Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini didasarkan pada pelaksanaan Akuisisi Saham Bank Mutiara oleh JTrust, sebuah badan hukum dari Jepang. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, proses akuisisi saham Bank Mutiara oleh JTrust. Kedua, akibat hukum akuisisi saham Bank Mutiara oleh JTrust terhadap kepengurusan, status karyawan, kreditur, pemegang saham, dan persaingan usaha. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akuisisi Bank Mutiara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan beberapa pengecualian karena status Bank Mutiara yang merupakan bank dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa akuisisi Bank Mutiara menyebabkan perubahan pada kepengurusan dan komposisi pemegang saham tetapi tidak menyebabkan akibat apapun pada status karyawan, kreditur serta persaingan usaha.

---

ABSTRACT
This research focused on the acquisition of Bank Mutiara by JTrust, a financial company based on Japan. This research would focus on two main issues. First, the acquisition process based on the existing regulations. And the later about the effect the acquisition has on the Bank Mutiara’s management, employees, creditors, shareholders, and business competition in the banking sector . This researched used juridical-normative method that refers to positive law or written norms law. The research showed that the acquisition process has been done in accordance to all the existing regulations about acquisition with some exceptions because Bank Mutiara’s status as currently managed by LPS. The research showed that the acquisition process also resulting in some changes in the company namely the acquiree’s management board and shareholders but did not affect the creditors, employees and banking’s sector business competition.

Abstrak :
Konvensi New York 1958 mengharuskan setiap negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Akan tetapi, Konvensi New York 1958 juga memungkinkan pengecualian atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional, salah satunya ketertiban umum. Pada hakikatnya, hukum perdata internasional menentukan hukum perdata negara mana yang akan diberlakukan bilamana terdapat unsur asing di dalamnya. Tetapi, keberlakuan hukum asing tersebut dapat dikesampingkannya apabila membawa hasil yang tidak memuaskan para pencari keadilan. Ketertiban umum sendiri tidak memiliki definisi yang ajek, seragam, dan berlaku universal sehingga penentuanya berada di tangan hakim.  Di Indonesia, pihak-pihak yang bersengketa menggunakan berbagai macam dalil ketertiban umum sebagai alasan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase, khususnya putusan arbitrase internasional. Skripsi ini akan meneliti putusan-putusan pengadilan Indonesia mengenai putusan arbitrase internasional dengan dalil ketertiban umum dalam sepuluh tahun terakhir dengan melihat pertimbangan hakim dan teori-teori ketertiban umum dalam hukum perdata internasional.

---

The New York Convention 1958 requires each contracting state to recognize and enforce foreign arbitral awards. However, the 1958 New York Convention also allows exceptions to recognize and enforce foreign arbitral awards, one of them is public order. In essence, private international law determines which private state law will be applied if there is a foreign element in it. However, the application of these foreign laws can be excluded if they bring results that do not satisfy the justice seekers. Public order itself does not have a definite, uniform, and universally definition so that it determines by the judge. In Indonesia, the parties to the dispute use various kinds of public order as a reason to refuse the enforcement of the arbitral award, especially the international arbitral award. This thesis will examine the Indonesian court decisions regarding international arbitral awards with the argument of public order in the last ten years by looking at judges' considerations and public order theories in private international law.