Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Deny Adi Pratama, author

Penerapan Konsep Separate Legal Entity Terhadap Holding Badan Usaha Milik Negara Di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) = Application of the Separate Legal Entity Concept to the Holding of State Owned Enterprises at PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Konsep holding BUMN di Indonesia menjadi konsep yang saat ini digunakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional dalam konsep demokrasi ekonomi. Ketidakharmonisan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya perbedaan status kekayaan Negara pada holding BUMN....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sianipar, Dion Michael, author

Tinjauan yuridis terhadap pembentukan holding BUMN di sektor infrastruktur (PT Hutama Karya) dan perumahan (Perum Perumnas) dalam perspektif persaingan usaha = juridical review of the establishment of BUMN Holding in infrastructure (PT Hutama Karya) and housing Sector (Perum Perumnas) in business competition perspective

Dalam waktu dekat, pemerintah melalui Kementerian BUMN akan melakukannya selesai di holding BUMN di bidang infrastruktur yang dipimpin oleh PT Hutama Karya dan sektor perumahan dipimpin oleh Perum Perumnas. Agenda prioritas pembangunan nasional dilihat sebagai salah satu faktornya urgensi pendirian BUMN holding di bidang ketenagakerjaan. Dengan adanya pembentukan holding BUMN...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aisyah Rahmah, author

Pembentukan Holding Company Berbentuk BUMN Dalam Sektor Mineral Dan Batubara Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha = Establishment Of State Owned Enterprise's Holding Company In Mineral And Coal Mining Sector From Competition Law Perspective

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan hak yang diberikan kepada suatu pemerintahan. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia memperkenalkan perusahaan holding BUMN dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yaitu Mining Industri Indonesia (“MIND ID”) yang bergerak dengan menjalankan 2 (dua) fungsi sekaligus yaitu fungsi sebagai strategic holding dan fungsi operasional peleburan alumunium. Pembentukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Inara Anindita, author

Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu strategi perbaikan kinerja keuangan dan tata kelola BUMN (perbandingan penerapan pada BUMN sektor semen, pupuk, perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta minyak dan gas bumi) = The Establishment of state-owned enterprise holding as one of the SOEs financial performance and governance improvement strategy (comparison on the application to SOEs in the sectors of cement, fertilizer, plantation, forestry, mining and oil and gas)

BUMN di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan dalam menjalanakan usahanya, salah satunya ialah banyaknya BUMN yang memiliki kinerja keuangan dan tata kelola yang buruk. Hal ini kemudian mendorong pemerintah untuk kembali mengevaluasi pengelolaan BUMN, yang kemudian menuju kepada wacana untuk melaksanakan adanya suatu restrukturisasi BUMN dengan membentuk holding BUMN. Skripsi ini membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zulfa Nazwa, author

Perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal badan usaha milik negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 = Political development of public finance law about legal status of separated state's property in paid up capital of state owned enterprise based on government regulation number 72 year 2016

Skripsi ini membahas mengenai perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian