari platelet terhadap sel darah putih, inter rasio pemeriksaan darahlengkap antara rasio dari limfosit terhadap monosit dan rasio dari limfosit terhadap sel darah putih, inter rasio pemeriksaan darah lengkap antara rasio dari hemoglobin terhadap platelet dan rasio dari platelet terhadap sel darah putih, inter rasio pemeriksaan darah lengkap antara rasio dari platelet terhadap limfosit dan rasio dari hemoglobin terhadap platelet merupakan variabel yang berpengaruh dalam mendiagnosis kekambuhan dengan tingkat akurasi 93.7%, sensitivity 100%, specificity 87.5% pada training data yang sudah seimbang dengan teknik SMOTE. Selanjutnya hasil klasifikasi tersebut dikuantifikasi menggunakan metode regresi logistik untuk mengetahui seberapa besar peran masingmasing variabel dalam memprediksi kekambuhan pasien.

---

Repeated events or recurrences of breast cancer not only re-attack the condition of breast cancer patients physically, but also psychologically. Diagnostics checking to predict the relapse possibility of breast cancer patients is needed to prevent the recurrence of breast

cancer. Complete blood count are one of the diagnostic checking of early breast cancer patients that relatively cheap and easy. There has been no previous research on the calculation of inter-ratios for complete blood count to diagnose cancer, especially possibility relapse of breast cancer. The results of this study are expected to help medical personnel in predicting the relapse possibility of breast cancer patients based on the classification of

the results of the inter ratio calculation of complete blood count. The data in this study were taken from XYZ hospital in Jakarta with 47 patients. The classification algorithm used in this study is Classification and Regression Tree (CART) to determine the effect of the variables in the classification of relapse and non-relapse patients. In this study, the SMOTE technique was used in handling imbalanced data problems. Inter ratio of complete

blood tests between the ratio of neutrophils to lymphocytes and the ratio of platelets to white blood cells, inter ratio of complete blood tests between the ratio of lymphocytes to monocyte and the ratio of lymphocytes to white blood cells, inter ratio of complete

blood tests between the ratio of hemoglobin to platelet and the ratio of platelet to white blood cells, and inter ratio of complete blood tests between the ratio of platelet to lymphocytes and the ratio of hemoglobin to platelet are the variables that influence in diagnosing

recurrence with 93.7% accuracy rate, 100% sensitivity, and 87.5% specificity on training data that balanced using SMOTE technique. Furthermore, the results of the classification are quantified using the logistic regression method to determine how substantial the role

of each variable in predicting patients relapse."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan kerangka ISSAI 12 Value and Benefit dengan menekankan peran serta stakeholder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur kepada pejabat yang ada dalam Tim TLHP dan dokumentasi dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan yang meliputi tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sehingga berdampak terhadap rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut.  Dengan menerapkan konsep value and benefit yang melibatkan pemangku kepentingan, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK.

---

ABSTRACTThis study aims to evaluate the effectiveness of following up BPK recommendations in Polewali Mandar District using the ISSAI 12 Value and Benefit framework by emphasizing stakeholder participation. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was carried out using semi-structured interviews with officials in the TLHP Team and documentation in the follow-up completion process. The results of the study indicated that there were problems which included follow-up not according to recommendations and recommendations that could not be followed up, which resulted in a low level of follow-up completion. By applying the concept of value and benefit involving stakeholders this research can provide benefits to the Polewali Mandar District Government in completing the follow-up of BPK's LHP recommendations."