Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha meringankan penderitaan lahir dan batin bagi keluarga korban akibat perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kematian atau hilangnya nyawa manusia, sangatlah pantas untuk terus diperjuangkan. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dirasakan belum memberikan definisi yang cukup jelas terhadap istilah kerugian, batasan-batasan kerugian apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai kerugian materil dan kerugian immateril, termasuk metode valuasi kerugian yang timbul dalam perkara perdata, khususnya akibat hilangnya nyawa manusia. Adanya pedoman yang jelas terkait jenis kerugian materil dan immateril serta metode valuasi yang dapat diterapkan untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian secara detail, khususnya yang timbul akibat hilangnya nyawa manusia dalam perkara perdata, merupakan alasan utama dilakukannya penelitian disertasi yang berjudul: VALUASI KERUGIAN AKIBAT HILANGNYA NYAWA MANUSIA DALAM PERKARA PERDATA.Penelitian disertasi ini, menerapkan metode penelitian hukum normatif dan metode perbandingan hukum dengan 18 perkara perdata yang disidangkan dalam pengadilan di Indonesia sebagai bahan hukum primer. Perkembangan jenis kerugian, perumusan pengertian kerugian, pengklasifikasian kerugian materil (kerugian nyata dan potential loss) dan kerugian immateril (kehilangan kenyamanan hidup dan tekanan mental) serta metode valuasi yang dapat digunakan untuk menjabarkan, menentukan dan membuktikan besaran nilai kerugian yang harus diganti, khususnya akibat hilangnya nyawa manusia dalam perkara perdata, adalah hasil penelitian yang dijabarkan dalam tulisan ini.

---

Efforts to alleviate the familys grief due to the death from the unlawful acts is essential to be taken by the surviving family member. The current legislation does not sufficiently provide a clear definition of a loss. It does not explicitly regulate any criteria for both material and immaterial loss. Moreover, there is no valuation method to estimate the value of a dead person in civil case. The main reason for this dissertation research is the need for clear guidelines regarding the types of material and immaterial loss and valuation methods that can be applied to determine the amount of compensation in detail, especially loss from wrongful death in private law cases. The title of this research is the VALUATION OF LOSS FROM WRONGFUL DEATH IN PRIVATE LAW CASES.This dissertation research applies the normative legal research method and legal comparison method. Furthermore, this research uses 18 civil cases that are tried in courts in Indonesia as primary legal resource. This paper suggests a reformulation or revision regarding the definition of loss, the classification of material loss (real and potential loss), immaterial loss (loss of life comfort and mental stress) and the valuation method that can be used to describe, determine and prove the value of loss to be compensated, especially loss from wrongful death in private law cases."

"ABSTRAKNyawa merupakan hak yang fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia. Kematian tidak mengenal usia, berapapun usianya pasti mengalami kematian, tidak terkecuali terhadap anak dibawah umur. Dalam kasus dengan gugatan yang timbul akibat hilangnya nyawa, subjek yang merasakan kerugian bukan orang yang nyawanya hilang melainkan orang lain yang di tinggal. Pasal 1370 KUH Perdata hanya mengatur mengenai pihak yang lazimnya menerima nafkah dari korban yang berhak mengajukan gugatan namun tidak ada pengaturan apabila anak dibawah umur yang meninggal dunia. yang berhak mengajukan gugatan atas hilangnya nyawa anak dibawah umur adalah keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata serta dikaitkan dengan asas Point d rsquo;interet point d rsquo;action.di Negara Bagian Louisiana, Amerika Serikat, berdasarkan Louisiana Civil Code Keluarga kandung atau keluarga angkat yang dapat mengajukan gugatan atas hilangnya nyawa. Sementara di Indiana, Amerika Serikat, yang berhak mengajukan gugatan adalah Representativenya berdasarkan Indiana Code Indonesia seharusnya melakukan perluasan mengenai siapa yang dapat menjadi penggugat atas perbuatan melawan hukum terhadap nyawa berdasarkan Pasal 1370 KUH Perdata dengan menghilangkan unsur yang lazimnya mendapatkan nafkah dan menambahkan pihak ndash; pihak yang dapat mengajukan gugatan atas hilangnya nyawa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum demi kepastian hukum

---

ABSTRACTLife is a fundamental right that every human being had. Death knows no age, no matter how old the person is death was a certainty, and it has no exception for minors. In the case of lawsuit that arise from the loss of life of a person, the subject that felt loss was his relative not the person whose life is lost. Indonesian Civil Code Article 1370 only regulates to those plaintiffs that regularly receive a living from the victims, and no regulations on Indonesian Civil Code that regulates if the victim was minors. Those who entitled to file a lawsuit for the loss of life of minors are families as regulated in Indonesian Civil Code Article 1365 linked to law principle Point d rsquo interet Point d rsquo action. In the state of Louisiana, United States, based on Louisiana Civil Code, those who entitled to file a lawsuit are the biological or adopted family. While in Indiana, United States, those who entitled to file a lawsuit is his representatives based on Indiana Code. Indonesia should expand the regulation on who has a right to be a plaintiff based on Article 1370 Indonesian Civil Code by eliminating article element that said regularly receive a living and adding parties whose entitled to file a lawsuit for the loss of life as a result of tort for legal certainty."