Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengukuran Efisiensi merupakan hal yang penting sebagai evaluasi kinerja faktor input dalam menghasilkan output yang ada. Pengukuran ini penting dilakukan terutama oleh unit yang bergerak dalam pelayanan publik. Kantor Pajak sebagai bagian pelayanan publik dalam hal administrasi perpajakan dituntut untuk dapat bekerja maksimal menggunakan faktor input yang ada. Penelitian ini mengukur nilai efisiensi kantor pajak tingkat provinsi di Indonesia dalam pengumpulan penerimaan pajak dalam periode 2016-2020 dengan metode Stochastic Frontier Analysis. Penelitian ini menemukan bahwa efisiensi teknis KPP antar Provinsi memiliki nilai yang beragam dan terdapat pengaruh faktor internal seperti kebijakan manajemen dan faktor eksternal ikut mempengaruhi efisiensi Kantor Pajak tingkat Provinsi di Indonesia

---

Efficiency measurement is important as an evaluation of the performance of input factors in producing existing outputs. This measurement is important especially for units engaged in public services. The Tax Office as part of the public service in terms of tax administration is required to be able to work optimally using existing input factors. This study measures the efficiency of the Provicial Tax Office in Indonesia in collecting tax revenues in the 2016-2020 period using the Stochastic Frontier Analysis method. This study found that the technical efficiency of KPP between Provinces has various values and there are influences from internal factors such as management policies and external factors that influence the efficiency of the Indonesia’s Tax Offices at Provincial level

"

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pelayanan dan pengawasannya kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan dan konsultasi yang dilakukan oleh Account Representative yang dapat meliputi pengawasan pembayaran masa, himbauan serta konseling. Di sisi lain, DJP juga melakukan penegakan hukum melalui pemeriksaan, penagihan dan penyidikan. Penegakan hukum ini diharapkan akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pemeriksaan dan pengawasan dan konsultasi melalui himbauan konseling di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Data-data berupa data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen serta melalui media cetak ataupun online dalam bentuk data, teks dan data statistik. Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa untuk pencapaian target penerimaan dari kegiatan pemeriksaan sudah sangat baik, tetapi masih terdapat masalah dalam penyelesaian penugasan pemeriksaan. Dari sisi pengawasan dan konsultasi, pencapaian penerimaan pajak dari kegiatan himbauan dan konseling masih belum optimal jika dibandingkan dengan prognosa.

---

ABSTRACT

Directorate General of Tax (DGT) is in attempts to improve service and supervision to taxpayers to increase taxpayers? voluntary compliance in fulfilling tax obligation. Monitoring and consulting conducted by Account Representative can be done by monitoring tax payment, providing notice and counseling to taxpayers. In addition, DGT also conducts law enforcement activities through audit, collection and investigation. These law enforcement actions are expected to influence taxpayers? voluntary compliance that in turn may contribute to the tax revenue. This research used qualitative methods and aims to determine the effectiveness of audit and monitoring and consulting throuhg giving notice and counseling in Large Taxpayer Tax Office (LTO) One. Data used in this research consists of primary data obtained from interviews and secondary data in the form of documents and printed media or online in the form of data, text and statistical data obtained from LTO One. The results of the research came to the conclusion that tax audit has a good achievement in increasing tax revenue. But still there are problems in the completion of the audit assignment. In terms of monitoring and consulting, the achievement of tax revenue from giving notice and counseling activities are still not optimal compared with the prognosis."

"Tesis ini membahas kebijakan pemanfaatan daftar harta kekayaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai pembanding terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan WPOP. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Diasumsikan bahwa penghasilan wajib pajak yang besar dapat menambah harta wajib pajak tersebut. Artinya, wajib pajak yang mempunyai harta yang banyak identik dengan penghasilan yang besar. Penghasilan yang besar seharusnya membayar pajak yang besar juga. Harapan bila diketahui jumlah nilai harta terutama WPOP akan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Permasalahan tentang kebijakan kewajiban dilampirkannya daftar harta sebagai sarana intensifikasi pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis eksplanatif dan eksploratif. Hasil penelitian bahwa alasan diwajibkannya kepada WPOP untuk melampirkan/mengisi daftar harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah pertama sebagai bahan pembanding atas kewajiban pajak terhutang. Kedua, sebagai bahan rujukan untuk perubahan peraturan perpajakan. Hasil penelitian lainnya ternyata pemanfaatan daftar harta sebagai bahan pembanding atas kewajiban perpajakan WPOP di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading belum dilaksanakan secara optimal. Di sisi lain kesadaran WPOP dalam melampirkan/mengisi daftar harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masih rendah. Perlakuan WPOP yang tidak melampirkan/mengisi daftar harta di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading juga belum optimal jika dilihat dari data jumlah surat himbauan yang diterbitkan. Kompleksitas permasalahan pelaporan daftar harta WPOP berkaitan dengan pemanfaatan daftar harta sebagai sarana intensifikasi pajak. Surat himbauan atau dengan cara lain sebaiknya dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap WPOP yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Penyediaan sarana dan prasarana pada Direktorat Jenderal Pajak yang memadai, termasuk adanya data yang riil dan akurat serta aparat pajak yang memiliki integritas dan wawasan yang tinggi, yang dapat menunjang kinerja secara efektif dan efisien dalam penggalian potensi penerimaan pajak khususnya terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

---

This thesis discuses about the Exploiting of List of Property of Individual Person of Tax Payer Policy as the comparison upon the fulfillment of tax obligation of Individual Person of Tax Payer. This research is conducted in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. It is assumed that the income of tax payer who has lots of property identically with the great deal of income. Great deal of income is supposed to pay great deal of tax too. It is expected that if it is known the total value of the property especially the Individual Person of Tax Payer will be able to maximize the income of the state from the tax sector. The problems in regard to obligation policy by attached list of properties as the tax intensification medium in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. This research is qualitative one by the type of explanative and explorative.

The result of the research is that the reason for the Individual Person of Tax Payer obliged to attach/to fill in list of property in Annual SPT PPh of Individual Person are firstly as the comparison material on the payable tax obligation. Second, as the reference material for the changes of tax regulations. The other result of the research is in fact that the exploiting of list of property as the comparison material on the tax obligation Individual Personal of Tax Payer in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading not yet conducted maximally. In the other side, the awareness of Individual Person of Tax Payer in attaching/filling in list of property in Annual SPT PPh of Individual Person is still low. The attitude of Individual Person of Tax Payer who does not attach/fill in list of property in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading also not yet maximally seen from the data of the number of urge letters issued.

Complexity of report problems of list of property of Individual Person of Tax Payer relate with the exploiting of list of property as the medium of tax intensification. The urge letter or by other ways are better to used by Directorate General of Tax upon the Individual Person of Tax Payer in other words who do not do their duties in according to the effect tax regulation. The preparation of propriety medium and means in Directorate General of Tax, include the availability of real and accurate data and the tax officers who have high integrity and views, which are able to support the performance effectively and efficiently in digging the potency of tax acceptance especially upon the Individual Person of Tax Payer."