Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep holding BUMN di Indonesia menjadi konsep yang saat ini digunakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional dalam konsep demokrasi ekonomi. Ketidakharmonisan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya perbedaan status kekayaan Negara pada holding BUMN. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang mengkaji secara konseptual asas serta doktrin hukum yang ada. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa penyertaan kekayaan Negara yang dilakukan kepada permodalan holding BUMN dalam penerapannya melahirkan status yang berbeda dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu termasuk ke dalam kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tidak termasuk ke dalam kekayaan Negara karena telah dilakukannya pemisahan dari kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hasil pemisahan kekayaan Negara ke dalam modal BUMN membuat pengelolaan Badan Usaha Milik Negara harus didasarkan pada kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Pemberlakuan asas lex specialis derogate legi generali menyebabkan adanya transformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN, sehingga Negara hanya dapat melakukan campur tangan melalui tindakan dalam ranah privat (jure gestionis) dan tidak dapat melakukan tindakan dalam ranah publik (jure imperii) pada pelaksanaan kegiatan holding BUMN.......The concept of holding BUMN in Indonesia is a concept that is currently used as a form of implementation of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to realize the prosperity of the people and increase the contribution of BUMN to the national economy in the concept of economic democracy. The disharmony of the provisions of the legislation causes differences in the status of State assets in BUMN holdings. This research is included in normative legal research. The legal materials used in this research are primary legal entities, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through library studies. The analysis was carried out using qualitative methods. An approach that examines norms in laws and regulations and an approach that examines conceptually the principles and doctrines of existing laws. Based on this research, it is known that the inclusion of State assets to the capital of BUMN holding in its implementation have a different status from the point of view of the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia, which are included in State assets as stated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finances. and is not included in State assets because it has been separated from State assets as referred to in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The results of the separation of State assets into SOE capital make the management of State-Owned Enterprises must be based on the principles of good corporate management or Good Corporate Governance. The implementation of the lex specialis derogate legi generali principle causes the transformation of state assets into SOE assets, so that the state can only intervene through actions in the private sphere (jure gestionis) and cannot take action in the public sphere (jure imperii) in the implementation of BUMN holding activities."

"Dalam waktu dekat, pemerintah melalui Kementerian BUMN akan melakukannya selesai di holding BUMN di bidang infrastruktur yang dipimpin oleh PT Hutama Karya dan sektor perumahan dipimpin oleh Perum Perumnas. Agenda prioritas pembangunan nasional dilihat sebagai salah satu faktornya urgensi pendirian BUMN holding di bidang ketenagakerjaan. Dengan adanya pembentukan holding BUMN yang akan meningkatkan aset dan kinerja BUMN, Maka tentunya peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional Indonesia nantinya diprioritaskan. Dengan kelebihan tersebut, apakah itu menjadi holding BUMN infrastruktur dan perumahan telah melanggar undang-undang persaingan dan menghilangkan peluang bagi perusahaan swasta di pasar yang sama? Di Untuk mengkaji masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipologi penjelas. Penulis kemudian menemukan itu Sangat penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kesesuaian proses tersebut pendirian induk BUMN dan penyelenggaraan kegiatan usaha tetap sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan turunannya. Pada akhirnya penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa tindakan pembentukan Penyelenggaraan infrastruktur dan perumahan BUMN tidak melanggar UU No. 5 1999 selama tidak ada indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui penyalahgunaan posisi dominan seseorang menyelenggarakan infrastruktur dan perumahan BUMN. Namun jika dinilai dari Dari aspek persaingan usaha, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku usaha swasta dapat terancam karena keterbatasan aset dan kapasitas yang tidak sebesar holding BUMN infrastruktur dan perumahan yang terbentuk. Karena itu, karena tidak demikian adanya kewajiban memberitahukan pembentukan holding BUMN terhadap KPPU, Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan agar hal itu terlaksanaUMN yang menyelenggarakan kegiatan usaha tetap sejalan dengan UU Persaingan Usaha juga lebih memperhatikan kepentingan pelaku usaha swasta dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah nanti.......In the near future, the government through the Ministry of State-Owned Enterprises will complete it in the BUMN holding in the infrastructure sector led by PT Hutama Karya and the housing sector led by Perum Perumnas. The national development priority agenda is seen as one of the factors in the urgency of establishing a holding BUMN in the manpower sector. With the establishment of BUMN holding that will increase BUMN assets and performance, of course the role of BUMN as agents of Indonesia's national development will be prioritized. With these advantages, does being an infrastructure and housing SOE holding company violate competition laws and eliminate opportunities for private companies in the same market? In order to study this problem, the author uses a normative legal research method with an explanatory typology. The author then found that it is very important for the government to pay attention to the suitability of the process, the establishment of a holding company for BUMN and the implementation of business activities to remain in line with Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and its derivative regulations. In the end, the research conducted, the authors conclude that the act of forming BUMN infrastructure and housing does not violate Law no. 5 1999 as long as there is no indication of monopolistic practices and unfair business competition through the abuse of one's dominant position in operating infrastructure and housing for BUMN. However, if judged from the aspect of business competition, it cannot be denied that private business actors could be threatened due to limited assets and capacity which are not as large as the infrastructure and housing BUMN holding that was formed. Therefore, since there is no obligation to notify the formation of BUMN holding to KPPU, the Government is expected to increase supervision so that this can be doneUMN, which carries out business activities in line with the Business Competition Law, also pays more attention to the interests of private business actors in the process of procuring government goods/services later."

"Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan hak yang diberikan kepada suatu pemerintahan. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia memperkenalkan perusahaan holding BUMN dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yaitu Mining Industri Indonesia (“MIND ID”) yang bergerak dengan menjalankan 2 (dua) fungsi sekaligus yaitu fungsi sebagai strategic holding dan fungsi operasional peleburan alumunium. Pembentukan MIND ID dilaksanakan atas amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 yang mendasari penyertaan modal Namun, hingga saat ini keberadaan dan pembentukan holding company belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan dari sebuah holding company berkaitan erat dengan adanya kemungkinan terjadinya sebuah bentuk-bentuk kegiatan dan perjanjian yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, salah satunya adalah kegiatan monopoli dan perjanjian trust. Oleh karena itu, Penulis akan membahas peristiwa tersebut dengan tujuan untuk menambah pengetahuan terhadap potensi adanya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam pembentukan holding company dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Dengan menganalisis dugaan tersebut, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif analitis, sehingga Penulis akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai dugaan praktik monopoli dan pelaksanaan perjanjian trust dalam pembentukan perusahaan holding BUMN dalam sektor mineral dan batubara berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Hasil penelitian adalah pembentukan holding company BUMN di sektor pertambangan mineral dan batubara telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan pembentukannya tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum persaingan usaha. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, holding BUMN pertambangan tetap tunduk terhadap ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan turunannya, serta tetap menjadi objek pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.......The state has an obligation to fulfill the right to social welfare by utilizing the rights granted to a government. In 2019, the Government of Indonesia introduced a State Owned Enterprise's (“SOE’s”) Holding Company in the mineral and coal mining sector, namely Mining Industri Indonesia ("MIND ID") which operates by carrying out 2 (two) functions at once, namely the strategic holding function and the operational function of aluminum smelting. The formation of MIND ID was carried out based on the mandate of Government Regulation Number 47 of 2017 which underlies capital participation. However, until now the existence and formation of a holding company has not been regulated in Indonesian laws and regulations. The formation of a holding company is closely related to the possibility of various forms of activity and agreements that can lead to unfair business competition, one of which is monopoly activities and trust agreements. Therefore, the author will discuss these events with the aim of increasing knowledge of the potential for unfair business competition practices in the formation of holding companies in the mineral and coal mining sector which are regulated in Law Number 5 of 1999. By analyzing these allegations, the author uses the form of research juridical-normative with an analytical descriptive typology, so that the author will describe and provide an overview of alleged monopolistic practices and implementation of trust agreements in the formation of SOE’s holding company in the mineral and coal sector based on the provisions of Law Number 5 of 1999. The results of this research are the establishment of BUMN holding companies in the mining sector mineral and coal mining has been carried out in accordance with the provisions and its formation cannot be categorized as a violation of the provisions of business competition law. In carrying out its business activities, mining SOE’s holding company remains subject to the provisions of Law Number 5 of 1999 and its derivative regulations, and remain the object of supervision of the Business Competition Supervisory Commission."

"BUMN di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan dalam menjalanakanusahanya, salah satunya ialah banyaknya BUMN yang memiliki kinerja keuangan dan tata kelola yang buruk. Hal ini kemudian mendorong pemerintah untuk kembali mengevaluasi pengelolaan BUMN, yang kemudian menuju kepada wacana untuk melaksanakan adanya suatu restrukturisasi BUMN dengan membentuk holding BUMN. Skripsi ini membahas mengenai pembentukan holding BUMN berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, beserta penerapannya dalam berbagai sektor industri di Indonesia, dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan tata kelola BUMN. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis- normatif untuk menelaah norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai pembentukan holding BUMN dan sejauh ini pembentukannya mengacu kepada UUPT, UU BUMN, PP 44/2005, PP 72/2016, Permen BUMN 1/2011 dan Permen BUMN 9/2012. Selanjutnya, dapat juga disimpulkan bahwa dalam penerapan holding BUMN masih terdapat beberapa perbedaan dalam pemilihan induk holding dan kontrol terhadap anggota holding. Kesimpulan terakhir, ialah pembentukan holding BUMN membawa dampak positif terhadap kinerja keuangan dan tata kelola BUMN di Indonesia. Maka dari itu, demi menunjang pembentukan holding BUMN perlu dibentuk peraturan perundang- undangan yang khusus mengatur mengenai holding BUMN, juga perlu adanya kepastian penyeragaman pembentukan holding BUMN oleh pemerintah, dan perlu adanya eksekusi yang matang dari induk dan anggota holding agar pengaruh pembentukan holding terhadap kinerja BUMN dapat terlaksana dengan baik...... "

"Skripsi ini membahas mengenai perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Berbagai produk hukum, mulai dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, produk hukum pengadilan, sampai doktrin menyatakan pemahaman yang berbeda mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, khususnya terkait status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Lahirnya PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur mengenai holding BUMN menimbulkan permasalahan baru dengan menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN bertransformasi menjadi kekayaan BUMN. Skripsi ini mengkaji secara normatif mengenai perbedaan pemahaman mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal BUMN dan dampak dari daya ikat PP Nomor 72 Tahun 2016 terhadap perkembangan BUMN di Indonesia. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada pengertian dan ruang lingkup keuangan negara di Indonesia mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Dengan adanya PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur ketentuan berbeda, dapat berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan holding BUMN di Indonesia. Sehingga perlu untuk melakukan sinkronisasi peraturan yang terkait dengan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, khususnya mengenai status hukum kekayaan BUMN.

---

This thesis discusses about the political development of public finance law regarding legal status of separated states property in paid up capital of state owned enterprises SOE based on Government Regulation Number 72 Year 2016 about Amendment of Government Regulation Number 44 Year 2005 about Procedures for the Investment and Administration of State Capital in State Owned Enterprises and Limited Liability Companies. Various Indonesian legal products, ranging from constitution, law, verdict, and doctrine state different understandings in the definition and scope of public finance, especially regarding legal status of separated states property in SOE. With GR Number 72 Year 2016 that regulates about holding of SOE, comes new misunderstanding by stating that separated states property in SOE will transform into SOEs property.

This thesis attempts to do normative research about the differences in understanding legal status of separated states property in SOE and the impact of implementation of GR Number 72 Year 2016 for the development of Indonesian SOE. The result of this research shows that there is diversity in defining definition and scope of public finance in Indonesia that can cause legal uncertainty. The different regulation as stated in GR Number 72 Year 2016 and many other regulations may imply in hampered execution of holding of SOE. So it is urgently needed to synchronize related law in public finance sector, especially about legal status of SOEs property."