Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Lotulung, Paulus E., author

Hukum tata usaha negara dan kekuasaan

Jakarta: Salemba Empat, 2013

342.06 LOT h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Baharuddin Lopa, 1935-2001, author

Mengenal peradilan tata usaha negara

Jakarta : Sinar Grafika , 1993

342.066 4 BAH p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

R. Soegijanto Tjakranegara, author

Hukum tata usaha dan birokrasi negara

Jakarta: Rineka Cipta, 1992

342.06 SOE h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nomensen Sinamo, author

Hukum acara peradilan tata usaha negara

Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016

342.06 NOM h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rafles Rahid, author

Peranan birokrat dalam rangka kebijaksanaan administrasi ditinjau dari : hukum tata usaha dan birokrasi negara di Indonesia

ABSTRAK
Peranan negara dalam pembangunan di Indonesia dewasa ini sangat besar dan salah satu sasaran pembangunan dalam Pelita IV adalah pembangunan bidang huk.um yang lazim disebut Era Pembangunan Bidang Hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat dalam arti luas. Untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Soemaryono, author

Tuntunan praktik beracara di peradilan tata usaha negara

Jakarta: Primamedia Pustaka, 1999

342.06 SOE t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rusdi Lamsudin, author

Pembebasan tanah dan dasar hukumnya

1985

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sandro, author

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Upaya Keberatan Prajurit TNI Atas Keputusan Tata Usaha Militer. = The jurisdiction of the Military administrative court in examining, adjudicating and deciding upon the objection of the soldiers to military administrative decision.

Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer dalam memeriksa, mengadili dan memutus upaya keberatan Prajurit TNI atas Keputusan Tata Usaha Militer. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa mekanisme proses penyelesaian sengketa tata usaha militer tidak berjalan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Isna Farichah, author

Analisis yuridis tentang rangkap jabatan notaris sebagai konsultan hak kekayaan intelektual studi kasus surat direktur perdata Direktorat Jenderal Administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor ahu2 um 01 01 369 = Juridical analysis of dual position notary as intellectual property rights consultants case study letter of the director general of administrative law civil directorate general ministry of justice and human rights of the Republic of Indonesia number ahu2

Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah jabatan sebagai Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui alasan hukum (Ratio Legis) mengenai pendapat bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum tidak dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45157

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian