Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan tesis ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait uji meteri beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena dianggap bertentangan dengan ketentuanketentuan yang ada dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu putusan penting Mahkamah Konstitusi adalah mengubah Pasal 1 angka 6 dengan menghapus kata "negara" sehingga menjadi ?hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat?. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, status hutan adat dipulihkan kembali menjadi salah satu obyek hak ulayat dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan banyaknya pengakuan atau klaim dari masyarakat hukum adat atas hutan adat, maka diperlukan analisis mengenai pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, khususnya terkait kriteria kepemilikan hutan adat sebagai hak ulayat dalam konsep negara kesatuan, status kepemilikan atas tanah dan izin pada hutan adat serta mekanisme dan peran pemerintah dalam rangka pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat. Metodologi yang digunakan yaitu studi normatif dan empiris dengan model deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa untuk membuktikan kepemilikan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat diperlukan penelitian terhadap keberlangsungan penguasaan dan penggunaan hutan adat baik sebagai tempat tinggal maupun tempat memenuhi kebutuhan hidup seharihari dan tidak hanya sekedar pengakuan atau klaim semata. Hasil penelitian tersebut merupakan salah satu dasar pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah, dan selanjutnya menjadi rujukan bagi Pemerintah Pusat untuk menetapkan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan penetapan hutan adat sebagai hak ulayat tidak ternyata menghapus hak-hak pihak lain atas tanah maupun izin yang diperoleh sebelum penetapan hutan adat. Kesimpulan penting dari hasil analisis yaitu penetapan hutan adat sebagai hak ulayat harus sesuai prinsip-prinsip negara kesatuan dengan batasanbatasan yang telah ditentukan baik dalam UU Kehutanan maupun UU tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. ...... This thesis departs from the decision of the Constitutional Court number 35/PUU-X/2012 related judicial test several articles in Law No. 41 of 1999 on Forestry because it is contrary to the provisions contained in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. With the decision of the Constitutional Court, the status of indigenous forests restored into one of the objects within the jurisdiction of communal rights of indigenous peoples. With so many confessions or claims of indigenous people on indigenous forests, it would require an analysis of the recovery of the communal rights of indigenous forest after the Constitutional Court decision number 35/PUU-X/2012, particularly related to the ownership criteria as communal rights of indigenous forest in the concept of the unitary state, status of land ownership and permissions on indigenous forests and the mechanisms and the role of government in order to recovery the communal rights of indigenous forest. The methodology used is normative study with qualitative descriptive models. The results of the study showed that to prove ownership of indigenous forests as communal rights of indigenous people needed research on the sustainability of communal tenure and forest use either as a residence or a place to meet the needs of everyday life and not just a mere acknowledgment or claim. The results of these studies is one of the basic recognition of customary laws and communal rights by local governments through local legislation, and subsequently became a reference for the central government to establish communal rights of indigenous forest as indigenous peoples. The determination of customary rights of indigenous forest as it turns out doesn?t remove the rights of other to land and permission obtained before the establishment of indigenous forests. Important conclusion from the analysis is the determination of the communal rights of indigenous forest should be according to the principles of the unitary state with the limits specified either in the forestry laws and regulation laws on agrarian basis points.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mempelajari posisi perempuan adat yang sumber penghidupannya dari lahan sumber pangan dalam menghadapi berbagai persoalan pemenuhan kebutuhan pangan. Kasepuhan Pasir Eurih merupakan masyarakat adat yang telah mendapatkan pengakuan resmi atas hutan adat di wilayah adat mereka pada Maret 2019 melalui Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dengan Nomor: SK.1547/MENLHK-PSKL/KUM.1/2/2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif feminis dan menggunakan pendekatan ekologi politik feminis yang dikembangkan oleh Rebecca Elmhirst sebagai kerangka teori. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kuasa di berbagai tingkatan di Kasepuhan Pasir Eurih mempengaruhi bagaimana pengetahuan perempuan adat atas sumber pangan dan pengelolaan lahan sumber pangan diproduksi, dipertahankan dan diperebutkan oleh berbagai pihak. Proses konstruksi pengetahuan atas pangan menjadi penentu bagaimana para perempuan adat merespon dan menegosiasikan akses dan kontrol atas lahan sumber pangannya. Proses negosiasi atas lahan sumber pangan terkait dengan ancaman atas tanaman pangan yang menimbulkan dilema produksi pangan. Selain itu, perempuan adat Kasepuhan Pasir Eurih juga menghadapi dilema hutan adat akibat pilihan tanaman komersial yang dipilih kaum laki-laki untuk ditanam di hutan adat. Pilihan kaum laki-laki tersebut didukung oleh lembaga pendamping komunitas tersebut. Di satu sisi para perempuan berpendapat bahwa tanaman komersial tersebut mengancam keberadaan tanaman pangan liar. Namun di sisi lain mereka juga membutuhkan uang tunai. Situasi ini menunjukkan posisi perempuan adat dalam perkembangan konsep dan praktik ekonomi masyarakat adat yang dipengaruhi oleh berbagai aktor dalam interkoneksi skala, yakni skala negara, skala komunitas dan skala lembaga pendamping. Penelitian ini juga mengungkapkan dimensi gender dalam proses-proses ketegangan terkait pengelolaan hutan adat dan hubungannya dengan produksi pangan berbasis gender.

---

ABSTRACT
This research studied the position of indigenous women whose livelihood from food source land face various problem about foor needs. Kasepuhan Pasir Eurih is indigenous people who have received official determination of customary forest in their territories in March 2019 by Decree of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia (Number: SK.1547/MENLHK-PSKL/KUM.1/2/2019). This research use qualitative approach with feminist perspective and adopt feminist political ecology theory by Rebecca Elmhirst. By that approach, this research shows that power relation occur at various level of life in Kasepuhan Pasir Eurih. The power relation at various scale influence how indigenous womens knowledge about food sources and management of food are produced, employed and contested by various actors. The process of constructing indigenous womens knowledge of food determines how indigenous women respond and negotiate access and control of their food source land. The negotiation process about food source land has an impact on the threat to food crops which creates a dilemma of food production. The other thing is that indigenous women face dilemma of customary forest. The dilemma of customary forest is cause the choise of commercial plants that chosen by men. Their choice was supported by the accompanying intitution in their community. Because of that, indigenous women argued that these commercial plants threatened the existence of wild food plants. But, on the other hand, indigenous women also need money/cash. So, this situation shows the position of indigenous women in the development of the concepts and practies of indigenous economy who are influenced by various actors in the interconnection of the scale (community scale and accompanying intitution scale). The research also revealed the gender dimension in the tension process of the management of customary forest and the relationship to gendered food production.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini menunjukkan bahwa perempuan adat non elit telah diekslusi secara berlapis dari proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adat. Keberadaan masyarakat adat secara global maupun di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan atas tanah dan sumber daya alamnya. Hutan adat yang terdapat di wilayah adatnya dinyatakan sebagai hutan negara. Penetapan hutan adat secara legal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 merupakan upaya perwujudan hak konstitusional kewarganegaraan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya. Namun dalam proses perjuangannya perempuan adat non elit tidak pernah terlihat dan terlibat. Studi ini bertujuan untuk menelusuri kompleksitas eksklusi berlapis yang dialami perempuan adat non elit dalam proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adat. Studi kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan life her story pada lima perempuan adat non elit ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara proses eksklusi berlapis perempuan adat non elit dengan perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adatnya. Dengan mengadopsi teori power of exclusion yang dikembangkan oleh Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Li, teori feminist political ecology dari Rebecca Elmhirst, dan teori feminis tentang kewarganegaraan dari Anupama Roy, argumentasi pada studi ini adalah 1 bahwa ketidakterlibatan perempuan adat non elit dalam proses perjuangan hak kewarganegaraan masyarakat adat atas hutan adat karena perempuan adat telah dieksklusi secara berlapis, dan 2 untuk itu penetapan hutan adat memiliki beragam limitasi yang memunculkan keberagaman dilema perempuan adat non elit dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam lainnya.

---

ABSTRACT
This study show that non elite indigenous women had been excluded in multi layered from the process of citizenship rights struggle over customary forest. The existence of indigenous people globally as well as in Indonesia had not fully got its recognition over its land and natural resources. Customary forest which located in their community area declared as the state forest. The customary forest legal determination based on Constitutional Court Decree No. 35 PUU X 2012 was an embodiment effort of inidigenous people citizenship constitutional rights over their land and natural resources. However, in the struggling process, the non elite indigenous women, never been seen and involved. This study aimed to search the complexity multi layered exclusion which experienced by non elite indigenous women in the process of inidigenous people citizenship rights struggle over their customary forest. This qualitative study which performed with life her story approach in five non elite indigenous women, showed the connection between the multi layered exclusion process of non elite indigenous women with the struggle of indigenous people citizenship rights over their customary forest. By adopting the power of exclusion theory which developed by Derek Hall, Philip Hirsch, and Tania Li, feminist political ecology theory by Rebecca Elmhirst, and feminism theory on citizenship by Anupama Roy, we argue 1 that the non involvement of non elite indigenous women on the struggling process of indigenous people citizenship rights over the customary forest because the non elit indigenous women had been excluded in multi layered, therefore 2 the determination of customary forest gained various limitation that gave rise variety of non elit indigenous women rsquo s dilemmas in managing land and other natural resources.