Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang ?hak menguasai negara?, terutama mengenai penguasaan terhadap sumber-sumber kemakmuran meliputi minyak dan gas bumi yang dilakukan melalui suatu badan pelaksana. Penelitian hukum ini akan difokuskan kepada konsep dan dasar hak Negara untuk menguasai sumber-sumber kemakmuran dan tujuannya berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta perbandingan peranan BP Migas dan SKK Migas sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan dan pengendalian kegiatan hulu di bidang minyak dan gas bumi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif. Penulis akan menjelaskan lebih dalam berdasarkan bahan-bahan yang ada, atau disebut juga tipe penelitan eksplanatoris. Penelitian hukum ini bertujuan untuk membuktikan konstitusionalitas keberadaan SKK Migas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SKK Migas telah inkonstitusional dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

---

This study contains the ?right of the State to control?, in terms management of the sources of prosperity which include oil and gas through an executive agency. This legal research will be focused on the concept and the basic right of the State to control the sources of prosperity and purpose based on Article 33 of the Constitutional Law of 1945 and a comparison of the role of BP Migas and SKK Migas as implementing management and control of upstream activities in the field of oil and gas. The author use juridical-normative method. The author will explain deeper based on existing materials, also called explanatory type of research. This legal research?s purpose is to prove the existence and constitutionality of SKK Migas. The result of this research shows that the SKK Migas has unconstitutional with Article 33 of the Constitutional Law of 1945."

"Wacana penggantian kontrak bagi hasil mendorong dilakukan penelitian untuk menentukan bentuk ideal kerja sama usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Melalui penelitian normatif dilakukan kajian bahan-bahan hukum, selanjutnya dibandingkan bentuk yang pernah berlaku di masa lalu dan praktek di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan kontrak bagi hasil saat ini telah sesuai peraturan perundang-undangan, meskipun perlu penyempurnaan. Dari penelitian diketahui pula bahwa bentuk yang lazim di dunia internasional antara lain konsesi, kontrak jasa dan kontrak bagi hasil. Berdasarkan pengalaman sejarah, praktek internasional serta kesesuaian kondisi negara, maka bentuk yang ideal bagi Indonesia adalah kontrak bagi hasil (tidak berubah).

---

The discourse to change production sharing contract has encouraged a research to determine of ideal oil and gas downstream contract in Indonesia. By normatif legal research, do analyze data, and compare the former types and practices in other countries. The research results that production sharing contract regulation has subjected to laws, but need more improvement. The research shows that many types of contract applied in other countries i.e concession, service contract and production sharing contract. Based on history, international practices and condition of our country, the ideal type of oil and gas downstream contract is producton sharing contract (not change)."

"ABSTRAKRiset ini melakukan pengolahan dengan menggunakan proses ozonasi dandemulsifikasi dengan harapan memperoleh kembali sisa-sisa minyak yangterperangkap dalam lumpur. Setelah dilakukan pengujian bottle test didapatkanhasil antara lain: perolehan minyak 9 %, laju sentrifugasi 2761 rpm, waktuoptimum 2 jam, suhu optimum 600C, dosis optimum 10000 ppm, hasil TPH air169,9 mg/L dan hasil TPH lumpur 16,47 %. Hasil ozonasi lumpur dengan lumpurtidak diozonisasi ditemukan banyak senyawa hidrokarbon yang terdegradasi, halini dapat terlihat dari perbedaan peak fingerprint gas kromatografi untuk masingmasingsampel. Air dari proses ini dapat dimasukkan ke fasilitas produksi untukpengolahan lebih lanjut. Sedangkan untuk lumpur minyak harus diulang kembalidengan demulsifikasi dan ozonasi hingga didapat TPH lumpur menjadi 1 %.

---

AbstractThis research will try to recover the oil with ozonation and demulsificationwhich purpose to recover oil traps in sludge . Bottle test result are: oil recovery 9%, centrifuge velocity 2761 rpm, settling time 2 hours, optimum temperature 600C, optimum dosage 10000 ppm, water TPH 169,9 mg/L and sludge 16,47%.Qualitative test result to ozonized sludge show degraded hydrocarbon, it can belooked on the difference peak from gas chromatography finger print for eachsample. Water from this process can be follow up to production facility. Oilsludge should be reprocess again with demulsifier and ozonator treatment untilTPH sludge become 1 %."

"Tesis ini berisi analisis tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang ditinjau dari Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang kini mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengakibatkan jangka waktu pengadaan tanah menjadi semakin lama sehingga dapat menghambat program percepatan penambahan cadangan produksi minyak dan gas negara, yang akan membuat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia mengalami stagnasi. Peneliti menyarankan agar pemerintah segera mengembalikan prosedur pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah.

---

The thesis contains an analysis about the acquisition of land for development in the public interest to the oil and gas upstream business activities in Indonesia, a review of the BP MIGAS Work Procedures Guidelines Number 027/PTK/XII/2007 Concerning Acquisition of Land and Law Number 2 of 2012 Concerning Acquisition of Land for Development in the Public Interest. The research is using juridical normative methods with an exploratorical research typology and qualitative data analysis method.

The results stated that the current procedures to acquire land for the oil and gas upstream business activities refers to the Law Number 2 of 2012 Concerning Acquisition of Land for Development in the Public Interest causes a much longer period that could inhibits the acceleration of additional reserves program of the state’s oil and gas, which could cause a stagnation in the oil and gas upstream business activities in Indonesia.

The researcher suggests the government to immediately returned the acquisition of land procedures to the BP MIGAS Work Procedures Guidelines Number 027/PTK/XII/2007 Concerning Acquisition of Land."

"Laporan magang ini membahas mengenai gambaran proses bisnis dan produksi industri minyak dan gas, perlakuan akuntansi yang di dalamnya termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas akun aset tetap (oil and gas properties) dalam rangka memahami risiko audit yang mungkin terjadi, studi kasus pada tahap pelaksanaan audit atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan di PT Hulu yang akan dibandingkan dengan PSAK 16, PSAK 48, PSAK 57, dan PSAK 64, UU No. 22 Tahun 2001 serta PTK No. 040/PTK/XI/2010. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas akun aset tetap (oil and gas properties) telah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Serta tahap pelaksanaan audit yang dijalankan oleh tim audit KAP PwC atas akun aset tetap (oil and gas properties) telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

The focus of this study explained about the oil and gas industry as a whole, accounting treatment of oil and gas properties, which consists of recognition, measurement, presentation, and disclosure, to understand audit risks, case study of audit implementation of financial statement 2014 in hulu migas company. This study focused on descriptive study that compared between PSAK 16, PSAK 48, PSAK 57, PSAK 64, Government Regulation in UU No. 22 Year 2001 and Guideline of SKK Migas No. 040/PTK/XI/2010. Based on the result of this study, accounting treatment of oil and gas properties have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards (IFAS). In addition, audit implementation by the public accountant firm, have complied with the theory and standards which prevail. "

"PT. Pertamina Hulu Energi PHE memiliki 54 anak perusahaan di dalam negeri, satu anak perusahaan di luar negeri, dan beberapa mitra/afiliasi. PHE memiliki kepentingan untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap informasi dari anak-anak perusahaannya untuk kepentingan analisis investasi dan kinerja pencapaian target produksi. PHE WMO dan PHE ONWJ merupakan anak-anak perusahaan PHE dimana PHE memiliki Participating Interest terbesar dan merupakan operator. Saat ini data dan aplikasi anak-anak perusahaan PHE, termasuk PHE WMO dan PHE ONWJ belum terstandardisasi. Hal ini mengakibatkan sulitnya konsolidasi dan pelaporan informasi dari anak-anak perusahaan PHE ke induk perusahaannya. Selain itu, biaya untuk pengelolaan data dan aplikasi di PHE dan AP PHE, termasuk biaya untuk lisensi, support, dan modifikasi aplikasi, menjadi semakin tinggi, seiring dengan bertambahnya jumlah aplikasi di PHE dan AP PHE. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan Information System Architecture sebagai bagian dari penyusunan Enterprise Architecture PHE WMO dan PHE ONWJ. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan paradigma interpretivism. Data dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan wawancara kualitatif, diskusi kelompok terarah, serta pengumpulan dan pemeriksaan materi dan artefak berupa dokumen perusahaan yang berhubungan dengan kondisi arsitektur perusahaan saat ini. Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan dengan Thematic Analysis. Pembangunan Information System Architecture dilakukan dengan mengacu pada framework TOGAF. Hasil dari penelitian ini adalah Information System Architecture PHE WMO dan PHE ONWJ yang terdiri dari Prinsip-Prinsip Arsitektur, Pemetaan Stakeholder, Visi Arsitektur, Arsitektur Bisnis, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Data, Solusi Arsitektur, dan Rencana Migrasi. Information System Architecture yang dihasilkan dalam penelitian ini menjadi panduan dalam melakukan standardisasi serta integrasi data dan aplikasi di PHE WMO dan PHE ONWJ. Hal ini untuk menghindari pengembangan aplikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan proses bisnis.

---

PT. Pertamina Hulu Energi PHE has 54 subsidiaries in Indonesia, one subsidiary abroad, and several partners affiliates. PHE concerns in conducting information evaluations and analysis of its subsidiaries rsquo to analyse the investment that have been made on the subsidiaries and its performance achievement on production targets. PHE WMO and PHE ONWJ are PHE subsidiaries where PHE has the largest Participating Interest and is an operator.

Currently PHE subsidiaries data and applications, including in PHE WMO and PHE ONWJ, have not been standardized. This condition causes the difficulty of consolidating and reporting information from PHE's subsidiaries to its parent company. In addition, the costs related to data and application management in PHE and its subsidiaries, including fees for licensing, support, and application modification, are increasingly higher, along with the increasing number of applications in PHE and its subsidiaries. To resolve these problems, this research was conducted to develop the Information System Architecture as part of Enterprise Architecture development in PHE WMO and PHE ONWJ.

This research was conducted using qualitative research method with interpretivism paradigm. The data were collected using several approaches which were qualitative interview, focus group discussion, as well as collection and examination of materials and artifacts in the form of company documents related to the condition of the company's current architecture. Furthermore, the data processing and analysis was done using Thematic Analysis. The TOGAF Framework was used as the reference to develop the Information System Architecture.

The result of this research is PHE WMO and PHE ONWJ Information System Architecture, which consists of Architecture Principles, Stakeholder Mapping, Architecture Vision, Business Architecture, Application Architecture, Data Architecture, Architecture Solutions, and Migration Planning. The developed Information System Architecture of PHE WMO dan PHE ONWJ in this research will provide guidance on standardization and integration of data and applications in PHE WMO and PHE ONWJ. The objective is to avoid the development of applications that do not fit the needs of business processes."

"ABSTRAKStres kerja adalah respons disebabkan oleh ketidakseimbangan antara tuntutan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki dengan kemampuan individu untuk mengatasi tuntutan-tuntutan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya stres kerja pada pekerja hulu minyak bumi di Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra dan faktor-faktor terkait stres kerja. Faktor-faktor yang diteliti adalah faktor individu (usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan penilaian diri), faktor pekerjaan (unit kerja, status kepegawaian, masa kerja, jadwal kerja, dukungan sosial, konflik interpersonal, tuntutan pekerjaan, dan beban kerja), dan faktor lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional dengan instrumen kuesioner. 68 pekerja berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 52,9% responden mengalami stres kerja. Ditemukan pula hubungan antara area kerja dengan stres kerja, dan hubungan antara dukungan sosial dengan stres kerja.

---

ABSTRACT

Occupational stress is response caused by an imbalance between perceived demands and available resources with individual abilities to cope with those demands. The aim of this study is to explain an occupational stress condition within upstream oil workers in Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra. Observed factors are individual factors (age, marriage status, education level, and self-assessment), occupational factors (work unit, employment status, work period, work schedule, social support, workplace conflict, job demand, and workload), and environmental factors. This is a cross-sectional study using self-reported questionnaires as an instrument. 68 workers participated in this study. The result of this study reports that 52,9% of respondents experience occupational stress. The result also shows a relationship between work unit and occupational stress, and relationship between social support and occupational stress."

"ABSTRACT

Dalam kebijkan pajak yang berlaku pada saat ini, pengalihan participating

interest merupakan objek pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 5% (untuk

pengalihan yang dilakukan pada masa eksplorasi) atau 7% (untuk pengalihan yang

dilakukan pada masa eksploitasi). Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan

sebuah tinjauan komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pajak

penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest pada bidang usaha

hulu minyak dan gas bumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan

pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data

dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari

penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak atas transaksi

pengalihan participating interest tidak sepenuhnya sesuai dengan dasar

pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan. Walaupun kebijakan tersebut

memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak, namun kebijakan

tersebut ternyata menjadi salah satu faktor penghambat bagi industri migas untuk

menjalankan investasinya, terutama pada masa eksplorasi.

---

ABSTRACT

Under current policy, participating interest transfer is subject to final income tax

at the rate of either 5% (for exploration PSCs) or 7% (for producing PSCs). This

research is aimed to provide comprehensive overview regarding policy

implementation process of income tax on transaction of participating interest

transfers in the field of upstream oil and gas sector in Indonesia. This research is

conducted by using qualitative-descriptive approach. Data collected through

library research and in-depth interviews. The results of this study indicate that, the

income tax policy on transaction of participating interest transfers has not been

implemented perfectly. Although the policy had a significant impact on the tax

revenue, the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the contractors

to carry out their investment, especially in exploration phase."

"Undang-Undang Migas Tahun 2001 menjelaskan Negara (Pemerintah) turut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas. Negara diberikan kewenangan mengusahakan hulu migas dalam bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) yang didukung filosofis amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan posisi Negara (Pemerintah) dalam KPS menurut analisis KUHPER adalah seimbang. Negara (Pemerintah) menurut KUHPER diakui sebagai subjek hukum perdata yang dapat turut serta dalam hubungan privat. Adanya keseimbangan posisi berkontrak antara Negara (Pemerintah) dengan kontraktor menurut analisis KUHPER karena KPS tidak bisa terlepas dari syarat subjektif sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPER. Walaupun konsep KPS dikembangkan dari perjanjian bagi hasil menurut hukum adat secara nasional untuk kegiatan usaha hulu migas dari hukum perjanjian dengan pemikiran asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat (1) KUHPER tetapi ketika Negara (Pemerintah) hendak ikut terlibat menjadi pengusaha dalam usaha hulu migas maka asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya diberlakukan bagi Negara (Pemerintah) karena prosedur dan pembuatan KPS tidak bisa lepas dari aspek kepentingan publik. Sedangkan jika melihat posisi Negara (Pemerintah) dalam KPS menurut Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 adalah tidak seimbang karena KPS bersifat khusus yang persyaratan formalitasnya tidak bisa lepas dari amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan karena objek yang diperjanjikan adalah bagi hasil produksi migas. Pembuatan KPS didahulukan pengaturannya secara khusus karena melekatnya tanggungjawab Negara (Pemerintah) terhadap pengusahaan aset publik. Negara (Pemerintah) juga memiliki kapasitas untuk menandatangani KPS karena Negara (Pemerintah) merupakan subjek hukum yang dapat mengembang hak dan kewajiban sama seperti halnya manusia. Negara (Pemerintah) dapat menutup KPS dimana syarat unsur kapasitasnya diukur dari kewenangannya yang melekat pada pengurus yang mewakili badan hukum tersebut. Kepentingan tindakan privat Negara (Pemerintah) diwakili oleh alat-alat atau organ pengurusnya yang mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila pengurus yang mewakili kepentingan Negara itu mempunyai kewenangan untuk menandatangani KPS maka Negara mempunyai kapasitas untuk membuat dan menandatangani kontrak.

---

The Law No. 22/2001 Concerning Natural Oil And Gas defines the State (Government) involved in the operation of oil and gas upstream activities. The State has the authority to exploit the oil and gas in the form of Production Sharing Contract (PSC) which is based by the philosophical mandate of Article 33 (3) The 1945 Constitution. The research method of this study is using a normative legal research. The results of this study indicates that the position of the State (Government) in the PSC by analysing according to the Civil Code has an equal standing. The State (Government) according to the Civil Code is approved by the law as a legal entity and could be bound in a legal relationship. Indicating there is an equal standing between the State (Government) and the contractor in the contract according to Civil Code is wherefore the PSC obliged to fulfill the subjective requirements for the validity of contract under Article 1320 Civil Code. Although the PSC concept was evolved from the sharing agreement under customary law nationally for the upstream oil and gas activities pursuant to the contract law by the principle of freedom of contract Article 1338 (1) Civil Code however when the State (Government) would perform its role as entrepreneur in the upstream oil and gas activites, the principle of the freedom of contract is not fully applicable to the State (Government) since the PSC has also within the aspects of public interest. Whereas the position of the State (Government) in PSC according to the Law No. 22/2001 has not an equal standing since of the special nature of PSC requirements prohibited to contravene the mandate of Article 33 (3) The 1945 Constitution. The PSC's substance is specifically regulated by reason of the State (Government) bear of the responsibility over natural resources. The State (Government) has the capacity to sign the PSC by reason of the State (Government) is also a legal subject has the same rights and obligations as well as natural person. The State (Government) could close the PSC where the State's legal capacity is measured from the public official authorization in representing the State's private acts wherein stipulated accordance to the legislations. When the public official has the authority to represent the State's private act therefore the State holds the legal capacity to enter and bound in a contract."