Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Peranan negara dalam pembangunan di Indonesia dewasa ini sangat besar dan salah satu sasaran pembangunan dalam Pelita IV adalah pembangunan bidang huk.um yang lazim disebut Era Pembangunan Bidang Hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat dalam arti luas. Untuk menunjang tujuan tersebut maka peranan Birokrat dalam rangka kebijaksanaan administrasi perlu mendapat sorotan dan pembahasan yang deskritif. Peranan Birokrat dalam rangka kebijaksanaan administrasi merupakan hal yang sangat penting yang diterapkan dalam bentuk gagasan-gagasan, rencana-rencana dan implementasi kebijaksanaan administrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Adanya Birokrat yang jujur dan bertanggung jawab atau adanya kelambanan, berbelit-belit dalam prosedur suatu pelaksanaan tugas oleh Birokrat ingin dibuktikan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Kebijaksanaan pemerintah mencoba untuk meningkatkan pelayanan itu dengan memperluas jangkauan terhadap berbagai bidang urusan, yang selama ini terlihat semakin kompleks. Timbul berbagai hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan birokrasi negara yang disebabkan oleh sistemnya dan unsur pelaksananya atau para Birokratnya sementara penerapan. kebijaksanaan pemerintah terhadap rakyat diberbagai tahap kebijaksanaan terus berlanjut, sedangkan kemampuan yuridis serta sistem birokrasi kurang menunjang dan kurang selaras dengan laju pembangunan maka dalam penulisan ini penulis berusaha secara deskriptif menuangkan harapan-harapan yang diarahkan terhadap sistem birokrasi di Indonesia. Pengarahan harapan-harapan itu haruslah dituqjang oleh landasan yuridis dan oleh para pelaksana/para Birokrat yang berperilaku/bersikap jujur, bersih dan bertanggungj wab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya .

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer dalam memeriksa, mengadili dan memutus upaya keberatan Prajurit TNI atas Keputusan Tata Usaha Militer. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa mekanisme proses penyelesaian sengketa tata usaha militer tidak berjalan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tidak berjalannya mekanisme tersebut mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang berimplikasi negatif terhadap penegakan hukum tata usaha militer di Indonesia dan berindikasi pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan hukum acara tata usaha militer. ......This thesis aims to describe and adhere to the jurisdiction of the Military Administrative Court, in order to examine, adjudicate and decide upon the objection of the soldiers to military administrative decision. Based on the results of research shows that the mechanism for the process of settling the military administrative disputes does not work as stated in The Act Number 31 of 1997 concerning on Military Justice. The mechanism that is not work lead to injustice and legal uncertainty that has negative implications on the law enforcement of Indonesian military administrative law and violation of human rights. Therefore, it is necessary to issue a State Governance Regulation to enforce the procedural law of military administration law.

Abstrak :
Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah jabatan sebagai Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui alasan hukum (Ratio Legis) mengenai pendapat bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum tidak dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU2.UM.01.01-369 Tertanggal 22 Desember 2010 Perihal Notaris Sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan disertai dengan Surat Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.5-HM.02.03-110.455 tertanggal 27 Desember 2010 perihal Konsultan HKI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Tesis ini membahas mengenai apakah jabatan Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya produk hukum Tata Usaha Negara petunjuk (Regelingen) dan keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking). Namun, produk hukum Tata Usaha Negara tersebut cacat hukum karena dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pejabat Tata Usaha Negara. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya professional lebih fokus terhadap kewenangan dan/atau kewajiban masing-masing, dan karena berhubungan dengan suatu produk hukum Tata Usaha Negara maka sebaiknya Pejabat Tata Usaha Negara lebih cermat dalam menerapkan hukum demi tegaknya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

---

Objective of this thesis was to determine whether the position as a Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights Consultant, as well as to find out the reasons of law (ratio legis) of the opinion that the Notary as Acting General can`t concurrently as Intellectual Property Rights in line with the issuance of the Director of Civil Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU2.UM.01.01-369 22nd of December, 2010 regarding Notary As Intellectual Property Rights and accompanied by a letter of the Director of Cooperation and Development of the Directorate General of Intellectual Property Rights No. HKI.5- HM.02.03-110.455 27th of December, 2010 regarding IPR Consultant. The method used in this research is a normative juridical research, which can be obtained from the source material library and study documents, as well as the authors conducted an interview to the informant or informants to add information for this study. This thesis discusses about whether the office of Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights laws in line with the release of the State Administrative instructions (Regelingen) and the decision of the State Administration (Beschiking). However, the laws of the State Administration legally flawed because it was not made under the provisions of applicable law and is a form of arbitrariness Administrative Officer. Results of the study suggest that there should be professional focus towards authority and / or obligations of each, and because it deals with a legal product Administrative then you should Officers Administrative more careful in applying the law in order to uphold the purpose of the law is fairness, certainty and expediency.